SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
DOKUMEN-DOKUMEN DI ATAS
KAPAL
DOKUMEN-DOKUMEN DI
ATAS KAPAL PERIKANAN
1. BERHUBUNGAN DENGAN KAPAL
2. BERHUBUNGAN DENGAN ALAT-ALAT
KAPAL
3. BERHUBUNGAN DENGAN AWAK KAPAL
4. BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN
PERIKANAN
1. DOKUMEN/SERTIFIKAT
YANG BERHUBUNGAN
DENGAN KAPAL
 Gros akte dokumen yang menunjukkan
pemilik kapal
 Surat laut surat tanda bukti kebangsaan
sebuah Kapal
 untuk kapal Indonesia dengan isi kotor 500 m3 atau
lebih,
 Bukan kapal nelayan
 Bukan kapal pesiar
 Pas Tahunan tanda kebangsaan kapal
Indonesia
 yang diberikan kepada kapal yang isi kotornya 20 m3
atau lebih dan kurang dari 500 m3
 Pas Kecil /pas biru kapal yang isi kotornya
kurang dari 20 m3,
 Diberikan kepada kapal nelayan laut
 kapal pesiar
 Surat ukur surat mengenai besarnya kapal
(panjang, lebar, dalam, jumlah tiang, dsb)
 Buku harian kapal mencatat kejadian –
kejadian penting sehubungan dengan
pengoperasian kapal
 Sertifikat Garis Muat Sertifikat kapal yang
menunjukkan lambung timbul minimal
Contoh Gross Akte
Contoh buku harian kapal
2. DOKUMEN/SERTIFIKAT
YANG BERHUBUNGAN ALAT-
ALAT KAPAL
  Sertifikat alat pemadam kebakaran
  Sertifikat sekoci penolong
  Sertifikat radio
  Sertifikat radar
3. DOKUMEN/SERTIFIKAT
YANG BERHUBUNGAN
DENGAN AWAK KAPAL
  Sertifikat keahlian pelaut (ijazah)
○ Ankapin/Atkapin
○ ANT
○ ATT
○ SKK
  Sertifikat keterampilan pelaut
○ BST
○ AFF
○ dll
  Perjanjian Kerja Laut
  Pasport
  Sijil Awak Kapal / crew list
  Buku pelaut
DOKUMEN/SERTIFIKAT YANG
BERHUBUNGAN DENGAN
PERIKANAN
 SIUP = Surat Ijin Usaha Perikanan
 SIPI = Surat Ijin Penangkapan Ikan
 SIKPI = Surat Ijin Kapal Pengangkut
Ikan
 Log book Penangkapan Ikan = laporan
harian tertulis nakhoda mengenai
kegiatan perikanan dan operasional
harian kapal penangkap ikan.
SURAT IJIN USAHA
PERIKANAN (SIUP)
 Wajib dimiliki oleh setiap orang yang
melakukan usaha perikanan di bidang
penangkapan, pembudidayaan,
pengangkutan, pengolahan, dan
pemasaran ikan di wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia
 SIUP tidak diwajibkan bagi nelayan kecil
 Nelayan kecil adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan penangkapan
ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari. (UU No. 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan)
SURAT IJIN PENANGKAPAN
IKAN (SIPI)
 Wajib dimiliki oleh setiap kapal
berbendera Indonesia atau
 Wajib untuk kapal berbendera asing
yang melakukan operasi penangkapan
ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Indonesia
 Masa berlaku SIPI = 1 tahun (Permen
KP. 30/2012 tentang Usaha Perikanan
Tangkap)
JALUR PENANGKAPAN
IKAN
 wilayah perairan yang merupakan
bagian dari Wilayah Pengelolaan
Perikanan (WPP) untuk pengaturan dan
pengelolaan kegiatan penangkapan
yang mengunakan alat penangkap ikan
yang diperbolehkan dan/atau yang
dilarang.
SURAT IJIN KAPAL
PENGANGKUT IKAN (SIKPI)
 Wajib dimiliki oleh kapal pengangkut
ikan di wilayah pengelolaan perikanan
indonesia
 Masa berlaku SIKPI adalah 1 tahun
(Permen KP. 30/2012 tentang Usaha
Perikanan Tangkap)
 Tidak diwajibkan Bagi Nelayan Kecil
 Diterbitkan Bukti Pencatatan Kapal
Sebagai pengganti SIPI dan SIKPI
 Bukti Pencatatan Kapal berlaku selama
satu tahun
SIPI DAN SIKPI BAGI
NELAYAN KECIL
PENERBIT SIUP, SIPI, SIKPI,
DAN BUKTI PENCATATAN
KAPAL
 DIRJEN Perikanan Tangkap KKP
 Kapal berukuran > 30GT
 Usaha perikanan tangkap yang
menggunakan modal asing
 Usaha perikanan tangkap yang
menggunakan tenaga asing
 Pemda Provinsi
 Kapal berukuran 10GT s/d 30GT
 Domisili di wilayah administrasinya
 Wilayah pengelolaan perikanan provinsi
yang bersangkutan
 Tidak menggunakan modal asing
 Tidak menggunakan tenaga asing
 Pemda Kabupaten/Kota
 Kapal berukuran <10GT
 Berdomisili di wiliayah administrasinya
 Wilayah pengelolaan perikanan kab/kota yang
bersangkutan
 Tidak menggunakan modal asing
 Tidak menggunakan tenaga asing
 Menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal
 Untuk nelayan kecil
 Berukuran hingga 5GT
LOG BOOK PENANGKAPAN
IKAN
 sumber informasi hasil tangkapan bagi
pemerintah pusat, daerah, maupun pihak-
pihak terkait
 Sumber informasi bagi nelayan/pengusaha
penangkapan ikan
 Wajib dilakukan oleh kapal penangkap ikan
berbendera Indonesia berukuran diatas 5 GT
 Wajib dilakukan oleh kapal yang memiliki SIPI
 Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Indonesia
 Kapal berbendera Indonesia yang beroperasi
di laut lepas
Log book penangkapan ikan
memuat informasi sbb:
 a. data kapal penangkap ikan;
 b. data alat penangkapan ikan;
 c. data operasi penangkapan ikan; dan
 d. data ikan hasil tangkapan.
Dokumen Kapal Perikanan
Dokumen Kapal Perikanan
Dokumen Kapal Perikanan

More Related Content

Similar to Dokumen Kapal Perikanan

Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikananKelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikananbachrisb
 
Lap. industri jasa kelautan pdf
Lap. industri jasa kelautan pdfLap. industri jasa kelautan pdf
Lap. industri jasa kelautan pdfrozidagual
 
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...Andi Mahardika
 
Konservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu PausKonservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu PausDidi Sadili
 
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptxudebitung
 
Kebijakan perikanan indonesia
Kebijakan perikanan indonesiaKebijakan perikanan indonesia
Kebijakan perikanan indonesiaShanti Paramita J
 
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdfPengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdfkantarasquad
 
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhan
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhanPermen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhan
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhanSyamsul 'anchu' Marlin
 
Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias 3 april 2020
Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias   3 april 2020Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias   3 april 2020
Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias 3 april 2020glugutharipamungkas
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaAturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaDidi Sadili
 
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariSosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariDidi Sadili
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013KPDT
 
Makalah dpi penangkapan ikaan dengan jaring
Makalah dpi penangkapan ikaan dengan jaringMakalah dpi penangkapan ikaan dengan jaring
Makalah dpi penangkapan ikaan dengan jaringPT. SASA
 
Beberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleon
Beberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleonBeberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleon
Beberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleonDidi Sadili
 
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxRencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxzulfaalya1
 
UU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU no 9 Tahun 1985 tentang PerikananUU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU no 9 Tahun 1985 tentang PerikananPenataan Ruang
 

Similar to Dokumen Kapal Perikanan (20)

Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikananKelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
 
Lap. industri jasa kelautan pdf
Lap. industri jasa kelautan pdfLap. industri jasa kelautan pdf
Lap. industri jasa kelautan pdf
 
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...
 
Uu no 31 2004_perikanan
Uu no 31 2004_perikananUu no 31 2004_perikanan
Uu no 31 2004_perikanan
 
Konservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu PausKonservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu Paus
 
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
 
Kebijakan perikanan indonesia
Kebijakan perikanan indonesiaKebijakan perikanan indonesia
Kebijakan perikanan indonesia
 
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdfPengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
 
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhan
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhanPermen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhan
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhan
 
Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias 3 april 2020
Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias   3 april 2020Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias   3 april 2020
Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias 3 april 2020
 
Inovasi Kemaritiman
Inovasi KemaritimanInovasi Kemaritiman
Inovasi Kemaritiman
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaAturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
 
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariSosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
 
Makalah dpi penangkapan ikaan dengan jaring
Makalah dpi penangkapan ikaan dengan jaringMakalah dpi penangkapan ikaan dengan jaring
Makalah dpi penangkapan ikaan dengan jaring
 
Beberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleon
Beberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleonBeberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleon
Beberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleon
 
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxRencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
 
Landasan Kontinen Indonesia
Landasan Kontinen IndonesiaLandasan Kontinen Indonesia
Landasan Kontinen Indonesia
 
UU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU no 9 Tahun 1985 tentang PerikananUU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
 

Recently uploaded

Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 

Recently uploaded (20)

Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 

Dokumen Kapal Perikanan

  • 2. DOKUMEN-DOKUMEN DI ATAS KAPAL PERIKANAN 1. BERHUBUNGAN DENGAN KAPAL 2. BERHUBUNGAN DENGAN ALAT-ALAT KAPAL 3. BERHUBUNGAN DENGAN AWAK KAPAL 4. BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN PERIKANAN
  • 3. 1. DOKUMEN/SERTIFIKAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN KAPAL  Gros akte dokumen yang menunjukkan pemilik kapal  Surat laut surat tanda bukti kebangsaan sebuah Kapal  untuk kapal Indonesia dengan isi kotor 500 m3 atau lebih,  Bukan kapal nelayan  Bukan kapal pesiar  Pas Tahunan tanda kebangsaan kapal Indonesia  yang diberikan kepada kapal yang isi kotornya 20 m3 atau lebih dan kurang dari 500 m3
  • 4.  Pas Kecil /pas biru kapal yang isi kotornya kurang dari 20 m3,  Diberikan kepada kapal nelayan laut  kapal pesiar  Surat ukur surat mengenai besarnya kapal (panjang, lebar, dalam, jumlah tiang, dsb)  Buku harian kapal mencatat kejadian – kejadian penting sehubungan dengan pengoperasian kapal  Sertifikat Garis Muat Sertifikat kapal yang menunjukkan lambung timbul minimal
  • 5.
  • 7.
  • 8.
  • 10. 2. DOKUMEN/SERTIFIKAT YANG BERHUBUNGAN ALAT- ALAT KAPAL   Sertifikat alat pemadam kebakaran   Sertifikat sekoci penolong   Sertifikat radio   Sertifikat radar
  • 11. 3. DOKUMEN/SERTIFIKAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN AWAK KAPAL   Sertifikat keahlian pelaut (ijazah) ○ Ankapin/Atkapin ○ ANT ○ ATT ○ SKK   Sertifikat keterampilan pelaut ○ BST ○ AFF ○ dll   Perjanjian Kerja Laut   Pasport   Sijil Awak Kapal / crew list   Buku pelaut
  • 12.
  • 13. DOKUMEN/SERTIFIKAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERIKANAN  SIUP = Surat Ijin Usaha Perikanan  SIPI = Surat Ijin Penangkapan Ikan  SIKPI = Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan  Log book Penangkapan Ikan = laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan.
  • 14. SURAT IJIN USAHA PERIKANAN (SIUP)  Wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia  SIUP tidak diwajibkan bagi nelayan kecil  Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
  • 15.
  • 16.
  • 17. SURAT IJIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)  Wajib dimiliki oleh setiap kapal berbendera Indonesia atau  Wajib untuk kapal berbendera asing yang melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia  Masa berlaku SIPI = 1 tahun (Permen KP. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap)
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21. JALUR PENANGKAPAN IKAN  wilayah perairan yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang mengunakan alat penangkap ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang.
  • 22. SURAT IJIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)  Wajib dimiliki oleh kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan indonesia  Masa berlaku SIKPI adalah 1 tahun (Permen KP. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap)
  • 23.
  • 24.
  • 25.  Tidak diwajibkan Bagi Nelayan Kecil  Diterbitkan Bukti Pencatatan Kapal Sebagai pengganti SIPI dan SIKPI  Bukti Pencatatan Kapal berlaku selama satu tahun SIPI DAN SIKPI BAGI NELAYAN KECIL
  • 26.
  • 27. PENERBIT SIUP, SIPI, SIKPI, DAN BUKTI PENCATATAN KAPAL  DIRJEN Perikanan Tangkap KKP  Kapal berukuran > 30GT  Usaha perikanan tangkap yang menggunakan modal asing  Usaha perikanan tangkap yang menggunakan tenaga asing
  • 28.  Pemda Provinsi  Kapal berukuran 10GT s/d 30GT  Domisili di wilayah administrasinya  Wilayah pengelolaan perikanan provinsi yang bersangkutan  Tidak menggunakan modal asing  Tidak menggunakan tenaga asing
  • 29.  Pemda Kabupaten/Kota  Kapal berukuran <10GT  Berdomisili di wiliayah administrasinya  Wilayah pengelolaan perikanan kab/kota yang bersangkutan  Tidak menggunakan modal asing  Tidak menggunakan tenaga asing  Menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal  Untuk nelayan kecil  Berukuran hingga 5GT
  • 30. LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN  sumber informasi hasil tangkapan bagi pemerintah pusat, daerah, maupun pihak- pihak terkait  Sumber informasi bagi nelayan/pengusaha penangkapan ikan  Wajib dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia berukuran diatas 5 GT  Wajib dilakukan oleh kapal yang memiliki SIPI  Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia  Kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas
  • 31. Log book penangkapan ikan memuat informasi sbb:  a. data kapal penangkap ikan;  b. data alat penangkapan ikan;  c. data operasi penangkapan ikan; dan  d. data ikan hasil tangkapan.