K1 risalah mp_iii_ts_10-11_risalah_rdp&rdpu_kom_i_dg_brti,_id-sirtii,_operator_telekomunikasi(1)

1
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) DAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) KOMISI I DPR RI
Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) dan Pimpinan Telekomunikasi Indonesia
Hari, Tanggal : Senin, 21 Februari 2011
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : H. Hayono Isman, S.IP.
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : Penjelasan mengenai Kebocoran Data Pelanggan dan Kerahasiaan Informasi
Hadir : - 32 orang dari 50 orang Anggota Komisi I DPR RI
- Ketua BRTI, Syukri Batubara
- Ketua Pelaksana ID-SIRTII, Prof. DR. Eko Indrajit
- Direktur PT. Sampoerna Telecom, Rudi Martinez
- Dirut PT. Smart Telecom, Sutikno Widjaja
- Dirut PT. Telkomsel, Sarwoto Hatmo Sutarno
- Direktur CRM PT. Telkom Indonesia, Prasetio
- Chief Corporate Services Officer Indosat, Noor SDK Devi
- Direktur Jaringan XL Asiata, Dian Siswarini
- Direktur PT. Bakrie Telecom, Tbk., Rahmat Junaidi
- Corporate Secretary Mobile-8, Chris Taufik
- PGM. Business Strategy Hutchison Telecom, Hari Sucipto
- Manager Operasional Batam Bintan Telekomunikasi, Tri Putra Prawoto
- Direktur Axis, Syakieb Sungkar
Jalannya Rapat:
KETUA RAPAT (H. HAYONO ISMAN, S.IP.):
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Pagi;
Salam Sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat para Anggota Komisi I DPR RI;
Yang kami hormati jajaran BRTI; dan
Para Direksi Operator Seluler yang kami banggakan.
Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) dan Direksi 12 Operator di Indonesia pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR RI pada hari Senin 21 Februari 2011. Ini merupakan kebahagian Komisi I DPR RI, karena rasanya baru hari ini Komisi I 2009-2014 bertemu dengan

2
Bapak/Ibu sekalian dan melihat dari semangat yang ditunjukkan oleh Bapak-bapak sungguh luar biasa dan kami mohon maaf apabila waktu yang diberikan sangat singkat kepada Bapak/Ibu sekalian dalam menyiapkan semacam paper atau laporan kepada Komisi I, sehingga pada pagi hari ini yang baru kami terima dari BRTI. Namun, bagi kami di Komisi I DPR RI semangat sungguh penting, sehingga dengan semangat ini Insya Allah ke depan ataulah mekanis kita bisa menjadi juara dan paling tidak di kawasan Asia Tenggara.
Bapak/Ibu yang terhormat,
Rapat Kerja secara umum ini ditujukan dalam rangka menjalankan salah satu fungsi DPR RI di bidang pengawasan, seperti yang tertuang dalam Bab V Pasal 54 Tata Tertib DPR RI yang berbunyi: “Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (3) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum baik atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain”. Rapat Dengar Pendapat Umum kali ini, memfokuskan pada pembahasan mengenai penjelasan atas kebocoran data pelanggan dan kerahasiaan informasi.
Sebelum kami mempersilakan kepada Bapak/Ibu sekalian untuk menyampaikan paparannya, maka sebagai informasi perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini di Komisi I sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen, Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran dan nampaknya Undang-Undang Penyiaran ini harus dilakukan bergantian secara menyeluruh, karena yang direvisi akan melebihi 50%. Kemudian, Rancangan Undang- Undang Konvergensi. Ini juga terkait dengan secara langsung dengan keberadaan Bapak/Ibu sekalian, ini juga merupakan Rancangan Undang-Undang yang harus kita selesaikan di Tahun 2011 dan Rancangan Undang-Undang tentang Revitalisasi Industri Pertahanan, kita menginginkan Alusita TNI sebanyak mungkin dapat diadakan melalui industri dalam negeri.
Inilah beberapa informasi yang mudah-mudahan dapat memperkaya pertemuan kita dan selanjutnya, perkenankan kami atas nama Komisi I DPR RI menyatakan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan BRTI, SIRTII, dan Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Axiata, Hansen Telecomunication Mobile-8, Telkom, Sampurna Telkom Indonesia, Smart Telecom, Bakrie Telecom, Natrindo Telecom Seluler, Pasific Satelit Nusantara, dan Batam Bintan Telekom dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
(RAPAT : DIBUKA)
Selanjutnya, kami akan memperkenalkan Anggota Dewan yang hadir pada pagi hari ini dan kami mohon dimengerti apabila kami tidak menyebutkan fraksinya atau partainya karena di Komisi I dikenal dengan PKS, bukan karena Ketua Fraksinya PKS atau bukan karena Menterinya dari PKS, tetapi memang kita dikenal sebagai Partai Komisi I, karena merah putih tetap di atas.
Baik.
Saya persilakan dari yang paling kiri yang terhormat Bapak Dadoes, yang terhormat Ibu Evita Nursanty. Di sebelah kanan, yang terhormat Ibu DR. Nuning Kertopati, yang terhormat Gubernur kita Bapak Azwar Abubakar, yang terhormat Bapak Gamari, yang terhormat Bapak Roy Suryo. Di belakang Pak Roy Suryo, yang terhormat Bapak Enggar Lukita. Kemudian, yang terhormat Bapak Mahyudin. Kemudian, yang terhormat Bapak Hari Kartana dan yang terhormat Ibu Yoyoh Yusroh.
Demikian.
Selanjutnya, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Di awali, dengan Ketua BRTI.
Saya persilakan.
KETUA BRTI (SYUKRI BATUBARA):
Assalammu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Bapak Pimpinan Komisi I DPR RI yang saya hormati;
Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati;
Rekan-rekan semua.
Pertama-tama kami mohon maaf Pak, karena Bapak Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika/Bapak Iwan tidak bisa hadir pada hari ini, karena ada undangan di Istana Bogor Pak.
Pertama-tama puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, karena pada pagi hari ini kita dapat bersilaturrahim, bertemu muka antara Komisi I DPR RI dengan kami semua di sini Bapak-bapak dalam rangka penjelasan mengenai dugaan kebocoran data pelanggan dan kerahasiaan informasi.
Bapak-bapak yang saya hormati,

3
Saya kenalkan juga Pak. Saya ini sebenarnya Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Sesuai dengan Permen No. 1 Tahun 2011, maka Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika secara ex officio merangkap menjadi Ketua BRTI Pak. Memang terjadi perubahan di Kementerian Kominfo, saya jelaskan sedikit bahwa Dirjen Pos yang selama ini yang sudah 65 tahun berkibar sudah tidak ada lagi Pak sekarang. Kemudian, juga Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi juga sudah tidak ada lagi sekarang. Ini bukan pengganti, tetapi perubahan. Jadi perubahan yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Pak.
Baiklah.
Bapak-bapak yang saya hormati,
Saya akan menjelaskan sedikit mengenai dasar hukum Pak. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada dasarnya memberi perlindungan terhadap informasi data pribadi begitu. Kemudian, Pasal 42 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Penyelenggara Jasa Komunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau terima oleh Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
Kemudian, untuk keperlukan proses hukum. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis dari aparat penegak hukum. Kemudian, Peraturan Menteri Kominfo No. 23/M Kominfo/10 Tahun 2005 tentang Registrasi terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang antara lain menyebutkan bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib merahasikan data pelanggan dalam rangka perlindungan hak-hak privat pelanggan.
Kemudian, bagi Penyelenggara Komunikasi dilarang menyebarkan dan wajib merahasiakan identitas data pelanggan bagi penyebaran data pelanggan dikenakan sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi junto Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Peraturan Menteri Kominfo No. 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Data Pelanggan Telekomunikasi.
Kemudian, saya sedikit mengenai BRTI. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Pasal 5 ”Pelaksanaan Pembinaan Telekomunikasi melibatkan peran serta masyarakat. Peran yang dimaksud berupa penyampaian, pemikiran, dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan pengaturan pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikasi”. Pelaksanaan peran serta masyarakat dimaksud diselenggarakan oleh Lembaga Mandiri yang keanggotaannya terdiri dari Asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, Asosiasi Provisi Telekomunikasi, Asosiasi Produsen Peralatan Telekomunikasi, Asosiasi Pengguna Jaringan dan Jasa Telekomunikasi, dan Masyarakat Intelektual di bidang telekomunikasi.
Lembaga sebagaimana dimaksud di atas yang saat ini diberi nama BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), sesuai dengan Permen Kominfo No. 36/Per/M Kominfo/10/2008 tentang Penetapan BRTI dan terakhir diubah dengan Permen No. 1/Per/M Kominfo/02/2011.
Kemudian, langkah-langkah dan upaya BRTI dalam menelusuri dugaan kebocoran data pelanggan seluler.
1. BRTI telah memanggil penyelenggaraan telekomunikasi untuk klarifikasi
2. BRTI telah memberikan Surat Peringatan terhadap dugaan dan pelanggaran serta keluhan dari masyarakat terhadap operator
3. BRTI telah membuka nomor telepon pengaduan pada nomor 08158930000
Sedikit, saya sampaikan juga mengenai ID-SIRTII. Kebetulan Bapak Pimpinan, juga Saya Ketua ID-SIRTII. Ini juga ex officio yang menangani masalah telekomunikasi. ID-SIRTII dibentuk berdasarkan Permen No. 26/Per/M Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet. ID-SIRTII dibentuk sebagai bentuk respon terhadap kejadian insiden divest pada website pemilih 2004 bahwa Indonesia membutuhkan suatu lembaga yang diberi tugas untuk menjaga keamanan jaringan internet nasional. Kemudian, ruang lingkup ID-SIRTII ini adalah:
1. Melakukan sosialisasi;
2. Koordinasi;
3. Melakukan pembangunan atau penyediaan database;
4. Melakukan fungsi layanan informasi keamanan jaringan internet;
5. Melakukan kegiatan laboratorium pelatihan;
6. Melakukan analisa dan pengelolaan data;

4
7. Melakukan penyajian pertukaran pelaporan hasil analisis; dan
8. Menjadi Pusat Kordinasi Nasional Penanganan Insiden terkait dengan ancaman dari gangguan keamanan jaringan internet.
Hal-hal yang telah dilakukan oleh ID-SIRTII adalah:
1. Sosialisasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia yang dihadiri oleh Instansi Pemerintah, BUMN, Perbankan, Akamedisi, Operator, Media Massa, Penegak Hukum, dan Komunitas.
2. Mengadakan koordinasi pencegahan pemantauan pendeteksian dan peringatan dini di 9 nap. Kemudian, pengelolaan rekaman transaksi. Nah, ini informasi konsultasi dan bantuan teknis terhadap BUMN, Perbankan, Penegak Hukum, terutama Kepolisian dan Kejaksaan.
3. Melakukan pelatihan dan laboratorium di sejumlah instansi dan masyarakat umum, seperti Dephan, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, Kalangan Pendidikan, Perbankan, dan BUMN.
4. Menjadi pusat koordinasi dimana saat ini telah diterima menjadi Anggota APSER/Asia Pasific SER, OIC, Organisasi Konferensi Islam, dan lain-lain.
Ini rencana aksi yang akan kita lakukan:
1. Kementerian Kominfo, BRTI, Operator segera bekerja sama untuk mencari asal sumber dugaan kebocoran dan langkah-langkah preventif ke depan;
2. Segera menyelesaikan RPP tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik dimana atur kriteria dan pengamanan data centre, termasuk pada Institusi Pemerintah maupun Operator Telekomunikasi;
3. Penyidik Kepolisian dan PPNS segera melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap dugaan adanya kebocoran data pelanggaran seluler.
Bapak Pimpinan yang saya hormati,
Sebelum saya akhiri kalau Pak Pimpinan mengizinkan, saya akan minta salah seorang Anggota BRTI untuk melengkapi keterangan saya ini begitu kalau Bapak izinkan. Kalau diizinkan, tolong Bapak Heru Sutadi untuk melengkapi apa yang sudah saya sampaikan.
F-PD (KRMT. ROY SURYO NOTODIPROJO):
Interupsi Pimpinan.
Untuk lebih akrabnya, ada baiknya mungkin karena ada sebagian dari Bapak-bapak yang sudah mengenal bahkan ada yang dari situ sudah pindah ke sana, tetapi untuk lebih mengenal kita saling memperkenalkan diri dulu Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Baik, usul yang baik.
Saya persilakan.
KETUA BRTI:
Terima kasih Pak.
Yang pertama, nama saya Syukri Batubara. Yang kedua di samping saya ini, Prof. DR. Eko Indrajid, Ketua Pelaksana ID-SIRTII. Kemudian, langsung saja masing-masing supaya suaranya kedengaran begitu Pak, silakan Pak.
Dari ujung dulu, silakan Pak.
DIREKTUR PT. SAMPOERNA TELECOM (RUDI MARTINEZ):
Nama saya, Rudi Martinez dari Sampoerna Telecom. Saya sebagai Direktur di Sampoerna Telecom.
DIRUT PT. SMART TELECOM (SUTIKNO WIDJAJA):
Selamat Pagi.
Nama saya Sutikno Widjaja. Saya Direktur Utama Smart Telecom.
DIRUT PT. TELKOMSEL (SARWOTO HATMO SUTARNO):
Selamat Pagi.
Nama saya Saworto Hatmo Sutarno, Dirut PT. Telkomsel.
DIREKTUR CRM PT. TELKOM INDONESIA (PRASETIO):
Selamat Pagi.
Saya Prasetyo, dari PT Telkom, Direktur.

5
KETUA PELAKSANA ID-SIRTII (PROF. DR. EKO INDRAJID):
Sekali lagi Pak, nama kami Eko Indrajid. Saya Ketua Pelaksana ID SIRTII. Jadi, Ketuanya Bapak Syukri, Saya Ketua Pelaksana.
Terima kasih.
CHIEF CORPORATE SERVICES OFFICER INDOSAT (NOOR SDK DEVI):
Saya Noor Devi dari Indosat, Chief Corporate Services Officer.
DIREKTUR JARINGAN XL ASIATA (DIAN SISWARINI):
Selamat Pagi.
Saya Dian Siswarini, saya Direktur Jaringan XL Asiata.
Terima kasih.
DIREKTUR PT. BAKRIE TELECOM, Tbk. (RAHMAT JUNAIDI):
Assalammu ’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Saya Rahmat dari Bakrie Telecom.
CORPORATE SECRETARY MOBILE-8 TELECOM (CHRIS TAUFIK):
Selamat Pagi.
Saya Chris Taufik dari Mobile-8 Telecom.
PGM. BUSINESS STRATEGY HUTCHISON TELECOM (HARI SUCIPTO):
Selamat Pagi.
Saya Hari Sucipto dari Hutchison.
MANAGER OPERASIONAL BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI (TRI PUTRA PRAWOTO):
Assalamu ’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Pagi.
Saya, Tri Putra Prawoto dari Batam Bintan Telekomunikasi.
Terima kasih.
DIREKTUR AXIS (SYAKIEB SUNGKAR):
Selamat Pagi,
Saya Syakieb Sungkar dari Axis atau Natrindo Seluler.
ANGGOTA KOMITE REGULASI TELEKOMUNIKASI BRTI (HERU SUTADI):
Terima kasih Pak Ketua BRTI.
Yang kami hormati Pak Pimpinan Sidang Komisi I DPR RI; dan
Bapak/Ibu sekalian Anggota Dewan yang terhormat.
Saya Heru Sutadi, Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Izinkan saya untuk memaparkan hasil pertemuan kami dengan para operator dan pihak terkait mengenai isu kebocoran data pengguna layanan telekomunikasi.
Bapak/Ibu sekalian,
Memang persoalan isu kebocoran data ini telah disampaikan oleh Lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan konsumen, dalam hal ini YLKI, Indonesia Telecomunication User Group atau ID TUG, Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN dengan maraknya penawaran SMS Kredit Tanpa Agunan atau KTA, penawaran kartu kredit, serta bentuk telemarketing lainnya yang dianggap meresahkan pengguna, karena dikirimkan tanpa mengenal batas waktu dan juga dengan frekuensi yang kerap dikirimkan setiap harinya. Kemudian, kalau kita lihat memang ada suatu perkembangan terkait dengan iklan di sebuah harian media nasional yang dibuat oleh PT. Bumi Kharisma Lini Nusa dengan nama produk Sempro dimana di sana disebutkan adanya penyediaan 25 juta pelanggan seluler aktif, valid, dan legal seluruh Indonesia untuk SMS Promo anda.
Mengacu pada dasar hukum Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Bagian XI mengenai Pengamanan Telekomunikasi, khususnya Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta Pasal 42 serta Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Pasal 79 dan Pasal 85 serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 23 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2009, maka kemudian Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang mempunyai fungsi mengatur, mengawasi, dan mengendalikan industri telekomunikasi telah melakukan beberapa langkah. Ini dapat saya sampaikan. Yang pertama itu

6
kita sudah memanggil PT. Bumi Kharisma Lini Nusa pada tanggal 26 Januari 2011 untuk klarifikasi iklan yang mereka buat di Harian Kompas 10 Januari 2009 pada halaman 29. Jadi, pada kesempatan itu PT. Bumi Kharisma Lini Nusa menjelaskan bahwa mereka hanyalah sebagai reseller produk mobile advertising yang bekerjasama dengan operator dimana pengiriman SMS ke banyak tujuan atau SMS broadcast dilakukan oleh operator, sehingga tidak ada nomor yang keluar dari operator. Sehingga mengenai iklan yang terkait di Harian Kompas tersebut, mereka mengatakan bahwa data yang ada itu tetap di operator. Kemudian, pada tanggal 1 Februari 2011 kami juga mengundang perwakilan dari Lembaga Konsumen YLKI, ID TUG, BPKN, serta seluruh Operator Penyelenggara Jaringan Telepon Tetap berbasis kabel maupun nir kabel dan seluler terkait dengan isu kebocoran data tersebut. Disampaikan oleh para seluruh operator bahwa data yang ada mengenai pengguna telekomunikasi Indonesia tetap berada di operator dan tidak dibocorkan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya. Memang terjadi suatu pengiriman terkait dengan SMS spaming, penawaran kartu kredit, maupun penawaran Kredit Tanpa Agunan. Oleh karena itu, para operator berkomitmen untuk memerangi SMS spam tersebut dengan beberapa usulan. Usulan-usulan yang disampaikan itu diantaranya adalah:
1. Dilakukan semacam filterisasi terhadap pengiriman SMS spam dengan firewall;
2. Memberlakuan biaya interkoneksi yang terkait dengan SMS tidak lagi menggunakan metode sender keep all, tetapi menggunakan basis biaya interkoneksi.
Kemudian pada tanggal 9 Februari 2011 BRTI kembali mengundang PT. Bumi Kharisma Lini Nusa, Perwakilan Operator Telekomunikasi, dan Perwakilan Konsumen. Dari pertemuan tersebut didapat kesimpulan bahwa hingga saat ini tidak ada kebocoran data yang dipakai oleh pihak ketiga terkait dengan pengiriman SMS spam dan juga yang berakibat pada kerugian konsumen. Pada saat itu juga PT. Bumi Kharisma Lini Nusa menganggap bahwa iklan yang mereka pasang itu bersifat missleading, sehingga mereka telah menarik iklan tersebut dan melakukan perubahan terhadap iklan yang dimaksud.
Dalam kesempatan ke depan, BRTI juga akan melakukan suatu kordinasi dengan Bank Indonesia, karena pengiriman KPA maupun pengiriman atau penurunan kartu kredit oleh bank- bank yang kita tenggarai bank-bank asing ini berada dalam pembinaan Bank Indonesia.
Demikian Pak Ketua.
Terima kasih.
KETUA BRTI:
Bapak Pimpinan,
Bisa 1 orang lagi?
KETUA RAPAT:
Silakan Pak.
KETUA PELAKSANA ID-SIRTII:
Bapak Pimpinan Sidang atau Komisi I yang kami hormati dan banggakan; dan
Anggota-anggota Dewan yang kami hormati.
Atas izin Bapak Ketua BRTI.
Terkait dengan adanya dugaan kebocoran data pelanggan, tentunya kami dari BRTI tadi sudah disampaikan oleh Bapak Heru Sutadi, tidak saja kita merespon secara tepat dan seksama dugaan-dugaan dimaksud dengan memanggil pihak-pihak terkait secara langsung. Namun kami pun mengantisipasi hal ini tidak bisa begitu saja terjadi berulang kali, maka sebetulnya semenjak Tahun 2010 BRTI dengan ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia) telah berusaha untuk membentuk suatu code of conduct yang diharapkan sebetulnya dapat membentuk suatu safe regulatory dalam industri seluler ini yang nantinya diharapkan akan memberikan kepastian hukum terhadap data informasi, khususnya dalam case hari ini adalah data pelanggan.
Seperti yang disampaikan tadi pula bahwa tidak saja hanya Undang-Undang Telekomunikasi, tetapi karena ini terkait dengan data elektronik dan informasi elektronik, maka dalam Undang-Undang ITE pun operator telekomunikasi sebagai penyelenggaraan sistem elektronik harus tunduk kepada ketentuan di dalam Undang-Undang ITE yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa perlu dilindunginya ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasian, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik, maka operator telekomunikasi tidak saja dalam pendekatan ini tunduk kepada ketentuan di dalam Undang- Undang Telekomunikasi beserta aturan pelaksanaannya, tetapi juga di dalam Undang-Undang ITE.

7
Selain itu, dalam Undang-Undang ITE juga disampaikan adanya suatu perlindungan terhadap privasi atau hak pribadi sebagaimana dimuat dalam Pasal 26 ayat (2) bahwa orang yang dilanggar haknya untuk kerahasiaan informasi ini dapat mengajukan gugatan kerugian sesuai Undang-Undang ITE, karena dalam Undang-Undang ini Pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa penggunaan setiap informasi termasuk tidak terkecuali dalam hal ini adalah data pelanggan yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan sesuai dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Artinya, secara rezim hukum yang berlaku, maka data pelanggan ini atau nomor yang dimiliki pelanggan merupakan hak milik eksklusif yang memerlukan persetujuan jika akan diinformasikan atau diteruskan atau akan disediakan dan/atau akan digunakan oleh pihak lain.
Demikian Bapak Ketua BRTI tambahan penyampaiannya.
Atas kesempatannya, kami ucapkan terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih.
Dari pihak seluler operator, barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu?
Saya persilakan.
F-PKS (HM. GAMARI):
Interupsi Ketua.
Kalau boleh saya usul, disinikan banyak operator nih. Kalau masing-masing bicara, barangkali akan memakan waktu lama. Barangkali kalau dari Telkom maupun Telkomsel bisa diwakili 1 orang, kemudian dari Indosat 1 orang, kemudian operator yang lainnya 1 orang, sehingga 3 saja kalau ada yang menyampaikan. Tetapi jika tidak ada, ya barangkali langsung dilanjutkan tanya jawab. Karena kalau masing-masing menyampaikan, saya kira akan habis waktu kita, dibagi saja.
Terima kasih Pak.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Pak Gamari.
Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan yang pertama kepada Direktur Utama yaitu Pak Sarwoto dan Bapak, ada satu lagi Direktur Utama kalau tidak salah, dari Smart Telecom. Jadi mewakili rekan-rekan dari operator.
Saya persilakan Pak.
DIRUT PT. TELKOMSEL:
Terima kasih Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi I yang kami hormati.
Kami dari Operator Telkomsel sebagai operator seluler yang kebetulan terbesar saat ini di Indonesia, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang kita tindaklanjuti sebagai operator berkenaan dengan agenda rapat hari ini.
Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen bahwa sebagai operator untuk data pelanggan ini kita berpedoman kepada PM23 Tahun 2005 yang telah tadi disebutkan. Pertama- tama tentu ada 3 hal mengenai data pelanggan ini, adalah bagaimana cara meregistrasi. Telkomsel saat ini memiliki 6 mekanisme untuk registrasi pra bayar, melalui Telkomsel menu tool kit maupun call centre, SMS manual 4444, kemudian bisa juga melalui yang disebut walk in, datang ke Grapari atau Gerai Hallo, kemudian menggunakan shortcut maupun email. Kemudian yang kedua, terhadap pendaftaran ini tentu saja kita melakukan suatu pengamanan-pengamanan terhadap data yang ada dan memberikan suatu layanan bagi pelanggan kalau memang telah ataupun mempunyai pengaduan, yaitu layanan pelanggan kami adalah melalui 111 untuk pelanggan pasca bayar dan 116 untuk pelanggan pra bayar. Dengan demikian, apabila pelanggan Telkomsel yang saat ini mempunyai lebih dari 95% pengguna pra bayar, apabila telah teregistrasi, maka baru dapat melakukan suatu panggilan ataupun transaksi.
Yang kedua, berkenaan dengan kebocoran yang diduga tadi bahwa saat ini di Indonesia sebenarnya kalau pelanggan seluler bisa dikatakan telah mencapai lebih dari 200 juta pelanggan dan kita sangat mengetahui bahwa data pelanggan ini hanya 1 hal yang bisa kita share kepada pihak yang berwajib dalam hal ini sesuai dengan undang-undang yang ada, kami operator seluler telah mempunyai semacam PKS khusus dengan pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak kepolisian Republik Indonesia kemudian juga dengan pihak yang berwenang menyidik, yaitu KPK dan Kejaksaan. Hanya 3 instansi yang saat ini bisa melakukan suatu intervensi atau penggunaan law full interception dari data pelanggan yang ada di operator. Itu adalah yang kita lakukan sampai dengan saat ini. Namun demikian, tadi juga sudah disinggung oleh rekan-rekan

8
dari BRTI maupun dari Bapak Dirjen bahwa keberadaan operator di Indonesia yang sudah cukup banyak dan itu menyebabkan suatu kompetisi yang sangat tinggi dan ini memberikan suatu biaya yang sangat murah bagi masyarakat untuk menggunakan SMS maupun jasa suara atau voice. Nah, inilah yang tadi juga telah disinggung oleh Bapak Pimpinan bahwa sangat pentingnya suatu Undang-Undang Konvergensi untuk segera dibuat oleh karena dengan kombinasi konvergensi teknologi yang ada dan berbasis layanan yang ada, maka sekarang ini sangat mudah masyarakat pengguna ini untuk memakai sesuai dengan kepentingannya. Jadi, kalau kita mengambil yang paling sederhana seringkali kita mendapatkan suatu kiriman SMS maupun telepon yang barangkali kita tidak tahu dia dari siapa. Itu tentu yang pertama-tama tidak terlalu mengganggu apabila itu dinyatakan sebagai salah sambung. Itu yang pertama Pak. Namun demikian memang akhir-akhir ini karena sudah demikian canggihnya suatu informasi ini ditransaksikan, maka timbulah suatu konvergensi dimana jasa telekomunikasi ini baik seluler maupun fix itu bisa dipakai untuk bertransaksi yang lain, misalnya saja untuk mobile banking. Kemudian, ada lagi yang disebut jasa- jasa nilai tambah lainnya. Jadi, misalnya kalau kita membeli ring back tone, itu adalah suatu jasa nilai tambah.
Yang ketiga, perkembangan dari konvergensi di tingkat mobilitas telekomunikasi ini adalah sebagai contoh mobile advertising. Nah, mobile advertising ini Bapak Pimpinan dan para Anggota yang kami hormati, ini sangat luar biasa perkembangannya. Bahkan advertising ini juga bisa dilakukan lewat suatu lembaga advertising yang resmi yang bertindak sebagai content provider, tetapi juga bahkan individual-individual ini bisa melakukan juga advertisingnya sendiri. Jadi tidak hanya melalui internet. Kita sangat mudah sekali pada penawaran-penawaran dari hotel atau apapun yang bisa menawarkan jasa maupun produknya melalui internet. Namun juga bisa dilakukan melalui semacam SMS maupun direct selling melalui telepon.
Nah, inilah yang terjadi dan dugaan kebocoran pelanggan ini menjadi mengemuka karena adanya suatu penolakan terhadap pelanggan-pelanggan yang menerima ajakan ataupun promosi ini. Memang ada suatu studi yang menyatakan bahwa 60% pelanggan yang menerima advertising ini dia happy Pak, tetapi kita juga harus tahu bahwa 40% yang tidak happy inilah yang kira-kira menjadi sumber persoalan yang menyatakan bahwa menganggap datanya ini dibocorkan oleh operator. Nah, melalui suatu pelaksanaan dari peraturan yang ada tadi PM23, kami para operator sebenarnya sudah melakukan suatu upaya internal maupun penjaminan-penjaminan bahwa data pelanggan ini tidak akan dibocorkan kepada pihak ketiga, kecuali kepada yang berwenang. Itu telah kita lakukan. Namun demikian tentu saja ada beberapa tingkatan identitas pelanggan yang bisa dengan mudah di-share kepada pihak ketiga, misalnya, pertama kita sering tukar menukar kartu nama. Di situ sudah jelas ada nomor telepon ataupun nama dan alamat. Saya rasa itu adalah data awal dimana kita punya identitas pelanggan telekomunikasi ini bisa di-share kepada pihak yang lain.
Nah yang kedua, tentu ada suatu kejadian-kejadian dimana kita seringkali mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dimana nomor-nomor maupun identitas pelanggan telekomunikasi ini juga diberikan kepada pihak tersebut dan itulah biasanya yang digunakan untuk sebagai dasar yang bersangkutan untuk mengirimkan suatu informasi- informasi yang baik bersifat advertising maupun informasi yang lain. Misalnya, ikut sebagai member dari suatu club golf ataupun member dari 1 jasa-jasa fitness ataupun perhotelan dan yang lain itu seringkali dia memberikan suatu informasi-informasi terkini yang bisa dikategorikan sebagai by advertising maupun sistem informasi.
Kemudian, yang ketiga tentu tadi sudah disampaikan. Apa sih yang harus dilakukan operator dalam rangka pencegahan? Tentu kita mempunyai beberapa langkah. Yang pertama, sangat marak sekali di dalam ICT yang convergence information communication technology yang convergence itu muncul banyak sekali yang disebut penyelenggara jasa atau content provider. Nah, terhadap penyelenggara jasa content provider ini, apakah dia bertindak sebagai jasa-jasa aplikasi maupun advertising, kita mempunyai suatu agreement yang sangat ketat di sana bahwa penyelenggara jasa ini mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumen jasanya dan ini juga kita wajibkan untuk memberikan suatu layanan konsumen apabila ada suatu keluhan. Nah di samping itu, secara teknis tadi juga sudah disampaikan kita ingin juga membuat semacam firewall ataupun filtering/penyaringan terhadap yang disebut SMS spaming. SMS spaming itu adalah suatu SMS yang bisa dikategorikan tidak dikehendaki dan dilakukan dalam jumlah yang banyak sekali dari suatu point ke multi point dan sendernya bisa-bisa tidak teridentifikasi atau sebagai nomor yang biasa. Inilah yang terjadi dan SMS spaming ini tentu kalau ada suatu pelanggan yang mempunyai karakter pengiriman yang tidak lazim, maka itulah yang akan di-detect oleh network kita, kemudian kita lakukan semacam filtering-filtering.
Saya rasa itu adalah 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai operator dapat kami yakinkan kepada Anggota Dewan yang kami hormati bahwa operator semuanya telah mempunyai dan

9
menjalankan kewajiban untuk menyimpan data pelanggan sebaik-baiknya dan merahasiakannya seketat mungkin, kecuali kepada yang berhak.
Demikian, terima kasih untuk kesempatan yang bisa saya laporkan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Pak.
Pak Tikno, mau ada yang ditambahkan?
Silakan.
DIRUT PT. SMART TELECOM:
Selamat Pagi Pak Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Sudah diborong sama Pak Sarwoto semuanya. Kami ini operator yang terakhir, lahir terakhir dan baru masih dalam tahap pembangunan terus dan konsentrasi kami kebanyakan di data. Jadi mobile internet dan saya setuju sekali dengan rapat hari ini bahwa memang spaming itu sangat menggangu sekali Pak. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sarwoto tadi, kami memberikan informasi data pelanggan itu hanya kepada 3 institusi yang disampaikan kepada Polisi, KPK, dan Kejaksaan, hanya itu dan kepada yang lain kami tidak pernah memberikan sama sekali, sehingga kalau dikatakan adanya kebocoran-kebocoran, kebocoran-kebocoran tersebut kemungkinan besar dari instansi-instansi lain kalau daftar ke back account, diminta nomor teleponnya, ke asuransi diminta nomor teleponnya, terus ke credit card, mungkin susah ngomongnya Pak ini, bebas begitu. Tetapi yang jelas dari operator kami tidak pernah memberikan itu.
Itu Pak penjelasannya.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih.
Selanjutnya, kita memasuki sesi pendalaman yang nanti akan diikut dengan tanya jawab oleh Anggota yang terhormat. Namun sebelum itu kami perkenalkan Anggota yang sudah hadir. Di sebelah kiri, yang terhormat Bapak Salim Mengga, ini yang paling ujung. Yang kedua, yang terhormat Bapak Paskalis Kossay. Sebelah kanan, yang terhormat Bapak Yahya Sacawiria. Dari awal sudah Pak Hari Kartana. Kemudian, yang terhormat Bapak Effendi Choirie, yang terhormat Bapak Max Sopacua. Kemudian, yang terhormat Bapak Guntur dan tadi sudah dipamitkan Pak Tantowi Yahya, oh balik lagi. Baik, terima kasih Pak Tantowi Yahya dan 1 lagi yang terhormat Bapak Teguh Juwarno.
Baik.
Bapak/Ibu yang terhormat,
Sesuai dengan Tatib, kami punya waktu sampai dengan jam 12 pada hari ini. Namun apabila diperlukan, tentunya dengan seizin Komisi I ini dapat diperpanjang.
Saya persilakan yang pertama adalah Bapak Tantowi Yahya, kemudian diikuti oleh Bapak Hari Kartana.
Silakan.
F-PG (TANTOWI YAHYA):
Terima kasih.
Bapak-bapak yang terhormat;
Pimpinan Rapat;
Teman-teman Anggota Komisi I DPR RI.
Saya Pak lebih bagus saya terus terang. Jadi mungkin saja saya bertanya kemudian ketika dijawab pertanyaan ini, karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman Komisi I, bisa saja ketika dijawab, saya nya sudah pergi, tetapi bukan saya tidak bertanggung jawab atas pertanyaan tersebut, tetapi karena ada tugas lagi jam 11.30 WIB saya harus mendampingi menerima Anggota Parlemen dari Uni Eropa, tetapi saya yakin dan percaya bahwa pertanyaan harus dijawab dan nanti akan direkam dan didokumentasi.
Begini Bapak-bapak.
Jadi, saya tidak tujukan kepada pihak-pihak tertentu, tetapi siapa saja, baik dari regulator maupun operator bisa menjawab pertanyaan ini, baik secara individu maupun saling melengkapi. Isu kebocoran kurang lebih 25 juta data dari pengguna telekomunikasi yang tersebar di media-media massa akhir-akhir ini, itu terus terang sudah menjadi momok bagi para pengguna

10
jasa telekomunikasi di Indonesia. Ini menghantui kita dan sangat mengganggu privasi kita, tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang bisnis, maka ini bisa dimengerti, karena bank data atau biasa disebut dengan dana mining ini, ini adalah cabang baru bisnis yang mempunyai prospek yang sangat baik. Jadi data mining ini diharapkan atau dipercayakan akan menjadi pengganti dari gold mining atau pertambangan emas yang sudah semakin lama semakin susah didapatkan. Jadi, potensi bisnis dari pembocoran data ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab itu mempunyai implikasi yang sangat luar biasa besarnya.
Ini kalau menurut hemat kami, bermula dari cara pandang kita yang sangat berbeda atau tidak tertutup bagi saya untuk mengatakan. Di Indonesia, patut saya sampaikan bahwa data pribadi masih belum dipersepsikan sebagai hak yang masuk dalam koridor intelectual property right. Kemudian, proteksi terhadap data-data tersebut masih belum dipersepsikan baik oleh regulator maupun oleh operator sebagai cabang dari hak azasi manusia yang harus diterima oleh pelanggan. Nah, turunan dari ketidakmengertian ini adalah seperti yang terjadi sekarang yang mempunyai data tersebut sewenang-sewenang menggunakan data tersebut untuk kepentingan- kepentingan lain selain daripada kelengkapan dari konsumen untuk mendapatkan jasa komunikasi. Apa yang sudah terjadi sekarang ini sudah jelas-jelas bertabrakan dengan konsep hak atas kekayaan pribadi yang sudah dilanggar, kemudian tidak lagi memikirkan harga diri, kemudian kehormatan, dan juga integritas konsumen sebagai manusia biasa.
Saya mengusulkan dalam forum yang sangat terhormat adalah bahwa sudah sepantasnya DPR melalui Komisi I menginisiasi undang-undang baru, melengkapi atau bisa saja sebagai bagian terpisah dari Undang-Undang ITE yang walaupun pasal-pasalnya sudah mengantisipasi ini, namun menurut kami belum mencukupi. Jadi, kalau kita berkaca kepada negara-negara Eropa yang sudah mempunyai undang-undang terkait dengan proteksi data pribadi, sudah sewajarnyalah apabila kita juga mulai menginisiasi undang-undang serupa agar supaya apa yang terjadi saat ini tidak akan terjadi lagi. Nah, di sini Bapak-bapak yang sangat saya hormati, saya mohon di sini sebuah kejujuran, tidak mungkin ada api, tidak ada mungkin ada asap kalau tidak ada api. Jadi, tidak mungkin data itu bocor kalau tidak ada yang membocorkan. Nah, dalam forum yang terhormat ini, marilah kita bukan saling menyalahkan. Namun kita dalam kerangka introspeksi, kira-kira menurut Bapak-bapak yang terhormat ini bermula darimana ini kebocoran data ini? Karena tidak mungkin, jadi ada sebuah perusahaan SMS itu mengaku mempunyai 25 jatah riil ini. Jadi 25 jatah yang bocor itulah yang akhirnya mampir ke telepon kita masing-masing. Yang paling marak adalah sekarang ini adalah penawaran KTA (Kredit Tanpa Agunan) yang kita jelas tidak tahu dari siapa. Kemudian, tiap hari kita ditelepon orang nawarin credit card sebagaimana disampaikan oleh Bapak dari Telkomsel tadi, ada lagi nawarkan berbagai macam jenis layanan yang sesungguhnya sangat mengganggu. Kami yakin dan percaya Bapak-bapak yang terhormat yang sangat kami muliakan, tidak mungkin data ini tidak bocor tanpa sebuah sumber yang membocorkannya.
Terima kasih Pak Ketua.
KETUA RAPAT:
Selanjutnya, yang terhormat Bapak Hari Kartana.
Diikuti nanti oleh Ibu Ning.
F-PD (Ir. H. HARI KARTANA, MM.):
Terima kasih Pimpinan.
Yang kami hormati para Pimpinan dari Operator yang tidak kami sebutkan satu persatu,
Tetapi pada umumnya kami kenal semua dan banyak juga dari beliau-beliau ini adalah mantan atasan-atasan saya. Ya, tetapi apapun, mungkin dalam kesempatan ini kami akan menggunakan hak saya sebagai wakil rakyat Pak.
Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh rekan kami Pak Tantowi itu betul. Jadi memang terasa sekali kita itu terganggu dengan maraknya sekarang itu iklan-iklan, bahkan kalau masih ada nomornya masih bisa kita balas, tetapi ada juga yang ini hanya one way saja, masuk ke kita, kita mau ngomelin apapun, tidak bisa masuk lagi. Kalau masih bisa ngomel, masih bisa kita cari. Ada juga yang pakai nomor handphone pengirim, tetapi banyak juga tidak, misalnya news. Itu tidak bisa kita balas, kita mau maki-maki juga tidak bisa, itu berbalik ke kita lagi. Dia hanya respon bahwa ini bukan respon yang kami tunggu misalnya. Jadi ini perlu diperhatikan dan mungkin pertanyaannya itu dengan berkembangnya masalah ini, sudah sejauhmana dari pihak BRTI sendiri ya sementara mungkin nanti akan disusun suatu undang-undang ya Pak Tantowi, tetapi apa yang akan dilakukan? Tentunya hal ini sudah menjadi keluhan masyarakat. Jadi kami tentunya sebagai, dari DPR juga banyak menerima masukan-masukan mengenai keluhan ini. Nah, harapan kami

11
tentunya para operator ini juga tentunya, mungkin tidak ya, itu adalah masalah buruk SMS bukan main keuntungannya kan ya Pak kalau sekali kirim saja 25 juta misalnya, itu bukan main kalau dalam 1 SMS saja berapa. Harapan kami, tentu ini perlu diperhatikan daripada operator yang kami tidak sebutkan satu per satu Pak.
Kemudian, ada 1 lagi yang sedang kami cari. Bahkan kami mencari suatu handphone yang mungkin bisa me-reject. Kalau telepon saja bisa kita reject, tetapi kalau SMS itu kok bisa bablas. Apakah itu perangkat itu bisa disiapkan oleh operator atau pesawatnya sendiri? Saya saat ini sedang mencari pesawat, karena sudah putus asa juga. Lagi tidur, lagi apa, masuk sms. Kalau yang telepon-telepon, bisa kita reject itu. Ada pesawat perangkat handphone-handphone ini, tetapi kalau untuk SMS tidak ada. Apakah bisa dilakukan oleh para operator?
Sebetulnya ini juga kalau topiknya ini Pak Pimpinan, itu kita cuman fokus ke arah sini saja pertanyaannya, tetapi ini ada baik sekali Pak sebetulnya alangkah baiknya kalau kita kaitkan nanti kalau ada suatu waktu yang tertentu kita itu kumpul dengan para operator yang begini lengkap Pak, sayang kalau cuman kita diskusikan hanya masalah materinya ini sangat kecil sekali. Padahal ini sangat bermanfaat kalau kita manfaatkan untuk pembuatan RUU itu Pak. Ini lengkap sekali, ada Telkomsel, ada Smart, ada Indosat, semuanya lengkap sekali Pak. Jadi, kita mungkin usulan saya ada 1 hari khusus yang kita bisa diskusi dengan pihak-pihak operator yang sangat lengkap ini Pak. Itu usulan kami ke Pimpinan.
Kemudian, untuk... Ini satu lagi pertanyaan. Jika terjadi cyber text seperti DDOS (Distributate Denail of Service), Internet Fishing dan sebagainya, apa yang telah dilakukan oleh ID- SIRTII ini? Saya hanya ingin tahu, mungkin ke Pak Eko ya Pak ya? Itu. Jadi peran dan kiprahnya, sehingga seolah-olah tidak kelihatan sampai sekarang ini peran-peran ini, karena selama ini pelaku industri, seperti ISP dan NAP belum merasakan hasil optimal dari ID-SIRTII ini. Kebanyakan semua masalah tersebut diselesaikan secara bertubi dari pelaku industri.
Demikian mungkin sementara pertanyaan kami.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Ibu Nuning saya persilakan.
Siap-siap Pak Azwar Abubakar.
F-HANURA (Dra. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI, M.Si.):
Pimpinan, Ibu/Bapak Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati;
Bapak/Ibu dari Operator Telkom yang saya hormati.
Saya ingin menyampaikan bahwa pada saat ini kalau kita bicara mengenai penyadapan, yaitu ada 2 cara yang biasa digunakan yaitu:
1. Pitcher Legal Intercepter di perangkat operator dimana butuh peran aktif dari operator yang dikaitkan dengan perangkat dari aparat. Di sini mungkin ada ketakutan untuk disalahgunakan dalam peroleh data, karena yang kita tahu entah ini gosip atau betul, mudah-mudahan gosip, bahwa di Kepolisian kita dengan mengeluarkan dana bisa mendapatkan data-data tersebut untuk digunakan mungkin saya takutnya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi mungkin hal ini yang perlu ditangani juga lebih hati-hati agar tidak ada abuse of power.
2. Menggunakan Eir Inter Face Intercepter dimana tidak butuh partisipasi dengan operator. Lalu bagaimana operator melakukan kontrol terhadap yang kedua ini.
Kemudian perang tarif. Tadi Pak Sarwoto menyampaikan bahwa dengan registrasi 4444 itu bisa cepat dan lain sebagainya, tetapi hal itu juga kita takutkan data-data yang masuk itu bisa asal-asalan. Hal ini takut sekali apabila digunakan oleh teroris dimana kita susah untuk melakukan melacaknya, terlebih sekarang banyak sekali masuk produk-produk China, dimana di situ dikontrol oleh suatu industri yang saya tidak perlu sebutkan namanya, tentu Bapak/Ibu tahu itu siapa yang berkaitan dengan Lembaga Intelijen China, takutnya Presiden kita, Menteri kita, kita-kita semua yang ada di sini juga bisa disadap.
Tadi kembali lagi kepada yang Pak Sarwoto sampaikan mengenai filtering. Mungkin menggunakan Equipment Identity Register di sini baik adanya, sehingga data-data itu melalui perangkat itu bisa terdeteksi. Jadi kita tidak hanya sekedar mendapatkan data-data yang asal- asalan dan di sini juga ada keuntungannya jumlah pelanggan dapat kita ketahui berapa banyak.
Saya rasa demikian apa yang ingin saya tanyakan.
Terima kasih.
Wassalamu ’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

12
KETUA RAPAT:
Pak Azwar Abubakar.
Selanjutnya, Pak Enggar siap.
F-PAN (Ir. H. AZWAR ABUBAKAR, MM.):
Terima kasih.
Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati;
Bapak-bapak dari Pimpinan Perusahaan-perusahaan Telekomunikasi.
Sungguh terhormat pertemuan pada hari ini. Saya merasakan, saya bukan orang Telkom. Banyak sekali masuk SMS penawaran bermacam-macam barang yang saya duga ini memang dari hasil nomor yang saya berikan kepada salah satu katakanlah pramuniaganya dan kadang-kadang kan dia nawari nomor berapa Pak, kadang saya sudah pengalaman tidak saya kasih lagi. Jadi, dia terus dia menanyakan. Nah, ini saya anggap di kesalahan saya, tetapi seringkali masuk penawaran yang saya tidak pernah ada urusan, nawarin jahit baju. Kita terganggu Pak. Anak muda yang nawari itu terlalu terganggu. Nah, lebih terganggu lagi ada 4 nomor yang tiba-tiba menawarkan. Nah, itu yang saya lihat sekarang sudah massal sekali. Saya terus terang ini seperti orang mengetuk pintu kita di tengah malam, tidak happy. Ya ini bisa apakah integrity, apakah dignity, apakah security terserahlah, bahasanya kita terganggu. Nah, setelah mendengar dari Bapak, tadinya saya pikir ini, ini urusan dari Telkom, dari provider. Jadi, kan jasa tambahan. Saya pikir kita bisa hari ini minta menghentikan itu, ternyata dari penjelasan bukan Bapak yang buat dan hukum mengatakan tidak boleh. Nah, saya kira kita percaya yang terakhir. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa dengan nomor yang sama dan massal dihentikan, dilacak? Kalau ada sekian ratus puluh ribu atau sekian anu, dihentikan. Bisa atau tidak? Kira-kira itu pertanyaan saya sambil menunggu perubahan undang-undang kita bisa tidak terganggu.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Pak Enggar.
Selanjutnya, Pak Roy Suryo siap-siap.
F-PG (Drs. ENGGARTIASTO LUKITA):
Terima kasih Pak Ketua.
Pak BRTI,
Bapak ini serius. Nah, itu adalah 45 menit nomor yang Bapak sampaikan itu, itu jawabannya. Jadi, Bapak ini bohong, karena ini nomor abal-abal Pak, 45 menit saya coba, Bapak coba sekarang pengaduannya. Bagaimana rakyat mau mengadu, karena kita coba 45 menit tidak jalan. Jadi, ada niatan tidak untuk menampung aspirasi ini. Nah, itu jawabannya ini. Sekarang, Bapak telepon, suruh buka, biar kami bisa mengadu. Itu yang pertama.
Yang kedua, ada aturan tetapi tidak ada sanksi. Jadi, aturan itu memang dibuat untuk dilanggar. Saya Pak sangat terganggu dengan bukan hanya SMS, tetapi telepon dan bagaimana disebut tidak bocor, karena telepon itu mengkonfirmasi nama kita dan ini diketahui bahkan terakhir Bank Indonesia akan menentukan bahwa akan memberikan sanksi kepada bank yang melakukan seperti itu. Bapak sebagai Badan Regulasi dan ini secara ex officio dari Pemerintah benar-benar menempatkan kita ini hanya sebagai market saja. Potensi pasar yang dikuasai kapitalis katakanlah yang dari, maaf saya walaupun ini saya kena saya dekat sekali dengan Dirutnya Telkomsel dan memberikan kontribusi atas penerimaan dari Telkom yang begitu besar, tetapi Pak sebagian besar itu adalah sebagian dari itu adalah Singapura. Kita hanya jadi market dan ini luar biasa mengganggunya. Di negara lain, bisa menyatakan keberatan dan bank menghentikan mulai Stand Chart, sejak mulai Panin, dari Danamon, dari Citibank segala macam sampai kepada future trading, mulai dari kita marah sampai kita tipu untuk kita datang, tetapi terus kita wawancara, mereka bilang ”Pak, Bapak ada datanya di kami dan setelah kita kasih tahu pun tidak bisa Bapak dihilangkan datanya, ini tugas kami”, Saya datang ke Citibank Pak, saya tahu persis bahwa mereka punya data dan itu ada tugas dan mereka meng-hire dan dibayar staf dengan Rp 4,5 juta per bulan untuk meneleponi. Kemudian, masih menyatakan BRTI ini ada aturan. Pak, kami tidak perlu aturan, Bapak tindak saja. Kalau Bapak tidak sanggup dalam 1 bulan tindak, Bapak mengundurkan dirilah, buat apa ada? Sebab ini kebocoran. Kecuali, tidak ada aturan. Kita akan tuntut ada aturan. Setelah ada aturan Bapak diamkan, kemudian bikin pelayanan juga tidak ada artinya, telepon juga tidak bisa diakses untuk itu dan tidak pernah Bapak mensosialisasikan nomor ini dan memang ternyata tidak usah disosialisasikan, karena tidak berfungsi. Sosialisasikanlah, pasanglah iklan itu, dan kalau tidak jelas kasih nomor Dirjen, Ketua BRTI. Inilah kami, silakan

13
diakses. Tetapi kalau Bapak nanti saya suruh orang-orang, kemudian Bapak marah-marah, ya sudahlah kita umumkan juga. Ini yang menyampaikan kekesalan dari masyarakat yang kalau istilah Pak Sarwoto 60%, barangkali itu sudah diskon Pak, 75% Pak yang sudah kesal Pak. Nah, bisa 1 bulan kami minta berhenti Pak, dihentikan itu.
Saya harus jujur menyatakan Bapak, kawan saya memakai blush untuk SMS jualan. Saya tanya dari mana, blush Pak. Dijamin 2 juta telepon dari Indosat, 2 juta nomor, 20 juta rupiah untuk promosi dagangan, itu dari apa saja? Kalau yang masih tengah malam di-SMS ya kalau tidak di silent ya begitulah nasibnya, tetapi kalau di silent entar ada apa-apa susah juga, kan ini soal, tidak tahu waktu, tidak ada jam, dikirim SMS, ditelepon, lagi rapat inipun ditelepon, tidak diterima kita takut, tidak diterima salah. Jadi, tidak ada konsekuensinya kapan BRTI mengeluarkan konsekuensi atas pelanggaran itu dan kami menyatakan kalau ini kita terima, kami laporkan apa konsekuensinya, harus ada sanksinya. Saya ingin tanya terutama yang besar-besar ini, kalau ini dihentikan berapa sih konsekuensi terganggu penerimaan dari korporasi ini.
Yang berikutnya, ini mumpung kita ketemu di sini. Kira-kira 80% capital expenditure kita, Bapak-bapak itu dari asing, masih tergantung pada asing. Saya ingin dapatkan data, Telkom terutama Telkomsel, Indosat, yang besar-besar ini, ini berapa persen dan apa saja yang tergantung, jangan-jangan kopi pun masih tergantung. Saya pada waktu yang lalu, kita dengar dari Menteri Kominfo sudah setuju, menggebu-gebu setuju untuk memaksakan bahwa capex-nya itu sampai dengan 60-70 persen saja dulu, bertahap kemudian turun, tetapi tidak ada realisasi. Memang BRTI dalam sisi regulasi, tidak ada keterkaitan dari sisi korporasinya, tetapi anda mempuyai tanggung jawab moral sebagai bangsa untuk memberikan nilai tambah.
Ketua,
Saya ingin mengusulkan bahwa banyak hal yang rasanya kita kasih batas waktu tidak selesai, kemudian kita mendalami karena ini menurut saya sudah menganggu privasi dan ini ada di dalam aturan, kita juga merasakan bahwa data dibocorkan seperti itu karena kita dikonfirmasi namanya, BRTI kita minta mengambil sikap tindakan, kemudian kita tindak lanjuti. Jadi, tidak selesai hanya kemudian ya sekedar kesimpulan dalam hasil rapat saja, tetapi ada tindakannya.
Terima kasih Ketua.
KETUA RAPAT:
Baik.
Selanjutnya, Pak Roy Suryo.
Diikuti dengan Ibu Yoyoh Yusroh.
Salam Sejahtera untuk kita semua.
Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Yang pertama, untuk Bapak- bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir bersama Komisi I. Memang kalau dilihat agenda ini agak, 2 hal yang berbeda sebenarnya. Pembicaraan BRTI yang lebih fokus kepada concern dari teman- teman operator tentang kebocoran data pelanggan dan ID-SIRTII tentang Keamanan Jaringan Informasi. Terus terang, saya yang harus buka bahwa ide untuk mengundang ID-SIRTII di kesempatan kali ini agar supaya tidak topik khusus soal ID-SIRTII, karena mungkin nanti kita khawatir akan sangat teknis. Jadi di sini sekaligus karena ada keamanan data pelanggan.
Yang pertama, soal kebocoran data pelanggan. Saya sebenarnya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Sarwoto bahwa kadang-kadang tidak merasa yang membocorkan itu adalah kita sendiri, karena kita selalu mengisi form baik itu di mall dimana tentang nomor handphone saya. Tetapi ada yang aneh ini Ketua, saya memiliki hampir semua nomor dari teman- teman operator di sini, terima kasih. Belakangnya sama, rata-rata belakangnya 2811, depannya yang beda-beda. Kecuali, Batam Bintan Telkom saja, karena saya jarang ke Batam. Jadi saya tidak punya nomor dari BTT, tetapi uniknya justru nomor yang paling sering pakai atau nomor primary number saya, saya tidak tahu ini Pak Sarwoto, itu jarang sekali kena spam SMS. Aneh. Nomor Telkomsel saya, harus saya sebut, ini kita terbuka semuanya. Nomor Telkom saya itu sangat jarang, bahkan minimal sekali kena spam sms. Yang paling sering, harus saya sebut Mbak Dian, yaitu nomor XL saya yang rata-rata pengirimnya adalah dengan nomor 0878 atau 0838. Itu yang sering sekali. Indosat juga sering, matriks saya juga sering kena spam ini. Yang lain itu agak jarang, tetapi yang lucu di sini memang. Jadi, nomor primary yang 0811 saya itu malah sangat jarang kena spam sms. Apakah ini ada kiat tertentu, mungkin nanti Pak Sarwoto bisa cerita? Atau saya usul begini Pimpinan, kalau saja apa yang dikeluhkan oleh Pak Enggar tadi bisa jalan, maka sebenarnya sudah clear. Jadi, kita antisipasinya dari sisi baliknya, akan sulit sekali mengejar

14
bocornya darimana, karena bisa jadi bocornya, saya huznudzon saja, saya berpraduga baik saja, itu dari kita, kita ngisi dimana-mana, nomor handphone kita isi dan tidak mungkin kita merahasiakan nomor kita, tetapi pelaporan Pak Syukri, itu yang harus benar-benar jalan.
Saya usulkan ada beberapa mekanisme. Yang pertama, mohon buat swap number. Nomor Indosat yang ada di sini, mungkin akan sulit dihubungi oleh nomor operator lain. Jadi, mungkin Bapak umumkan short number semacam 4444 biar bisa diakses oleh semua operator, semua operator menyediakan layanan directly kepada BRTI atau kepada Kemkominfo, sehingga cukup nomor singkat itu yang diingat dan pelaporannya ada 2. Nomor pengiriman yang dilaporkan, tetapi saya tidak yakin, karena nomor pengiriman itu kadang-kadang menggunakan mesin Pimpinan, menggunakan modem, menggunakan perangkat khusus, sehingga nomornya bisa ngajak. Yang kedua, yang dilaporkan adalah nomor yang tercantum di sini ”maaf mengganggu, kami melaporkan begini-begini, harap hubungi siapa, Suryo, Roy, siapa dengan nomor 08 sekian”. Nah itulah yang dilaporkan. Jadi, mekanismenya bukan nomor yang mengirim, tetapi nomor yang tercantum di situ. Nah, mungkin perlu ada tim Pak Syukri. Ini agak serius, dari Bapak yang menganalisa. Kalau ada 1-2 sampai 5 nomor yang sama dilaporkan, baru Bapak bisa lakukan. Jadi, itu dibuat protapnya saja, tidak harus menunggu undang-undang, terlalu lama, buat aturan cepat diumumkan level menteri saja atau level Dirjen saja diumumkan nomor-nomor yang lebih dari 5 dilaporkan oleh banyak orang itu sudah layak dan Bapak umumkan itu di website. Kami akan memblokir nomor-nomor ini. Artinya, nomor-nomor yang memanfaatkan itu, bukan nomor pengirim ya? Karena nomor pengirim ini susah, nomor pengirim ini bisa pakai modem kok. Ada banyak teman-teman di ruangan ini, saya yakin yang senyum-senyum bisa memanfaatkan itu, pakai modem, jalan, nomornya ngacak 0878, 0838, 08 sekian muncul. Itu yang pertama. Jadi, soal BRTI-nya.
Yang kedua Pimpinan. Beberapa waktu yang lalu kita membaca berita ada ramai-ramai di ID-SIRTII. Saya tidak melihat mekanismenya, tetapi ramai soal statusnya. Saya dengar ID- SIRTII adalah bertanggung jawab terhadap keamanan jaringan. Dengan struktur baru Pak Syukri, di Kementerian Kominfo akhirnya harus membuat teman-teman ID-SIRTII ini, seperti Pegawai Negeri, masuk jam kantor, pulang jam kantor. Padahal kegiatan teman-teman ID-SIRTII itu harus 24 jam mengawasi jaringan internet, apakah sudah ada pemecahannya Pak Syukri? Saya mohon nanti teman-teman ID-SIRTII yang ada di sini Prof. Eko Indarjid atau Mas Didin, Pak Taka bisa juga memberikan tambahannya, karena keamanan jaringan kita seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Hari Kartana ada denial dan of service kemudian perusakan itu tidak bisa ditangani tanpa ada kinerja yang sangat baik dari teman-teman ID-SIRTII itu 24 jam itu bekerja. Jadi, ini mohon bagaimana statusnya.
Terakhir Pimpinan, ini sempat muncul kemarin ketika kita berkunjung ke Mastel (Masyarakat Telematika) Indonesia bahwa ada ide untuk membesar BRTI dan ID-SIRTII bahkan mungkin kita buat seperti kalau di Amerika adalah FCC (Federal Commision of Communication). Kami mohon pendapat baik dari BRTI, ID-SIRTII atau dari Bapak/Ibu teman-teman operator di sini tentang ini agar lebih bertaring, lebih bergigi. Cuman Alhamdulillah nya BRTI jauh lebih bergigi, saya perlu menghaturkan apresiasi kepada teman-teman operator di sini mulai yang besar-besar sampai yang kecil. Teman-teman kabarnya patuh kepada BRTI, ini luar biasa, diberi sanksi begini manut begitu ya, Mbak Dian ketawa itu. Padahal kalau di Asosiasi yang lain, penyiaran itu mereka tidak patuh kepada bahkan kepada Pak Menteri Kominfo saja tidak patuh, karena penyiaran tidak. Jadi mungkin apakah ini perlu dibesarkan. Saya minta pendapat nanti dari Prof. Indrajit ID-SIRTII itu teman-teman penyelenggaran jasa center itu patuh atau tidak kepada ID-SIRTII, mungkin ID- SIRTII wewenangnya ya sampai sana, tetapi kita besarkan, sehingga menjadi badan seperti Komisi Komunikasi Indonesia katakanlah begitu KKI atau apa nantinya, itu bagaimana? Karena ini akan menjadi bahan seperti tadi Pak Hayono Isman sampaikan, masukan revisi total dari Undang- Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 yang akan kita buat menjadi Undang-Undang tentang Teknologi Informatika atau Konvergensi atau apalah undang-undangnya.
Satu lagi yang terakhir, tadi saya hanya menambahkan Pimpinan. Mungkin teman- teman mohon masukan juga untuk Rancangan Undang-Undang TIPITI (Tindak Pidana Teknologi Informasi) yang juga akan menjadi bahasan dari Komisi I. Jadi yang penting Pimpinan, saya tandaskan short number tidak hanya tergantung kepada 1 operator. Mungkin Pak Enggar tadi mencoba menghubunginya dari Telkomsel ke 0815, tidak nyambung-nyambung Pak, susah itu Pak. Antara operator kayak begitu kadang-kadang repot. Jadi, mohon ada short number dan short number itu serius ditangani.
Sekian, terima kasih.
Wassalamu ’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

15
KETUA RAPAT:
Ibu Yoyoh.
Selanjutnya, siap-siap Bapak Gamari.
F-PKS (YOYOH YUSROH):
Pimpinan, Rekan-rekan Anggota Komisi I serta tamu-tamu kami dari BRTI dan yang lainnya.
Saya bahagia sekali pada hari ini bisa bertemu dengan Bapak beberapa Direktur Jasa Layanan Telekomunikasi, karena ada beberapa hal yang sudah lama ingin saya sampaikan dan baru kali ini bisa bertatap muka langsung.
Yang pertama, untuk BRTI. Mungkin tadi sudah diungkapkan oleh teman-teman yang lain bahwa kami memang sering kali menerima SMS-SMS yang tidak kurang bermanfaat bagi kami. SMS untuk menawarkan KTA yang macam-macam, SMS iklan dan yang lainnya yang memang sebetulnya hak kami juga perlu mendapatkan perlindungan bukan sekedar hak sebagai konsumen produk telekomunikasi.
Kemudian, untuk yang lainnya. Saya lihat di sini ada dari Indosat, dari XL, dan yang lihat ada beberapa iklan-iklan yang perlu mendapatkan perhatian, iklan yang sangat tidak mendidik. Kalau dulu mungkin sudah populer dan saya pikir sudah tidak ada lagi kita disamakan dengan kera. Kemudian, iklan yang saling menjatuhkan. Misalnya, di sebelah ada iklan tarif murah hanya Rp 0,1,00 per detik. Kemudian, di sampingnya tetangga sebelah ngomongnya paling murah ternyata tarifnya ribet banget, jaringannya terbatas. Ini kan saling menjatuhkan. Saya pikir kita bisa mengganti iklan-iklan yang lebih edukatif begitu, lebih mendidik, saya tidak berharap seperti yang kalau di Palestin di Gaza misalnya, di sana iklan di setiap billboard di tempat-tempat strategis itu iklan-iklan pada pejuang. Kemudian, saya cari 1 iklan pulsa, tetapi kontennya bagus sekali walaupun iklan pulsa, tetapi kontennya berikan anak mu makanan yang bergizi, karena mereka pemimpin di masa yang akan datang. Saya pikir kalau misalnya konten seperti ini diperbanyak dalam periklanan baik di billboard, di media lain, di media cetak atau media elektronik, ini akan Bapak/Ibu membantu memperbaiki kondisi bangsa ini. Misalnya, bagaimana ada iklan seorang eksekutif muda misalnya ditelepon oleh Ibunya kemudian ditutup karena dia merasa tidak penting. Nah, ini bagaimana dibuat yang lebih baik ketika misalnya Ibunya yang sudah rentan menelepon, kemudian dia langsung respect, langsung direspon dengan baik. Nah, ini saya pikir penting sekali begitupula anak muda. Misalnya, Iklan Anak Muda yang peduli bencana. Inikan akan mengurangi kenakalan remaja. Jadi, saya pikir taat kepada orangtua, iklan orang tua juga peduli kepada anaknya, ini akan sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas akhlak, moralitas bangsa kita.
Jadi, iklan-iklan yang saling menyindir, saling menjatuhkan apalagi yang sama sekali tidak ada gunanya, saya pikir ini perlu dipertimbangkan untuk dihapus.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Wa ’alaikumsalam.
Selanjutnya, Pak Gamari.
Kemudian, Ibu Rachel.
F-PKS (HM. GAMARI):
Anggota yang terhormat;
Bapak-bapak dan Ibu dari BRTI maupun ID-SIRTII yang terhormat.
Saya ingin memposisikan diri saya sebagai pelanggan yang sebetulnya mempunyai keluhan yang sama dengan keluhan teman-teman Anggota dan kemudian saya ingin menegaskan lagi keluhan itu pada hari ini yang kami berharap agar keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat termasuk saya, ini segera bisa diakhiri. Ini permintaan saya.
Kemudian, saya ingin melihat BRTI maupun ID-SIRTII sekarang ini. Sungguh pun BRTI sebetulnya telah berusaha secara optimal di dalam effort-nya untuk melaksanakan tugasnya ini dengan baik. Namun menurut hemat saya, ada saran yang barangkali perlu dipertimbangkan oleh BRTI untuk mengendalikan persaingan dalam batas yang sehat, karena nampaknya persaingan para operator dari hari ke hari semakin tajam bahkan kalau saya niat atau kita sama-sama rasakan banyak operator telepon telekomunikasi yang memberikan tawaran SMS yang gratis. Tawaran-

16
tawaran operator telekomunikasi dengan SMS gratis ini adalah salah satu bentuk persaingan yang kemudian perlu kita kaji lebih mendalam apakah kegratisan itu memang betul-betul menguntungkan pelanggan atau tidak, karena prakteknya pada SMS lintas operator itu ternyata lebih mahal dari tarif moralnya. Nah, ini tentu saja harus kita perhatikan.
Kemudian, yang terkait dengan ID-SIRTII. ID-SIRTII pernah mengemukakan bahwa sejak Tahun 2003 Kepolisian Republik Indonesia mencatat telah terjadi 71 kasus cyber crime. Kemudian, pada Tahun 2002 sebelumnya Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Ukraina dalam hal kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi terutama online grab. Kemudian, beberapa kasus bahkan serius mengancam keamanan nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain defacing situs KPU (Komisi Pemilihan Umum) www.kpu.go.id. Kemudian, juga ada dns positioning website Presiden SBY, Presiden kita semua www.presidenbyinfomester. Ini Pak Roy kan Tim Sukses, juga cyber war antara Indonesia versus Malaysia yang setiap hari terus berlangsung dan semakin meningkat pada saat terjadi kasus negatif antara kedua negara, seperti lagu rasa sayange, klaim batik, konflik Ambalat, dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya apa yang dilakukan oleh ID-SIRTII dalam kaitan itu semua? Karena ID-SIRTII ini kan memiliki tugas pokok untuk melakukan sosialisasi kepada pihak terkait tentang IT Security atau keamanan sistem informasi, kemudian melakukan pemantauan dini, pendeteksian dini, kemudian peringatan dini terhadap ancaman terhadap jaringan telekomunikasi dalam maupun di luar negeri.
Yang terakhir Pak Ketua, saya mohon maaf untuk menyampaikan suatu isu yang sampai sekarang barangkali belum selesai masalahnya, tetapi isu ini sudah terjadi sejak Tahun 2007 ketika Menteri Kominfo Sofyan Djalil masih menjadi Menteri. Di sini terkait dengan tunggakan Smart Telecom, tunggakan pembayaran Smart Telkom. Di sini, kebetulan Direksinya atau Direktur Utamanya ketika Menkominfo Sofyan Djalil Tahun 2007 itu menagih tunggakan frekuensi pada PT. Smart sebesar 484 Milyar. Kemudian, tentu saja PT Smart itu berkeberatan atas tagihan itu melalui proses yang panjang. Akhirnya pada Tahun 2010 total tagihan itu membengkak menjadi 733 Milyar, belum termasuk 2% denda sebulan dari Januari sampai 2008. Menkominfo telah melayangkan kepada Menkeu tanggal 29 November 2010, belum lama ini, menanyakan mengenai tunggakan yang harus dibayar oleh PT. Smart Telecom. Surat ini ditujukan kepada Menteri Keuangan karena sebetulnya PT. Smart Telecom inikan mengharapkan supaya ada keringan atau kalau perlu tidak usah membayar dan kemudian masalah ini sebetulnya sudah diketahui oleh BPK dan BPKP. Yang ingin saya sampaikan adalah, di samping itu pernah juga dalam majalah Tempo kasus ini ya, sama-sama kita ketahui. Menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara, jika sudah menjadi kekayaan negara, maka Menteri Keuangan berhak menghapus jika nilainya 10 Milyar, tetapi jika itu mencapai 100 Milyar itu menjadi hak Presiden dan apabila di atas 100 Milyar harus mendapat persetujuan DPR. Kami minta penjelasan mengenai masalah ini dari PT. Smart Telecom mengenai tunggakan pembayaran yang sekarang sudah mencapai 733 Milyar belum termasuk denda 2% per bulan dari Januari 2008 sampai dengan sekarang. Ini pertanyaan kami Pak, karena ini menjadi kewenangan kita juga kalau itu mengajukan supaya tunggakan itu dibayarkan/dihapuskan, maka tidak semudah itu saja, karena penghapusan tunggakan di atas 100 Milyar harus mendapatkan persetujuan dari DPR.
Terima kasih.
Assalamu ’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Ibu Rachel.
Selanjutnya, yang terhormat Bapak Effendy Choirie.
F-GERINDRA (RACHEL MARYAM SAYIDINA):
Saya rasa tadi pertanyaan sudah terakomodir oleh Pak Enggar terutama. Jadi saya tidak bertanya lagi, nanti mendengar jawabannya saja.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Gus Choi, saya persilakan.
Selanjutnya, yang terakhir Ibu Evita Nursanty.
F-KB (DR. H.A. EFFENDY CHOIRIE, M.H.):
Anggota Komisi I DPR RI dan seluruh jajaran BRTI dan yang hadir Operator dan yang duduk di atas sana.

17
Terima kasih.
Pertama, saya langsung usul Ketua. Setelah kita mendengarkan penjelasan, meskipun saya agak terlambat dan pernyataan kawan-kawan, kayaknya forum ini tidak cukup kalau hanya sampai jam 12 atau jam 2, kayaknya tidak cukup ini. Banyak hal yang sesungguhnya harus kita ketahui lebih mendalam, terutama aspek yang terkait dengan tugas Komisi I yang harus mengetahui selain soal kebijakannya dunia telekomunikasi ini, juga bagaimana kebijakan itu dilaksanakan di semua operator. Jadi saya ingin hari ini bukan hanya berbicara atau merekomendasi hal yang terkait secara spesifik mengenai kebocoran data pelanggan dan kerahasiaan informasi, lebih jauh dari itu menurut saya. Kebijakannya sendiri misalnya selama ini di Komisi I ketika kita berbicara dengan Menteri Komunikasi Informatika sangat umum karena kita banyak aspek yang harus kita raih. Nah karena itu, harus ada waktu yang spesifik/secara khusus bersama Dirjen BRTI dan seluruh operator agak detail-detail, kebijakannya sudah benar atau belum tentang dunia telekomunikasi, sudah sesuai dengan harapan, sesuai dengan perkembangan kemajuan tantangan yang ada sekarang apa belum, dan bagaimana implementasi di lapangan. Nah oleh karena itu, saya usul ini diagendakan minggu depan atau minggu depannya lagi. Nah itu yang pertama.
Yang kedua, ini untuk melengkapi atau mendukung pikiran-pikiran/komentar-komentar atau mendata dari teman-teman sebelumnya. Paling tidak, kesannya Pak Enggar tadi dan juga mungkin yang lain bahwa rakyat atau masyarakat atau kita semua ketika berhadapan dengan dunia telekomunikasi, operator, kita ini betul-betul menjadi obyek. Unsur subyeknya kita cari pada diri kita, kita di sini supaya agak sejajar sedikit. Itu apa, lewat apa, point mana, tidak bisa betul- betul menjadi obyek, tidak ada unsur subyektif, subyeknya sedikit pun. Nah, saya tidak tahu seperti ini memang lazim ketika rakyat atau masyarakat berhadapan dengan dunia telekomunikasi, apakah di negara lain juga seperti itu, saya tidak tahu, tetapi itulah yang kita rasakan dan tadi Pak Enggar menyebut murni sebagai konsumen karena memang pedagang.
Nah selain itu, saya ingin mengemukakan begini Pak, bahwa Bapak ini berbisnis dengan menggunakan gelombang radio, khususnya menggunakan ranah publik yang terbatas, dalam konstitusi kita jelas. Ketika kita menggunakan ranah publik yang terbatas ini sesungguhnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kita juga ingin mengetahui data, meskipun ini secara institusi ada di wilayah BUMN, tetapi ini semua kan terkait dengan kebijakan, sehingga Komisi I pun perlu tahu, berbisnis dalam dunia yang menggunakan ranah publik yang terbatas ini yang seharusnya untuk yang mempunyai tanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu kita ingin juga tahu datanya, misalnya, oke dengan adanya telekomunikasi ini dengan operatornya sekian itu bisa meng-handle kemiskinan sekian, bisa mempekerjakan sekian juga orang dan seterusnya. Itu kira-kira nanti bisa kita lihat berapa persen sumbangsing untuk mengangkat kemiskinan, memberantas kemiskinan, memberi pekerjaan kepada orang, berapa juta. Nah data itu kalian tahu, karena ini ranah publik yang digunakan ini berkaitan dengan bentuk kebijakan dan ini ada di Komisi I. Kita perlu tahu juga, misalnya termasuk CSR. Berapa Milyar/Trilyun yang diberikan pada rakyat. Itu ada dimana, alamatnya dimana, keluarganya sendirikah, lingkungannya sendirikah, misalnya seperti itu. Itu bisa kita lihat. Kok kalau misalnya sudah diberikan, kok kemiskinan makin bertambah. Kalau diberikan, ke desa mana. Di Indonesia ini sisanya 80 ribu desa, ada dimana, berapa desa yang diberikan misalnya oleh CSR. Itu dari aspek bisnisnya. Kemudian, operator-operator yang ada ini dengan rakyat yang jumlahnya 230 juta sekian, luas wilayah sekian dengan teritori yang seperti ini dengan khasan negara kelautan dan seterusnya, operator yang segini ini ideal atau kurang, cukup atau harus sekian lagi yang dibutuhkan. Ini kita perlu tahu detail dari operator. Nah, itu dari aspek. Aspek lain, bagaimana dengan security-nya, bagaimana kita mau lihat, misalnya tadi Ibu Yoyoh tadi dari aspek pendidikan, karena Bapak- bapak mengemban moralitas di sana, mengemban tanggung jawab moralitas di sana, mengemban tanggung jawab edukasi di sana. Promosi-promosi sudah ikut kegiatan belum atau justru membuat rakyat konsumtif. Orang SKA ini menjadi trend misalnya, ini orang kadang tidak punya pekerjaan, tetapi harus punya ini. Kemudian, dicekokin lagi dengan iklan-iklan yang menggiurkan yang emosi yang mental konsumerisnya, mental konsumtifnya yang muncul padahal pekerjaannya kurang cukup. Nah hal-hal seperti ini kita lihat, kalau itu misalnya lebih tinggi berarti menghancurkan mental moral bangsa secara tidak langsung, secara tidak terasa Bapak-bapak telah lakukan itu. Nah kita akan lihat itu. Kemudian, sisi lain dari aspek pertahanan Komisi I, dari aspek keamanan, dan seterusnya-seterusnya.
Ringkas cerita Pimpinan, kita ada waktu lagi dan kemudian aspek-aspek seperti ini secara detail kita lihat, kita selamatkan Indonesia itu. Kita ingin selamatkan tentu saja, menyelamatkan dengan Bapak-bapak, berarti dalam konteks melalui dunia telekomunikasi. Dunia lain, mungkin komisi lain yang menyelamatkan. Misal, kaitannya dengan kekayaan alam yang ada di bawah. Dari Bapak-bapak ini kekayaan alam yang ada di udara, yang kemudian langsung

18
membumi, langsung ke Otpa dan pikiran-pikiran orang-orang, itu sejauhmana. Di situ Ketua yang ingin saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya.
KETUA RAPAT:
Ibu Evita.
F-PDI PERJUANGAN (EVITA NURSANTY, M.Sc.):
Terima kasih Bapak Pimpinan.
Saya mungkin yang kaitannya dengan isu yang ada, itu hanya 1 pertanyaan saja, tetapi ada isu yang lain yang penting kebetulan Bapak-bapak dari operator ada di sini. Saya hanya ingin tanya saja, kebetulan saya pakai Telkomsel. Saya ingin tanya roaming cost itu ya Pak ya, karena lucu ke Dubai itu kenapa tinggi sekali Pak? Saya cuman beberapa hari, tetapi kenanya bisa over 10 jutaan, sementara kalau ke Amerika atau ke Eropa tidak setinggi itu Pak. Jadi, tolak ukur daripada roaming ini seperti apa? Sebenarnya itu lokal operator di Dubai yang charge mahal itu atau Telkomselnya itu? Bagaimana Pak?
Kemudian yang kedua, saya baca mengenai isu ini, ada usulan dari Telkomsel mengenai SMS interkoneksi yang katanya bisa mengurangi terjadinya spam ini, karena diberlakukannya skema tarif SMS sender keep all berkontribusi terhadap maraknya SMS ini. Nah, mungkin usulan dari Telkomsel itu juga saya ingin tanya, bagaimana caranya usulan itu bisa memang mengurangi spam tersebut?
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Pak Teguh Juwarno.
F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):
Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,
Saya tidak sebutkan satu per satu, mohon maaf. Saya kira hampir banyak aspek sudah disampaikan, baik yang filosofis maupun yang didataran praktis sudah disampaikan. Saya ingin sekali mendapatkan klarifikasi khususnya dari BRTI ya, apakah betul bahwa sampai saat ini ada semacam grand desain yang menempatkan Telco ini sebagai sektor yang strategis. Maksud saya begini Pak, kalau kita lihat dari sisi persaingan usaha, banting-bantingan harga dan sebagainya, kan pada ujungnya sebenarnya inikan ada semacam saling bunuh sesama operator. Nah, apakah memang situasi ini akan dibiarkan? Benar, bahwa dari sisi efisiensi, dari sisi kepentingan publik memang tentu saja kita diuntungkan. Namun di sisi yang lain akhirnya kemudian berkembanglah upaya-upaya kreatif yang sebenarnya sebagai bagian dari other income dengan cara-cara yang kita rasakan sekarang sangat mengganggu yang tadi dikemukakan oleh Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Nah, kami ingin tahu dari sisi ini.
Yang kedua, dari sisi BRTI sendiri. Selama ini, kemarin kami mendapatkan inputan bahwa BRTI inikan Badan yang masih ada di bawah Kominfo. Nah, apakah relevan atau justru menjadi sebuah keharusan agar BRTI ini menjadi Lembaga Independen yang berisi tentu saja individu-individu yang credible, yang memiliki pemahaman yang solid tentang dunia telekomunikasi dan sekaligus independen, sehingga kalau dalam ilustrasi kita macam KPU-lah yang juga memiliki kewenangan sampai kepada tingkat daerah. Saya ingin, karena ada kita menerima masukan bagaimana pun BRTI selama ini ya dengan segala hormat nanti ganti menterinya, maka akan ganti pula atensi kepada orang-orangnya begitu.
Mungkin itu saja yang saya ingin mendapatkan klarifikasi dan kalau misalkan dari Telco juga bisa memberikan inputan atau memberikan komentar terkait ini, saya kira akan lebih memperkaya. Ini terkait betul dengan apa yang akan kita lakukan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran mendatang.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik.
Masih ada lagi Bapak/Ibu yang terhormat?
Kalau tidak ada, dari meja Pimpinan Bapak/Ibu yang terhormat.

19
Kita ketahui bahwa demokrasi dan keterbukaan adalah pilihan kita untuk tidak hanya mengatasi masalah bangsa di masa yang lalu, tetapi juga dapat mengangkat bangsa menjadi bangsa yang terhormat. Namun ada satu hal yang saya pikir akan menghancurkan demokrasi dan keterbukaan, yaitu SARA. Kalau di televisi, KPI saya pikir dengan mudah mencoba berdasarkan undang-undang untuk memberikan sanksi terhadap tayangan yang bersifat besar. Nah, kalau di layar kaca handphone kita, ini bagaimana caranya, saya tidak paham dan saya sangat mendukung yang terhormat Ibu Yoyoh Yusroh, justru di handphone kita inilah banyak hal bisa terjadi, termasuk berkembangnya SARA.
Kemudian, yang kedua adalah memang dalam memperkuat posisi publik, kita membutuhkan banyak lembaga komisi-komisi, sehingga menjadi beban anggaran negara. Memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Teguh Juwarno tadi, apakah mungkin KPI dan BRTI itu digabung? Jadi, ini mohon pandangan.
Kemudian, tentang Telco. Ya, saya pikir kita di Komisi I sering bermimpi kita menjadi juaranya di ASEAN, bahkan bisa melayani kawasan Australia, PNG, Timor Leste, kita ada lihat ada 11 operator, luar biasa, tidak saling mematikan walaupun mungkin harus saling berebut pelanggan. Ya, karena kalau kita lihat di negara-negara lain, di Indonesia termasuk operatornya paling banyak. Namun masih bisa tidak saling mematikan. Nah, ini bisa atau tidak ada grand desain, sekali lagi Pak Teguh saya setuju, grand desain dari, bukan hanya dari Kemkominfo, tetapi dari pemerintah untuk memperkuat Telko kita menjadi juara, sehingga Ibu Yoyoh saya sepakat sekali melalui operator kita ini, mudah-mudahan kita bisa membangun anak muda kita yang bermental juara, bukan mental kacung atau mental preman yang pada akhirnya merusak bangsa kita.
Saya pikir demikian.
F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):
Pak Ketua,
Maaf sedikit lagi, saya kelewat.
Terkait dengan potret kesenjangan digital, saya kira kan Bapak-bapak bertarung pasti di pasar yang masih empuk begitu, tetapi kita tahu wilayah-wilayah tertentu, misalnya Indonesia Timur masih sangat tertinggal, maka kemudian ada USO misalkan. Apakah Bapak-bapak dengan dipotong duit, terus ada teman-teman Telko untuk dana USO tersebut, apakah mengevaluasi, juga ikut memberikan atau berani memberikan catatan kritis, apakah kira-kira itu sudah in place, sudah tepat begitu dijalankan kebijakan tersebut atau mungkin ada rekomendasi yang lebih fundamental, misalkan sebaiknya dana USO itu membangun backbone misalnya, membikin infrastruktur, sehingga kemudian nanti koneksi, interkoneksi kita jauh lebih bagus misalkan. Kita mungkin perlu tambahkan itu.
Terima kasih Pak.
KETUA RAPAT:
Terima kasih.
Sebelum nanti dijawab oleh Ketua BRTI maupun rekan-rekan operator, karena ada beberapa pertanyaan yang langsung kepada operator, saya akan meminta izin dari rekan-rekan Komisi I, karena jadwal kita adalah sampai jam 12. Apakah kita bisa memperpanjang sampai dengan jam 13.00 WIB?
Baik.
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih.
Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Syukri Batubara untuk lebih dahulu menanggapi.
KETUA BRTI:
Terima kasih Bapak Pimpinan.
Dari pertanyaan Anggota Dewan Bapak-bapak dan Ibu yang terhormat, mayoritasnya mengenai kebocoran data pelanggan dan kerahasiaan informasi. Saya juga punya pengalaman, hampir setiap hari saya ditawarkan pinjaman Pak, karena setiap hari tawarin pinjaman, saya kadang-kadang sombong juga, saya tidak perlu bantuan, saya orang kaya, saya bilang begitu, saking kesalnya begitu. Kemudian ada juga teman saya yang dijanjikan sekian puluh juta mendapat mobil tergiur juga, akhirnya duitnya hilang juga, mobilnya tidak ada.

20
Nah kemudian, menyangkut masalah ini Pak. Tanggal 1 dan 9 Februari yang lalu, antara BRTI dengan para operator sudah mengadakan pertemuan dan semua operator menyatakan bukan dari mereka kebocoran itu dan tidak membocorkan. Tadi Bapak juga dengar dari Pak Sarwoto, dari Pak Sutikno juga sama pembahasannya begitu. Jadi, memang kesulitan buat kita Pak. Jadi, buat teman-teman BRTI sangat mematuhi aturan-aturan yang sudah ada. Nah, ini dimana bocornya begitu. Nah, kebocoran inilah sekarang yang sedang kita pelajari Pak dari BRTI dan nanti ditambah oleh teman-teman saya untuk menjawabnya.
Kemudian, mengenai Smart ini Pak Gamari, bukan utang, tetapi belum bayar saja. Sekarang lagi ditangani oleh Menko Perekonomian. Jadi semacam antara kita dengan Menteri Perekonomian bagaimana cara penyelesaian ini. Jadi belum terhutang, tetapi belum bayar. Iya, Smart Telecom yang ditanyakan oleh Gamari tadi.
F-PKS (HM. GAMARI):
Pimpinan,
Saya mau interupsi.
Apakah bisa dipastikan? Kalau belum, itu artinya kita yakini bahwa PT. Smart Telecom memang akan melunasinya dan apakah diyakini betul bahwa Smart Telecom akan melakukannya, karena dari catatan yang kami punya ini, Smart Telecom telah mengajukan supaya dihapuskan ini dan kemudian dia juga memiliki catatan bahwa di dalam upaya agar hutangnya itu bisa dihapuskan ini, Smart Telecom masih berusaha terus. Nah, sekarang kalau Bapak mengatakan belum dan beliau sanggup, kesanggupannya itu seperti apa? Betul atau tidak dia akan membayar, ini kasus sudah sejak Tahun 2007 dan sekarang 2010, 2011 sudah, sudah 3 tahun lebih kasus ini berlangsung.
Mohon dijelaskan Pak.
Ketua,
Kasus ini akan menyangkut penerima negara dan barangkali juga ada kaitan nanti, karena kita mempersiapkan sebelum kita masuk ke APBN-P, kita akan bicara PNBP termasuk di dalamnya piutang kita kepada Smart Telecom. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, seperti yang tadi Gus Choi sampaikan mengenai masalah CSR. Ini saya mohon, tetapi ini betul-betul kita sepakati dan menjadi keputusan kalau disetujui kawan- kawan ini diagendakan untuk membahas dan membicarakan setelah tentu ada jawaban yang diminta, tetapi ini harus didalami, karena kita akan menyangkut suatu PNBP yang besar. Yang kedua, Bapak jawabannya hanya itu. Jadi Bapak tidak tahu dari mana, bagaimana caranya, begitu rupanya, bagaimana Ketua BRTI juga tidak tahu bagaimana kebocorannya. Kalau bisa saya temukan bagaimana caranya Pak. Sebab Bapak tahu untuk brastel phone itu Pak, telepon brast itu, kami bisa mendapatkan dari kelompok yang B plus A dan segala segmennya jelas, wilayahnya jelas, tidak mungkinlah itu Pak. Kalau Bapak ditanya Saudara tahu atau tidak, bocor atau tidak, disumpah pun mereka akan tidak bilang ngaku bahwa bocor Pak. Ya ini kayak ditanya Bapak nyolong atau tidak, tidak Pak, maling di sana di tahanan Bapak nyolong atau tidak, tidak Pak, tidak nyolong, sumpah Pak. Setelah itu, besok pagi minta ampun lagi.
KETUA RAPAT:
Silakan Pak.
KETUA BRTI:
Oke Pak, terima kasih Pak.
Khusus mengenai Smart Telecom ini akan kita tindaklanjuti Pak Gamari kalau begitu. Kemudian, karena saya tidak sendiri, Anggota BRTI juga banyak. Untuk itu, saya persilakan kepada Pak Dan dulu.
F-PKS (HM. GAMARI):
Sebelum ke Pak Dan, di sini kan ada Dirut PT. Smart Telecom. Sebaiknya beliau memberikan jawaban atas masalah ini Pak.
KETUA RAPAT:
Pak Gamari,
Kita urut saja beliau-beliau ini menjawab sesuai dengan urutan. Nanti pada saatnya tentunya akan pada kepada Pak Sutikno untuk bisa memberikan jawaban. Namun, yang pertama saya persilakan kepada BRTI untuk bisa menjawab keseluruhan daripada pertanyaan Anggota Dewan yang terhormat.
Saya persilakan.

21
Interupsi Pimpinan.
Masih ada hubungannya dengan BRTI. Mungkin kalau soal policy ya Pak Syukri, itu mungkin kurang tepat kalau nanti yang menjawab adalah Pak Heru Sutadi atau Pak Dandri Fatobudiyanto. Karena ini soal policy, yaitu policy bagaimana sikap resmi BRTI untuk menanggulangi masalah yang mungkin tadi Bapak sampaikan tidak bisa ditangani atau tidak tahu kemana. Kami ingin membantu Pak. Kalau memang menstressing itu tidak bisa, aktifkan betul soal short number tadi. Umumkan ke masyarakat dan seriusi ke situ. Jadi ini saya kira bukan masalah yang nanti bisa ditangani oleh levelnya Pak Dandri Fatobudiyanto atau Pak Heru Sutadi, tetapi level Bapak, karena ini policy. Policy yang kalau itu ada niat, ada political will dari Kementerian Kominfo, khususnya di BRTI itu bisa, karena menurut saya dengan begitu laporan akan bisa masuk, tetapi nomor ini adalah nomor yang serius ada, jangan sampai nomor ini yang abal-abal tadi kan disebut oleh Pak Enggar.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Silakan Pak.
BRTI:
Baik, terima kasih kepada Pimpinan Sidang Komisi I.
Atas izin dari Bapak Ketua BRTI, Bapak Dirjen Syukri.
Terkait dengan tadi yang disampaikan pertama oleh Pak Tantowi Yahya yang kami hormati, karena beliau tadi berpesan walaupun beliau tidak berada pada saat jawaban disampaikan. Adalah betul apa yang disampaikan oleh Pak Tantowi Yahya bahwa pada saat kita menyusun Rancangan Undang-Undang ITE bersama-sama dengan Pak Roy bahwa untuk privacy right atau hak pribadi, itu merupakan suatu hal yang diyakini dengan penggunaan sistem elektronik yang luhur biasa menjadi eskalatif dan masif sifatnya, maka hak pribadi ini perlu diatur lebih lanjut, tetapi pada saat itu karena memang kita terbatasi oleh kewenangan, pengaturannya hanya kepada informasi elektronik dan dokumen elektronik, maka hak privasi ini masih bersifat spesifik terkait dengan dokumen informasi elektronik.
Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Tantowi Yahya, memang di negara-negara utamanya European Union dan Amerika Serikat, bahkan Amerika Serikat sudah punya Undang- Undang Privacy Right, itu semenjak 1971 yang berbarengan dengan freedom of information act. Jadi betul-betul dicari keseimbangan antara kebebasan untuk mengekspresikan dan perlindungan terhadap hak individu terkait dengan informasinya. Mereka sudah memiliki undang-undang khusus tentang data proteksi dan betul mereka mengkualifikasikan perlindungan data itu ke dalam hak kekayaan intelektual. Artinya, bahwa industri ini adalah industri yang terkonvergensi. Tidak saja kita berbicara terkonvergensi jasa maupun jaringan yang ada untuk men-support telekomunikasi penyiaran dan data termasuk juga terkonvergensi regulasi dan peraturan perundang- undangannya.
Oleh sebab itu, ini tidak bisa lagi kita memposisikan sebagai semata-mata kewenangan BRTI, tetapi tadi betul dikatakan oleh Pak Roy, bahwa ini sudah sampai pada level kebijakan. Artinya, BRTI kita sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa berasal Pasal 4 khususnya ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Menteri memiliki 4 kewenangan utama di dalam industri telekomunikasi, yaitu penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, pengendalian. Fungsi penetapan kebijakan tetap di tangan Menteri, ketiga fungsi lainnya, yaitu pengaturan dalam hal ini regulasi, pengawasan, dan pengendalian inilah yang didelegasikan kewenangannya kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang di dalamnya merupakan suatu kombinasi antara unsur pemerintah dengan unsur masyarakat. Tentunya di dalam konsep tentang kekayaan hak intelektual terhadap data protection dia tidak saja berdiri di satu pilar industri infrastrukturnya itu telekomunikasi, tetapi juga terhadap kontennya bisa masuk ke dalam wilayah Undang-Undang ITE, karena itu diatur secara khusus sebagaimana tadi disampaikan di awal di dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan apabila kita akan merespon, menindaklanjuti apa yang tadi diusulkan oleh Pak Tantowi Yahya, maka tentu kita baik bersama Komisi I dan juga Komisi III dimana merupakan mitra kerjanya adalah Kementerian Hukum dan HAM yang di dalamnya ada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka ini harus dibicarakan secara bersama-sama.
Mungkin itu yang bisa kami coba untuk langkah kompromi apa yang bisa kita lakukan mengingat ini akan menjadi sangat esklatif dan masif dan usulan RUU itu sembari jalan ya memang akan bisa dilaksanakan dan tentunya tadi juga sempat diusulkan apabila untuk menyusun Rancangan Undang-Undang ini yang tentunya memerlukan waktu, memerlukan kehati-hatian

22
karena di dalam praktik, best practice di negara-negara lain, yaitu European Union dan Amerika memang data proteksi digolongkan ke dalam swigeneris, dia tidak dikategorikan sebagai murni hak kekayaan intelektual karena di dalamnya ada penggunaan teknologi, baik itu teknologi telekomunikasi maupun teknologi informatika. Sehingga apabila untuk kita merespon masalah yang sangat luar biasa ini, yaitu tentang kebocoran data, maka yang paling mungkin dapat kami lakukannya, tentunya nanti juga atas izin Menteri adalah mengeluarkan Peraturan Menteri terkait dengan perlindungan data yang di dalamnya akan dimuat pula ketentuan terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Enggar, sanksi, sehingga pada saat kami di BRTI mengambil suatu keputusan, sifatnya sesuai dengan dasar hukum yang sifatnya transparan Anggota Bilaras dan kami yakinkan kepada Bapak/Ibu yang terhormat di Dewan ini bahwa kami akan melakukan konsultasi publik terlebih dahulu sebelum Peraturan Menteri terkait, Rancangan Peraturan Menteri terkait perlindungan data ini yang di dalamnya yang akan diatur sanksi. Namun karena level nya ini Peraturan Menteri, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak dimungkinkan sanksi pidana, tetapi kami akan menggunakan rezim sanksi administratif yaitu sesuai turunan dari Undang-Undang Telekomunikasi, maka kami dapat melakukan pencabutan izin dari operator jika apa yang tadi disampaikan oleh Pak Enggar bahwa dalam 1 bulan apa yang kami lakukan, we make sure bahwa kami atas keputusan rapat ini, kami akan melakukan investigasi secara serius apabila yang tadi dikatakan Bapak, oh kami tidak akan maka kami meminta under taking, letter of guarantee dari Direksi bahwa apabila dikemudian hari terbukti kebalikan, maka akan menjadi tanggungjawab pribadi para Direksi, karena kalau kita menggunakan pendekatan BRTI yang membuktikan, maka tentunya itu akan melewati kewenangan yang kami miliki walaupun kami memiliki fungsi pengawasan. Artinya, kita dengan berprasangka baik bahwa tidak ada kebocoran, tetapi jika setelah kami investigasi ternyata ada, maka pembuktian terbalik menurut pandangan kami yang tentunya akan kami konsultasikan dengan dan kita minta arahan kepada Bapak Menteri, ini merupakan langkah yang fair, langkah yang transparan dan akuntabel. Buktikan tidak ada yang bocor, bukan bocornya dimana, karena kalau sampai ternyata tidak bisa dibuktikan kebalikannya, maka berarti bocor. Nah, ini merupakan suatu pendekatan yang memang dalam teknologi informasi sebagaimana juga di Undang-Undang ITE di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) diterapkan tanggungjawab yang bersifat presumption of liability, berbeda dengan rezim hukum lain yang sifatnya base on volt. Jadi, harus dibuktikan dulu kesalahannya oleh korban.
Tadi disampaikan oleh Pak Roy, Pak Enggar, mana mungkin kita sebagai pelanggan katakanlah bisa membuktikan ini dari mana bocornya, betul Pak. Oleh sebab itu, di dalam rezim hukum teknologi informasi, maka sifatnya adalah presumption of liability. Sudah selayaknya bertanggungjawab, jangan korban atau yang dirugikan yang membuktikan, karena jika begitu, maka tidak akan pernah ada pembuktian. Nah, presumption of liability tentunya tidak bersifat memintakan tanggung jawab mutlak dari operator, tetapi dimaksudkan agar adanya batasan atau limitasi tanggung jawab yang ini tentunya akan kami akomodir di dalam Rancangan Peraturan Menteri terkait perlindungan data ini dan ini betul-betul kami sangat merasa berbahagia bahwa upaya BRTI selama ini juga didukung oleh Bapak-bapak sebagai wakil rakyat untuk terus menerus meningkatkan industri telekomunikasi di Indonesia.
Kemudian, bahwa adanya suatu kondisi-kondisi yang terkait dengan data protection termasuk juga di dalamnya mengenai law full interception, mungkin nanti kolega saya yang memang sangat expert di bidang itu ya, Bapak Ridwan Effendi mungkin akan mendapatkan memberikan penjelasan terhadap itu. Namun kalaulah boleh saya teruskan, maka apa yang tadi dikatakan oleh Pak Hari Kartana, maka di sinilah fungsi pengawasan kami, bahwa kami terbatas sampai di fungsi regulasi, pengawasan, dan pengendalian, apabila nanti terkait dengan kebijakan yang akan diambil Menteri, tentunya dari rapat hari ini kami akan menulis surat kepada Menteri terkait hal-hal apa yang diamanatkan oleh rapat hari ini yang untuk dapat kami tindaklanjuti secara seksama dalam waktu yang terukur dengan time frame yang jelas dan langkah aksi apa yang nantinya Insya Allah dapat kami lakukan untuk merespon dan tentunya kami pun mendukung apa yang tadi disampaikan oleh DR. Gus Choi bahwa waktu yang ada hari ini tidak akan cukup untuk membahas begitu dinamika yang luar biasa baik secara bisnis teknologi, sosial, politik, dan budaya yang tidak suka industri telekomunikasi adalah industri yang Alhamdulillah masih bisa survive sampai hari ini, saat industri-industri lain sudah dying industry, sudah fully foreign investment, maka mudah-mudahan inilah pilar terakhir yang dapat menjaga merah putih tetap berkibar di negara yang kita cintai.
Kemudian, terkait dengan apa yang tadi diangkat mengenai bahwa adanya hal-hal yang memang menjadi penting bagi kami adalah perlunya dukungan dari Komisi I terkait pengawasan kami untuk persaingan usaha industri telekomunikasi, karena tidak bisa dipungkiri berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha dan Praktek Monopoli

23
bahwa penafsir tunggal, penegak hukum adalah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. 3 kekuasan dipegang oleh 1 komisi, 1 lembaga yaitu kekuasan melakukan penyelidikan, kekuasaan untuk melakukan penyidikan, kekuasaan untuk melakukan penuntutan, dan sekaligus kekuasaan untuk mengadili. Jadi, kalau di dalam kita bicara penegakan hukum itu merupakan kekuasaan yang harus terpisah, maka di dalam KPPU, dialah superbody yang sebenarnya. Ada melapor tanpa harus disebutkan siapa pelapornya, mereka bisa lakukan, langsung bisa ditingkatkan ke dalam penyidikan, tahapan berikutnya tahapan penuntutan, pemanggilan, pemeriksaan, termasuk juga pembuktian khusus dalam majelis, sehingga tentunya kami akan terus menerus dari waktu ke waktu akan berkordinasi dengan Komisi Persaingan Usaha. Namun tentunya kami pun memerlukan dukungan dari Komisi I bahwa apabila terkait dengan persaingan usaha, maka di bidang telekomunikasi, maka sebenarnya itu merupakan ranah dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Hal ini juga sudah kami antisipasi dengan memuat di dalam Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika, kami memuat usulan yang kiranya dapat diterima nantinya dan dapat didiskusikan di Komisi I terkait dengan pengaturan mengenai merger, akuisisi, dan persaingan usaha yang mana ini dimaksudkan untuk menguatkan industri telekomunikasi, opportunity apa yang akan, karena untuk bidang industri telekomunikasi itu sangat unik, berbeda dengan industri lain yang sering kali kalau kita bicara persaingan usaha itu sangat generik, kita tidak bisa disamakan industri ini dengan industri mie instans yang dari hulu sampai hilir ya distribusinya seperti itu, industri semen. Industri ini adalah industri yang memiliki variable competition. Artinya, cooperatif in competition. Industri telekomunikasi adalah industri yang sangat unik dengan kualifikasi interkoneksi, dengan kualifikasi variabel-variabel teknologi dan bisnis yang tidak bisa disamakan, sehingga persaingan usahanya pun menjadi bersifat swigeneris.
Oleh sebab itu, di dalam Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika kami mengusulkan hal dimaksud.
F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):
Interupsi Pimpinan.
Kami cukup mengerti dari apa yang disampaikan Bapak dari pengawas ini. Namun saya melihat jawabannya cukup panjang dan bulet, malah kembali kepada ke atas lagi untuk kita harus menunggu bagaimana membuat Undang-Undang tentang Privasi tadi. Nah, kami ingin sebetulnya bagaimana realita lapangan untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, karena kenyataannya yang kita lihat kan juga berjalan paradoks.
Kemudian yang kedua, kalau toh kita bisa menindaklanjuti saran konstruktif dari Pak Roy tadi menurut saya cukup baik. Hanya bagaimana kira-kira implementasinya, kita butuh waktu yang singkat untuk mengatasi keadaan ini menjadi tidak lebih parah.
Interupsi Pimpinan.
Tambah sedikit.
Terima kasih Pak Guntur.
Mungkin ada lagi yang lebih cepat lagi kalau mau Pimpinan, Bapak-bapak dan Ibu, karena kita dikejar waktu dan keluar dari ruangan ini pasti ada pertanyaan konkritnya bagaimana soal spam SMS. Kalau boleh Pimpinan saya mengusulkan begini, lindung pelanggan-pelanggan anda untuk tiap operator ini. Jadi ada 2 call centre yang dibikin. Call Centre dari Kementerian Kominfo dengan short number atau dari tiap operator membuka layanan yang pelanggan tidak perlu susah-susah Pimpinan, cukup mem-forward spaming SMS yang dia terima kepada call centre operator masing-masing. Misalnya, Telkomsel menyediakan nomor sekian, Indosat sekian, XL sekian, Smart Telecom sekian, Sampoerna sekian, dan operator yang lain, Bakrie, kemudian Mobile-8 menjadi sekian, sehingga nantinya tugas BRTI (Pak Dandri, Pak Heru, Pak Syukri) itu kemudian merangkum, ada laporan atau tidak dari nomor-nomor itu. Jadi ini lebih cepat daripada BRTI nanti mendapat laporan kembali ke operator, kembalikan.
Jadi tiap operator punya call centre, lindungi data pelanggan anda, sekaligus Pimpinan ini bisa mericek kalau itu prepaid, operator kemudian menanyakan, anda siapa, nama siapa, sah operator untuk menanyakan kepada yang melaporkan. Sama seperti saya misalnya mendapatkan teror SMS, ancaman, saya kordinasi dengan XL, dengan aparat kepolisian, kami bisa mendapatkan lokasinya, saya pun harus laporkan, oh itu clear, XL tahu identitas, meskipun kita prepaid juga atau postpaid itu no problem, terima kasih XL. Jadi maksud saya begitu. Telkomsel pun melakukan hal yang sama. Jadi artinya hal-hal ini harus dilakukan.

24
Kemudian yang kedua, ini agak aneh Pimpinan, mungkin banyak yang tidak setuju. Kalau saja SMS gratis itu dihapus, selesailah spam ini. Sekali lagi, kalau SMS gratis dihapus, selesai ini spam. Mungkin atau tidak ini?
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Pak Enggar, silakan.
F-PG (Drs. ENGGARTIASTO LUKITA):
Saya yang pertama menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo. Saya mau menambahkan waktu saja. Dalam 1 minggu, sudah diumumkan call centre itu dan juga BRTI dan kami akan meng-SMS yang terima, kami diteleponin Pak. Bukan hanya di SMS, telepon apakah Bapak Pak Enggartiasto Lukita, ah kalau sudah begitu, sudah bilang nipu kau. Sudah di tengah-tengah rapat, tidak diterima salah, terima ini, sudah mau jualan apa lagi? Nah, itu kami akan sampaikan, kemudian langsung ada pengusutan dan kemudian nomor telepon itu diblokir. Demikian juga ini Pak yang SMS, kami akan forward dalam waktu 1 minggu dan akan dipublikasikan, sampaikan, tetapi nomor telepon yang gampang dan yang benar, tidak kemudian dikasih nomor kemudian ditutup nomornya Pak.
Kemudian yang kedua.
Pak,
Apa sih susahnya Bapak berkenankah Bapak untuk bertemu dengan Bank Indonesia? Kalau Bapak tidak berkenan, berkenankah Bapak untuk kami meng-arrange Bapak untuk ketemu Bank Indonesia untuk bersama-sama menghentikan itu memberitahu kepada seluruh Bank yang melakukan ini untuk tidak menelepon dan menghubugi mereka ini, sebab ini ada bicara mengenai property right yang ada. Paling tidak, kalau sudah tahu bahwa kami berkeberatan, hentikan itu dan kita minta batas waktu kapan Bapak bisa bertemu Bank Indonesia dan membuat kesepakatan Bapak release dan kirim surat resmi kepada Komisi I. Jadi jelas kemudian.
Saya ada satu lagi Ketua. Ini saya bisa memahami BRTI ini agak takut, karena bisa distop anggarannya oleh Kominfo, oleh Pemerintah. Jadi dari dulu pada waktu saya masih di Komisi IV dan pada waktu itu BRTI, kita minta nomenklatur sendiri. Tetapi sebenarnya bisa dilakukan adalah pada saat satuan tiga diajukan yang tidak pernah kita bicarakan, satuan tiga itu, ini kita bisa naik turunkan anggaran BRTI, khusus menjadi pos tersendiri walaupun masih di Kominfo, tidak usah dengan nomenlatur sendiri. Nah dengan demikian, Anggota BRTI lebih leluasa, tidak tergantung kepada Ketua BRTI yang notabene adalah Pejabatnya Kominfo, kan susah kita. Kita pahamlah ini susah, Bapak diberhentikan juga susah kan, ini susah kita.
Terima kasih Ketua.
KETUA RAPAT:
Pak Dadoes.
F-PDIP (Ir. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch):
Terima kasih.
Sebetulnya secara prinsip kan ada 2 tadi yang kita bicarakan mengenai kebocoran informasi dan privasi. Kalau kebocoran yaitu mungkin tugas Bapak-bapak yang di provider sama BRTI untuk mengatur regulasinya. Kemudian, bagaimana mencari dan mungkin meneliti lagi apakah broadcaster-broadcaster tadi berizin atau tidak. Saya yakin provider akan bisa itu melihat pola pengiriman dari masing-masing nomor itu akan ketahuan ini broadcaster atau bukan. Apalagi nanti kalau usulnya Pak Roy ada nomor khusus untuk pengaduan itu lebih baik lagi, tetapi saya yakin secara teknologi yang sangat mudah bisa dilakukan oleh provider untuk memberikan kelebihan atau menjaga profesi masing-masing langganan. Ini mungkin contoh ya? Untuk beberapa smart phone, itu sudah bisa mem-band atau menutup nomor-nomor yang tidak diinginkan, tetapi kan tidak semua handphone bisa begitu, paling yang versi smart phone yang bisa diprogram dan sebagainya. Yang tidak, bagaimana? Nah, ini tugas dari BRTI memberikan aturan-aturan atau regulasi kepada provider dan provider hendaknya bisa membuat semacam kode-kode. Saya yakin entah pakai bintang pagar sekian, terus nomor berapa yang ingin di band.
Nah, itu akan bisa. Ini artinya apa? Provider memberikan fasilitas-fasilitas menjaga keprivasian masing-masing pelanggan dan itu sangat mudah, secara teknologi saya yakin sangat mudah dan pasti bisa, tinggal mau atau tidak provider ini memberikan fasilitas itu dan BRTI mau atau tidak memberi regulasi agar semua provider ini memberikan fasilitas itu kepada pelanggan dan diumumkan kalau anda ingin mem band salah satu nomor ketik ini-ini, kirim ke sini, pasti ke band itu. Karena apa? Saya bisa pakai smart phone saya, saya mem band nomor yang tidak ada di

K1 risalah mp_iii_ts_10-11_risalah_rdp&rdpu_kom_i_dg_brti,_id-sirtii,_operator_telekomunikasi(1)

K1 risalah mp_iii_ts_10-11_risalah_rdp&rdpu_kom_i_dg_brti,_id-sirtii,_operator_telekomunikasi(1)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to K1 risalah mp_iii_ts_10-11_risalah_rdp&rdpu_kom_i_dg_brti,_id-sirtii,_operator_telekomunikasi(1)

Similar to K1 risalah mp_iii_ts_10-11_risalah_rdp&rdpu_kom_i_dg_brti,_id-sirtii,_operator_telekomunikasi(1) (20)

More from fraksi balkon

More from fraksi balkon (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

K1 risalah mp_iii_ts_10-11_risalah_rdp&rdpu_kom_i_dg_brti,_id-sirtii,_operator_telekomunikasi(1)