5. SISTEM
ISLAMIC
LAW
PARA PAKAR HUKUM ISLAM TIDAK MENGGUNAKAN HUKUM ISLAM,
MELAINKAN CENDERUNG MENGGUNAKAN ISTILAH SYARI’AH, FIKIH,
DAN QANUN;
SYSTEM INI DIDASARI OLEH SYARIAH ISLAM YANG BERSUMBER PADA
AL-QURAN SBG SUMBER HUKUM UTAMA & TERTINGGI & JUGA
SUMBER HUKUM LAINNYA YAITU HADIS.
HIERARKI SUMBER HUKUM ISLAM :
1. SUNNAH, YANG MERUPAKAN PENJELASAN TENTANG UCAPAN,
PERBUATAN, TINGKAH LAKU NABI & SUNNAH KERAP DIJADIKAN
ATURAN UNTUK PERSOALAN2 YANG TIDAK DISEBUTKAN DLM AL-
QUR’AN.
2. IJMA’, YAITU PENDAPAT2 YANG DITERIMA SECARA UMUM DI
KALANGAN ULAMA, TERUTAMA CENDEKIAWAN HUKUM DALAM
MENAFSIRKAN DUA SUMBER HUKUM UTAMA
3. QIYAS, YAITU PENALARAN DENGAN LOGIKA, TERUTAMA TERKAIT
PERSOALAN-PERSOALAN KONTEMPORER UNTUK MENGHASILKAN
REGULASI UNTUK SITUASI YANG TIDAK SECARA LANGSUNG
DICAKUP SUMBER-SUMBER DASAR
6. SISTEM
COMUNIST
LAW
ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi
dg tujuan utamanya terciptanya masyarakat dg aturan sosial ekonomi
berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya
kelas sosial, uang dll
Negara komunis istilah politik yang digunakan untuk
mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut
sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada
komunisme (Marxisme, Leninisme, atau Maoisme).
Karl Marx mengidamkan negara yang ideal adalah negara tanpa
kelas dan bisa diterapkan secara menyeluruh di seluruh dunia. Dg
Tahap akhir tujuan komunis yaitu keseimbangan sosial masyarakat
hidup tanpa perbedaan kelas dan kepemilikan properti secara
pribadi.
Ide Karl Marx ini pula yang menginspirasi Lenin dan Stalin dalam
perjuangan tanpa kelas di Rusia. Mereka menginisiasi Revolusi
Bolshevic yang menggulingkan penguasa Kekaisaran Rusia / Tsar.
7. SYSTEM
COMMON
LAW
-ANGLO
SAXON
BERDASARKAN PADA PUTUSAN PENGADILAN / JURISPRUDENSI
SEBAGAI SUMBER HUKUMNYA / SBG DASAR PUTUSAN HAKIM
SELANJUTNYA.
SUMBER HUKUM YANG UTAMA ADALAH KEBIASAAN-KEBIASAAN
YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT SERTA PERJANJIAN-PERJANJIAN
YANG TELAH DISEPAKATI PARA PIHAK.
8. SYSTEM
CIVIL
LAW
–
EROPA
KONTINENTAL
ISTILAH CIVIL LAW BERASAL DARI BAHASA LATIN JUS CEVILE [hukum yang
berlaku pada rakyat romawi]. ISTILAH INI DIBEDAKAN DENGAN JUS GENTIUM
UNTUK MENYEBUT HUKUM BAGI WARGA ASING.
SISTEM INI BERLAKU DI NEGARA-NEGARA EROPA DARATAN BESERTA NEGARA
JAJAHANNYA, SALAH SATUNYA INDONESIA, YANG BERPEGANG KEPADA
KODIFIKASI UNDANG-UNDANG YANG MENJADI SUMBER HUKUM UTAMANYA.
BENTUK2 SUMBER HUKUM DALAM SISTEM INI, YAITU PERPU, KEBIASAAN2,
DAN YURISPRUDENSI. & PENGANUT SYSTEM HUKUM INI MENEMPATKAN
KONSTITUSI SEBAGAI URUTAN TERTINGGI DALAM HIRARKI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH
PEMERINTAH MERUPAKAN SUMBER HUKUM YANG UTAMA.
AJARAN PENEMUAN HUKUM DIDASARKAN PADA AJARAN MENEMUKAN
HUKUM YANG BEBAS [vrije rechtvinding], YANG TERBAGI DALAM 3 AJARAN :
1. HK YANG BEBAS DPT DITEMUKAN DG MENGGALI ADAT ISTIADAT DALAM
MASYARAKAT [ SOSIOLOGI]
2. DIDLM KETENTUAN KODRATI YANG SUDAH ADA UTK MANUSIA [KITAB SUCI,
KEFILSAFATAN TTG KEADILAN & MORALITAS], AJARAN HK KODRAT
3. AJARAN YANG MENGHENDAKI HAKIM, TIDAK HANYA MENGACU KPD PERPU,
MELAINKAN DALAM MENEMUKAN HUKUM, HAKIM HARUS MENGOREKSI &
JIKA PERLU MEMBATALKAN PERPU TSB / MEMBENTUK NORMA BARU
[rechter koning schaap]
9. SYSTEM
CIVIL
LAW
–
EROPA
KONTINENTAL
Indonesia MENGANUT SYSTEM INI, DISEBABKAN MENGALAMI PENJAJAHAN LK
350 TH, MELALUI KEBIJAKAN [bewustle recht politiek], & SETELAH MERDEKA
BARU MEMULAI TATA HUKUM NASIONAL
MEMILIKI KARAKTERISTIK BERUPA PENGGUNAAN ATURAN-ATURAN TERTULIS &
TERBUKUKAN / TERKODIFIKASI SEBAGAI SUMBER HUKUMNYA, & UNTUK
MENERJEMAHKANNYA DIFUNGSIKANLAH HAKIM YANG MEMILIKI KEDUDUKAN
PASIF DALAM PENERAPAN HUKUM;
HAKIM AKAN MENERJEMAHKAN SUATU ATURAN HUKUM, APABILA ADANYA
SENGKETA INDIVIDU / KELOMPOK DALAM MASYARAKAT, YG BENTUK
PENERJEMAHANNYA BERUPA PUTUSAN YANG MENGIKAT.
KENDALA DALAM ATURAN HUKUM TERTULIS SYSTEM INI :
1. ATURAN YANG DIBUAT DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN MASYARAKAT
BERSIFAT DINAMIS
2. ADANYA DAMPAK BAHWA ATURAN HUKUM SELALU 1 LANGKAH BERAD DI
BELAKANG REALITAS MASYARAKAT, TIDAK DAPAT MENJAWAB PERSOALAN
MASYARAKAT, TIDAK DAPAT TERCAPAINYA KEADILAN * ADANYA KEKACAUAN
HAKIM DIBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MENGEMBANGKAN HUKUM /
PENEMUAN HUKUM [RECHT VINDING]
