K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_brti

1
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)
PANJA PENCURIAN PULSA KOMISI I DPR RI
Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI dengan Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 16 Januari 2012
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Pimpinan Rapat : Tantowi Yahya, Ketua Pelaksana Harian Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : Penjelasan Ketua BRTI mengenai Tindak Lanjut Kasus Penipuan dan Pencurian Pulsa
Hadir : 16 orang dari 27 orang Anggota Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI
Pemerintah : Ketua BRTI, Drs. Syukri Batubara, S.H., M.H., beserta jajaran
Jalannya Rapat:
KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA/F-PG):
Selamat pagi
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Yang terhormat seluruh Anggota Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI;
Yang terhormat Ketua dan para Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
Terima kasih atas kehadirannya dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia pada pagi hari ini, hari Senin, 16 Januari 2012. Rapat ini saya buka dan terbuka untuk umum.
(RAPAT : DIBUKA)
Rapat Dengar Pendapat Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI dengan Ketua dan Anggota BRTI pada hari ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut dari RDPU Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI dengan BRTI pada tanggal 16 Desember 2011 dan RDPU Panja Pencurian Pulsa dengan 10 perusahaan Content Provider yang bermasalah pada tanggal 12 Desember yang lalu. 10 perusahaan Content Provider yang bermasalah tersebut adalah PT. Extent Media Indonesia, PT. Kreatif Bersama, PT. Telkomsel, PT. Era Cahaya Brilian, PT. Next Nation Prisma, PT XL Axiata, PT. Linggua Asiatik, PT, Infocom Elektrindo, PT. Kolibri Network, dan PT. Cequal Indonesia. Pada Rapat Dengar Pendapat Panja dengan BRTI pada tanggal 16

2
Desember lalu, salah satu kesimpulannya adalah Panja meminta BRTI untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Perbaikan terkait upaya penanganan dan tindak lanjut kasus pencurian pulsa;
2. Meminta Operator-operator Telekomunikasi mealokasikan anggaran terkait untuk penggantian pulsa masyarakat yang dirugikan sebelum tutup tahun 2011;
3. Memperbaiki surat laporan dugaan penipuan Nomor 183/BRTI/X/2011 pada tanggal 21 Oktober 2011, yang ditujukan kepada Kepala Bareskrim Mabes Polri dan Kapolda Metro Jaya dan menembuskan surat tersebut kepada Pimpinan Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI;
4. Menjamin agar seluruh barang bukti yang berada di Operator-operator telekomunikasi terhitung sejak tanggal 2009 tidak dihilangkan oleh pihak manapun;
5. Tetap memberlakukan intruksi BRTI Nomor 177 Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Langkah-langkah Teknis dalam Upaya Pengawasan BRTI terhadap Operator-operator Telekomunikasi untuk Penanggulangan Pencurian Pulsa sampai dengan Penyidikan Kasus ini Selesai dan Dianggap Cukup oleh Panja;
6. Terkait dengan Instruksi BRTI Nomor 177 Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tersebut, Panja meminta BRTI untuk menyampaikan copy laporan mingguan yang disampaikan oleh Perusahaan Operator Telekomunikasi kepada BRTI untuk disampaikan pula kepada Panja;
7. Menyampaikan neraca laba rugi Perusahaan Operator Telekomunikasi dan Perusahaan Content Provider; dan
8. Melengkapi/menyempurnakan data-data terkait kasus pencurian pulsa terutama mengenai data kerugian real masyarakat.
Langsung saja kita akan minta jawaban dari Ketua BRTI terkait dengan delapan (8) point yang telah kita sepakati dalam RDP tanggal 18 Desember yang lalu.
Yang pertama adalah perbaikan terkait upaya penanganan dan tindaklanjut pencurian pulsa. Mohon langsung dijawab saja oleh Bapak Ketua atas pertanyaan nomor satu tersebut.
Silahkan.
KETUA BRTI (Drs. SYUKRI BATUBARA, S.H., M.H.):
Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Pimpinan Panja yang saya hormati, hadirin yang berbahagia.
Pertama-tama kami laporkan bahwa ada dua Anggota BRTI yang tidak bisa hadir pada saat ini, yaitu Bapak Muhammad Budi Setyawan, sakit Pak, yang kedua Pak Adiseno juga sakit begitu, sehingga kami ini bertujuh akan menyampaikan berbagai hal. Bapak Pimpinan yang saya hormati, pada saat industri jasa pesan premium dan content berkembang, maka pada Tahun 2009 Menteri menerbitkan Permen I 2009 tentang Jasa Pesan Premium dan SMS broadcast, ini untuk kepastian hukum. Kemudian setelah adanya pengaduan tentang SMS Spam pada tanggal 2011, maka BRTI membuat call center 159 pada bulan Juli 2011. Setelah adanya pengaduan tentang terpotongnya pulsa, maka BRTI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 177/Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan menghentikan sementara pendaftaran CP di BRTI. Surat Edaran BRTI Nomor 177 /2011 ternyata efektif untuk menanggulangi tindak pemotongan pulsa, dilihat dari perbandingan pengaduan pada bulan Oktober 2011 dan Desember 2011 yang sangat menurun drastis. Setelah BRTI merekomendasikan sanksi kepada Menteri Kominfo pada bulan Januari 2012 ini dan aparat penegak hukum Bareskrim menindaklanjuti tindakan melawan hukum yang terjadi, maka berarti menyiapkan regulasi untuk mencegah terulangnya kembali kasus pemotongan pulsa, serta membangkitkan kembali industri kreatif penyelenggara content.
Dalam Rapat Pleno BRTI diputuskan pengajuan rekomendasi sanksi berdasarkan Permen I/2009 kepada Bapak Menteri Kominfo rekomendasi tersebut mencakup larangan beroperasi bagi CP yang tidak terdaftar, yang kedua teguran kepada CP yang melanggar regulasi, karena modus sulitnya unreg dan mewajibkan ganti rugi. Teguran kepada regulator yang melanggar regulasi, karena bekerjasama dengan CP yang tidak terdaftar modul auto reg dan sulitnya unreg apabila dikemudian hari masih terjadi, maka Operator akan diberi peringatan untuk kemudian dilarang menyelenggarakan pesan premium. Berkaitan dengan dugaan melawan hukum, maka BRTI akan membantu aparat penegak hukum Bareskrim untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penyelidikannya, termasuk dugaan melawan hukum dengan modus penipuan auto reg dan sulitnya unreg. Pemotongan pulsa dengan modus

3
operandi autoreg, sulitnya unreg, promosi yang menjebak, oleh karenanya dalam penyempurnaan regulasi akan dimuat larangan auto reg, konsep persetujuan dengan konsep off in, yaitu sebelum mengirimkan content harus ada persetujuan dulu dari pengguna. Kemudian pada Operator dan CP untuk melakukan boarding dan menghindari promosi yang menjebak serta audit teknik dan audit bisnis sesuai dengan rekomendasi Panja. Kemudian larangan..
F-PG (YORRYS RAWEYAI):
Mohon maaf Pak Ketua.
Saya interupsi dulu.
Saya lihat Bapak ini membaca jawaban-jawaban itu dalam lembaran yang Bapak sudah siapkan. Bisa tidak kita minta, diperbanyak untuk kita dapat bahan-bahan itu, yang beliau baca tadi Pak Ketua.
Terima kasih Pak Ketua.
KETUA RAPAT:
Silahkan dilanjutkan Pak.
KETUA BRTI:
Kemudian larangan tertentu, yaitu software tertentu yang dapat mengumpulkan alamat dan data kontak. Kemudian BRTI akan membuka kembali pada penekanan CP pada bulan akhir Januari 2011 agar industri kreatif dapat tumbuh kembang kembali. Kemudian menginstruksikan Operator untuk mengimplementasikan Permen 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Pelanggaran Jasa Komunikasi agar mudah melacak penanggungjawab kasus tindakan melawan hukum. Implementasi interkoneksi berbasis biaya untuk menghilangkan SMS gratis yang merusak industri, kemudian perlu adanya penyempurnaan Permen I 2009 tentang Jasa Pesan Premium dan SMS Broadcast.
Demikian Pak.
Sekian dan terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Pak Syukri.
Kedua, di dalam RDPU pada tanggal 16 Desember yang lalu, kami meminta Operator- operator Telekomunikasi untuk mengalokasikan anggaran terkait untuk pergantian pulsa masyarakat yang dirugikan sebelum tutup Tahun 2011. Apakah ini sudah dilaksanakan?
KETUA BRTI:
Sudah dilaksanakan Pak.
KETUA RAPAT:
Artinya Operator-operator Telekomunikasi itu sudah mengalokasikan biaya untuk penggantian pulsa masyarakat yang tercuri?
KETUA BRTI:
Sudah Pak.
KETUA RAPAT:
Pengalokasian ini murni diambil dari anggaran mereka atau dengan menahan tagihan dari Content-Content Provider yang menurut mereka tidak dibayar, sejak diberlakukannya edaran dari BRTI?
KETUA BRTI:
Cuma menahan.

4
KETUA RAPAT:
Jadi uang untuk pengembalian pulsa ini bukan dana dari operator, tapi kewajiban mereka ke Content Provider yang ditahan ya? Betul ya?
F-PG (Drs. ENGGARTIASTO LUKITA):
Pak Ketua, kalau boleh interupsi sedikit mengenai ini Pak
Kita minta laporan dari harusnya BRTI sudah ada rincian kalau sudah memberikan pernyataan, bahwa mereka sudah ada itu, masing-masing Telko ini berapa mereka mencadangkan dan di dalam laporan keuangan mereka secara resmi harus muncul, karena itu barangkali yang harus ada.
Terima kasih.
F-PG (Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.):
Tambahan Pimpinan.
Ini logika saya Pimpinan dan teman-teman, mohon untuk dikoreksi apabila saya salah. Tentunya Operator ini memiliki catatan terhadap revenue yang dihasilkan oleh value edit service (SMS) premium, itu ada, mestinya revenue yang berasal dari situ itu dibekukan dulu, ditahan dulu, karena keluhan ini yang pertama sudah masuk sejak awal tahun terus sampai akhirnya dibekukan di bulan sepuluh kalau saya tidak salah atau bulan sembilan. Jadi mestinya itu. Jadi tidak kemana-mana. Jadi fokus pada itu, semua penghasilan berdasarkan SMS premium diduga terjadi masalah, ini yang harusnya, itu yang di-freeze, dan itu yang siap-siap apabila nanti dikemudian hari harus dipulangkan, itu dipulangkan, mengenai mekanismenya urusan nanti, teknis.
Terima kasih Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Pak Ketua, sebagaimana yang disinyalir, bahwa kerugian di masyarakat itu diperkirakan hampir 1 triliun rupiah. Apakah Pak Ketua ini sudah memeriksa berapa dana yang sudah dialokasikan oleh Operator-operator tersebut? Apakah BRTI dalam hal ini hanya menerima bahwa mereka sudah menyiapkan anggaran atau pernah diselidiki lebih jauh lagi berapa anggaran yang sudah disiapkan oleh Operator-operator tersebut?
KETUA BRTI:
Saya kira saya minta Pak Iwan Pak yang menjawab.
ANGGOTA BRTI (Dr. Ir. IWAN KRISNADI, MBA.):
Terima kasih.
Mohon ijin Pak Ketua.
Pertama Pak, memang kami belum, dalam hal ini belum, apa namanya, sesuai dengan yang Bapak katakan, mungkin nanti akan kami komunikasikan dengan Operator yang bersangkutan ini.
Pak Ketua.
Tadi Pak Ketua BRTI dan Pak Iwan menjawab, tadi jawaban Bapak pertama, Bapak menyampaikan bahwa sudah dialokasikan dana untuk apabila ada keputusan final untuk pergantian terhadap konsumen itu, maka dana itulah yang akan dipakai, kalau tidak salah begitu Pak. Kami perlu tahu bahwa mekanisme pemblokiran atau penyiapan dana yang Bapak sampaikan kepada Content Provider atau kepada Operator itu harus jelas, tadi Pak Iwan bilang belum tahu, ini kan sesuatu yang agak aneh kan. Jadi minta ketegasan kalau sudah diblokir, berapa besar, bagaimana mekanisme, apakah di trash sampaikan ke Bank, di bawah pengawasan Kepolisian atau Kejaksaan supaya jangan diganggu gugat sampai proses ini selesai dan jumlahnya berapa, kita perlu tahu di sini. Itu saja Pak.
Terima kasih.

5
KETUA RAPAT:
Baik, terima kasih.
F-PD (MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.):
Ketua.
KETUA RAPAT:
Silakan Pak Max.
Terima kasih.
Jadi kalau ikut apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua tadi dalam jawaban bahwa seperti yang diedarkan ke kita, bahwa Surat Edaran BRTI Nomor 177 itu, ternyata sangat efektif menanggulangi tindak pemotongan pulsa dilihat dari perbandingan pengaduan bulan Oktober 2011 dan Desember 2011 yang sangat menurun drastis. Pengertian saya Pak, padahal ini baru sebatas penurunan pengaduan. Sementara yang ditanyakan sekarang adalah bagaimana mengakomodir kerugian yang sudah terjadi di masyarakat. Kalau landasannya adalah Surat Edaran 177, berarti kita sampai pada batas meng-cut Content Provider dengan aktivitasnya saja. Ya, mungkin kita butuh penjelasan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, sejauhmana implementasi kebijakan dari nomor 177 ini, bukan saja untuk pembatasan aktivitas Content Provider, tetapi sampai kepada mengatasi permasalahan masyarakat yang dirugikan. Saya kira itu saja.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Ya, perlu saya jelaskan di sini, baik kepada BRTI maupun kepada Bapak-bapak dan Ibu Anggota Panja, sudah terjadi praktek penahanan pembayaran oleh Operator kepada Content Provider yang bersembunyi kepada keputusan atau Surat Edaran dari BRTI. Jadi sekarang ini teman-teman Content Provider itu mengalami dua siksaan, katakan demikian. Pertama, karena belum ditariknya Surat Edaran dari BRTI ini, maka praktis bisnis mereka itu collaps. Yang kedua, dengan alasan bahwa Pemerintah dalam hal ini BRTI akan mengembalikan uang pulsa kepada masyarakat, maka alasan ini yang dipakai oleh Operator untuk menahan seluruh pembayaran dari Content-Content Provider. Jadi sudah gak punya omset dari bulan Oktober lalu, mereka pun tidak mendapatkan pembayaran dari Operator. Pertanyaan saya sederhana, apakah BRTI mengetahui mengenai hal ini? Dan kalau mengetahui, apa yang sudah anda lakukan? Karena ini tidak sehat. Jadi Surat Keputusan dari BRTI ini dipergunakan oleh Operator untuk menahan pembayaran.
KETUA BRTI:
Silakan Pak Heru.
ANGGOTA BRTI (Ir. HERU SUTADI, M.Si.):
Terima kasih Pak Syukri.
Selamat pagi Panja DPR mengenai Pencurian Pulsa.
Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengenai pembayaran kepada CP memang prosedurnya adalah ketika konsumen itu melakukan satu proses reg, itu langsung dananya itu akan ditaruh di Operator. Jadi Operator itu mempunyai PKS dengan CP, dimana pada jangka waktu tertentu pembayaran dilakukan, begitu ya. Sesuai dengan SE 177 dimana begitu banyak komplain yang juga disampaikan juga dalam Panja ini dalam beberapa kesempatan adalah konsumen ini harus benar-benar diperhatikan. Memang ini merupakan suatu hal yang dilematis, tentu bagi Operator dan CP, begitu ya. Artinya bahwa jika pembayaran yang selama ini didapat Operator langsung disampaikan kepada CP, begitu ya, ini kemungkinan besar CP ketika kita menyampaikan bahwa ada suatu produk yang bermasalah, ada pengguna yang dirugikan, ini mungkin bisa jadi tidak bisa diambil kembali oleh Operator. Karena proses pengembalian kepada konsumen itu adalah proses yang dilakukan oleh

6
Operator, bukan oleh CP. Sehingga memang yang terjadi selama ini, mungkin Bapak-bapak dan Ibu sekalian membaca dari berita bahwa beberapa CP dibekukan untuk pembayarannya, karena memang pembayaran tersebut, uang ini adalah uang jaga-jaga, ketika ada konsumen yang dirugikan, ini akan dipakai, sampai persoalan ini benar-benar selesai. Tadi Pak Ketua Panja, Pak Tantowi mengatakan memang ada persoalan dengan SE 177, dimana juga sesuai dengan rekomendasi Panja untuk diperpanjang, begitu ya. Mungkin dalam kesempatan dan forum ini, kita perlu mendapatkan masukan dari Panja Pencurian Pulsa mengenai SE 177, apakah dengan SE 177 ini bisa segera di apa, diselesaikan atau tetap diperpanjang kembali, karena memang diakui bahwa Operator juga menggunakan SE 177 itu untuk melakukan penahanan terhadap pembayaran. Tadi saya katakan, kalau pembayaran dilakukan, nanti pengaduan konsumen itu mungkin juga akan mendapatkan kesulitan untuk dapat ganti rugi, karena proses rekonsiliasi istilahnya itu, sudah dilakukan gitu loh. Itu mungkin Pak.
Terima kasih.
Ketua.
Pak, ada dua hal yang terpisah. Mekanismenya itu nomor dua, tetapi yang pertama, bahwa mereka wajib mencadangkan jumlah dana untuk pengembalian kepada konsumen. Tadi Ketua menyatakan sudah, tetapi kalau begini, kita gak jelas nih. Saya mohon maaf ini, Pak Ketua ini dilaporin gak oleh Tim Anggota BRTI atau Ketua tidak menguasai? Pak, kalau ada penerimaan 100 M, 60% atau 40% tergantung PKS nya ini, itu kepada Telco 60%, kepada CP 40%, kalau dari penjelasan ini yang CP nya ditahan, tetapi yang 60% ini dikemanakan di dalam neraca rugi dan labanya? Karena ini adalah public listed company, maka dia harus memunculkan pos cadangan pengembalian kepada konsumen sebesar 100 M. 40 M itu dari kewajiban dia, karena itu sudah harus muncul di dalam buku ini, teknis accounting Pak, 40 M itu sudah harus bayar kepada pihak ketiga, maka kewajiban itu dialihkan masuk di dalam cadangan namanya. Kalau di dalam perbankan itu reserve of bad debt Pak. Itu harus dia muncul cadangan sebesar 100 M pengembalian kepada konsumen, mengurangi rugi laba, karena ini adalah di tahun 2011, apakah di dalam neraca rugi laba dari semua Telco sudah masuk atau belum, karena inilah permintaan kita, tetapi kalau Pak Ketua menyatakan tadi sudah, kami meminta rugi laba yang audited daripada mereka sebagai public listed company dimana letak cadangannya itu berapa besar jumlahnya, sebab itu tidak jujur nanti dan kepada masyarakat yang pemegang saham, itu kembali lagi BRTI melakukan kesalahan yang kedua nanti, karena pemegang saham rakyat masyarakat itu dibohongi karena dia tidak bisa membukukan laba 60% itu. Itu posisinya Pak Ketua.
KETUA RAPAT:
Saya rasa sudah sangat jelas sekali Pak. Jadi BRTI ini tidak bisa hanya menerima penjelasan oral dari Operator bahwa iya atau tertulis bahkan bahwa iya sudah melakukan reserve terhadap biaya penggantian tersebut tanpa ada laporan dalam bentuk laporan neraca rugi laba mereka. Itu sebenarnya yang kami minta pada waktu tanggal 16 Desember yang lalu. Posisi masyarakat dalam hal ini sangat lemah. Mana dana dari Operator itu? Kalau mereka sudah melakukan receive atau cadangan yang masuk dalam neraca rugi laba mereka, kemudian mereka menahan pembayaran dari Operator, ini sudah double-double. Itu yang kami minta Pak. Itu sepertinya BRTI belum mendapatkan itu.
F-PPP (Dr. MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H.):
Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Silakan Pak.
Terima kasih Ketua.
Saudara Ketua, Rekan-rekan Anggota Panja yang saya hormati.

7
Saudara Ketua BRTI dan seluruh jajarannya yang hadir.
Penjelasan Saudara dari tadi ini agak membingungkan. Membingungkan itu karena ada beberapa hal yang disampaikan bersifat kontradiktif dan melahirkan masalah, lalu BRTI tidak berupaya mencari sebuah format yang bisa menjawab masalah itu. Masalah itu sederhana sekali, dia lahir karena tiba-tiba ada satu kelompok yang telah merugikan masyarakat menjadi tumbal. Dengan dasar PKS, Operator menahan pembayaran kepada CP. Logika yang ada di sana adalah CP adalah satu-satunya pihak yang bertangung jawab dan disalahkan. Seharusnya dia, yang namanya BRTI ini bisa melihat, bahwa Operator tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab itu. Kalau Saudara yang meletakan itu, saya yang mengatakan bahwa cara berpikir ini melanggar Pasal 1365 BW, salah dia orang lain yang menanggung, itu tidak dibenarkan oleh hukum. Ini kan kesalahan itu terjadi karena antara Operator dan Content Provider sama-sama memanfaatkan peluang yang ada. Nah, karena kesalahan tersebut adalah kesalahan bersama, lalu ada tuntutan dari Panja beberapa waktu yang lalu agar Operator mengalokasikan sejumlah anggaran dalam bentuk cadangan untuk mengatasi kemungkinan jika kewajiban itu jatuh tempo atau jika dibuktikan bahwa harus ada pembayaran, tanpa pencadangan maka tidak mungkin. Nah, ini anehnya bukan anggaran yang dicadangkan tapi anggaran pembayaran yang ditahan. Ini dua hal yang berbeda. Dengan kata lain, jawaban yang diberikan sama sekali jawaban silat lidah, dengan mohon maaf saya sampaikan itu, tidak bermaksud untuk menginikan, tapi itu silat lidah namanya, yang kita butuhkan, yang dibutuhkan Panja ini adalah sebuah format yang mampu menyelesaikan dan memberikan tanggungjawab proporsional kepada setiap pelaku. Jawaban tambahan dari Pak Heru ini makin membingungkan. Sangat membingungkan. Jadi sebaiknya kalau tambah membingungkan, tidak usah memberikan jawaban.
Yang terbaik saya pikir, BRTI menjelaskan atau menawarkan sebuah konsep kepada Panja untuk mencari solusi masalah ini dan kemudian Panja mengkritisinya untuk menyempurnakannya. Jadi bukan seperti ini. BRTI tidak lalai. Ini sudah jadi hakim sendiri BRTI ini. Saya kira BRTI lalai, Jadi beberapa langkah yang ada. Jadi tolong agar penjelasannya lebih jelas, dengan kata lain, kami ingin mendengar, terutama saya ingin mendengar pada hari ini, apa yang bisa dilakukan BRTI dengan seluruh wewenangnya, agar anggaran yang diminta untuk dicadangkan guna membayar kerugian masyarakat itu bisa masuk dalam anggaran belanja para Operator, itu yang pertama, apa yang akan dilakukan BRTI? Yang kedua, bagaimana agar beban tanggungjawab tersebut, on behalf PKS-nya, itu adalah sharing, bukan dibebankan kepada satu pihak, karena Operator juga bertanggungjawab, tidak hanya Content Provider. BRTI sebagai otoritas di bidang hal ini harusnya bisa melihat, kecuali BRTI memang tidak mampu melawan modal, maka bertambahlah tragedi di negeri ini, kayak kemarin kan tragedi kemarin kan sandal, akan bertambah lagi. Saya kita itu saja Pak Ketua.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Saudara Ketua, sebenarnya yang diminta Pak Enggar itu pada tanggal 16 Desember yang lalu itu sudah sangat terang benderang. Pak Enggar minta 10 Operator itu mengalokasikan 100 milyar per Operator dalam neraca rugi laba mereka sebagai reserve atau dana cadangan pergantian pencurian pulsa, sehingga dari 10 Operator itu akan didapat uang 1 triliun rupiah sesuai dengan kerugian masyarakat, ini mungkin BRTI ini tidak jelas dengan instruksi itu atau permintaan itu, tapi diam saja, sehingga hari ini satu bulan kemudian, BRTI jelas tidak melaksanakan amanat permintaan sebagaimana yang kita sepakati bersama, jelas ini Pak. Tidak bisa anda sebagai sebuah badan regulasi, badan pengelola dari industri ini hanya dibohong- bohongin begitu saja oleh industri, dibilangin ya, ya, ya nya itu dalam bentuk apa? Kita sekarang ini berbicara atas nama rakyat, rakyat lemah sekali. Ketika rakyat meminta uangnya dikembalikan, dananya darimana? Mereka belum reserve ini, malah sekarang ini mereka mencekik leher dari para Content Provider, kita lanjutkan dulu ya.
Permohonan kami yang ketiga, agar BRTI memperbaiki Surat Laporan Dugaan Penipuan Nomor 183/BRTI/X/2011 pada tanggal 21 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Kepala Bareskrim Mabes Polri dan Kapolda Metro Jaya dan menembuskan surat tersebut kepada Pimpinan Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI. Saya sudah cek ke Sekretariat, surat ini

8
belum ada, surat pebaikan itu, atau mungkin bagaimana Pak Syukri, sudah dikirim, tapi kita belum diberikan tembusan.
KETUA BRTI:
Terima kasih Pak Ketua.
Mohon maaf..
Interupsi Pak.
Pak Ketua BRTI, kalau saya melihat, Bapak tadi memberikan penjelasan, ini menunjukan Bapak tidak memahami persoalan. Yang kami minta, apalagi Tim Bapak sudah membuat satu kesimpulan secara tertulis yang tadi Bapak baca, kemudian ini yang kita elaborasi, kalau Bapak lempar kiri kanan, kiri kanan, saya pikir itu tidak etis, sekarang Bapak siap tidak menjawab apa yang kita sampaikan dan kita sepakati pada rapat pertama, kemudian Pimpinan sudah mencoba untuk tidak membacakan semua persetujuan yang lalu itu, tapi satu-satu dijawab. Dari pertama Bapak sudah tidak menjawab, buang ke sebelah kanan, buang ke sebelah kiri, ini pertemuan Panja di DPR RI Pak, ini menunjukan kepada kami bahwa Bapak selama ini tidak memahami persoalan, kemudian membuang badan kepada Staf-staf Bapak atau Tim Bapak atau Pimpinan BRTI yang lainnya. Jadi kalau tidak bisa menjawab, sampaikan saja tidak bisa, karena di sini kita membutuhkan kejujuran dan transparansi dalam rangka memperbaiki regulasi ini ke depan. Kami bukan baru sekarang ini saja, bukan baru dua kali ini saja rapat dengan BRTI. Kami maraton rapat ini dari waktu ke waktu, terakhir dengan Content Provider yang 10, dengan yang bermasalah menurut BRTI bersama-sama dengan Bareskrim Polri. Kita akan gali satu persatu Ketua. Jadi minta kesepakatan dulu, sanggup tidak menjawab sendiri? Kalau memang tidak bisa, ya tidak apa-apa gitu. Ini kan memalukan sekali ini, tiga item point yang baru disampaikan ini sudah main kiri dan kanan, nanti Bapak bawa lagi satu, terakhir karena tidak bisa menjawab lagi, karena dua orang dari sembilan orang pengurus BRTI ini lagi sakit, jadi tertunda lagi gitu.
Terima kasih
KETUA BRTI:
Terima kasih Bapak.
Kami ini Pak, walaupun saya Ketua tapi kolektif Pak. Jadi masing-masing kita diberikan tugas, begitu Pak. Jadi mohon maaf, sengaja ini, karena temen-temen ini yang sangat menguasai persoalan itu, begitu saja Pak.
Terima kasih
Pak Ketua, interupsi Pak.
KETUA RAPAT:
Silakan Pak Max.
Saya mau ikut apa saja yang di Pak Maiyasyak tadi, yang ditawarkan Pak Maiyasyak tadi. Dalam penyelesaikan masalah-masalah ini ada bargaining, saya mau terus terang saja. BRTI tawarkan apa kepada Komisi I untuk penyelesaian masalah yang menyangkut pembayaran kepada masyarakat? Itu saja. Kalau kita berdebat tentang siapa, ini bisa-bisa Panja ini selesai tidak ada hasilnya, sekarang kita dengarkan dulu, BRTI menawarkan apa? Saya setuju dengan Pak Maiyasyak, coba tawarkan kepada Komisi I cara penyelesaiannya? Kita setujui bersama nantinya.
Terima kasih Pak.
KETUA RAPAT:
Silahkan dijawab Pak.

9
Ketua, kalau boleh Ketua.
Saya setuju tadi, saya gak akan berani melawan Wakil Ketua Umum, tetapi itu ending- nya saja Ketua. Jadi nanti, setelah ini dijawab, seperti yang tadi Ketua sampaikan, kemudian kita mintakan proposal dari BRTI bagaimana ini penyelesaiannya seperti itu. Jadi ini kalau sudah itu, akan Paripurna. Kemudian yang ketiga, sudah belum surat ini? Tadinya saya mau menuntut pertanggungjawaban dari Ketua, karena Ketua di sini ditembuskan kepada Pimpinan Panja, tapi Pimpinan Panja belum mempertanggungjawabkan, sudah terima atau belum? Tapi Ketua sudah jelaskan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Sampai hari ini tidak ada copy.
KETUA BRTI:
Belum Pak.
KETUA RAPAT:
Kenapa Pak belum?
KETUA BRTI:
Karena kami melihat bahwa surat yang disampaikan kepada Bareskrim itu sudah mulai diperiksa begitu loh Pak, itu makanya kami belum menyampaikan perbaikan itu kepada Bareskrim dan tembusannya kepada Panja, begitu Pak.
Pak, inikan rapat resmi antara dua instansi Pak. Kalau memang Bapak tidak mau melakukan atau belum melakukan itu, seyogyanya memberikan surat resmi kepada kita, bahwa menurut pendapat kami, kami tidak melakukan itu. Tapi ini kan tidak dijalankan dan suka-suka saja, sedangkan ini adalah keputusan kita bersama, rapat yang kita sahkan ini sebagai notulen. Kemudian alasannya seperti itu dan kami, yang kita berikan apresiasi adalah kepada Kabareskrim yang tetap menindaklanjuti walaupun format surat itu bukan surat laporan, hanya ada dua pilihan dan hanya ada dua alternatif analisa kami adalah yang pertama, BRTI takut, karena disomasi dan itu katakanlah, menurut Extent Media, BRTI meminta maaf kepada Content Provider itu, itu alternatif pertama menurut hemat kami. Alternatif kedua adalah memang BRTI melindungi dan terlibat di dalam permainan ini, sehingga dia tidak berani memperluas ini dan mengadukan ini, ini saja. Jadi kalau memang itu alasannya itu sedang diperiksa, karena waktu penjelasan Direktur Pidana Ekonomi adalah walaupun, walaupun surat itu seperti ini, kami tetap melakukan itu, tetapi tidak berarti bahwa ini tidak diperbaiki, itu kan kesepakatan.
KETUA RAPAT:
Ya, Waktu tanggal 16 Desember itu, Bapak Ketua hadir kan? Hadir. Dalam dialog kita itu kan jelas Pak, bahwa surat laporan itu tidak sama antara laporan dugaan penipuan dengan redaksi yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kami menuntut kepada BRTI untuk melakukan atau merevisi surat tersebut, bahwa Bareskrim dan Kejaksaan melaksanakan tugas mereka, bukan karena surat itu, tapi karena mereka juga dihadirkan di sini dan mereka melakukan itu karena kesepakatan kita, tapi benar seperti yang disampaikan Pak Enggar tadi, bukan berarti bahwa surat itu tidak diperbaiki dan dalam RDP itu kan jelas, bahwa BRTI sanggup untuk memperbaiki surat laporan tersebut dan memberikan copy-nya kepada kami, ini sudah dua item Pak. Item dua, item tiga, dan ini hanya main-main saja BRTI ini, di iya kan, tapi tidak dilaksanakan.
KETUA BRTI:
Mohon maaf Pak, ini kelalaian saya Pak. Terus terang saya sampaikan kepada Bapak, bahwa ini kelalaian saya, dan kami dalam waktu dekat akan memperbaiki itu Pak.

10
Sekarang pertanyaannya adalah kapan Bapak akan melakukan ini? Kita tidak mau bicara waktu dekat, persis hari dan tanggal, kapan akan dilakukan?
KETUA BRTI:
Sebentar Pak, kita berembuk sebentar Pak.
Bapak Pimpinan, akan kami sampaikan tanggal 24 Januari 2012.
Ketua, ini surat yang kita minta kepada mereka itu, surat yang sama disampaikan ke Kabareskrim kan? Kirim saja sekarang.
KETUA RAPAT:
Tidak, surat itu diperbaiki Pak Yorrys. Dan mereka sanggup untuk memperbaiki surat laporan tersebut, tanggal 16 Desember ini, kalau mereka tidak mau, berkeberatan, atau tidak sanggup, mestinya pada tanggal 16 Desember itu sudah dinyatakan, sehingga tidak ada penuntutan dari pihak kami pada hari ini.
Mau berapa lama menunggu ini?
KETUA RAPAT:
Tanggal 24..
Dua surat, ini hari tanggal 16 Ketua. Masa buat surat 8 hari Ketua?
Karena tanggal 21 sampai 23, Imlek mungkin ya?
Rasanya gak ini Ketua, hanya surat pengaduan, saya pikir, ya lusa paling lambat lah, karena besok atau pagi selesai lah. Kan hanya surat.
Terima kasih Ketua.
F-PG (AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAEN, B.Bus.):
Pimpinan, boleh ijin bertanya kepada BRTI?
KETUA RAPAT:
Silakan Pak Zaki.
Pak Ketua, BRTI ini kalau boleh tahu, BRTI periode ini habisnya tanggal berapa Pak?
KETUA BRTI:
1 Maret Pak.
1 Maret ya, artinya Bapak masih punya waktu dan Bapak masih berhak untuk menyelesaikan sengketa ini segera.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik Pak Ketua.

11
Sudah ada kesepakatan di sini, sebagaimana diusulkan Pak Maiyasyak tadi, bahwa surat perbaikan surat laporan ini sudah harus kami terima lusa, tanggal 18 sebelum pukul 12.00 WIB. Bagaimana teman-teman? Diterima?
(RAPAT : SETUJU )
Point 4, “BRTI menjamin agar seluruh barang bukti yang berada di Operator- Operator Telekomunikasi terhitung sejak tahun 2009 tidak dihilangkan oleh pihak manapun”. Ini jaminan loh Pak. Ada komentar?
Silakan.
KETUA BRTI:
Langsung Pak, saya jawab, kami sudah komunikasikan dengan para Operator supaya tidak menghilangkan barang bukti yang sudah ada Pak dan mereka menyanggupi itu.
Ketua.
KETUA RAPAT:
Ya, silakan.
Bapak sampaikan secara lisan atau yang pertama secara lisan ataukah ada pernyataan tertulis?
KETUA BRTI:
Lisan Pak.
KETUA RAPAT:
Pak Syukri, kalau lisan itu Bapak kan tidak tahu, mereka itu kan BUMN dan Perusahaan Asing, besok lusa juga bisa diganti yang memberikan statement atau komitmen kepada Bapak itu. Saya tidak mengerti ya, kok Bapak itu sangat, ini impresi dari kita loh Pak ya, ini perkara sangat besar..
F-PG (Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.):
Ketua, saya mau nanya Ketua.
Jadi Anggota BRTI ini, pakai skype atau lisan Ketua?
KETUA RAPAT:
Betul, ini perkara sangat besar, sudah menyentuh persoalan masyarakat kecil dan kita dari Parlemen maupun dari Content Provider dan Operator sungguh-sungguh bekerja buat ini, tapi ketika ini dikembalikan ke BRTI ada kesan, ini tidak ada keseriusan, memberikan jaminan terhadap sesuatu yang bisa dijadikan barang bukti nantinya, cukup dengan lisan, ini tidak bisa diterima Pak. Sulit saya berkomentar dalam forum ini.
Ketua, ini pelecehan. Kita harus sepakat saja, kita mau lanjutkan atau tidak? Kalau tidak, kita harus ambil tindakan politik, dari awal Bapak menjawab semua pertanyaan, tidak transparan dan Bapak tidak memahami RDP pada hari ini, dan kesepakatan tanggal 16 Desember tidak Bapak lakukan, ini belum kita lanjutkan yang terus menerus, Bapak paham tidak kesepakatan bahwa Bapak harus memberikan jaminan kepada semua Operator, ternyata Bapak bilang “lisan”. Mekanisme administrasi yang Bapak lakukan selama ini, saya mengulangi, tadi Pak Fayakhun tanya, jadi Bapak diangkat berdasarkan apa? Menteri panggil, kita duduk, ngobrol-ngobrol, kalian bersembilan ini karena berteman, kongkow-kongkow, kalian jadi aja BRTI, kemudian kalian lakukan komunikasi dengan Kominfo, Content Provider, jadilah kolusi di

12
situ. Tolong Pak, kami semua ini memiliki konstituen yang real yang sekarang mengalami kerugian. Apakah ini perlu kita ekspos untuk menggerakkan mereka, rakyat kecil yang tidak berdosa, kemudian uang mereka yang pas-pasan dicuri Content Provider yang bekerjasama dengan BRTI dan Operator, kami bisa lakukan itu. Jadi jangan Bapak menerima kepercayaan ini, kemudian membohongi, ini Anggota Dewan yang terhormat di ruangan Parlemen kita melakukan RDP ini.
Terima kasih ketua. Tolong dijawab dulu.
F-HANURA (Dr. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI, M.Si.):
Ketua, boleh menambahkan Pak Yorrys saja sedikit?
KETUA RAPAT:
Silakan.
F-HANURA (Dr. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI, M.Si.):
Saya gak secara teknis.
Selamat pagi Bapak-bapak dan terima kasih Pak Ketua.
Saya hanya ingin menambahkan saja pagi ini. Secara kebetulan saya membaca dari Pak Azzumardy Azra, mungkin ini kelengkapan secara psikologis, ini perlu juga saya bacakan. Saya tidak bicara pasal, saya tidak bicara teknis, saya mau bacakan satu hal: “negara dan budaya konspirasi, di sini akar budaya konspirasi, Bapak perlu baca nanti, nanti siang Bapak harus baca, kepercayaan kepada adanya konspirasi atau konspirasi theory biasanya berakar pada meluasnya kesenjangan antara harapan publik dan realitas seharusnya, jika publik melihat ketentuan hukum dan perundangan tidak lagi ditegakan secara adil, tidak bisa lain muncul pikiran konspiratif yang secara instan meluas di masyarakat, begitu juga kepercayaan adanya konspirasi jadi berkembang kian luas ketika pernyataan pejabat publik dan pihak terkait lain tak sesuai perbuatan mereka”. Ini saya rasa yang perlu dipahami dan dicermati, bagaimana penyelesaian ini jauh kan segala konspirasi apapun untuk menyelesaikan ini, karena ini adalah satu penyelesaian yang harus segera beres untuk menyelesaikan masalah anak bangsa ini.
Terima kasih.
F-PKB (Hj. LILY CHODIDJAH WAHID):
Ketua.
KETUA RAPAT:
Ya Bu Lily, silakan.
F-PKB (Hj. LILY CHODIDJAH WAHID):
Terima kasih.
Saya betul-betul tidak mengerti. Jadi dulu itu Komisioner yang ada di dalam BRTI ini sebetulnya diangkat oleh Menteri itu, kriterianya apa gitu loh? Jelas hasil rapat kita yang lalu itu semuanya jelas gitu loh. Kalau badan seperti BRTI yang sebetulnya melindungi rakyat Indonesia dari pencurian-pencurian pulsa yang sedang kita bicarakan ini, menganggap hanya perlu berdasarkan lisan dan lisan, ini paguyuban atau apa begitu loh? Dan beliau-beliau ini orang- orang hebat loh, dengan gelar-gelar yang bukan main. Jadi ada apa sesungguhnya? Saya lebih cenderung kepada, akhirnya bingung dengan konspirasi yang sudah, selama ini ada, mereka hanya mengikuti apa yang diinginkan pihak ketiga yang merugikan rakyat, saya terpaksa sampai pada kesimpulan itu. Dan kita ingin, apapun yang kita tentukan kemarin pada rapat yang terakhir itu dikerjakan dan kita kasih batas waktu lusa, dan jangan sampai beliau-beliau ini nanti, begitu selesai terus bisa begitu saja lepas tanggungjawab, apa yang ada selama ini di tanggungjawab ada, maka hukum harus mengejar anda semua.
Terima kasih.

13
Sedikit Pak Ketua.
Saya pikir kita sepakat saja, kita stop ini RDP. Kita panggil Menteri untuk kita tanyakan ini. Ini BRTI jelas-jelas tidak memahami persoalan dan berkonspirasi dari dua hal tiga temuan- temuan yang sekarang ini. Anda tidak melaksanakan keputusan politik yang sudah disepakati pada tanggal 16 Desember yang lalu, jadi percuma Ketua. Kita berbusa-busa, kemudian kita harus mengambil keputusan, kita panggil Menteri, menanyakan kembali, dan kemudian kita berikan kesimpulan politik, bahwa mereka ini tidak bisa lari dari tanggungjawab, karena mereka sudah diperpanjang masa jabatan mereka sampai akhir Januari ya?
KETUA BRTI:
1 Maret.
1 Maret. Ini perpanjangan ini mekanismenya bagaimana? Ini perlu kita tanyakan dan Menteri yang harus bertanggungjawab. Jadi saya pikir kalau kita duduk daripada nanti kita debat kusir, kemudian tidak bisa dilaksanakan, lebih baik kita bubarkan saja. Suruh mereka pulang, kemudian kita panggil Menteri untuk menanyakan yang lebih lanjut.
Terima kasih.
F-PD (KRMT. ROY SURYO NOTODIPROJO):
Satu lagi Ketua dan teman-teman.
Pak Syukri, beberapa kali kita mengundang BRTI, ada satu orang yang dalam catatan saya tidak pernah hadir, dan dia adalah Anggota BRTI, namanya Adiseno, hari ini saya diinformasikan oleh Ketua, dia sakit, ada surat sakitnya tidak Ketua?
KETUA BRTI:
Gak ada Pak surat sakitnya.
Tidak ada surat sakit dari Saudara Adiseno?
KETUA BRTI:
Belum nyampe, saya gak tahu, beliau diopname kemarin di Bandung, gitu Pak.
Baik, kami minta juga nanti, karena kami ini, kita-kita adalah wakil rakyat. Jadi suara kami itu adalah suara masyarakat yang juga selalu menanyakan terhadap kasus-kasus mereka. Dan saya lihat selalu tidak pernah hadir, yang sehari ini tidak hadir, kemarin hadir, Pak Budi gak apa-apa, karena sudah sempat hadir, tapi yang satu ini, nama yang saya sebut tadi, Adiseno tidak pernah hadir. Nanti kita juga akan pertanyakan adalah Staf Khusus Menteri bisa menjadi Anggota BRTI, ini juga menjadi pertanyaan besar dan itu menjadi catatan kita Pak Syukri.
Terima kasih Ketua.
F-PD (FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.):
Pimpinan, terakhir.
Tambahan, saya rasa usulan dari Pak Yorrys tadi benar, jadi kelihatannya tidak bisa bergerak Panja ini dari surat yang diinginkan dan saling lempar, mungkin ada baiknya BRTI ini didampingi Menteri Kominfo, itu satu. Jadi bukan Menteri dampingi BRTI, tapi BRTI didampingi Menkominfo. Yang kedua usulan saya, pada saat rapat itu, mohon BRTI juga dilampirkan, diberikan kepada kita untuk usulan-usulan yang ini tambahannya, tindak lanjut tambahannya sama usulan bagaimana nanti normalisasi CP-CP, dan sesudah itu usulan untuk perubahan aturan-aturan BRTI yang ada, itu mohon dilampirkan dan untuk yang tadi disebutkan Mas Roy itu, itu sudah merupakan pelecehan terhadap Parlemen Ketua, sama seperti Indosat yang kita

14
panggil-panggil cuman dihadiri diwakilkan terus gitu, itu juga pelecehan terhadap Parlemen. Mungkin ada kiranya sedikit tindakan tegas dari Parlemen untuk hal tersebut.
Terima kasih.
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Pak Fardan.
Sebelum kita tutup, saya sekedar ingin menkonfirmasi saja, bahwa dari point-point ini sepertinya memang tidak ada yang dilaksanakan oleh BRTI. Terkait dengan Instruksi BRTI Nomor 177 Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tersebut, Panja minta BRTI untuk menyampaikan copy laporan mingguan yang disampaikan oleh Perusahaan Operator Telekomunikasi kepada BRTI untuk disampaikan pula kepada Panja, belum kan Pak ya? Belum kan ya? Ya, satu lagi. Kemudian menyampaikan neraca raba rugi Perusahaan Operator Telekomunikasi dan Perusahaan Content Provider kepada Panja. Dengan demikian memang..
Sebentar Ketua.
Satu lagi. Ini ada satu masalah penting teman-teman.
Saya memiliki mata dan telinga yang juga mendengar bahwa dari beberapa CP, Pak Syukri tolong dikonfirmasi, mendesak BRTI agar segera mencabut Surat Edaran 177 itu dan salah seorang atau bahkan beberapa orang Anggota BRTI pun konon sudah menyetujui segera akan mencabut. Benar itu Pak Syukri?
KETUA BRTI:
Belum dicabut Pak.
Pak Syukri, jangan kalau ada pertanyaan, kiri kanan nengok minta persetujuan. Bapak ini Ketua, gitu loh. Jawab saja ya atau tidak. Bapak yang bertanggungjawab itu.
KETUA BRTI:
Ya.
Belum ya Pak Syukri? Saya minta ketegasan Pak Syukri selaku Ketua BRTI, bahwa Surat Edaran 177 itu tidak boleh lobby dari semua Operator dan Content Provider terlebih dulu. Tolong dijawab Pak Syukri.
KETUA BRTI:
Baik Pak.
Jadi supaya ditegaskan di ruangan ini, di saat ini, meskipun (kurang jelas), tapi surat itu belum akan dicabut.
KETUA BRTI:
Oke Pak. Kalau sebenarnya kami akan mencabut itu, karena banyak keluhan dari teman-teman CP, karena banyak sekali yang sudah PHK di sana Pak. Kalau diperkenankan kami akan membuka kembali akhir Januari ini, kalau diperkenankan. Kalau tidak diperkenankan ya surat sakti itu akan kami lakukan terus.
Terima kasih.
Ketua.

15
KETUA RAPAT:
Ya.
Saya mau ingatkan ada point e Pak. Jadi Bapak ini sebenarnya tidak usah tanya. Ada point e yang tidak diperkenankan untuk itu. Tetap diberlakukan sampai dianggap cukup. Nah, sekarang ini saya sebenarnya mau clear, biar masyarakat tahu bahwa ini bisa cepat, bisa lambat, tergantung bagaimana BRTI menindaklanjuti ini. Jadi kelambatan dan PHK yang terjadi ini adalah akibat dari BRTI yang tidak seirama untuk memproses dan percepatan ini, sedangkan kita begitu cepat mau mengambil langkah-langkah untuk itu. Jadi point e tetap tidak diberlakukan sampai cukup, dan cukupnya adalah bagaimana BRTI merespon ini. Ketua, dari semua pernyataan ini bahwa ini tidak diselesaikan dan diabaikan, maka tadi usulan Pak Yorrys adalah kita mengundang Menteri bersama dengan BRTI untuk meminta ini dengan catatan secara resmi dulu hasil kesimpulan dari Rapat ini, Pimpinan Panja untuk menyatakan apa, secara terbuka bahwa kenapa kita undang, adalah karena BRTI dari komitmen yang ada ini tidak melakukan dan untuk itu patut diduga bahwa BRTI melindungi praktek dan mengetahui serta membiarkan paling tidak, kalau tidak dikatakan boleh dong patut diduga dan terjadi pembiaran pencurian pulsa, ini kalimatnya seperti itu, terjadi, karena dia tidak melakukan apapun.
Terima kasih Ketua.
F-PD (FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.):
Terima kasih Ketua.
Jadi saya mencoba mengambil jalan tengah, memang ada beberapa masyarakat rakyat kita, teman-teman kita juga yang dirugikan juga dengan lamanya surat BRTI ini berlaku. Jadi mungkin jalan tengahnya, BRTI sudah punya daftarnya yang nakal-nakal siapa, selain yang nakal itu mohon ya, mungkin ada jalan tengahnya, selain yang nakal itu sudah mulai kembali secara perlahan, tapi yang daftar nakal itu diserahkan ke kita dulu, sebanyak yang itu, kalau gak salah ada berapa ratus gitu yang nakal itu. Dari situ kita bisa jalan untuk mengambil keputusan, biar tidak terjadi kerugian yang lebih banyak lagi bagi masyarakat.
Terima kasih Ketua.
KETUA RAPAT:
Pak Maiyasyak silakan.
Terima kasih Ketua.
Saya ingin bahwa BRTI itu dalam mengkomunikasikan kesimpulan atau keputusan Rapat antara Panja dengan BRTI secara formal dan institusional kepada Operator. Jadi saya agak terkejut ketika komunikasi yang dilakukan oleh BRTI itu bersifat lisan, kalau bersifat lisan, itu artinya, BRTI sedang mempersiapkan suatu keadaan untuk tidak ada sebuag pertanggungjawaban institusional, baik dari apa yang dilakukan oleh BRTI maupun oleh Operator. Saya kira saya tidak perlu mengingatkan Saudara bahwa point d, kata “menjamin” itu bersifat imperatif, kenapa? Karena di sana ada tiga tugas yang harus Saudara lakukan sebagai bagian integral dari sebuah institusi negara. Pertama itu adalah kewajiban hukum. Siapapun yang tidak melindungi barang bukti, itu berarti melakukan pelanggaran hukum (pidana). Nah, Saudara institusi resmi, dibiayai oleh negara dan tugas Saudara itu adalah untuk menegakan hukum, menegakan hukum dalam wilayah Saudara itu adalah memberikan perlindungan dan jaminan terhadap barang bukti untuk tidak hilang. Karena itu saya minta melalui Pimpinan Panja kepada Saudara mengeluarkan surat secara resmi yang disampaikan kepada Operator agar hal- hal yang berkaitan dengan ini sejak tahun 2009 sampai tahun 2011, Desember 2011, itu tidak ada satupun yang dihapus, dihilangkan, atau di-delete, apapun dia dan harus menjaga originalitasnya, sehingga tetap bisa dipergunakan untuk kepentingan penegakan hukum dalam kasus pencurian pulsa. Saya minta itu secara resmi.
Kemudian persoalan dengan point f, saya berharap pada tanggal 18, lembaran mingguan tersebut, sebagai Anggota Panja saya minta pada Sekretariat Panja dan Pimpinan

16
Panja nanti, sudah diberikan? Kalau ada beberapa minggu sudah tidak dapat, saya minta. Karena ini kesepakatan, bukan komitmen, ini adalah buah kesepakatan politik antara BRTI dengan Panja. Karena dia kesepakatan politik yang dibahas dalam sebuah rapat resmi dengan alas konstitusi, maka sanksi politik saya bisa minta kepada pihak Pimpinan Panja untuk dilakukan apabila Saudara tidak memenuhinya. Saya minta untuk point f dipenuhi, dan saya akan minta pada tanggal 18 itu sudah ada.
Kemudian saya minta juga pada point h untuk disempurnakan. Dan hal-hal lain di point 3, 4, dan 5, itu karena saya minta secara resmi melalui Pimpinan Panja agar BRTI melaksanakannya secara institusional, dengan kata lain secara formal, tidak ada satupun yang bersifat lisan. Kemudian sesuai dengan permintaan saya yang pertama, saya juga minta Saudara membuat semacam proposal untuk penyelesaian masalah ini nanti dan saya harap tanggal 18, karena banyak kan, ada 1,2,3,4,5,6 ini yang hadir-hadir, hanya Ade Lenovo yang tidak hadir, karena dia juga punya staf, saya kira bisa. Karena BRTI kan hanya mengurusi ini, tidak ikut mengurusi soal pasar modal kan atau pembelian pesawat, gak ya? Jadi karena persoalan pulsa, pencurian pulsa, saya pikir tidak terlalu sulit, Saudara-saudara punya Staf dan Saudara-saudara adalah regulatornya.
Demikian pimpinan, saya minta apa yang saya sampaikan itu dijadikan satu kesimpulan Panja pada hari ini agar pihak BRTI bisa diminta pada tanggal 18.
Terima kasih.
Wa ‘alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT :
Wa ‘alaikum salam.
Baik Bapak Ibu para Anggota Panja, Ketua, serta Anggota BRTI, RDPU ini kita sudahi sebelum waktu yang kami inginkan, karena dari delapan butir komitmen janji yang sudah dibuat oleh BRTI, hanya dua saja yang ditindaklanjuti. Yang pertama adalah point 1 terkait dengan upaya perbaikan, penanganan, dan tindak lanjut kasus pencurian pulsa, itu pun belum kami lakukan pendalaman. Kemudian point 5, tetap diberlakukannya Instruksi BRTI No. 177/2011 tanggal 14 Oktober tentang langkah-langkah teknis dalam upaya pengawasan BRTI terhadap Operator-operator Telekomunikasi untuk penanggulangan tindak pencurian pulsa tetap diberlakukan hingga saat ini. Enam point lainnya secara sengaja, secara sadar tidak dilakukan atau tidak dibuat oleh BRTI. Bagi kami di sini, kami dapat menyimpulkan bahwa ini adalah upaya yang secara nyata dan jelas dan terkonstruksi dari BRTI untuk meremehkan peranan Panja. Oleh karena itu..
Bukan meremehkan. Pelecehan.
KETUA RAPAT:
Pelecehan terhadap Panja yang juga ini adalah pelecehan terhadap Parlemen. Oleh karena itu, sesuai dengan permintaan tadi, maka kami kembali akan mengundang BRTI, lengkap satu orang Ketua dan delapan Anggota, tidak ada pengecualian kalau sakit itu harus ada surat sakit bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informasi di ruang ini. Nah, dalam kesempatan tersebut, kami menginstruksikan kepada BRTI untuk melengkapi enam butir komitmen yang tidak dilaksanakan atau belum dipenuhi sesuai dengan permintaan Anggota Panja. Kemudian yang kedua, Bapak Ketua beserta Anggota BRTI, cepat atau lambat pulihnya industri jasa premium ini terkait langsung dengan cepat atau tidaknya BRTI dalam mengeluarkan legislasi baru sebagai pengganti dari Permen No. 1 Tahun 2009 yang selama ini dianggap sebuah Permen yang sangat tidak mencukupi atau mumpuni dalam mengatur bisnis jasa SMS premium, sehingga terjadi pencurian dan pelanggaran sebagaimana kita ketahui. Oleh karena itu, sekali lagi kami garisbawahi bahwa cepat atau tidaknya pulih industri ini tergantung cepat atau tidaknya BRTI bersama dengan para stakeholder terkait untuk melahirkan legislasi baru atau regulasi baru untuk pengaturan bisnis ini. Jadi mohon ini jangan ketika berbicara dibalik-balik, seolah-olah ini tergantung Panja. Bagaimana tergantung Panja, orang sendiri belum menerima regulasi sebagaimana usulan dari Bapak-bapak sekalian. Jadi ini mohon dalam cara kita berkomunikasi

17
kita harus proporsional yang mana menjadi tanggungjawab dari masing-masing, yang mana menjadi tanggungjawab dari Dewan, dan yang mana pula menjadi tanggungjawab dari BRTI.
Baik, ada tambahan lagi para Anggota yang terhormat?
Kami ada jadwal Pak, mungkin dari Staf akan, tanggal 18 dengan Komifo kan? Bersamaan dengan Rapat Kominfo, tolong supaya kita lebih fokus dulu dengan BRTI bersama- sama kominfo tanggal 18, sekaligus semua permintaan kita hari ini supaya dilengkapi secara tertulis oleh BRTI yang dibawakan dalam Raker antara Menteri dan BRTI pada tanggal 18. itu saja Pak Ketua.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Pak Yorrys.
Saya rasa usulan ini bisa kita sepakati. Jadi dalam Raker dengan Menteri Komunikasi dan Informasi tanggal 18 Januari pukul 10.00 nanti, maka bahasan utama yang akan kita bahas dalam Raker tersebut adalah mengenai 6 point yang tidak dipenuhi atau dikerjakan sebagaimana yang disepakati oleh BRTI. Setuju teman-teman? Ada lagi?
KETUA BRTI:
Pak, bisa sedikit Pak?
KETUA RAPAT:
Silakan Pak Syukri.
KETUA BRTI:
Tidak ada niat sedikitpun untuk melecehkan Anggota Panja Pak, gak ada niat sama sekali Pak. Dan kami mohon kepada Bapak Ketua Panja dan Anggota Panja, sebelum kami digabungkan dengan Bapak Menteri, beri kami kesempatan sekali lagi Pak untuk menyelesaikan ini Pak. Kami mohon Pak, sekali lagi.
Berarti besok pagi Pak Syukri?
KETUA BRTI:
Apanya Pak?
Kan lusa kita sudah Rapat dengan Pak Menteri.
KETUA BRTI:
Sebelum. Kalau bisa tidak dicampurkan dengan Raker yang besok. Sabtu Minggulah Pak.
Bisa disetujui Ketua, tapi besok malam. Jangan, kita kasih waktu 24 jam.
Pak Syukri jangan mengatur. Ini, ini kewenangan kami.
KETUA RAPAT:
Bagaimana?
Bersama Menteri saja itu, itu jadwal kita. Sehingga kita bisa transparan, karena BRTI ini di bawah Menkominfo gitu. Kita ada komitmen dengan BRTI dan sudah satu bulan lebih dari

18
tanggal 16 Desember, ternyata mereka tidak mampu untuk menjawab apa kesepakatan yang telah kita sepakati bersama-sama, saya tidak mau memperdalam, kalau saya mau memperdalam, apakah BRTI melapor atau tidak perkembangan yang terjadi di Panja-panja ini kepada Menteri? Kalau melaporkan, ya sudah kita satukan saja tanggal 18. Jadi kita tetap pada jadwal kita tanggal 18 bersama-sama dengan BRTI.
Terima kasih.
Alternatifnya Pak Syukri, itu memang hanya besok, tapi kan besok kita juga sudah ada jadwal yang lain juga. Tupoksi dari Komisi I tidak hanya soal Kominfo, tapi juga soal pertahanan, soal intelijen, dan soal luar negeri. Jadi kita tetapkan tetap pada hari Rabu Pak Ketua, sekaligus karena ada satu nama orang tadi yang tidak pernah datang itu kan kebetulan dia juga adalah staf Ahlinya Menteri, itu akan kita pertanyakan juga Staf Khususnya Menteri. Jadi itu akan kita pertanyakan juga Pak Syukri. Dan kita semua hari ini berdoa semoga beliau diberikan kesehatan agar bisa hadir besok lusa.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Pak Roy.
Jadi kita sepakati Raker dengan Menkominfo pada tanggal 18 lusa, kaitan utamanya adalah pembahasan mengenai 6 point yang tidak diselesaikan atau tidak dikerjakan oleh BRTI di hadapan Menteri Komunikasi dan Informasi. Besok tidak bisa kami lakukan, karena jadwal kami besok sudah penuh dengan Paripurna dan Raker dengan Menteri Luar Negeri. Dengan demikian, maka saya tutup RDP dengan BRTI dengan ucapan alhamdulillah.
Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
(RAPAT DITUTUP )
Jakarta, 16 Januari 2012
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,
SUPRIHARTINI, S.IP.
NIP. 19710106 199003 2 001

K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_brti

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_brti

Similar to K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_brti (20)

More from fraksi balkon

More from fraksi balkon (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (17)

K1 risalah mp_iii_ts_2011-2012_risalah_rdp_panja_pencurian_pulsa_komisi_i_dg_brti