SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
PENATAAN UPT DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Devi Melitasari, ST
Analis Kebijakan Pertama
No Organisasi Perangkat
Daerah
Unit Pelaksana Teknis Eksisting Dasar Hukum
1. Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan (7 Kecamatan) Perbup No 6 tahun 2014
2. Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
1. Puskesmas (7 Kecamatan)
2. Balai Kesehatan Jiwa
Masyarakat
3. Balai Penyuluh KB
Perbup No 14 tahun 2012
Perbup No 54 tahun 2012
Perbup No 13 tahun 2015
3. Dinas Lingkungan Hidup Laboratorium Lingkungan Perbup No 26 tahun 2014
4. Dinas Perhubungan Terminal Manggar Perbup No 23 tahun 2015
5. Dinas Penanaman Modal,
PTSP dan Perdagangan
1. Pasar Manggar
2. Pasar Gantung
3. Pasar Kelapa Kampit
Perbup No 43 tahun 2011
6. Dinas Pertanian dan
Pangan
1. Balai Perlindungan Tanaman
dan Hewan
2. Balai Perbenihan
3. Balai Informasi Penyuluhan
Pertanian
Perbup No 30 tahun 2012
Perbup No 29 tahun 2012
Perbup No 28 tahun 2012
7. Dinas Kelautan dan
Perikanan
1. Budidaya Ikan Air Tawar
2. Pembinaan dan
Pengembangan Hasil Perikanan
3. Konservasi Perairan Daerah
4. Pelabuhan Perikanan Manggar
Perbup No 44 tahun 2014
Perbup No 43 tahun 2014
Perbup No 42 tahun 2014
Perbup No 41 tahun 2014
8. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Sistem Penyediaan Air Minum Perbup no 39 tahun 2014
PENATAAN UPT DINAS
Mengkaji ulang eksistensi UPT yang telah ada berdasarkan
kriteria dalam Permendagri No 12 tahun 2017
Pembentukan UPT baru yang telah memenuhi kriteria
Menghapus UPT yang tidak memenuhi kriteria
USULAN UPT YANG AKAN DIBENTUK KEMBALI
UPTD SPAM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UPTD Laboratorium Lingkungan – Dinas Lingkungan Hidup
UPTD Balai Perbenihan – Dinas Pertanian dan Pangan
UPTD Balai Perlindungan Tanaman dan Hewan – Dinas Pertanian dan Pangan
UPTD Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan – Dinas
Kelautan dan Perikanan
USULAN PEMBENTUKAN UPT BARU
UPTD Metrologi – Dinas Penanaman Modal, PTSP dan
Perdagangan
UPTD Tempat Pelelangan Ikan – Dinas Kelautan dan
Perikanan
UPTD Perikanan Budidaya – Dinas Kelautan dan Perikanan
UPTD EKSISTING YANG TIDAK/BELUM DIKAJI ULANG
UPTD Balai Informasi Penyuluhan Pertanian – Dinas Pertanian dan Pangan
UPTD Budidaya Ikan Air Tawar – Dinas Kelautan dan Perikanan
UPTD Konservasi Daerah – Dinas Kelautan dan Perikanan
UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar – Dinas Kelautan dan Perikanan
UPTD Terminal – Dinas Perhubungan
UPTD Pasar – Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Perdagangan
UPTD Balai Penyuluh Keluarga Berencana – Dinas Kesehatan, PPKB
RENCANA TINDAK LANJUT
PENATAAN UPT
EKSISTING
PENGHAPUSAN
UPT
KAJI
EKSIST
ENSI TIDAK MEMENUHI
KRITERIA
PEMBENTUKAN
ULANG UPT
MEMENUHI KRITERIA
BEBAN
KERJA
DIPERLUKAN UNIT
STRUKTURAL
DILAKSANAKAN OLEH BIDANG
TERKAIT FUNGSINYA
BELUM DIPERLUKAN
UNIT STRUKTURAL Kepegawaian
Aset
Administrasi
TERIMA KASIH
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
2017

More Related Content

What's hot

Lap gigi
Lap gigiLap gigi
Lap gigiDiky H
 
Laporan Kegiatan Perwil Sumbawa Tahun 2020
Laporan Kegiatan Perwil Sumbawa Tahun 2020Laporan Kegiatan Perwil Sumbawa Tahun 2020
Laporan Kegiatan Perwil Sumbawa Tahun 2020Rudydaandel
 
Keterangan desa sei ijum
Keterangan desa sei ijumKeterangan desa sei ijum
Keterangan desa sei ijumRiki Moons
 
Materi rapat teknis sarpras 3 oktober 2014
Materi rapat teknis sarpras 3 oktober 2014Materi rapat teknis sarpras 3 oktober 2014
Materi rapat teknis sarpras 3 oktober 2014agus_ibnu_hasan
 
Perkembangan Koperasi di Pulau Jawa
Perkembangan Koperasi di Pulau JawaPerkembangan Koperasi di Pulau Jawa
Perkembangan Koperasi di Pulau Jawaanditaeka
 
Proposal ukm peternak udang hias cikaret
Proposal ukm peternak udang hias cikaretProposal ukm peternak udang hias cikaret
Proposal ukm peternak udang hias cikaretypaal
 
Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacitan Pro...
Manajemen Operasional Pelabuhan  Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacitan Pro...Manajemen Operasional Pelabuhan  Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacitan Pro...
Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacitan Pro...Andi Mahardika
 
Penawaran Diklat Limbah
Penawaran Diklat LimbahPenawaran Diklat Limbah
Penawaran Diklat LimbahBBPP_Batu
 
Ba bpd tentang penetapan panitia pemilihan kepala desa cilangkap
Ba bpd tentang penetapan panitia pemilihan kepala desa cilangkapBa bpd tentang penetapan panitia pemilihan kepala desa cilangkap
Ba bpd tentang penetapan panitia pemilihan kepala desa cilangkapRusman S.Pd
 
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 

What's hot (15)

Lap gigi
Lap gigiLap gigi
Lap gigi
 
Pemerintah kabupaten mun2
Pemerintah kabupaten mun2Pemerintah kabupaten mun2
Pemerintah kabupaten mun2
 
Laporan Kegiatan Perwil Sumbawa Tahun 2020
Laporan Kegiatan Perwil Sumbawa Tahun 2020Laporan Kegiatan Perwil Sumbawa Tahun 2020
Laporan Kegiatan Perwil Sumbawa Tahun 2020
 
Keterangan desa sei ijum
Keterangan desa sei ijumKeterangan desa sei ijum
Keterangan desa sei ijum
 
Fish streat
Fish streatFish streat
Fish streat
 
Materi rapat teknis sarpras 3 oktober 2014
Materi rapat teknis sarpras 3 oktober 2014Materi rapat teknis sarpras 3 oktober 2014
Materi rapat teknis sarpras 3 oktober 2014
 
Perkembangan Koperasi di Pulau Jawa
Perkembangan Koperasi di Pulau JawaPerkembangan Koperasi di Pulau Jawa
Perkembangan Koperasi di Pulau Jawa
 
Undangan
UndanganUndangan
Undangan
 
Proposal ukm peternak udang hias cikaret
Proposal ukm peternak udang hias cikaretProposal ukm peternak udang hias cikaret
Proposal ukm peternak udang hias cikaret
 
Mp3 ki mamuju
Mp3 ki mamujuMp3 ki mamuju
Mp3 ki mamuju
 
Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacitan Pro...
Manajemen Operasional Pelabuhan  Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacitan Pro...Manajemen Operasional Pelabuhan  Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacitan Pro...
Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacitan Pro...
 
Penawaran Diklat Limbah
Penawaran Diklat LimbahPenawaran Diklat Limbah
Penawaran Diklat Limbah
 
Ba bpd tentang penetapan panitia pemilihan kepala desa cilangkap
Ba bpd tentang penetapan panitia pemilihan kepala desa cilangkapBa bpd tentang penetapan panitia pemilihan kepala desa cilangkap
Ba bpd tentang penetapan panitia pemilihan kepala desa cilangkap
 
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 

Similar to UPT DINAS BELITUNG TIMUR

KEBIJAKAN SEKTOR HILIR PERUNGGASAN
KEBIJAKAN SEKTOR HILIR PERUNGGASANKEBIJAKAN SEKTOR HILIR PERUNGGASAN
KEBIJAKAN SEKTOR HILIR PERUNGGASANheru dumadi
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturPetrus Poling Wairmahing
 
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdfGusRaja1
 
Struktur organisasi pemerintah kabupaten pakpak bharat
Struktur organisasi pemerintah kabupaten pakpak bharatStruktur organisasi pemerintah kabupaten pakpak bharat
Struktur organisasi pemerintah kabupaten pakpak bharatAkB
 
Pengembangan Hotikultura Indonesia
Pengembangan Hotikultura IndonesiaPengembangan Hotikultura Indonesia
Pengembangan Hotikultura Indonesialodzi
 
IDM 2022.pptx
IDM 2022.pptxIDM 2022.pptx
IDM 2022.pptxZaenal74
 
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkpPengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkpagus_ibnu_hasan
 
PROKER KKM kelompok 2 DESA CILOWONG
PROKER KKM kelompok 2 DESA CILOWONGPROKER KKM kelompok 2 DESA CILOWONG
PROKER KKM kelompok 2 DESA CILOWONGM. Panji Wicaksana
 
Materi Bu Direktur DPI September.pptx
Materi Bu Direktur DPI September.pptxMateri Bu Direktur DPI September.pptx
Materi Bu Direktur DPI September.pptxSucenFc
 
Manual mutu puskesmas moswaren
Manual mutu puskesmas moswarenManual mutu puskesmas moswaren
Manual mutu puskesmas moswarenpkmcidolog
 
persentasi Update KBCF agustus 2022 KAB PASER.pptx
persentasi Update KBCF agustus 2022 KAB PASER.pptxpersentasi Update KBCF agustus 2022 KAB PASER.pptx
persentasi Update KBCF agustus 2022 KAB PASER.pptxhendraputra33
 
Jurnal Komoditas Unggulan Perikanan Pidie Jaya, Aceh
Jurnal Komoditas Unggulan Perikanan Pidie Jaya, AcehJurnal Komoditas Unggulan Perikanan Pidie Jaya, Aceh
Jurnal Komoditas Unggulan Perikanan Pidie Jaya, AcehMuhammad Nazir
 

Similar to UPT DINAS BELITUNG TIMUR (20)

Badan narkotika nasional
Badan narkotika nasionalBadan narkotika nasional
Badan narkotika nasional
 
Badan narkotika nasional
Badan narkotika nasionalBadan narkotika nasional
Badan narkotika nasional
 
Kota sehat
Kota sehatKota sehat
Kota sehat
 
KEBIJAKAN SEKTOR HILIR PERUNGGASAN
KEBIJAKAN SEKTOR HILIR PERUNGGASANKEBIJAKAN SEKTOR HILIR PERUNGGASAN
KEBIJAKAN SEKTOR HILIR PERUNGGASAN
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastruktur
 
Cpns kementerian pertanian 2013
Cpns kementerian pertanian 2013Cpns kementerian pertanian 2013
Cpns kementerian pertanian 2013
 
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
 
Struktur organisasi pemerintah kabupaten pakpak bharat
Struktur organisasi pemerintah kabupaten pakpak bharatStruktur organisasi pemerintah kabupaten pakpak bharat
Struktur organisasi pemerintah kabupaten pakpak bharat
 
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
Sos dak 2012   kelautan & perikananSos dak 2012   kelautan & perikanan
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
 
Pengembangan Hotikultura Indonesia
Pengembangan Hotikultura IndonesiaPengembangan Hotikultura Indonesia
Pengembangan Hotikultura Indonesia
 
SDGs Desa.pptx
SDGs Desa.pptxSDGs Desa.pptx
SDGs Desa.pptx
 
PPT IIS.pptx
PPT IIS.pptxPPT IIS.pptx
PPT IIS.pptx
 
IDM 2022.pptx
IDM 2022.pptxIDM 2022.pptx
IDM 2022.pptx
 
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkpPengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
 
PROKER KKM kelompok 2 DESA CILOWONG
PROKER KKM kelompok 2 DESA CILOWONGPROKER KKM kelompok 2 DESA CILOWONG
PROKER KKM kelompok 2 DESA CILOWONG
 
Curriculum vitae muldan_martin_mpp_vedca
Curriculum vitae muldan_martin_mpp_vedcaCurriculum vitae muldan_martin_mpp_vedca
Curriculum vitae muldan_martin_mpp_vedca
 
Materi Bu Direktur DPI September.pptx
Materi Bu Direktur DPI September.pptxMateri Bu Direktur DPI September.pptx
Materi Bu Direktur DPI September.pptx
 
Manual mutu puskesmas moswaren
Manual mutu puskesmas moswarenManual mutu puskesmas moswaren
Manual mutu puskesmas moswaren
 
persentasi Update KBCF agustus 2022 KAB PASER.pptx
persentasi Update KBCF agustus 2022 KAB PASER.pptxpersentasi Update KBCF agustus 2022 KAB PASER.pptx
persentasi Update KBCF agustus 2022 KAB PASER.pptx
 
Jurnal Komoditas Unggulan Perikanan Pidie Jaya, Aceh
Jurnal Komoditas Unggulan Perikanan Pidie Jaya, AcehJurnal Komoditas Unggulan Perikanan Pidie Jaya, Aceh
Jurnal Komoditas Unggulan Perikanan Pidie Jaya, Aceh
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 

Recently uploaded (13)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 

UPT DINAS BELITUNG TIMUR

  • 1. PENATAAN UPT DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Devi Melitasari, ST Analis Kebijakan Pertama
  • 2. No Organisasi Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Eksisting Dasar Hukum 1. Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan (7 Kecamatan) Perbup No 6 tahun 2014 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1. Puskesmas (7 Kecamatan) 2. Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat 3. Balai Penyuluh KB Perbup No 14 tahun 2012 Perbup No 54 tahun 2012 Perbup No 13 tahun 2015 3. Dinas Lingkungan Hidup Laboratorium Lingkungan Perbup No 26 tahun 2014 4. Dinas Perhubungan Terminal Manggar Perbup No 23 tahun 2015 5. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Perdagangan 1. Pasar Manggar 2. Pasar Gantung 3. Pasar Kelapa Kampit Perbup No 43 tahun 2011 6. Dinas Pertanian dan Pangan 1. Balai Perlindungan Tanaman dan Hewan 2. Balai Perbenihan 3. Balai Informasi Penyuluhan Pertanian Perbup No 30 tahun 2012 Perbup No 29 tahun 2012 Perbup No 28 tahun 2012 7. Dinas Kelautan dan Perikanan 1. Budidaya Ikan Air Tawar 2. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Perikanan 3. Konservasi Perairan Daerah 4. Pelabuhan Perikanan Manggar Perbup No 44 tahun 2014 Perbup No 43 tahun 2014 Perbup No 42 tahun 2014 Perbup No 41 tahun 2014 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sistem Penyediaan Air Minum Perbup no 39 tahun 2014
  • 3. PENATAAN UPT DINAS Mengkaji ulang eksistensi UPT yang telah ada berdasarkan kriteria dalam Permendagri No 12 tahun 2017 Pembentukan UPT baru yang telah memenuhi kriteria Menghapus UPT yang tidak memenuhi kriteria
  • 4. USULAN UPT YANG AKAN DIBENTUK KEMBALI UPTD SPAM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UPTD Laboratorium Lingkungan – Dinas Lingkungan Hidup UPTD Balai Perbenihan – Dinas Pertanian dan Pangan UPTD Balai Perlindungan Tanaman dan Hewan – Dinas Pertanian dan Pangan UPTD Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan – Dinas Kelautan dan Perikanan
  • 5. USULAN PEMBENTUKAN UPT BARU UPTD Metrologi – Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Perdagangan UPTD Tempat Pelelangan Ikan – Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Perikanan Budidaya – Dinas Kelautan dan Perikanan
  • 6. UPTD EKSISTING YANG TIDAK/BELUM DIKAJI ULANG UPTD Balai Informasi Penyuluhan Pertanian – Dinas Pertanian dan Pangan UPTD Budidaya Ikan Air Tawar – Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Konservasi Daerah – Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar – Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Terminal – Dinas Perhubungan UPTD Pasar – Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Perdagangan UPTD Balai Penyuluh Keluarga Berencana – Dinas Kesehatan, PPKB
  • 7. RENCANA TINDAK LANJUT PENATAAN UPT EKSISTING PENGHAPUSAN UPT KAJI EKSIST ENSI TIDAK MEMENUHI KRITERIA PEMBENTUKAN ULANG UPT MEMENUHI KRITERIA BEBAN KERJA DIPERLUKAN UNIT STRUKTURAL DILAKSANAKAN OLEH BIDANG TERKAIT FUNGSINYA BELUM DIPERLUKAN UNIT STRUKTURAL Kepegawaian Aset Administrasi
  • 8. TERIMA KASIH BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2017