Laporan riset ini membahas pelaksanaan pemilu legislatif 2014 di TPS 05 Desa Kedu, mencakup proses pemungutan suara, perhitungan suara, rekapitulasi, dan pelanggaran. Hasil perhitungan suara untuk DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten serta DPD ditampilkan.

1. LAPORAN SEMENTARA RISET
STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
( PENELITIAN PADA PEMILU 2014 )
Oleh :
M. IKBAL SAESAR
6101413037
ROMBEL 03
DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH PKN
PENGAMPU : NATAL KRISTIONO,S.Pd.,M.H.
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014

2. A. PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
1. Pemungutan Suara
Proses dan tata cara pemungutan suara pada Pemilihan Umum 2014 diatur di
Peraturan KPU No. 26/2013 Tentang Pemungutan dan PenghitunganSuara di Tempat
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD
Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Adapun dalam peraturan tersebut proses pelaksanaan pemungutan suara adalah
sebagai berikut :
1) Persiapan Pemungutan Suara
Ketua dan Anggota KPPS harus sudah datang di TPS selambatlambatnya
pukul 06.00 waktu setempat.
• Ketua dan Anggota KPPS:
1. Memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan suara
dan penghitungan suara;
2. Memasang DCT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota di papan pengumuman yang ditempatkan
pada pintu masuk TPS;
3. Memasang DPT, DPTb, dan DPK di papan pengumuman yang
ditempatkan pada pintu masuk TPS;
4. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan
administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
5. Mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk
yang telah disediakan.
6. Menerima surat mandat dari saksi.
• Ketua KPPS memberi penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta
pembagian tugas Anggota KPPS.
2) Rapat Pemungutan Suara
• Mekanisme Rapat Pemungutan Suara
1. Langkah 1: Pengucapan Sumpah/Janji.
2. Langkah 2: Ketua KPPS membuka Kotak Suara dan Memeriksa
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
3. Langkah 3: Menjelaskan Tata Cara Pemberian Suara
3) Langkah-langkah Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS

3. 1. Langkah 1: Menerima dan memeriksa nama Pemilih
2. Langkah 2: Pemberian Surat Suara
3. Langkah 3: Memberikan Suara di Bilik Suara
4. Langkah 4: Memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara
5. Langkah 5: Menandai Jari Tangan sebagai Tanda Telah Memilih
2. Perhitungan Suara
1) Persiapan Penghitungan Suara
Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS :
1. Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara.
2. Memasang Formulir Model C1 Plano di papan pengumuman.
3. Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir
pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik,
serta segel pemilu, dan peralatan lainnya.
4. Menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan
kuncinya.
5. Ketua KPPS mempersilakan Anggota KPPS, Saksi dan PPL untuk
menempati tempat duduk yang telah disediakan.

4. 6. Ketua KPPS memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat
penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat.
7. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS demi
kelancaran pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.
2) Pelaksanaan Penghitungan Suara
1. Langkah 1: Mengeluarkan Surat Suara dari Kotak Suara
2. Langkah 2: Mengumumkan Jumlah Surat Suara yang berasal dari
Kotak Suara.
3. Langkah 3: Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Surat Suara.
Adapun ketentuan sah tidaknya suara adalah :
Jika tanda coblos pada :
1) Kolom parpol saja, dinyatakansah untuk "partai politik"
2) Kolom calon saja, dinyatakansah untuk "calon"
3) Kolom parpol dan kolom calon, dinyatakan sah untuk "calon"
4) Kolom parpol dan lebih dari satu kolom calon
dinyatakansah untuk partai politik
5) Kolom parpol dengan tanda coblos lebih dari satu,
dinyatakan sah untuk "partai politik"
6) Kolom salah satu calon dengan tanda coblos lebih dari satu,
dinyatakan sah untuk "calon"
7) Kolom diantara dua calon dari parpol yang sama,
dinyatakansah untuk " partai politik"
8) Tepat pada garis kolom parpol, dinyatakan sah untuk " partai
politik".
9) Kolom warna abu-abu pada surat suara dibagian bawah kolom
parpol (tidak terdapat no urut dan nama calon), dinyatakan sah
untuk "partai politik".
10) Lebih dari satu kolom calon pada partai yang sama
dinyatakan sah untuk "partai politik"
11) Kolom calon dan pada tanda abu-abu dibaguan bawah,
dinyatakan sah untuk" calon"
12) Kolom calon atau parpol dari dua parpol yang berbeda
dinyatakan "tidak sah"
13) Daerah diluar kolom yang tersedia dinyatakan tidak sah

5. 14) Diantara dua kolom parpol,dinyatakan tidak sah
15) Kolom parpol dan kolom calon dari parpol yang sama namun ada
juga tanda coblos diluar kolom, dinyatakan tidak sah
4. Langkah 4: Mengisi Hasil Perolehan Suara pada formulir Model C1
Plano
5. Langkah 5: Mengisi Formulir Model C, Model C1 dan Lampiran
Model C1.
6. Langkah 6 : Memasukkan Surat Suara ke dalam sampul
3. Rekapitulasi Perhitungan
Rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilihan Umum 2014 diatur oleh Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Perubahan Keenam Atas Peraturan
KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah
Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013.
Berdasarkan peraturan diatan, tata urutan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara
pada Pemilihan Umum 2014 adalah sebagai berikut :
1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN dilaksanakan oleh
PPS/PPLN
2. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN
dilaksanakan oleh PPS/PPLN
3. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan
alat kelengkapan
4. Di PPS kepada PPK dilaksanakan oleh PPS
5. Di PPLN kepada KEMENLU dilaksanakan oleh PPLN
6. Dari KEMENLU kepada KPU dilaksanakan oleh KEMENLU
7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dilaksanakan oleh PPK
8. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di
PPK dilaksanakan oleh PPK
9. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota dilaksanakan oleh PPK
10. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat
kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota

6. 11. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat
kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
12. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat
kabupaten/kota kepada KPU propinsi dilaksanakan oleh KPU
kabupaten/kota
13. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat propinsi
dilaksanakan oleh KPU propinsi
14. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat propinsi
dilaksanakan oleh oleh KPU propinsi
15. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD kepada KPU dilaksanakan oleh KPU propinsi
16. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional
dilaksanakan oleh KPU
17. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai
Politik dan perolehan suara calon anggota DPR dan calon anggota
DPD dilaksanakan oleh KPU
Dalam riset ini, tempat yang dijadikan objek observasi adalah Tempat Pemungutan
Suara 05 yang berada di Desa Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Dan
berikut adalah hasil dari rekapitulasi perhitungan suara di TPS tersebut :
1. DPR RI
Terdapat 12 partai peserta, dan hasil yang didapat adalah sebagai berikut :
NO NAMA PARTAI JUMLAH SUARA
1 NASDEM 9
2 PKB 8
3 PKS 13
4 PDIP 42
5 GOLKAR 52
6 GERINDRA 10
7 DEMOKRAT 9
8 PAN 9
9 PPP 3
10 HANURA 19
11 PBB 1

7. 12 PKPI 2
177
Dengan total suara adalah 177 suara dan suara yang rusak ada 21 suara. Jadi total
suara secara keseluruhan ada 198 suara.
2. DPRD Propinsi Jawa Tengah
NO NAMA PARTAI JUMLAH SUARA
1 NASDEM 12
2 PKB 8
3 PKS 15
4 PDIP 50
5 GOLKAR 23
6 GERINDRA 10
7 DEMOKRAT 8
8 PAN 15
9 PPP 7
10 HANURA 10
11 PBB 1
12 PKPI 2
161
Dengan total suara 161 dan suara yang rusak ada 39 suara. Jadi total suara secara
keseluruhan adalah 200 suara.
3. DPRD Kabupaten Temanggung
NO NAMA PARTAI JUMLAH SUARA
1 NASDEM 56
2 PKB 11
3 PKS 12
4 PDIP 20
5 GOLKAR 21
6 GERINDRA 7
7 DEMOKRAT 8
8 PAN 27

8. 9 PPP 2
10 HANURA 5
11 PBB 1
12 PKPI 12
182
Dengan total suara 182 dan suara yang rusak ada 13 suara. Jadi total suara secara
keseluruhan adalah 195 suara.
4. DPD
Untuk hasil perhitungan bagi DPD adalah sebagai berikut :
NAMA CALON KABUPATEN JUMLAH
SUARA
AGUS MUJAYANTO DEMAK
Drs. H. AKHMAD MUQOWAM JAKARTA TIMUR
Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H. TEMANGGUNG 64
Drs. H. HENDRO MARTOJO,M.M. JEPARA
IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T. GROBOGAN
KHIZANATURROHMAH,S.Ag. KOTA SEMARANG
Mayjen (Purn.) Drs. H.KURDI MUSTOFA KOTA BEKASI
R. SUKARNO WINARTO TEMANGGUNG 15
Drs. St. SUKIRNO, M.S. KOTA SEMARANG
Drs. K.P.H. SUMARYOTO
PADMODININGRAT
JAKARTA PUSAT
TOTO DIRGANTORO BANYUMAS 12
Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si. GROBOGAN
BAGYONO, ST KOTA SEMARANG 14
G.K.R. AYU KOES INDRIYAH KOTA SURAKARTA
HERIYANTO TEMANGGUNG 6
H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si KOTA SALATIGA
KUNDARI, S.E. KUDUS 6
MUHAMMAD AL HABSYI,S.Pd BANYUMAS
Hj. SITI AZZAH, S.Sos. TEMANGGUNG 9

9. H. SUDIR SANTOSO, S.H. PATI
SURO JOGO PBSH, S.E. SRAGEN
WAKIL MAGHFUR KOTA SEMARANG 13
AHSAN FAUZI, S.Sos.I DEMAK
Dr. H. BAMBANG SADONO,S.H,. M.H. KOTA SEMARANG 11
Dra. Hj. H.R. UTAMI,M.Hum. KOTA SEMARANG
Drs. H. HUMAM SABRONI,M.Si. TEMANGGUNG 21
Drs. JABIR BATANG
Ir. KUNTO ENDRIYONO,M.M. JAKARTA SELATAN 3
POPPY DHARSONO KOTA SURAKARTA 7
Ir. H. SOEHARSOJO KOTA SEMARANG
Dr. H. SULISTIYO, M.Pd. KOTA SEMARANG
TJAHJADI TAKARIAWAN BANTUL 5
186
Dengan total suara 186 dan suara yang rusak ada 12 suara. Jadi total suara secara keseluruhan
adalah 198 suara.
4. Pelanggaran
Pemilihan Umum Legislatif 2014 tak lepas dari terjadinya pelanggaran. Secara
umum, pelanggaran pemilu dapat diklasifikasikan dalam bentuk pelanggaran berupa :
1. Pelanggaran Administrasi Pemilu
Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap
ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012 yang bukan merupakan ketentuan
pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan
KPU terkait pemilu.
2. Pelanggaran Pidana Pemilu
Pelanggaran Pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan
pidana Pemilu yang diatur dalam UU Nomor Nomor 08 Tahun 2012
yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum.Secara limitatif, Undang-Undang Nomor
08 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah
menentukan yang dimaksud sebagai pelanggaran Pidana Pemilu ini,
dimulai dari Pasal 273 sampai dengan Pasal 321.
3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

10. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran
terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara Pemilu
berpedoman kepada sumpah/janji sebelum menjalankan tugas sebagai
penyelenggara Pemilu dan asas Penyelenggara Pemilu yang
diberlakukan.Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ini hanya
bisa diberlakukan kepada penyelenggara Pemilu saja.
Sementara pelanggaran yang terjadi pada hari pemilihan yang terjadi di TPS maupun
tempat lainnya antara lain adalah sebagai berikut :
1. Adanya saksi yang meninggalkan Tempat Pemungutan Suara sebelum
proses perhitungan suara selesai
2. Adanya beberapa pihak yang masih melakukan promosi/kampanye
Caleg di sekitar TPS pada hari pemungutan suara
3. Adanya pemilih yang sengaja merusak surat suara
4. Adanya tekanan dari beberapa pihak (partai politik) kepada calon
pemilih untuk memilih partai tertentu
Dalam jalannnya proses Pemungutan Suara di beberapa TPS pun masih mengalami
beberapa kendala, antara lain :
1. Adanya surat suara yang rusak/kurang
2. Antusiasme masyarakat untuk memilih yang masih cenderung rendah
3. Jadwal pelaksanaan yang mundur dan tidak tepat waktu
4. Tertukarnya surat suara dengan Dapil lain

11. B. DAFTAR GAMBAR
1. Persiapan KPU Temanggung
2. Kegiatan Panwaslu dan Panitia

12. 3. Proses dan Tata Cara Pemungutan Suara
4. KPPS di TPS 05 Desa Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung

13. 5. Antrean Calon Pemilih
6. Proses Perhitungan Suara

14. 7. Pencatatan Perhitungan Suara

16. 8. Penandatanganan Berita Acara
9. Dana untuk KPPS

17. 10. Kendala dalam Pemungutan Suara ( Surat Suara yang Rusak )