Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monitoring kebijakan ict periode januari maret2015

280 views

Published on

Monitoring Kebijakan ICT Januari - Maret 2015

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Monitoring kebijakan ict periode januari maret2015

  1. 1. | 1P a g e Monitoring Kebijakan ICT Periode Januari-Maret 2015 Menelisik Pertarungan Wacana Revisi UU ITE Oleh: Firdaus Cahyadi Yayasan SatuDunia
  2. 2. | 2P a g e I. Tentang Dokumen ini Dokumen monitoring kebijakan ICT (Information and Communication Technology) ini disusun oleh Yayasan SatuDunia untuk memudahkan publik terlibat dalam memonitoring arah kebijakan ICT di Indonesia. Keterlibatan publik secara aktif dalam memonitoring kebijakan ICT menjadi penting agar hak-hak publik tidak disingkirkan dalam produk kebijakan ICT. Dalam dokumen monitoring kebijakan ICT periode Januari-Maret ini SatuDunia akan menyorot persoalan rencana pemerintah dalam merevisi Undang Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi UU ITE ini sudah lama dikumandangkan oleh masyarakat sipil, terutama karena di dalam UU ITE terdapat pasal karet pencemaran nama baik. Dokumen ini mencoba memonitor wacana yang berkembang di media massa (online) terkait rencana revisi UU ITE. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi semacam amunisi dalam memperkuat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam melakukan advokasi dan kampanye terkait revisi UU ITE. Dokumen ini tentu masih jauh dari sempurna. Diharapkan masukan dari semua pihak untuk memberikan masukan dan kritik guna penyempurnaan dokumen ini. Hormat kami Firdaus Cahyadi Direktur Eksekutif Yayasan SatuDunia
  3. 3. | 3P a g e II. Revisi UU ITE Pengguna internet di Indonesia terus bertumbuh. Pada tahun 2014 lalu, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) telah merilis hasil riset nasional terkait jumlah pengguna dan penetrasi internet di Indonesia untuk tahun 2014. Menurut hasil riset tersebut pengguna internet di Indonesia kini telah mencapai angka 88,1 juta. Dengan demikian, jika disesuaikan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 252,5 juta jiwa, maka pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan 16,2 juta jiwa dari total 71,9 juta pengguna di tahun 2013 lalu. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia meningkat 34,9% dibandingkan tahun 2013 lalu1 . Trend pertumbuhan pengguna internet itu diantisipasi dengan munculnya berbagai pengaturan di ranah ini. Salah satu bentuk pengaturan itu adalah UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun diarahkan mengatur transaksi elektronik, di UU itu juga mengatur tentang konten- konten internet yang dilarang. Konten internet yang dinilai mengandung pencemaran nama baik dan pornografi dinyatakan sebagai konten yang dilarang. Pro-kontra pun bermunculan mengenai pengaturan konten internet dalam UU ITE tersebut. Para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menilai pengaturan konten internet dalam UU ITE tidak pada tempatnya dan cenderung melanggar hak kebebasan berekspresi. Benar saja, tak lama setelah UU ITE disahkan korban dari masyarakat pun berjatuhan. Menurut catatan dari ELSAM2 , telah puluhan warga negara yang menjadi korban UU ITE, utamanya pasal karet pencemaran nama baik. 1 Jumlah Pengguna Internet Indonesia Capai 88,1 Juta http://tekno.liputan6.com/read/2197413/jumlah- pengguna-internet-indonesia-capai-881-juta 2 Internet untuk Semua, Mengintegrasikan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Internet di Indonesia, 2014
  4. 4. | 4P a g e Pada tahun 2010, SatuDunia mengadakan riset kecil mengenai perlawanan masyarakat sipil terkait UU ITE3 . Riset kecil itu menyimpulkan bahwa kelompok masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam penyusunan UU ITE. Sehingga wajar muncul pasal karet pencemaran nama baik yang mengancam kebebasan masyarakat sipil. III. Kemana Arah Pertarungan Wacana Revisi UU ITE? Meskipun telah banyak menimbulkan korban di kalangan masyarakat, namun, di media online, wacana tentang revisi UU ITE ini ternyata terbelah. Berikut analisis medianya. Media yang dijadikan sebagai bahan analisis adalah pemberitaan di media: detik.com, kompas.com, okezone.com, neraca.co.id, vivanews.com dalam kurun waktu 2009- awal 2015. Berikut gambaran skematik dari analisis media tersebut. 3 Belajar dari Perlawanan Masyarakat Sipil Terhadap UU ITE http://www.satudunia.net/system/files/Belajar%20dari%20Perlawanan%20Masyarakat%20Sipil%20Terhadap %20UU%20ITE_YSD.pdf
  5. 5. | 5P a g e Keterangan Gambar: ⃝ Menggambarkan pihak yang memproduksi wacana Menggambarkan wacana yang diproduksi Garis Merah menunjukkan ketidaksetujuan salah satu pihak dengan wacana dari pihak lain Garis Hijau menunjukkan kesetujuan salah satu pihak dengan wacana dari pihak lain. Paling tidak ada tiga wacana menarik yang bisa diungkapkan dalam skematik pertarungan wacana terkait dengan revisi UU ITE tersebut. A. Pro dan Kontra Wacana Revisi UU ITE Sejak tahun 2009, banyak pihak yang mendesak UU ITE direvisi. Hal itu terkait dengan adanya pasal karet pencemaran nama baik yang telah banyak menimbulkan korban. Pihak yang mendesakan wacana revisi UU ITE itu antara lain, Organisasi Non-Pemerintah (Ornop), organisasi wartawan (Aliansi Jurnalis Independen/AJI), Komisi I DPR Periode 2014-2019, Komnas HAM dan korban dari pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE itu sendiri. Menariknya wacana revisi UU ITE terutama terkait dengan pasal karet pencemaran nama baik juga dikumandangkan oleh pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Komunikasi
  6. 6. | 6P a g e dan Informatika (Kominfo). Paling tidak, Kominfo mempersilahkan bila UU ITE harus direvisi, utamanya yang menyangkut pasal karet pencemaran nama baik. Namun tidak semua pihak setuju dengan wacana revisi UU ITE. Ketua DPR periode 2009-2014 misalnya, dengan tegas menolak wacana revisi UU ITE tersebut. Bahkan sebagian kalangan anggota DPR justru memanfaatkan pasal karet pencemaran nama baik untuk menjerat aktivis anti-korupsi yang telah mempublikasikan hasil risetnya terkait dengan korupsi. Bukan hanya anggota DPR yang menggunakan pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE, sebuah organisasi wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pun sempat menggunakan pasal karet UU ITE dalam sebuah kasus terkait dugaan pencemaran nama baik. Dari sini terlihat perbedaan posisi antara organisasi wartawan di Indonesia dalam menyikapi pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE. Di satu sisi AJI dengan keras dan konsisten menolak keberadaan pasal karet pencemaran nama baik, namun di sisi lain, PWI justru menggunakan pasal karet pencemaran nama baik itu dalam sebuah kasus yang dihadapinya. Mengapa DPR periode 2009-2014 cenderung menolak revisi UU ITE, sementara pihak pemerintah cenderung menyetujui wacana revisi UU ITE? Tidak mudah menjawab pertanyaan itu. Namun, jika melihat sejarah dari pembahasan UU ITE sendiri nampaknya hal itu disebabkan bahwa pasal karet pencemaran nama baik itu bukan usulan dari pemerintah. Semula dalam draft UU ITE yang dibahas tidak ada pasal karet pencemaran nama baik. Namun atas usulan DPR muncullah pasal karet pencemaran nama baik itu. Sebagian anggota DPR periode 2009-2014 memang ada yang mendukung Revisi UU ITE, namun bukan terkait pasal karet di UU itu melainkan bagaimana UU ITE bisa menghukum pelaku pornografi yang disebarkan via internet. Wacana itu muncul ketika heboh video porno artis Indonesia. Sisi historis dari kemunculan pasal karet di UU ITE itu nampaknya yang membuat pemerintah seperti tanpa beban menerima wacana revisi UU ITE. Sebaliknya, pihak DPR utamanya periode 2009-2014 cenderung menolaknya. Bahkan
  7. 7. | 7P a g e diantara anggota DPR periode tersebut ada yang justru menggunakan pasal karet tersebut. Tapi situasinya berbalik dengan anggota DPR periode 2014-2019, utamanya Komisi I. Komisi I DPR periode 2014-2019 jsutru mendorong ada revisi UU ITE. Sebagian pengguna internet memang telah menjadi korban dari pasal karet pencemaran nama baik UU ITE. Namun, seorang praktisi internet justru menolak wacana revisi UU ITE. Alasannya, yang salah bukan UU-nya namun penerapan hukumnya. Sang praktisi internet itu berargumentasi bahwa akan ada kebebasan yang kebablasan bila pasal karet pencemaran nama baik direvisi atau dihilangkan dari UU ITE. Benarkah demikian? Masih sangat bisa diperdebatkan. Karena pencemaran nama baik sudah ada sebelumnya di KUHP. B. Mencabut Pasal Karet Pencemaran Nama Baik atau 'Menjinakan' UU ITE Hampir dapat dipastikan UU ITE akan direvisi. Perdebatan wacananya pun bergenser dari sekedar pro dan kontra revisi UU ITE tersebut. Perdebatan diantara pihak yang mendesak atau setuju atas revisi UU ITE kemudian adalah mencabut pasal karet pencemaran nama baik dari UU ITE tersebut atau hanya sekedar mengurangi hukumannya. AJI Palembang, Komisi I DPR periode 2014- 2019, Yayasan SatuDunia misalnya memiliki posisi bahwa pasal karet pencemaran nama baik harus dicabut dari UU ITE. Alasan yang mengemuka adalah karena pasal pencemaran nama baik sendiri sudah ada di KUHP, sehingga tidak diperlukan keberadaannya di UU ITE. Selain itu, UU ITE harusnya lebih fokus untuk mengatur transaksi elektronik bukan soal pencemaran nama baik di internet. ELSAM, sebuah organisasi yang konsern di isu hak asasi manusia, dan seorang pengamat kebijakan publik memunculkan wacana bahwa sebaiknya UU ITE tidak mengatur semua hal yang terkait dengan internet. Hal-hal yang tidak terkait secara langsung dengan perosalan transaksi elektronik bisa diatur di UU lain.
  8. 8. | 8P a g e Sementara pihak pemerintah, dalam hal ini Kominfo, lebih menyetujui wacana pengurangan hukuman dari pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE. Artinya, pihak pemerintah tidak menginginkan pasal karet pencemaran nama baik hilang dari UU ITE. Apa alasannya? Apakah itu disebabkan karena pasal karet di UU ITE masih cukup efektif untuk melindungi elite politik dari masyarakat yang menggunakan internet? Belum nampak alasan yang jelas dari pemerintah yang hanya ingin 'menjinakan' pasal karet di UU ITE namun tetap bersikeras mempertahankan pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE. Alasan yang dikemukakan pemerintah sejauh ini masih bersifat normatif. C. Pencemaran Nama Baik, Masuk Ranah Pidana atau Perdata? KOMNAS HAM mengungkapkan wacana baru bahwa pencemaran nama baik bukan ranah kejahatan pidana. Wacana ini mendapat penolakan dari seorang Komisi I DPR periode 2014-2019 yang juga mendukung wacana revisi UU ITE. Anggota Komisi I DPR Periode 2014-2019 itu berdalih bahwa pencemaran nama baik termasuk kejahatan. Namun, meskipun demikian karena sudah diatur dalam KUHP, pasal pencemaran nama baik itu tidak perlu muncul lagi dalam UU ITE. IV. Bagaimana Perdebatan Wacana terkait UU ITE Kedepan? Dari ketiga wacana yang mengemuka di media itu, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana perdebatan wacana kedepan terkait dengan revisi UU ITE ini di media? Melihat fakta bahwa revisi UU ITE hampir pasti akan dibahas tahun ini maka, kemungkinan besar wacana pro dan kontra revisi UU ITE akan tenggelam secara berlahan. Sementara perdebatan wacana di media kedepannya besar kemungkinan adalah persoalan mencabut pasal karet pencemaran nama baik atau sekedar menjinakan UU ITE. Selain itu, perdebatan yang lebih susbstantif kedepan yang harusnya tidak boleh tenggelam adalah apakah pencemaran nama baik itu sebenarnya masuk dalam ranah pidana atau perdata.
  9. 9. | 9P a g e Perdebatan akan semakin seru. Karena perdebatan wacana seringkali terlepas dari persoalan benar atau salah namun terkait erat dengan persoalan siapa dan bagaimana mendominasi wacana tersebut. V. Menggeser Arah Pertarungan Wacana Revisi UU ITE Pencabutan pasal karet pencemaran nama baik memang sudah sepantasnya terus didorong. Namun, pengaturan di ranah internet dalam UU ITE tidak seharusnya hanya fokus ke persoalan pencemaran nama baik. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi secara lebih detail dan tegas dari tindakan yang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab juga perlu diatur. Bukan rahasia lagi bila data pribadi kita sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu tanpa persetujuan kita. UU ITE yang sekarang memang telah mengaturnya. Namun aturan itu terasa kurang detail dan tegas. Misalnya, tidak ada aturan untuk para penyelenggara aplikasi di internet untuk mempublikasikan kebijakan perlindungan data pribadi para penggunanya. Pengaturan lainnya yang perlu diwacanakan dalam revisi UU ITE adalah terkait dengan pemblokiran konten internet yang dianggap negatif. Selama ini pemerintah dengan seenaknya melakukan pemblokiran situs-situs internet tanpa melalui proses pengadilan. Hal ini jika dibiarkan akan menjadikan negeri ini kembali seperti di saat rejim otoritarian Orde Baru berkuasa. Paling tidak, dalam Revisi UU ITE, kedua persoalan di atas perlu diwacanakan disamping tentu saja pencabutan pasal karet pencemaran nama baik. Pergeseran wacana ini diperlukan agar pengaturan internet di negeri ini tidak tambal sulam dan mengabaikan perlindungan hak-hak warga negara.

×