3. 2
1 3 4
UU NO 8 TAHUN 1981 TTG KUHAP :
PSL 1 ANGKA 1 JO ANGKA 2
penyidik adalah pejabat POLRI / PPNS tertentu yg diberi wewenang khusus oleh UU utk melakukan penyidikan
ANGKA 2 :
penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
PASAL 1 ANGKA 4 JO. ANGKA 5,
Penyelidik Adalah Pejabat Polri Yg Diberi Wewenang Oleh Uu Ini Utk Melakukan Lidik.
PASAL 1 ANGKA 5
Lidik yaitu serangkaian tindakan penyelidik utk mencari & menemukan suatu peristiwa yg diduga sebagai tp guna menentukan dpt / tdnya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dlm uu ini.
UUD 1945
Pasal 30 ayat (4) (setelah di amandeman)
Polri sebagai alat negara yg menjaga KAMTIBMAS bertugas LIN YOM YAN MAS GAKUM
UU NO 2 TAHUN 2002 TTG POLRI
Pasal 14 ayat (1) huruf f yang menyebutkan:
DLM melaksanakan TUPOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, POLRI bertugas: melakukan lidik & sidik
terhadap semua tindak pidana sesuai dg HAP & PERPU lainnya.
DG MENGACU PD KEDUA UU DIATAS, BHW DENGAN ADANYA RENTENIR, KEDUDUKAN POLRI ADALAH
SEBAGAI APARAT PENYELIDIK & PENYIDIK, UTK SELANJUTNYA DARI TINDAKAN TSB DISERAHKAN,
DIKOORDINASIKAN, DIKOMUNIKASIKAN DG. KPD & DENGAN PIHAK TERKAIT
4. 3
1 2
HUKUM
PIDANA
HUKUM
PERDATA
Pasal 1754 KUH Perdata, yang
merumuskan sebagi berikut
"Pinjam-meminjam : suatu
perjanjian dengan mana pihak
yang satu memberikan kepada
pihak yang lain suatu jumlah
tertentu barang-barang yang
habis karena pemakaian, dengan
syarat bahwa pihak yang terakhir
ini akan mengembalikan sejumlah
yang sama dari jenis dan mutu
yang sama pula.
Pasal : 335 (1) KUHP ttg Perbuatan tidak
menyenangkan
Pasal : 336 (1) dan (2) KUHP ttg ancaman dg
tulisan & perjanjian tertentu
Pasal : 368 (1) (2) KUHP Perampasan &
pemerasan
Pasal : 333 KUHP, perampasan Hak
seseorang, meneruskan perampasam tsb
pasal : 334 KUHP. Ttg tertahan krn melawan
hak
Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UU No.
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan
Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998, merumuskan
sebagai berikut, "Barang siapa menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin
dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana
penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda
sekurang2NYA Rp. 10M dan paling banyak Rp 200
