Paparan sambutan sekaligus jabar pada acara provinsi termasuk overview ekonomi dan kependudukan setelah pandemi.

1. ARAHAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Disampaikan Oleh:
Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE., M.Eng
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Bandung, 21 Maret 2022

2. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
MAKSUD
Untuk membahas program dan kegiatan prioritas kabupaten/kota yang mendukung prioritas pembangunan Provinsi
Jawa Barat tahun 2023, dengan sumber pendanaannya dari APBD Provinsi Jawa Barat.
Tercapainya
Kesepakatan Usulan
Program dan Kegiatan
Pembangunan Dari
Kabupaten/Kota Yang
Pendanaannya
Bersumber Dari APBD
Provinsi Jawa Barat
Sinergi Program
dan Kegiatan
Yang Mendukung
Pembangunan Di
Kabupaten/Kota
dan Provinsi
Jawa Barat
Masukan Terhadap
Draft Rancangan
Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi
Jawa Barat Tahun
2023
TUJUAN

3. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
DASHBOARD STATISTIK KASUS COVID-19 PROVINSI JAWA BARAT
Tren Keterisian Tempat Tidur (BOR)
Ketersediaan Tempat Tidur berdasarkan Zonasi
Keterisian Tempat Tidur (BOR) Berdasarkan Gejala dan Ruang
Perawatan di Rumah Sakit
Sumber :https://pikobar.jabarprov.go.id/data (16 Maret 2022)

4. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
TOTAL SASARAN JAWA BARAT : 37.907.814
DOSIS 1 : 34.797.774 (91,80%)
DOSIS 2 : 28.102.268 (74,13%)
DOSIS 3 : 2.710.323 (7,15%) Sumber : KPCPEN (pen-prod.udata.id) per Tanggal 18 Maret 2022 pukul 16.00 WIB
TOTAL CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 (SDMK, LANSIA, PELAYAN PUBLIK, MASYA. RENTAN, MASYA UMUM & REMAJA) DI
KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT

5. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
Penduduk
48.792.402 Jiwa
Laki-Laki
24.758.980 Jiwa
Topografi
Pegunungan Curam
9,5 % di bagian selatan
Lereng Bukit Landai 36,48
% di bagian tengah
Daratan Landai
54,02 % di bagian utara
Suhu
16oc – 34oc
Curah Hujan
1.000 – 4.000
mm/tahun
Perempuan
24.023.422 Jiwa
Luas Wilayah
35.377,76 Km2
18 Kabupaten
9 Kota
627 Kecamatan
502 Kelurahan
5.455 Desa
Indeks Pembangunan
Manusia*
Tingkat Pengangguran
Terbuka*
Laju Pertumbuhan
Ekonomi*
Kemiskinan* Gini Rasio*
Target 2021 72,19 Poin 10,35 % 3,15 % 7,70 % 0.403 Poin
Realisasi 72,45 Poin 9,82 % 3,74 % 7,97 % 0.406 Poin
(Desember 2021) (Agustus 2021) (C to C) ( September 2021) (September 2021)
Sumber : * Badan Pusat Statistik Jawa Barat
(Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2022)

6. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Pendekatan atas-bawah
dan bawah-atas.
dalam perencanaan pembangunan,
merupakan Pendekatan yang
dilakukan dalam musyawarah
Rencana pembangunan mulai dari
Desa, Kecamatan, Daerah
kabupaten/kota,Daerah provinsi,
hingga nasional.
Pendekatan partisipatif
dalam perencanaan pembangunan,
proses perencanaan yang dalam
pelaksanaanya dilakukan dengan
melibatkan berbagai pemangku
kepentingan
Pendekatan politis
dalam perencanaan pembangunan,
proses perencanaan yang dalam
pelaksanaanya dilakukan dengan
menerjemahkan visi dan misi Kepala
Daerah terpilih kedalam dokumen
perencanaan pembangunan jangka
menengah yang dibahas bersama
dengan DPRD
Pendekatan teknokratik
dalam perencanaan pembangunan,
proses perencanaan yang dalam
pelaksanaanya dilakukan dengan
menggunakan metode dan
kerangka berpikir ilmiah untuk
mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan Daerah
RPJMD
Teknokratik
Politik
Partisipatif
Atas-
bawah
(top-
down);
Bawah-
atas
(bottom-
up).
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

7. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Peraturan yang mendasari Penyusunan RKPD 2023
PP No. 12 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Permendagri No. 77
Tahun 2020
Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
Permendagri No. 90
Tahun 2019
Klasifikasi, Kodefikasi &
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan & Keuangan
Daerah
Peraturan Presiden No.
18 Tahun 2020
RPJMN Tahun 2020 – 2024
Permendagri No.
70 Tahun 2019
Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah

8. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
TEMA PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA BARAT
8
Peningkatan
KESEJAHERAAN
MASYARAKAT DAN
Peningkatan DAYA
SAING DAERAH melalui
percepatan pemulihan
ekonomi dan Kesehatan
daerah
Mencapai
KEMANDIRIAN
Masyarakat Jawa
Barat
Pemantapan
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT dan
PELAYANAN PUBLIK
melalui PERCEPATAN
PENANGANAN PANDEMI
COVID-19
Pemantapan
DAYA SAING
DAERAH
menuju
KEMANDIRIAN.
2019 2021 2023
2020 2022

9. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi
MISI

10. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

11. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
ASUMSI BERKEMBANGNYA TREN UTAMA PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT TAHUN 2023
Bersifat Umum Bersifat Khusus
Angka dan data menjadi acuan masyarakat untuk
menggunakan perangkat dan infrastruktur pintar
untuk transaksi perdagangan.
Diharapkan masyarakat dapat hidup mandiri
dengan meningkatkan kegiatan ekonomi setelah
mengalami krisis pandemi COVID-19, yang
sejalan dengan vaksin yang sedang berjalan.
Dimulainya kegiatan (kapasitas dan tenaga kerja)
di bidang manufaktur, investasi, dan pariwisata
terkait dengan pemulihan kemandirian kehidupan
masyarakat.

12. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA BARAT

13. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
KAWASAN BODEBEKKARPUR
Peraturan Presiden No. 60/2020
KAWASAN CEKUNGAN BANDUNG
Peraturan Presiden No. 45/2018
KAWASAN REBANA
Peraturan Presiden No. 87/2021
KAWASAN JAWA BARAT BAGIAN SELATAN
Peraturan Presiden No. 87/2021
PROGRAM STRATEGIS SKALA KEWILAYAHAN
1
2
3
4
13
KAWASAN DI JAWA BARAT YANG SUDAH DIAMANATKAN
DALAM PERATURAN PRESIDEN

14. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
PROYEK STRATEGIS PROVINSI
05 CC Kota Depok

15. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
KOLABORASI PENDANAAN PEMBANGUNAN
KOLABORASI
PENDANAAN
7. KPBU/PPP
2. APBD PROVINSI
3. APBN
4. PINJAMAN DAERAH 5. CSR
6. OBLIGASI DAERAH
1. APBD KAB/KOTA 8. DANA UMAT

16. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DAN HIBAH
TAHUN 2023
• Pencapaian target indikator makro
Kabupaten/Kota yang menunjang
pencapaian target indikator makro
provinsi;
• Mendukung Percepatan Pemulihan
Ekonomi di Provinsi Jawa Barat;
• Mendukung Program-program
Strategis Provinsi Jawa Barat;
• Mendukung Kebijakan Kewilayahan.
Skema Pendanaan :
• Pergub No. 13 dan 14
Tahun 2021;
• Pendanaan Kompetitif

17. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
OPTIMALISASI KEBIJAKAN TRANSFER DANA PEMROV KE KABUPATEN KOTA MELALUI
PENDEKATAN KONVERGENSI PENYELESAIAN ISU PEMBANGUNAN DAERAH DI TAHUN
2023
KEBIJAKAN PENDANAAN KOMPETITIF UNTUK BANTUAN KEUANGAN & HIBAH
PENANGANAN KEMISKINAN DAN MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
OPTIMALISASI POTENSI OLAHRAGA, KEPEMUDAAN,
KEBUDAYAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
PEMBANGUNAN EKONOMI
PEMBANGUNAN EKONOMI

18. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Catatan : Konsep pembangunan daerah menggunakan pendekatan pentahelix diadopsi dari terminologi Penta Helix pertama kali di
Indonesia diperkenalkan secara resmi oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam dokumen Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Nomor
14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
Inisiasi & kreasi regulasi & kebijakan
Pengembangan kapasitas
ekonomi & donasi
Ujung tombak
implementasi kebijakan
(subjek & penerima
benefit)
Menyumbangkan
pengetahuan &
pengalaman
Kontrol social & saluran
aspirasi publik

19. bappeda.jabarprov.go.id
bappeda.jabarprov.go.id
TERIMA KASIH
Sukses Perencanaan, Sukses Implementasi