mengetahui sumber histori

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa
Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi,
Ideologi pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila
pancasila. Selain kita memahami apa itu ideologi pancasila kita juga harus Menggali
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Tentang Pancasila Sebagai Ideologi Pancasila
B. Tujuan
Fungsi ideologi sendiri yaitu membentuk identitas/ciri kelompok atau bangsa.
Ideologi mempunyai kecenderungan untuk “memisahkan” kita dari mereka. Ideologi
berfungsi mempersatukan “sesama” kita.
1

2. BAB II
PEMBAHASAN
I. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi
Negara
1) Historis
A. Pengertian Historis/Sejarah
Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan
peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan peninggalan itu disebut sumber
sejarah.
Dalam bahasa Inggris, kata sejarah disebut history, artinya masa lampau; masa
lampau umat manusia. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut sajaratun (syajaroh), artinya
pohon dan keturunan. Jika kita membaca silsilah raja-raja akan tampak seperti gambar pohon
dari sederhana dan berkembang menjadi besar, maka sejarah dapat diartikan silsilah
keturunan raja-raja yang berarti peristiwa pemerintahan keluarga raja pada masa lampau.
Ada tiga aspek dalam sejarah, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan
datang. Masa lampau dijadikan titik tolak untuk masa yang akan datang sehingga sejarah
mengandung pelajaran tentang nilai dan moral.
Pada masa kini, sejarah akan dapat dipahami oleh generasi penerus dari masyarakat
yang terdahulu sebagai suatu cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan memberi kita gambaran tentang
kehidupan manusia dan kebudayaannya di masa lampau sehingga dapat merumuskan
hubungan sebab akibat mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan tersebut,
walaupun belum tentu setiap peristiwa atau kejadian akan tercatat dalam sejarah.
Sejarah terus berkesinambungan sehingga merupakan rentang peristiwa yang panjang.
Oleh karena itu, sejarah mencakup
1. masa lalu yang dilukiskan berdasarkan urutan waktu (kronologis);
2. ada hubungannya dengan sebab akibat;
3. kebenarannya bersifat subjektif sebab masih perladanya penelitian lebih lanjut untuk
mencari kebenaran yang hakiki;
4. peristiwa sejarah menyangkut masa lampau, masakini, dan masa yang akan datang.
5.
2

3. B. Sumber Historis Pancasila sebagai Ideologi Negara
Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang
sejarah negara Indonesia:
a. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu
bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya
dalam kurun waktu 1945--1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu
1960--1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan
Komunisme)sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia.
b. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal
bagi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan
keluarnya TAP MPR No. II/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini
menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P-4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat
dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi
Pancasilaadalah produk rezim Orde Baru (mono tafsir ideologi) yang berkuasa pada waktu
itu.
c. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie
Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998,
atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P-4. Pada masa sekarang ini,
resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah
politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang
bertanggungjawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Keppres
No. 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No. 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan
Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7).
Sebenarnya, dalam Keppres tersebut dinyatakan akan dibentuklembaga serupa, tetapi
lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini
belum ada.
d. Pancasila sebagai Ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang
penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran
komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga
perhatian terhadap ideologi Pancasilacenderung melemah.
e. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati
Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan
disahkannya Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan
pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib daritingkat Sekolah Dasar sampai
perguruan tinggi.
f. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY)
3

4. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam dua periode dapat dikatakan juga tidak
terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara.Hal ini dapat dilihat dari
belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan
mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh
Keppres No. 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik
untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu.
Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI No. 12
tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai
mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat (3).
2) Sosiologis
A. Pengertian Sosiologis
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu
dengan individu, individu dengan kolompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia
sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang namaya hubungan sosial, karena
bagaimanapun hubungan tersebut memengaruhi perilaku orang-orang. Sebagai bidang studi,
cakupan sosiologi sangatlah luas. Sosiologi juga melihat bagaimana orang mempengaruhi
kita, bagaimana institusi sosial utama, seperti pemerintah, agama, dan ekonomi memengaruhi
kita, serta bagaimana kita sendiri memengaruhi orang lain, kolompok, bahkan organisasi.
Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian sosiologi yaitu :
1. Roucek dan Warren, Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia
dalam kelompok.
2. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan
yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial.
3. Mayor Polak, Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat
secara keseluruhan, yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia lain,
manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik kelompok formal
maupun kelompok informal atau baik kelompok statis maupun kelompok dinamis.
Ruang lingkup kajian sosiologi lebih luas dari ilmu sosial lainnya. Hal ini dikarenakan
ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu
dengan individu, individu dengan kelompok , serta kelompok dengan kelompok di
lingkungan masyarakat. Ruang lingkup kajian sosiologi tersebut jika dirincikan menjadi
beberapa hal, yaitu sebagai berikut :
1. Ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan
produksi, distribusi, dan penggunaan sumber-sumber kekayaan alam
2. Masalah manajemen yaitu pihak-pihak yang membuat kajian, berkaitan dengan apa
yang dialami warganya
3. Persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, misalnya usaha
kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat, dan sebagainya.
4

5. B. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara
Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasilasebagai ideologi negara meliputi
hal-hal sebagai berikut:
a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama
masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap
adanya kekuatan gaib.
b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat ditemukan dalam hal saling
menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang.
c. Sila Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan,
rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri.
d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalamPermusyawaratan/Perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai
pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan.
e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka
menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan.
3) Politis
A. Pengertian Politis
Politik (dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan
dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam
masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda
mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Poloitik adalah suatu system pemerintahan yang mengatur segala structural di
dalamnya. Dalam membuat kebijakan politik harus ada aturan yang mengatur hal tersebut
supaya selalu dalam jalur yang telah di tentukan.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun
nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
1. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan
bersama (teori klasik Aristoteles)
2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan
kekuasaan di masyarakat
4. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan
publik.
5

6. Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain:
kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses
politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.
B. Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara
a. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-
hal sebagai berikut.
b. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi
antarumat beragama.
c. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab diwujudkan penghargaan terhadap
pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
d. Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan
negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai.
e. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan
keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting.
f. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak
menyalahgunakan kekuasaan (abuseofpower) untuk memperkaya diri atau kelompok
karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya
korupsi.
II. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai
Ideologi Negara
1. Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Ideologi Negara
Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia
memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasilakarena dicampur
dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakomdalam masa pemerintahan Presiden
Soekarno. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan
pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR No. II/1978 tentang pemasayarakatan P-
4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua
organisasipolitik (Orpol) dan organisasi masyarakat (Ormas).Pada masa era reformasi,
Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal,
seperti: enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila.
2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara
Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara
meliputi faktor eksternal dan internal.
Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut:
a. Pertarungan ideologis antara negara-negara super power antara Amerika Serikat dan
Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet
sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara super power.
b. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi
asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi.
6

7. c. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan
teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif.
Dampak konkritnya adalah kerusakan lingkungan,seperti banjir, kebakaran hutan.
Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada
kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan.
b. Penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) mengakibatkan rendahnya kepercayaan
masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi
menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik (parpol) juga berdampak
terhadap ideologi negara sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.
III. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara
1. Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Negara
Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi sebagai berikut:
a. Dimensi realitas; mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam
dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini
mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan
bangsa Indonesia sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan
dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan
bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
b. Dimensi idealitas; mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Hal ini berarti bahwa nilai-nilai
dasarPancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan
harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-
cita.
c. Dimensi fleksibilitas; mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang
masyarakat untuk mengembangkanpemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar
yang terkandung di dalamnya.Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat
terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang
mengundang danmerangsang warga negara yang meyakininya untuk
mengembangkanpemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya (Alfian,
1991:192 – 195).
2. Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara
Beberapa peran konkret Pancasilasebagaiideologi meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara
harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di
kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum
disadari kehadirannya. Oleh karena itu,diperlukan norma-norma penuntun yang lebih
jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila
ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang
setimpal bagi pelanggarnya.
b. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-
sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan
7

8. kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-
hak asasi manusia, dan semangat persatuan.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN
Indonesia sebgai bangsa yang berideologikan pancasila harus menjadikan Pancasila
sebagai sistem etika. etika adalah cabang filsafat yang berasal dari sila- sila pancasila untuk
mengatur stiap perilaku dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara di
indonesia. Penggunaan pancasila sebagai sistem etika sangatlah penting karena dalam
pancasila sudah mengandung nilai ketuhanan,kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan
keadilan. Kita sebagai mahasiswa, generasi muda penerus bangsa haruslah benar-benar
menjaga pancasila sebagai ideologi bangsa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari
karena kitalah yang menentukan masa depan bangsa.
8

9. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG..........................................................................................................1
TUJUAN..............................................................................................................................1
BAB II : PEMBAHASAN
MENGGALI SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGI, POLITIK TENTANG PANCASILA
SEBAGAI IDOLOGI NEGARA.........................................................................................2
MEMBANGUN ARGUMEN TENTANG DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA......................................................................................6
MENDESKRIPSIKAN ESENSI DAN URGENSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
NEGARA.............................................................................................................................7
BAB III : PENUTUP
9

10. A. KESIMPULAN DAN SARAN...................................................................................8
10