Kominfo DPR RI

1
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI
Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 17 Januari 2011
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1 DPR RI
Ketua Rapat : Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si., Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., Kabagset. Komisi I DPR RI
Acara : 1. Pembukaan
2. Penjelasan Menkominfo mengenai:
a. Evaluasi Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Tahun 2010
b. Penyerapan Anggaran Kemenkominfo T.A. 2011 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Semester I T.A. 2010
c. Rencana Program Kerja Kemenkominfo Tahun 2011
3. Tanya jawab
4. Penutup
Hadir : 43 orang dari 49 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : Menteri Komunikasi dan Informatika, Ir. H. Tifatul Sembiring, beserta jajaran
Jalannya Rapat:
KETUA RAPAT/DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si./F-PKS:
Bapak/Ibu sekalian,
Sekarang sudah jam 14.10, sudah 10 menit bergeser dari rencana rapat kita. Pada Pak Menteri, bisa kita mulai?
Baik.
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Pimpinan Komisi I, Pak Hayono, Pak Agus, Pak TB. Hasanuddin. Pak Agus Gumiwang mudah-mudahan menyusul.
Bapak Ibu Anggota Komisi I yang terhormat dan wabil khusus, tamu kita, Mitra kita pada hari ini.
Yang terhormat Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Ir. Tifatul Sembiring yang siang ini lengkap dengan seluruh jajarannya.
Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Irjen juga, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo dan rekan-rekan wartawan sekalian yang berbahagia.
Alhamdulillah, Komisi I mengawali masa sidang sekaligus mengawali Tahun 2011 ini untuk yang pertama kali kita melakukan Rapat Kerja dengan Mitra Komisi I dan giliran pertama ini alhamdulillah ketemu dengan Kominfo dan kalau dilihat banyaknya teman-teman media yang hadir,

2
kelihatan Menteri Kominfo ini punya daya tarik tersendiri kelihatannya. Mudah-mudahan rapat kita ini bisa berlangsung efektif dan tadi Pak TB bisik-bisik ke saya kalau bisa jam 3 atau jam 4 Pak TB?
Jam 4 bisa kita selesaikan dan kalau ngutip pantunnya Pak Menteri, ikan sepat ikan gabus makin cepat makin bagus. Bapak Ibu sekalian, agenda rapat kita pada hari ini ada 2 yang pokok. Yang pertama adalah paparan tentang evaluasi kinerja Kominfo 2010, walaupun tentu saja kabinet melakukan evaluasi, tapi kita ingin dengar seperti apa paparan capaian kinerja Kominfo 2010, termasuk serapan anggarannya dan yang kedua, setelah itu kita akan membicarakan perencanaan kerja Kominfo untuk 2011, karena ada sejumlah hal-hal penting yang saya kira perlu kita bahas bersama, termasuk walaupun tidak secara langsung, tapi juga terkait dengan agenda Komisi I, karena Pak Menteri ini baru saja kembali dari Kuala Lumpur, ada pertemuan Menteri- menteri Kominfo, kira-kira begitulah, se-ASEAN sebagai meeting pendahuluan sebelum dilaksanakannya ASEAN Summit. Jadi ini saya kira menarik juga untuk nanti kita dengar apa yang kira-kira digagas, disepakati bersama, karena ini menjadi bahan kita untuk nanti berbicara mengenai ASEAN dengan Menteri Luar Negeri.
Baik.
Bapak/Ibu sekalian,
Itu agenda kita dan dengan izin Bapak Ibu sekalian dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Rapat ini saya buka, kita sepakati sampai jam 4 dan bisa diperpanjang dan terbuka untuk umum.
KETUK PALU 3 X
Bapak/Ibu sekalian,
Untuk kesempatan pertama, kita akan memberi waktu kepada Menteri Komunikasi dan Informasi, Pak Tifatul Sembiring untuk menyampaikan paparan mengenai dua hal tadi.
Kami persilahkan.
F-PD/KRMT. ROY SURYO NOTODIPROJO:
Interupsi dulu Ketua, Pimpinan.
Saya hanya ingin mengingatkan bahwa agenda siang hari ini salah satunya yang saya ingatkan kemarin pada Rapat Internal adalah justru untuk membahas hal yang sangat krusial di masyarakat yang siang tadi juga dilakukan pertemuan antara Pihak Kemenkominfo dan dengan pihak Research in Motion. Jadi itu mohon di highlight dan menjadi catatan agenda kita hari ini. Jadi rutin-rutin ini mungkin bukannya ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Itu salah satu bagian.
F-PG/TANTOWI YAHYA:
Sepakat Pimpinan.
Karena waktunya yang tidak banyak, apalagi kita dibatasi lagi sampai jam 4, saya rasa pokok pembahasan kita adalah mengenai permasalahan yang sekarang ini sedang hangat di masyarakat. Saya tidak mengatakan ini bahwa bahan laporan dari Menteri yang terhormat ini tidak penting. Namun yang lain-lain kita bisa agendakan dalam RDP berikutnya.
Terima kasih.
F-PD/DRS. RAMADHAN POHAN, MIS.:
Interupsi Pimpinan.
Saya menindaklanjuti dari yang dikatakan 2 rekan tadi, dengan waktu 2 jam itu terasa sangat singkat kalau yang umum saja bisa kita bahas, kita langsung kepada isu tentang penutupan Blackberry dan RIM yang ditunggu-tunggu masyarakat.
Terima kasih.

3
KETUA RAPAT:
Tadi rencana pengembalian dan pembayaran ganti rugi ada kan ya?
Saya kira nanti ada overview secara umum ya dan kita tentu saja berharap nanti dapat paparan yang lebih fokus mengenai isu-isu yang strategis dan krusial.
Silahkan Pak Menteri.
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI/IR. H. TIFATUL SEMBIRING:
Salam sejahtera atas kita semua.
Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan dari Komisi I DPR RI.
Yang kami muliakan semua Anggota Komisi I DPR RI.
Rekan-rekan dari Kementerian Kominfo, Dewan Pers, KPI, KIP, dan juga lain-lain yang hadir.
Semua rekan-rekan wartawan yang saya hormati.
Jalan ke Barus terus ke Medan, singgah sejenak di pangkalan susu. Badan kurus bukan tak makan, rindu jumpa Komisi I. Jadi anak burung belajar silat, biar mendung tetap semangat.
Terima kasih.
Bapak/Ibu sekalian.
Pimpinan Komisi I yang saya hormati.
Saya rasa keduanya itu bisa digabung saja Bapak Ibu sekalian, overview saya jelaskan apa yang telah dicapai barangkali hanya 10 menit, tambah dengan penjelasan RIM 5 menit, Insya Allah tentang apa program-program yang dicapai oleh Kementerian Kominfo Tahun 2010 alhamdulillah untuk proyek infrastruktur, yaitu palapa ring proyek telah sampai sepanjang 42.470 KM, yang telah disambungkan kabel fiber optic backbone yang telah menyambungkan 4 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, dan untuk daerah Papua akan segera kita sambungkan, karena bagi perusahaan ataupun company operator Telkom, ini kurang menguntungkan. Kita akan rangsang dengan skema ICD Fund. Untuk USO (Universal Service Obligation) desa berdering telah tercapai sebanyak 26.753 desa, desa pinter 101, dan PL LIKA (Pusat Layanan Internet Kecamatan) 4.269. Insya Allah, untuk desa berdering ini akan terpenuhi semua target USO ini pada bulan Juni Tahun 2011 ini. Demikian juga dengan PL LIKA akan kita capai di Tahun 2011 ini. Dengan demikian, setiap ibukota kecamatan akan memiliki internet, desa informasi ada di 15 wilayah perbatasan, dimana desa informasi adalah gabungan dari desa berdering, desa internet, kemudian juga radio komunitas, televisi, dan juga KIM (Kelompok Informasi Masyarakat).
Kemudian stasiun TVRI yang kita bangun baru maupun kita rehabilitasi berjumlah 30 stasiun, itu tergabung dalam ITTS (Improvement On Tv Transmitting Stations), kemudian juga penyediaan Layanan Televisi Protokol Internet, itu kita bagi dalam bentuk izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal, izin penyelenggaraan jasa akses internet, dan juga atau kita sebut dengan ISP (Internet Service Provider) dan izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel. Migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital, alhamdulillah pada akhir Desember kemarin kita telah melakukan uji coba siaran TV digital di 3 kota, yaitu Jakarta, Batam, dan Surabaya dan untuk Jakarta itu sudah dibuka 4 chanel TV digital yang diuji cobakan oleh TVRI Jakarta, sehingga demikian dengan penangkapan siaran TVRI yang terbaru ini terbaik kualitas gambar maupun suaranya.
Yang ketujuh, pembangunan dan penguatan media center Tahun 2010 itu kita fokuskan di 60 lokasi untuk pembangunan media center dan 50 lokasi untuk penguatan media center, kemudian pemanfaatan ICT untuk pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini yang ini adalah merupakan pihak PHLN JICA Jepang pada Tahun 2010 telah diuji coba dengan baik di 50 sekolah di 5 Kabupaten/Kota di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, target instalasi di 110 laboratorium atau IK dapat diselesaikan 71%, ini terhalang karena adanya bencana meletusnya gunung merapi, sehingga proyek perlu diselesaikan berdasarkan Keputusan Gubernur Yogyakarta. Komoditi akses point telah dibangun di 21 unit dan mobile community access point di 6 unit. Meningkatkan industri jasa dan pos dan meningkatkan industri telekomunikasi pada Semester I 2010 bahwa telepon bergerak ini datanya baru Semester I 2010, perkiraan kami sudah mendekati

4
200 juta, tapi pada Semester I itu sudah 178.778.531 dan telpon fix 8.429.180 ini cenderung tidak berkembang dan telepon wireless 27.481.564 pelanggan.
Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan,
Juga kita membangun Laboratorium Indonesia Security Incident Response Team and Internet Infrastructure ini, karena trend adanya cyber crime dan juga cyber war, adanya serangan- serangan kepada situs-situs Pemerintah dan menurut data kami, lebih 3 juta kali serangan dari luar negeri kepada situs-situs Pemerintah Republik Indonesia. Kami mendirikan laboratorium simulasi pengamanan, laboratorium data mining, laboratorium honeynet, laboratorium malware, dan laboratorium digital forensik. Dan juga kita aplikasikan pada Tahun 2010 ini pengadaan barang dan jasa melalui SePP, ini semacam pengadaan barang dan itu telah diintegrasikan dengan data NPWP di Direktorat Pajak yang telah digunakan di 6 Kementerian/Lembaga dan telah melakukan pengadaan di 920 paket senilai Rp. 6.385.168.186.000,-. Kemudian merangsang dan melakukan pemeringkatan terhadap e-government di Indonesia. Kemudian alhamdulillah, Kementerian Komunikasi dan Infomatika mendapatkan peringkat yang lebih baik pada Tahun 2010 ini untuk pelayanan di masyarakat dari peringkat 36 sebelumnya naik ke peringkat 8. Ini pelayanan dari KPK. Kemudian pelatihan-pelatihan untuk SDM daripada ICT, CIO, Indonesia ICT Award, Indonesia Open Source Award, ini juga kita dapat 2 point medali di Indonesia yang kita kirim dari Indonesia. Demikian juga dengan pengembangan open source, dimana seluruh PL INKA (Pusat Layanan Internet Kecamatan), kita wajibkan menggunakan software open source. Kemudian kampanye gerakan masyarakat internet sehat dan ini didelegasikan dalam Rakornas Kementerian Kominfo pada tanggal 25 Oktober 2010 lalu dan diikuti 21 komponen masyarakat. Kemudian kita juga mendirikan ICT Training Center, beasiswa S2, S3 dalam dan luar negeri, pusat komunitas kreatif, khususnya di kalangan UKM pantuan kegiatan operasional penyebaran infomasi publik dan lain-lain.
Bapak/Ibu sekalian yang saya muliakan,
Banyak kegiatan sosialisasi lain dan bantuan kami, baik terhadap misalnya Sail Banda, sosialisasi Undang-Undang Nomor 14, sosialisasi industri kreatif, sosialisasi Undang-Undang Nomor 44, sosialisasi internet sehat, silaturahhim ramadhan, kesiapan menyambut hari H Hari Raya Idul Fitri dan terakhir di ITU di Guadalajara, Mexico, Indonesia terpilih kembali menjadi Anggota Council of ITU dengan skors 135 ini tertinggi di seluruh dunia. Kita mengalahkan China, Jepang, Korea, dan negara-negara lain, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam campaign Indonesia untuk Member Council of ITU. Ini proyek-proyek TIK ASEAN tadi juga sedikit disampaikan. Jadi di ASEAN saya baru pulang, disepakati banyak hal, intinya adalah konektivitas antara sama ASEAN ini akan ditingkatkan dan ini pula yang kita utamakan di Indonesia, bagaimana Indonesia connected ini bisa tersambung, kita tentu akan lebih kuat bila kita tersambung semuanya merupakan visi dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono, di Indonesia Summit Tahun 2009 bulan November, beliau menyatakan connectivity atau Indonesia connected itu harus dicapai, dan Insya Allah di akhir 2011 ini kita akan mencapai target itu untuk Indonesia sendiri, dan kita juga ada bargaining di ASEAN kemarin untuk menurunkan data rooming pengurangi tarif, dan juga adalah bagaimana ICT memperbaiki kualitas hidup, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan bagi sesama negara ASEAN dan juga bagaimana mengurangi dampak polusi atau disebut dengan Green ICT yang kita bahas secara mendalam kemarin juga di Kualumpur.
Kemudian hasil-hasil regulasi juga Peraturan Pemerintah Nomor 76, alhamdulillah, pada Tahun 2010 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif dan Tarif atas Jenis Penyelenggaraan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika untuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 2010, ada 10 peraturan Menteri, RUU ada 4 RUU, kemudian RPP, juga ada tentang RPP tentang Pos dan satu RPP tentang Gabungan. RPP amanat Undang-Undang ITE dan barangkali di Bapak Ibu sekalian sudah dibagikan dan alhamdulillah dalam 6 bulan ini kami menyelesaikan ICT Whitepaper, ini adalah yang pertama dalam sejarah Kementerian. Ini adalah data dan fakta ICT di Indonesia dan road map ke depan tolong dikritisi, baik isi maupun. Ini agak bergengsi di dunia internasional.
KETUA RAPAT:
Mohon maaf Pak Menteri.
Komisi I ini bahannya kalau ada bisa dibagikan.

5
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI:
Sudah dibagikan ya?
Tolong dibagikan.
Ini tidak harus dibahas sekarang, namanya buku putih tentang ICT ini sangat bermanfaat khususnya bagi Komisi I. Arah kita kemana sampai 2020. Kita ada road map nya di sini. Jadi kita punya konsep jangka panjang, karena teknologi ini tidak bisa dibatasi setahun dua tahun, karena kita lihat arahnya ke depan dan juga realisasi anggaran Tahun 2010 itu untuk per 31 desember 2010 berdasarkan data SP2D untuk 7 unit Eselon I sebesar Rp. 1.455.296.206.000,, atau terealisasi sebesar 87,46% dan untuk realisasi anggaran BLU BTIP sebesar Rp.1.434.392.097.000,- atau sebesar 67,01 %. Total realisasi anggaran Kementerian Kominfo sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp 2.234.123.930.936,- atau 77,31% dari pagu DIPA sebesar Rp. 2.889.688.303.000,-. Bisa dilihat berikutnya juga rinciannya dan untuk PNBP alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berkat dorongan juga dari Rekan-rekan Komisi I, alhamdulillah pada tahun ini meningkat lagi dari target kita dan tercapai 125,32%. Jadi kalau dibandingkan Tahun 2010, target kita 10 triliun 266 miliar sekian, alhamdulillah tercapai 12 triliun PNBP (Pemasukan Negara Bukan Pajak), Rp. 12.852.428.628.388 dari anggaran yang diberikan Pemerintah, Kementerian Kominfo sebesar 2,8 triliun rupiah. Jadi range-nya cukup besar. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau kita bicara ini agak panjang program-program ke depan, tapi oke lah saya tengahi dulu dengan RIM ya?
Untuk RIM ini, begini Bapak Ibu sekalian. RIM itu singkatan dari Research In Motion, perusahaan ini berdiri di Kanada di Waterlow, tempatnya mereka ini lembaga research sebetulnya, cuma sangat canggih di bidang encription dan juga compress daripada kode-kode di internet dan itu keunggulan mereka. Jadi selama ini mereka memang tidak membuka infrastruktur di negara-negara teman bisnisnya, termasuk juga Indonesia. RIM ini cukup berkantor di Kanada dan dia mengadakan perjanjian dengan 6 operator di Indonesia yang berhubungan dengan RIM. Pada operator ini bervariasi men-charge kepada para pelanggan blackberry bervariasi antara 120 ribu sampai 150 ribu rupiah, tapi dari semua variasi itu RIM mengambil 7 sampai 8 dollar langsung dikirim ke Kanada. Itu yang saya katakan bahwa RIM tidak membayar pajak di Indonesia. Jadi siapa yang membayar pajak? Siapa yang membangun insfrastruktur? Itu adalah operator yang ada di Indonesia, yang 6 itu tadi. Di samping itu, kita juga, kita membebankan para operator Indonesia ini dengan CSR untuk membantu korban-korban di Merapi misalnya, bencana alam di Mentawai, di Wasior, dan sebagainya. RIM setahu saya belum pernah dilibatkan dalam proyek-proyek kemanusiaan, seperti ini. Jadi RIM kalau dalam hitungan kami dan data yang kita peroleh, RIM punya 3 juta pelanggan di Indonesia, 2 jutanya adalah resmi dan 1 juta blackmarket, tapi 1 juta yang blackmarket itu juga dikasih PIN oleh RIM, artinya di mata RIM semua itu legal. Itu kalau kita hitung, kalau 7 dollar saja rata-rata, berarti RIM mengantongi perbulan itu 189 miliar rupiah setiap bulan dan sekitar 2,3 triliun rupiah pertahun. Ada beberapa hal yang akhirnya kami, karena sudah begitu banyak pelanggan RIM di Indonesia, khususnya blackberry, jangan hanya membuang sampah ke Indonesia, tapi dia pertama harus membuka kantor cabang di Indonesia. Kantor cabang di Indonesia itu adalah kalau ada claim dari pengguna blackberry, ada yang dituntut, jangan Menkominfo yang dituding-tuding kenapa layanan blackberry seperti ini, kenapa tidak bisa diperbaiki. Yang kedua adalah agar RIM membuka service center adalah untuk layanan purna jual. Jadi jangan sampai orang itu beli barang rusak buang, beli lagi, padahal ini bisa diperbaiki, harganya kan cukup mahal dan yang ketiga ini pertemuan pertama kita dengan RIM, yang ketiga itu adalah agar RIM itu juga menyerap tenaga kerja dari Indonesia, ini adalah untuk keuntungan terserapnya tenaga kerja kita dan yang keempat agar RIM juga itu juga menggunakan komponen lokal, misalnya software bekerjasama dengan pengembang-pengembang di Indonesia. Ke lima agar RIM juga adalah menutup atau memblokir situr pornografi dan situs-situs lain yang berbahaya bagi Indonesia, dan saya pernah membaca satu artikel bahwa teroris Mumbai itu menggunakan blackberry messenger untuk komunikasi mereka, sehingga otoritas keamanan di India tidak bisa melacak keberadaan mereka dan pesan-pesan yang mereka sampaikan. Yang keenam adalah agar RIM membangun data center dan ini adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 11 ITE 2008 atau dalam pembicaraan awal itu mereka menawarkan ke tingkat refiter, oke, artinya aparat penegak hukum di Indonesia bisa melakukan: satu, typing kalau ada aspek apabila pelanggar hukum melakukan kejahatan, khususnya korupsi dan komitmen awal itu is oke, tapi setelah lama kami melihat ada penguluran waktu sangat bablas itu kalau operator

6
yang lain sudah melakukan evor, melakukan misalnya penutupan atau blokir dalam situs pornografi itu sejak awal Ramadhan walaupun belum semua namanya juga teknologi dan ditutup di sini dan bisa dibuka di sana, tapi saya boleh katakan hampir 90% sudah ditutup, kecuali RIM ini, blackberry begitu bebasnya. Oleh sebab itu, kami kemarin di awal tahun ini memberikan batas waktu kepada RIM untuk memblokir situr pornografi ini paling lambat tanggal 21 Januari. Jadi silahkan RIM berbisnis di sini, menangguk keuntungan, dan sebagainya, tapi RIM harus menghormati dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, itu intinya. Hari ini kami sudah ketemu dengan pihak RIM. Intinya adalah RIM saya minta hitam di atas putih dan dia tandatangani komitmen terhadap apa yang dia akan lakukan dan untuk pornografi tetap tidak akan berubah batas waktunya adalah tanggal 21 Januari Tahun 2011 ini. Sebetulnya saya menjalankan perintah dari Komisi I DPR RI tanggal pertemuan kita RDP kita tanggal hari Rabu tanggal 16 Juni 2010, salah satu point-nya adalah tentang pornografi, ini supaya perbaikan dan peningkatan sistem, baik software maupun hardware dalam pemblokiran situs-situs yang merusak moral bangsa maupun dalam pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan melalui internet. Sosialisasi secara lebih luas dalam bidang pendidikan dan juga internet sehat. Jadi dengan apa yang kita bahas di tanggal itu, kami mendapatkan satu legitimasi sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan hasil tadi adalah intinya dia mereka sepakat. Intinya yang pertama, RIM bahkan akan membuka note ini semacam waktu network agregator di ASEAN dan mereka mengakui bahwa Indonesia terbesar di ASEAN ini pelanggannya. Kalau ini mereka bangun, maka tarif blackberry ini akan turun, sangat besar, angkanya signifikan, dan tidak benar, sekali lagi saya meluruskan pernyataan ada di media sosial, kami ini merugikan pengguna blackberry, tidak, justru kami ingin melindungi pengguna user blackberry di Indonesia, diantaranya service center yang kami minta itu adalah supaya ada pelayanan purna jual. Yang kedua, dengan dibukanya note atau semacam titik atau semacam network agreegrator di ASEAN, khususnya di Indonesia, maka tarif penggunaan blackberry ini akan bisa diturunkan secara signifikan. Pelayanan purna jual ini menurut mereka RIM telah memenuhi apa yang telah diminta Pemerintah dan membuka 40 costumer care resmi. Ini kami akan cek di lapangan dan ini kan pengakuan dari RIM nya. Yang kedua, tentang lowfull interception ini mereka akan segera melakukan koordinasi dan telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga aparat penegakan hukum dan ini juga akan kita pantau. Kemudian pemblokiran terhadap akses pornografi ini, kita Depkominfo dan dia tandatangan dan kita minta 21 Januari ini telah terblokir dan siang ini mereka habis dari Kementerian Kominfo langsung rapat dengan 6 operator yang bekerjasama dengan RIM di Indonesia. Tadi juga saya sampaikan regional network agreegrator ini, kita minta di Indonesia dan kalau ini terjadi, tentu akan lebih menguntungkan juga bagi Indonesia, dimana tarif bisa turun dan akan menyerap tenaga kerja di Indonesia. Itu yang terkait dengan RIM dan mungkin nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi dan selanjutnya.
Demikian Bapak Pimpinan yang saya hormati dan Anggota Komisi I yang saya muliakan.
Anak burung pake kemeja, biar mendung tetap bekerja.
KETUA RAPAT:
Baik, terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah memberikan paparan secara ringkas tentang kinerja dan capaian Kominfo 2010 dan juga tadi penjelasan soal RIM yang walaupun ini satu isu saja dari pelaksanaan kewenangan dan tugas Kominfo, tapi karena rame di media, jadi saya kira penting juga untuk ada penjelasan secara khusus.
Bapak Ibu sekalian,
Ada beberapa hal yang nanti juga bisa kita elaborasi, walaupun belum ada penjelasan secara langsung, tapi secara tertulis ini sudah ada catatan di kita tentang prioritas program Kominfo untuk Tahun 2011. Saya kira nanti ini menjadi bagian pembahasan kita dalam sesi berikutnya.
Bapak/Ibu sekalian,
Di meja saya, di meja Pimpinan, ini ada dari 29 Anggota Komisi I yang hadir ini, ada 15 Anggota yang sudah mendaftar untuk merespon paparan dari Menkominfo. Saya minta persetujuan, apakah kita bikin satu sesi semua 15 atau bagi dua?
RAPAT:
Bagaimana Ketua saja.

7
KETUA RAPAT:
kalau begitu kita langsung saja semua ya, sehingga nanti irisan-irisannya semakin kecil. Saya mulai yang pertama kesempatan kepada Pak Roy Suryo sebelah kanan saya, disambung Pak Najib.
Silahkan Mas Roy.
Terima kasih Pimpinan.
Pimpinan Komisi I dan Anggota Komisi I yang terhormat.
Pak Menteri Informasi Informatika kita Pak Tifatul Sembiring dan jajarannya yang juga saya hormati.
Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bisa ketemu secara langsung dan ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kami Anggota Komisi I, yang salah satu dari Tupoksi kami adalah mengawasi jalannya pemerintahan dan juga khususnya bagi Pak Menteri untuk juga clear menjelaskan kepada masyarakat, karena selama ini juga kalau saya ketemu biasanya dengan Pak Gatot dengan Pak Hendri, dan lain sebagainya.
Jadi supaya siang hari ini, Insya Allah bisa mencapai semuanya dengan enak, Pak Menteri, ada 3 point yang ingin saya tanyakan, dan, dan mohon nanti 3 point ini bisa dijawab dengan jelas, tepat, dan itu akan menjelaskan kepada masyarakat. Point pertama, mohon maaf, agak bersifat pribadi, tapi ini terus terang mengganggu saya dan menggangu masyarakat, karena beberapa kali Pak Tif menjawab di twitter dengan akun @tifsembiring, saya ingin minta kepada Pak Tif untuk menjelaskan di ruang ini, akun @tifsembiring itu yang menjawab Pak Menteri langsung atau Staf Pak Menteri? Ini penting, karena menurut saya ada beberapa jawaban yang seingat saya bagus dan itu khas Pak Menteri, tapi ada beberapa yang menurut saya malah menjadi bola liar, terutama ketika menjawab soal jatah, sehingga menjadi pernyataan liar di twiter dan saya tidak menyalahkan para pengetweet, karena kalimat jatah itu agak asing bagi saya kalau itu muncul dari Pak Menteri. Jatah, saya pun pernah mengemukakan yang menurut saya Pak Menteri harusnya bisa jawab di situ, tapi Pak Menteri tidak jawab di situ, tidak seperti kalau saya sms ke Pak Menteri, kalau saya (suara tidak jelas), saya yakin itu Pak Menteri yang jawab, tapi kalau @tifsembiring, ini saya ragu. Ini mohon dijawab, supaya clear betul. Jadi teman-teman juga tidak salah kalau ternyata bukan Pak Tif, itu yang pertama. Ini masih bagian yang pertama ini, klarifikasi lagi, salah satu data yang Pak Tif gunakan tadi juga disebut 3 juta pengguna blackberry, 2 juta adalah resmi dan 1 juta palsu. Pak Tif, itu menyatakan dalam salah satu tweet dan dalam salah satu penjelasan di twitter, didapatkan dari pakar internet, pakar internetnya siapa Pak? Karena tuduhan ke saya dan saya tidak pernah menyatakan itu kepada Pak Tif, karena saya bukan ahli blackberry. Jadi angkanya sangat jelas, 2 juta, 1 juta pada dalam hitungan saya blackberry sedikit lebih kecil dari, itu yang pertama Pak Tif. Yang kedua Pimpinan, mohon maaf, kami ingin minta penjelasan lebih jelas, karena pertemuan tadi siang antara Gregory Wade, Managing Directory Asia, kemudian ada Jason Sendersen ada juga Andy Kobem dari President Director RIM Indonesia dengan 3 Staf Bapak, ada Pak Ashwin, ada Pak Budi, Sukir Batubara, RIM ternyata masih menawar lagi yang saya dengar begitu. Mohon klarifikasinya. Untuk memblokir situr porno masih mengajukan tawaran 100 jam lagi untuk memblokir situs porno, maksudnya apa ini? Dan kemudian bagaimana jika tanggal 21 tidak compile benar-benar, apakah jadi akan dilakukan blokir dan apakah langkah yang akan dilanjutkan, karena blokir ini? Apakah berlaku untuk BIS (Blackberry Internet Service) nya atau juga BES (Blackberry Enterprise Server) nya dan itu akan menyangkut semua layanannya. Jadi ini supaya ada bagian dari ini. Kemudian saya juga dengar RIM akan menyerahkan ke operator Pak Tif pemblokiran itu dan ini mohon dijelaskan, apakah benar dan tidak? Yang terakhir Pimpinan, ini point nomor 3, kami mohon penjelasan Pak Tif di ruangan ini juga, mekanisme yang tadi sudah Pak Tif sebutkan saya secara pribadi sangat mendukung upaya ini penyelamatan generasi muda anak bangsa ini benar. Pornografi harus ditangkal, tapi mohon maaf, kadang-kadang cara entah Bapak entah Kementerian Kominfo ini kritik bersama bagi kita cara penyampaian ke masyarakat, sehingga justru harusnya masyarakat mendukung upaya ini justru masyarakat menolak upaya ini, gara-gara tampaknya korbannya jadi masyarakat, padahal harusnya masyarakat terbantu dengan upaya ini dan mohon point nomor 3 ini jelaskan kepada kami bagaimana mekanisme yang Pemerintah

8
lakukan dan ceritakan pula bagaimana mekanisme yang sudah terjadi di Arab Emirat yang mereka katanya sudah deal, apakah Indonesia akan menggunakan pola-pola di Arab itu Pimpinan atau Indonesia bisa sekaligus kerja sama dengan India, karena India deadline-nya adalah tanggal 31 besok dan itu Pak Tif yang ingin saya sampaikan dan juga Pimpinan, pada siang hari ini semoga tiga point tadi bermanfaat, si Karim bekerja keras, biarkan RIM terus Pak Tif di Indonesia.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Ini Mas Roy, saya catat ada pertanyaan pertama 2 point, pertanyaan kedua 2 point, dan pertanyaan ketiga 2 point, tapi yang penting penutupnya yang ketujuh itu, apa itu tadi karim-karim. Tapi kalau melihat rangkaiannya itu, dijawab dengan pantun jaka sembung naik ojek ga nyambung jek. Itu catatan, itu harapan seorang warga negara yang bernama Roy Suryo.
Baik, kita lanjut kepada Pak Muhanmad Najib.
F-PAN/IR. MUHAMMAD NAJIB, M.Sc.:
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pimpinan yang saya hormati dan Rekan-rekan Anggota Dewan yang saya banggakan.
Pak Menteri dan segenap jajarannya yang kami hormati.
Dalam waktu yang berharga ini, apalagi lagi dibatasi, saya hanya ingin memanfaatkan waktu sempit ini mengangkat satu persoalan saja yang terkait dengan RIM, karena kami anggap ini urgent dan publik juga menunggu kesempatan ini, khususnya penjelasan-penjelasan dari Pak Menteri sendiri. Menurut hemat saya, persoalan RIM itu bukan saja dengan Indonesia, tetapi dalam waktu bersamaan juga dengan beberapa negara lain dan bahkan dengan negara tertentu sudah dilakukan negosiasi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Saya kira dalam hal ini, kita harus berhati-hati, harus bersungguh-sungguh, dan berusaha untuk memanfaatkan momentum ini untuk keuntungan, bukan saja keuntungan negara, tetapi masyarakat secara keseluruhan, khususnya pengguna blackberry, sebagaimana yang sudah disinggung oleh Pak Menteri tadi.
Kalau menurut hemat saya saya, paling tidak ada 3 persoalan besar yang mesti dinegosiasikan atau disepakati. Yang pertama adalah persoalan pornografi. Saya kira, kami setuju apa yang sudah disampaikan ke Pak Menteri, tetapi perlu disadari juga dalam kesempatan yang berharga ini persoalan pornografi tidak monopoli blackberry. Akses-akses internet yang lain, sumber-sumber akses yang lain, juga menghadapi persoalan yang serupa, sehingga ketika masuk kepada blackberry dan hanya menonjolkan aspek ini, terjadi semacam pemborosan debat publik dan ini menurut hemat saya mengesampingkan aspek lain yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? 2 aspek lain itu. Yang pertama adalah masalah akses terhadap informasi. Apakah nanti diminta untuk membuat server di Indonesia, apakah nanti kita hanya menyepakati sepanjang kita diberikan akses terhadap komunikasi di antara pengguna blackberry di Indonesia, dan lain sebagainya. Saya kira ini jauh lebih penting, karena bukan saja ini menyangkut isu terorisme ya, tetapi juga masalah korupsi. Terus terang kami sampaikan, sejumlah kalangan sekarang ini kalau mau komunikasi menyarankan pake BBM saja, karena lebih aman, tidak mungkin disadap. Saya kira ini persoalan yang jauh lebih besar dibanding masalah pornografi, tapi kalau kita lihat wacana di publik, yang dipersoalkan seolah-olah masalah RIM ini hanya persoalan pornografinya saja. Yang ketiga, keuntungan tadi Pak Menteri menyebutkan keuntungan bagi pemakai sendiri, misalnya pelayanan purna jual, keuntungan bagi masyarakat IT di Indonesia, sampai sejauhmana RIM memberikan kesempatan, apakah bentuk kerja sama atau SDM yang digunakan RIM, dan sebagainya, dan yang sempat Pak Menteri lontarkan juga masalah pajak dan lain sebagainya. Menurut hemat saya, Pak Menteri dan segenap jajarannya harus merumuskan secara detail dan dalam waktu-waktu dekat ke depan ini bagian- bagian ini yang harus dinegosiasikan, karena yang saya baca dari jawaban-jawaban RIM, RIM akan mematuhi aturan yang ada di Indonesia, RIM akan komplain dengan apa yang diinginkan Pemerintah Indonesia. Saya menangkap itu hanya menonjolkan aspek pornografinya saja dan pernyataan-pernyataan Pak Menteri nanti bisa memerangkap Kominfo sendiri, karena seolah-olah kalau RIM menyetujui memblokir situs-situs atau akses ke pornografinya, itu seolah-olah persoalannya sudah selesai. Karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini saya ingin menekankan kepada Pak Menteri segenap jajarannya, khususnya Tim yang dibentuk untuk

9
melakukan negosiasi kepada RIM, agar merumuskan secara detail dan juga komunikasi kepada publik juga dilakukan secara benar, sehingga wacana yang berkembang itu tidak salah arah, karena itu menghabiskan, menyita perhatian, energi, dan juga menurut hemat saya masyarakat pengguna blackberry atau IT di Indonesia adalah masyarakat yang cerdas. Pak Menteri dan segenap jajarannya bisa mendapatkan umpan balik dari mereka, masukan, saran, dan ini akan menyempurnakan. Saya tidak meragukan Bapak-Bapak dari Kominfo ini, tetapi sumbangan masyarakat, pemikiran dari mereka-mereka yang jumlahnya jutaan itu menggunakan itu bukan mustahil juga banyak yang bagus, sehingga bisa diakomodasi. Saya kita itu apa namanya, ini bisa berupa pertanyaan, tetapi sekaligus juga mengingatkan kepada Pak Menteri dan jajarannya, khususnya yang ditugasi untuk melakukan negosiasi kepada RIM.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Pak Najib.
Yang ketiga, kepada yang terhormat Ibu Susaningtyas. Ini suara hati nurani ini.
Silahkan Bu. Setelah itu dilanjutkan Pak Hari Kartana.
F-HANURA/DRA. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI, M.Si.:
Rekan-rekan Anggota Komisi I, Bapak Menteri beserta jajaranya yang kami hormati.
Masalah BB ini kelihatannya lagi seru, mengalahkan BB yang satu lagi mungkin, bau badan. Ini Pak Menteri, saya mendengar, saya tidak tahu ini gosip atau apa, katanya apa yang Pak Menteri sedang upayakan senang sekali apa yang disampaikan oleh Bapak, bahwa itu semua akan membuat kita tidak merugi dan lain sebagainya, tapi ada selentingan bahwa ini benar-benar real bisnis, apakah ini benar? Mohon dijawab. Kemudian yang lainnya, blackberry inikan mendapatkan...
Maaf bu, real bisnis itu apa maksudnya?
F F-HANURA/DRA. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI, M.Si.:
Real, jadi ini maaf, jadi sedikit pribadi, saya tidak, bila tidak dijawab saja tidak, tetapi ini benar-benar ada dalam domain bisnis, wilayah bisnisnya ya, dalam interest bisnis, antara siapa, tolong dijawab sendiri dan saya ingin menanyakan apabila memang ini visi untuk pornografi, harusnya warnet-warnet itu dipasang content filter, bukan hanya memblokir blackberry saja. Mungkin hal ini akan menjadi lebih baik dan lebih fair. Kemudian pertanyaan saya yang lain, menghadapi perkembangan global dunia komunikasi, mungkin kita pernah mendengar e-demokrasi, dimana negara-negara Amerika bahkan Ghana dan Afrika Selatan sudah mengadakan Konferensi mengenai e-demokrasi dan sejauhmana Indonesia juga mengembangkan hal ini dan bila ada perangkat e- demokrasi, langsung yang deleberatif, bagaimana mengevaluasi hal ini, dan yang selanjutnya pertanyaan saya nomor 3 adalah apa yang sudah dilakukan Kominfo dalam mengatasi masalah- masalah komunikasi yang ada di perbatasan, karena kasihan sekali Pak TNI, POLRI, semua untuk berhubungan dengan keluarganya dan dengan mitra kerjanya juga mengalami kesulitan di perbatasan dan yang ingin saya tanyakan selanjutnya ini yang keempat dan terakhir ini mengenai masalah keberadaan Kominfo yang sekarang ada keterlibatan, sekarang mengurus TVRI, dan tentunya TVRI ada di domain Bapak ya? Sejauhmana intervensi dari Kominfo kepada TVRI, karena kan kita tahu, TVRI sekarang ini LPP (Lembaga Penyiaran Publik), bukan privat atau Pemerintah sejauhmana Kominfo membuktikan bahwa tidak ada invensi secara politis dalam hal menjadikan TVRI betul-betul netral, terutama dalam menghadapi Pilkada, bahkan pilpres yang akan datang.
Terima kasih.
Wassalamu ’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Baik, terima kasih Ibu Nuning.
Bapak Ibu sekalian.

10
Berhubung daftar penanya ini bertambah terus, jadi agar waktu kita juga efektif, sambil mengingatkan kembali, sesuai MD3, alokasi bertanya kita 3 menit, kecuali memang perlu tambahan darurat, tapi jangan khawatir Ibu Bapak sekalian, kalau tadi jam 4 bisa diperpanjang. Saya dapat informasi dari Sekretariat, telah disiapkan makan malam. Jika diperlukan, baik kita lanjut ke tadi Pak Hari Kartana, ini mewakili operator atau apa ini?
Silahkan Pak Hari.
F-PD/HARI KARTANA:
Terima kasih Pimpinan atas kesempatan yang diberikan.
Dan juga yang kami hormati tentunya Bapak Menteri dan seluruh Staf dan jajaran di Kominfo Pak. Pertama-tama, kami mengucapkan suatu appreciate keberhasilan Bapak di Tahun 2010 dan keberanian Bapak juga dan terus terang saya walaupun mantan operator juga, ini adalah suatu gebrakan yang harus diberi salut cukup baik Pak, masalah RIM, dan harapan kami juga tentunya masalah-masalah lain yang akan ada gebrakan-gebrakan baru dari Bapak dan seluruh jajaran di Kominfo Pak, namun apapun sudah kami siapkan beberapa pertanyaan, komentar kami berkaitan dengan RIM ini yang sedang marak-maraknya di masyarakat Pak. Seperti kita ketahui, semenjak November 2010 yang lalu secara resmi telah ada PT. RIM Indonesia Pak. Tentunya sebagai perusahaan baru yang bergerak di Indonesia ini mestinya pihak RIM ini juga harus mengikuti peraturan-peraturan perundangan yang berlaku di sini dan termasuk juga kewajiban membayar pajak Pak seperti tadi Bapak sampaikan dan tentunya sudah tidak ada kompromi lagi kalau harapan kami di 2011 lakukan secara tegas Pak, mereka harus mengikuti peraturan dan harus membayar pajak dan kalau tidak, sanksinya begini-begini. Harapan kami begitu kepada Menteri dan seandainya PT. RIM ini dikategorikan sebagai perusahaan internet service provider atau ISP, sudah selayaknya segera diharuskan membayar BHP yang berlaku di Indonesia dan juga harus membayar jangan lupa USO dia juga harus diberlakukan, kalau dia diberlakukan sebagai ISP. Jadi disamakan dengan ISP-ISP yang lainnya Pak. Jadi selain itu, pihak RIM juga harus mengikuti peraturan berlaku seperti Undang-Undang Nomor 36, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan juga tentu Undang-Undang Nomor 44 tentang Pornografi Pak.
Jika masalah blackberry, seperti terkait dengan pornografi, ini tidak ada penyelesaian yang tuntas. Jadi diperkirakan atau dikhawatirkan juga akan muncul blackberry lainnya, sehingga sebaiknya pihak blackberry RIM ini mempunyai izin ISP atau melakukan kerja sama dengan ISP di Indonesia, apapun harus diperlakukan begitu. Pertanyaan kami, ada beberapa pertanyaan, apakah betul PT. RIM Indonesia itu dikegorikan sebagai perusahan ISP? Mohon di penjelasannya di Bapak Menteri. Kemudian, PT. RIM sekarang mendaftarkan sebagai ISP, apakah ini tidak terhalang oleh adanya moratorium ISP yang Bapak berlakukan sekarang di wilayah Jabodetabek ini Pak? Mohon itu kalau ada kaitannya, kalau diberlakukan, Bapak telah mengeluarkan moratorium ISP, apakah pihak Pemerintah sudah siap dengan peraturan yang lebih detail yang terkait dengan administrasi pendaftarannya Pak sebagaimana kesiapannya nomor 3 sebagai kesiapan pelaksanaan Permen tentang Penetapan Pita Frekuensi untuk keperluan layanan kita nirkabel Pak, ya pada pita frekuensi 5,8 Ghz dengan dibebaskannya bandwidht 5.8 Ghz, apakah Pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan menjadi semakin maraknya ISP illegal ini Pak, karena akibat dibebaskannya pita tersebut, akan tersedia kanal yang semakin lebar untuk melakukan kegiatan bagi para ISP illegal. Pertanyaan nomor empat, bagaimana pihak Pemerintah mengantisipasi kemungkinan perolehan dari pajak iklan online yang ditayangkan melalui yahoo, google, facebook, maupun twitter, iklan online ini akan semakin marak dan kemungkinan bisa juga berdampak positif guna pembangunan industri rakyat yang ada di daerah-daerah Pak. Pertanyaan terakhir, mungkin nomor lima, apakah tidak sebaiknya diadakan aturan yang lebih jelas tentang pembagian bidang usaha dan ini agak menyimpang dari RIM, tapi ini sering kami lontarkan mengenai pembagian bidang usaha jasa contents telekomunikasi disatu pihak dan jasa penyedia jaringan telekomunikasi pada pihak yang lain, yaitu dengan pengertian bahwa meskipun kedua bidang usaha itu bisa dilakukan secara timbal balik, tapi kecenderungan adanya praktek monopoli perlu juga dicegah Pak, karena sampai sekarang masih ada perusahan-perusahaan yang masih banyak mungkin yang mengelola dari hilir sampai ke hulu Pak masalah-masalah ini. Jadi harus ada pembagian jelas yang tegas dan jelas.
Terima kasih Pak Menteri.

11
KETUA RAPAT:
Baik, terima kasih Pak Hari, dan kita lanjutkan ke Pak Azwar, dan setelah itu disambung Bu Evita.
F-PAN/IR. H. AZWAR ABUBAKAR, MM.:
Terima kasih.
Pak Menteri dan seluruh jajaran yang hadir.
Pimpinan dan Anggota Komisi I yang berbahagia.
Saya tidak masuk lagi ke BB, saya tinggal pake saja, nanti bagaimana hasilnya. Saya menyinggung masalah anggaran Pak. Dalam laporan Bapak, anggaran ini sangat menarik, artinya penggunaan anggaran berkurang 22% lebih, sedangkan pendapatan dari bukan pajak naik 25%, inikan prestasi yang sangat besar. Saya kalau naik, kalau target penerimaan bukan pajak biasa, sudah tiga tahun berjalan seperti itu selalu melampaui target. Yang menarik saya ini adalah bisa menghemat uang 22%, terutama pada pembelian barang. Apakah ini ada kaitannya dengan kebijakan Presiden pada akhir kemarin supaya menghemat 10% atau ada pembelian yang tertunda? Ini penting, karena ini menyangkut kinerja. Kenapa saya tanya ini? Karena ada hubungan dengan rencana 2011 lebih 3 trilliun APBD kita dianggarkan 3,4 triliun ini bagaimana ini? Mohon penjelasan ringkas.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik, terima kasih, ringkas padat.
Bu Evita.
F-PDIP/EVITA NURSANTY, M.Sc.:
Terima kasih Bapak Pimpinan.
Beberapa pertanyaan mungkin sudah dipertanyakan oleh teman-teman, tapi saya punya pertanyaan pribadi Pak Tifatul. Sebenarnya kan blackberry ini sudah lama di Indonesia, bukan baru- baru saja. Kenapa tindakan yang diambil oleh Kominfo ini baru saja, maaf Pak, saya melihat tindakan ini lebih banyak politisnya daripada sanksinya. Apa memang masalah blackberry ini masalah konsumtif untuk publik, sehingga Pak Menteri sangat memperhatikan masalah blackberry ini dan kalau saya lihat banyak hal-hal yang di Kominfo ini yang lebih penting yang harus diselesaikan dan masalah legislasi kita saja bayak yang ter-pending dan banyaklah, TVRI, RRI yang masih belum selesai, tapi sepertinya RIM ini, blackberry ini menjadi, karena memang konsumsi publik ya, menjadi perhatian khusus oleh Pak Menteri. Kemana selama ini kita, 4 tahun blackberry ini ada, kita ini kemana? Kemudian juga Pak Menteri dan mumpung Pak Menteri di sini, saya juga minta kan kalau saya baca undangan hari ini adalah mengevaluasi kinerja Kominfo Tahun 2010. Sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk ke arah itu, tapi rupanya terfokus sama RIM ini. Satu yang sebenarnya berkaitan dengan legislasi ini saya katakan tadi Pak Menteri adalah kita pake blackberry ini, karena kita merasa aman kalau kita BBM itu tidak bisa disadap. Jadi sekarang ini Bapak harus segera Kominfo menyelesaikan dulu rencananya, ada RPP Intersepsi, kemudian oleh MK 2006 sebenarnya kan mestinya intersepsi ini, penyadapan ini dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu undang-undang, kan itu Pak dan mungkin itu dulu kita merasa aman pake Telkomsel, suami bisa dapatin sms istri, istri dapat data sms suami dengan mudahnya. Jadi kita tidak merasa secure Pak. Kenapa kita pake BB? Karena kita merasa aman. Jadi supaya kita tidak selalu berfokus harus pake BB, Bapak-Bapak ini harus segera untuk menyelesaikan apa yang namanya itu RPP, apakah itu Undang-Undang Intersepsi itu harus segera jadi. Tidak semua orang itu bebas untuk menyadap apapun komunikasi yang dilakukan oleh orang lain yang sifatnya itu pribadi dan yang anehnya itu bisa menjadi barang bukti di muka hukum dan kalau di luar negeri tidak seperti itu Pak. Di luar negeri itu, kalau kita tidak minta izin menyadap, tidak bisa itu dijadikan itu barang bukti, tapi di sini bisa menjadi barang bukti dan mungkin banyak hal-hal yang di bidang legislasi Bapak-Bapak ini harus selesaikan dengan segera daripada hanya mempermasalahkan blackberry.
Terima kasih Pak.

12
KETUA RAPAT:
Baik, terima kasih Bu Evita.
Mengingatkan tentang aturan intersepsi ya?
Kita lanjutkan ke Pak Yahya, setelah itu disambung Pak Tantowi Yahya.
F-PD/MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.IP., MM.:
Yang saya hormati Bapak Menteri.
Saya akan coba melihat hasil refleksi Kominfo Tahun 2010, tapi saya dari belakang dulu ini, ada kaitannya dengan masalah realisasi anggaran. Kalau di sini dicantumkan dalam laporan 2,8 sekian T, tapi yang terserap adalah 2,2, berarti masih ada 6,155 atau mungkin kurang lebih 20%, dan itu tidak terserap. Ini pertanyaannya, mengapa tidak terserap? Padahal untuk 2011 ini anggarannya naik menjadi 3,4 T. Dari laporan hasil temuan Semester I BPK, ini sekaligus juga aspirasi dari Badan Akuntabilitas Pak. Justru yang paling banyak adalah munculnya dari kontribusi Ditjen Pos Telekomunikasi, sehingga Dirjen memiliki nilai penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Jadi ada beberapa hal yang saya tidak sebutkan secara rinci satu persatu dan ini yang mungkin perlu saya pertanyakan. Kemudian yang kedua, memang nyerempet sedikit kepada tadi yang sedang on, yaitu RIM. Saya tadi menyeletuk sendiri Pak, ini yang pinter ini RIM atau 6 operator Indonesia, sehingga pada saat membuat kesepakatan atau ada kerja sama, apakah ini juga melihatkan unsur dari Kominfo atau dari Pemerintah, karena Pak Menteri dengan gamblang menyampaikan bahwa RIM itu tidak membayar pajak kalau dihitung tadi 1,8 sekian jadi 2 koma sekian US. Saya tidak tahu secara pasti ini kan. Padahal itu kalau dilihat jatuhnya ke siapa, apakah jatuhnya ke operator atau jatuh ke pendapatan negara, itu mengenai sambungan. Padahal kita juga ingin kalau kita melihat, walaupun ini bukan bagian tugasnya secara resmi dari Kominfo, kalau turun ke daerah lihat Televisi Republik Indonesia, lihat RRI, ini memerlukan anggaran yang cukup besar dalam rangka melaksanakan tugas sebagai televisi publik untuk menyebarluaskan tentang apa itu, Republik Indonesia itu, terutama, terutama yang di perbatasan-perbatasan dan ini juga sejalan dengan pertanyaan kami yang kaitannya bahwa dalam Rapat Kerja dengan Menkominfo beberapa waktu yang lalu, menyampaikan Menteri beberapa program yang akan diselesaikan 2010, yaitu pembangunan 5 lokasi desa informasi, yaitu baik itu di Kalbar, NTT, terutama khususnya di perbatasan. Pertanyaannya, apakah 16 desa informasi yang telah dikemukakan oleh termasuk 15 lokasi yang merupakan negara tetangga ini sudah dilaksanakan terus? Sampai sejauhmana perkembangannya? Karena memang kemarin kami juga datang ke beberapa daerah yang notabene perbatasan. Yang kedua, termasuk pusat layanan internet di kecamatan ini telah disampaikan di 5784 lokasi yang memiliki kemampuan 256 Kbps dan untuk download yang 125 upling, kemudian pertanyaanya bagaimana ini follow up nya untuk program PLIK, karena dalam 20 kategori yang disampaikan oleh Pak Menteri pada saat refleksi ini, ini tidak mencakup LPLIK tersebut dari 20 refleksi tersebut. Mungkin ini dua hal yang ingin kami tanyakan yang kaitannya, sedangkan blackberry yang tadi dikatakan ada photo-photo telanjang, saya baru tahu Pak, saya baru tahu barusan Pak, gimana caranya ngeklik ini, saya ngertinya halo-halo, betul Pak. Jadi masih banyak rakyat kita itu yang belum mengerti begitu, setelah di infokan baru tahu, baru mau cari, ternyata asyik juga. Kira-kira itu Pak.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik, terima kasih Pak Yahya.
Sekarang kita turun ke anaknya, Pak Tantowi.
Silahkan Pak Tantowi.
F-PG/TANTOWI YAHYA:
Pak Menteri, beserta jajarannya.
Saya tidak ingin lagi mengenai RIM dan blackberry, karena sudah banyak sekali di singgung oleh teman-teman, khususnya oleh Pak Roy, dan teristimewa tadi soal data-data suami

13
istri oleh rekan saya Evi. Jadi nanti saja ketika Pak Menteri menjawab, saya mungkin akan ikut di pendalaman, tapi esensi dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah diangkat semuanya. Ini mungkin sedikit kritik saja Pak Menteri, kalau saja misalnya permasalahan Pemerintah dengan RIM itu seperti 8 permasalahan yang Bapak sampaikan itu, mungkin permasalahan atau polemik ini tidak muncul, tapi ketika pornografi yang Bapak angkat ini mengkonfirmasi seolah-olah Pak Tifatul ini Menteri Urusan Pornografi, jadi hal-hal yang terkait pornografi itu selalu muncul dari Pak Menteri dan ketika berbicara pornografi ini, ini isunya sangat berwarna Pak, ada yang menolak, tapi banyak juga barisan yang menyukai atau menginginkan bahwa itu jangan diusik. Jadi saya rasa, saya sependapat dengan Pak Roy tadi cara Pak Tif menyampaikan isu ini, mungkin harus agak di adjust ke depan, sehingga permasalahan-permasalahan yang penting terkait dengan kepatuhan perusahaan, apalagi perusahaan asing terhadap undang-undang dan peraturan yang ada di sini bisa menjadi bahasan yang cukup intelek untuk kita angkat, khususnya dalam forum-forum seperti ini.
Saya dalam forum ini ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Tif mengenai beberapa saat lagi Dewan TVRI itu akan pensiun, tapi sebelum dia pensiun, hasil dari Rapat Panja untuk informasi Bapak, kita membentuk Panja TVRI, kita menilai kinerja dari Dewas di situ, kami sudah sepakat bahwa Dewas ini kami rekomendasikan untuk diberhentikan, namun sebelum itu terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I, Dewas ini sudah mengundurkan diri.
KETUA RAPAT:
Pak Tantowi, saya ralat, itu bukan lagi keputusan Panja, ini keputusan Komisi.
F-PG/TANTOWI YAHYA:
Mohon maaf.
Terima kasih.
Putusan Komisi I, dalam Rapat Dengar Pendapat Pak Menteri, Dewas itu sudah menyatakan mengundurkan diri dan kami anggap itu filed pengunduran diri itu, karena dilakukan atau disampaikan dalam forum resmi, tapi anehnya Ketua Dewas itu masuk dalam Panitia Seleksi Dewas TVRI 2011-2016. Inikan anomali Pak, di satu sisi yang bersangkutan itu dianggap bermasalah, tapi di sisi lain diakomodir Pemerintah, masuk dalam sebuah Panitia Seleksi di sini, apakah Pak Menteri tahu bahwa yang bersangkutan masuk atau Pak Menteri mengetahui kemudian memberikan pertimbangan tertentu mohon dielaborasi di sini, namun paling tidak ini sudah sangat mengganggu kinerja kita dan sudah sangat mengganggu situasi harmonis yang sedang berlangsung di TVRI.
Kemudian yang kedua Pak Menteri, kita tahu bahwa ada suatu produk penting dari Komisi I, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ini adalah sebuah, kita sebut master piece di Komisi I, sekaligus memberikan ruang hak yang begitu besar kepada masyarakat untuk bertanya kepada Pemerintah terkait penggunaan dana yang berasal dari APBN dan APBD, sumbangan luar negeri, dan biaya-biaya lainnya yang bersifat kolektif dari negara. Namun kami melihat kekurangseriusan dari Kementerian Bapak untuk mendorong pelaksanaan ini. Sebagai bukti, belum banyak Kementerian di Republik ini yang mempunyai PPID atau Petugas Pengelola Penyedia Informasi dan Dokumentasi, kami memberikan apresiasi yang besar, karena Bapak adalah inisiator dari PPID tersebut, namun kita lihat di Kementerian lain dan kita lihat di sini Pak, kita memberikan anggaran yang cukup untuk Bapak melakukan komunikasi informasi dan seterusnya. Namun kalau kita lihat di sini, sosialisasi implementasi terkait undang- undang tersebut kami lihat sangat minim, apalagi dibandingkan dengan anggaran sudah kami sediakan.
Terima kasih.
F-PAN/PRIMUS YUSTISIO:
Bapak Ibu yang saya hormati.
Pak Menteri, langsung saja di buku biru Bapak ini. Halaman 2 tentang desa informasi akan disiapkan internet di beberapa desa, ini menurut pandangan saya dan melihat pengalaman

14
juga, pertanyaannya adalah apakah desa-desa yang ada di buku Bapak ini sudah ada listriknya atau belum? Insfrastruktur sudah ada belum? Jangan sampai cuma ingin menghabiskan anggaran APBN saja itu sampai sia-sia, karena sebelumnya saya di Komisi X itu ada juga program seperti ini, tapi kenyataan adalah program itu setelah diimplementasikan tidak bisa berjalan, karena desa yang akan diberikan internet itu jaringan listriknya tidak ada insfrastruktur, tidak ada, itu yang pertama Pak. Yang kedua, tentang realisasi anggaran Tahun 2010. Saya melihat di sini capaiannya 77,31%, saya khawatir BPK akan mengeluarkan bahwa kementerian Bapak ini disclaimer, karena tidak bisa mencapai target. Menurut undang-undang, kalau sudah di disclaimer, itu Bapak tidak bisa mengajukan untuk APBNP berikutnya, ini kata undang-undang, bukan kata saya Pak. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Terakhir soal RIM Pak, tadi Bapak katakan memang kita semua tahu bahwa RIM itu berasal dari Kanada, Bapak juga katakan bisa mencatat ini diawal soal RIM bahwa RIM itu tidak membuka infrastruktur di mitranya, tapi kenyataanya di Amerika dia membuka, bukan atas keinginan Amerika sendiri, RIM telah menempatkan server data di Amerika itu dengan resiko harus mengikuti regulasi negara tersebut. Pertanyaannya apakah negara kita punya regulasi itu? Pengguna blackberry itu tadi Bapak katakan yang legal saja lah, 2 juta orang saya kira. Saya melihat bahwa RIM ini masih tidak mau berspekulasi tentang aspek ekonominya kalau dia membuka insfrastruktur di sini, jangan-jangan belum bisa break event point lah istilah ekonominya seperti itu. kekhawatiran saya, jangan-jangan ini justru disengaja oleh Amerika sendiri, karena demi kepentingan negara tersebut, sehingga mereka itu dengan bebasnya bisa menyadap blackberry yang ada di Indonesia, ini informasi ini juga Bapak mengetahui itu, bahwa kita menggunakan blackberry di sini dengan bebasnya. Memang tidak tersadap di negara ini, tapi di negara asalnya, bahkan di negara Amerika, dia bisa mengetahui informasi itu dan ini berbahaya. Yang terakhir, masih tentang RIM, Pemerintah khususnya Kementerian Bapak ingin menekan tentang moralitas, artinya pornografi ini dampak dari kebebasan ini. Saya melihat itu dan itu harus berikan apresiasi tentu saja, akan tetapi bila melihat rekomendasi Komisi X 10 Juni 2010 setelah ditindaklanjuti, tapi belum ada keputusan yang konkrit sampai jam ini, saya sedikit pesimis Pak, mohon maaf, Komisi I, mohon maaf, saya dari Komisi X asalnya. Saya sedikit pesimis Pak, tapi saya ingin memberikan sedikit masukan daripada tidak ada hasilnya yang dilakukan Pemerintah terhadap negara ini. Kenapa tidak menaikan pajak dari pengguna yang menggunakan yang membaca situs pornografi itu, artinya tidak 100% lagi menjadi 1000%. Implikasinya adalah para pengguna itu tidak bebas lagi, sehingga mereka akan berpikir ulang Pak. Akhirnya kita bisa menekan atau meminimalisir angka pengguna itu ya, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Pak Primus.
Ini ada pesan untuk Pak Helmy tadi, karena beliau keluar kurang sehat, ini digantikan Pak Tri dan setelah itu disambung Bu Paula.
Silahkan Pak Tri dulu.
F-PDIP/H. TRI TAMTOMO, S.H.:
Rekan-rekan Komisi I yang kami hormati.
Bapak Menteri beserta jajaran yang kami banggakan.
Dari penjelasan yang Bapak sampaikan, khusus menyangkut dengan Renstra untuk 2010 sampai dengan 2014. Kalau kita lihat secara umum dan informasi yang kita dapatkan ini merujuk kepada kepentingan Satker, industri, pemangku kepentingan yang terkait dengan masalah komunikasi dan informatika, ini semua diselaraskan dengan perubahan struktur yang terjadi di pihak kementerian Bapak, tentunya dari apa yang disampaikan tadi menyangkut dengan masalah anggaran yang kita lihat ada kenaikan sampai dengan jumlah yang cukup signifikan. Oleh karena itu, berkaitan yang kami sampaikan sebagai awal, sekarang bagaimana langkah tindakan dari pihak Bapak mendengar apa yang menjadi keluhan dari hasil Kunjungan Kerja kawan-kawan Komisi I ke daerah-daerah yang menyangkut dengan masalah sarana dan prasarana plus fasilitas yang dimiliki

15
oleh perangkat-perangkat yang punya kepentingan dalam rangka mendukung informasi, baik di daerah terluar, di pulau terluar, yang terkait masalah kebangsaan seperti RRI, TVRI, berikut KPI, dan KPID. Apakah ini juga sudah dipikirkan? Kemudian juga, apakah mereka juga siap untuk diberdayakan secara optimal dalam rangka Renstra 2010-2014, kaitannya dengan Balitbang yang ada Pak. Apakah Balitbang yang ada juga memonitor tentang kepulangan kawan-kawan SDM kita yang belajar di luar negeri dalam rangka mendukung IT kita ke depan? Demikian.
Terima kasih.
Mohon jawaban.
KETUA RAPAT:
Baik, permohonannya diterima Pak Tri.
Kita lanjut Bu Paula.
F-PD/PAULA SINJAL, S.H.:
Terima kasih Pak Menteri.
Pak Menteri ini 2010 sampai dengan 2011 awal tahun ini ternyata Pak Menteri bintang 2010. Ada pernyataan-pernyataan mengenai analog Pak Menteri itu terus terang saya tidak sependapat, tapi pada kali ini saya sependapat, karena terus terang ini adalah 8 point yang diminta oleh Pemerintah dan satu point itu yang terekspos. Sebenarnya ada 8 ya Pak ya dan itu perlu sosialiasi yang baik. Yang ingin saya tanyakan Pak, kalau mengenai RIM apakah dalam pemblokiran ini, khusus RIM saja atau sudah ada provider lain juga yang Bapak ingatkan untuk memblokir situs- situr porno tersebut. Dan yang kedua, yang ingin saya tanyakan mengenai, mungkin kasusnya sudah lewat Tahun 2010, tapi ini penting mengenai wikileaks, bagaimana usaha Kementerian yang Bapak Pimpinan untuk menanggulangi masalah bocornya dokumen rahasia negara ke publik dan bagaimana cara untuk menjaga kerahasiaan dokumen negara maupun pribadi di era kemajuan teknologi saat ini. Yang ketiga, saya hanya titip Pak, kebetulan saya dari Sulawesi Utara, saya ikut pertemuan Dewas RRI dan Kepala Stasiun RRI di sana, di Sangihe Talaut itu telah dibangun tower untuk RRI, tapi terus terang tidak berfungsi, karena tidak terdengar sinyalnya, maupun siaran RRI khusus di daerah setempat. Mungkin itu diperlakukan juga Pak, disamping RIM dan sebagainya.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Ini kita ternyata nambah terus ini.
Jadi Bapak ibu sekalian, ini kita akan teruskan sampai tuntas, tapi sekali lagi kami mohon untuk nanti maksimal 3 menit pertanyaan agar sebelum jam 4 pertanyaan-pertanyaan harus sudah bisa selesai. Kita sambung berikutnya ke Pak Gamari dan dilanjutkan Pak Achmad Zaki.
Silahkan.
F-PKS/H.M. GAMARI:
Pimpinan Komisi I yang saya hormati dengan segenap Anggota yang saya muliakan, Bapak Menteri dengan segenap jajarannya.
Sebelumnya, saya ingin menyampaikan salam persahabatan, karena saya satu tahun lebih di Komisi II dan sekarang di Komisi I dan salam persahabatan itu wajib hukumnya untuk dijawab menurut hadis sahih Bukhari Muslim.
Ada beberapa pertanyan Pak Menteri dan juga saran. Pertama, bagaimana Kominfo mensinkronkan pembangunan insfrastruktur komunikasi dengan konsep perwujudan masyarakat informasi Indonesia yang menjadi visi Kominfo? Pertanyaan ini dimaksud agar pembangunan insfrastruktur melampaui atau jauh lebih dahulu, tapi kemudian konsep untuk mewujudkan masyarakat informasi, masyarakat itu sendiri tertinggal. Mohon ini kiranya bisa dituangkan dalam program kerja, karena menurut catatan kami, di program kerja itu lebih bertitik berat pada pembangunan infrastruktur dibanding untuk membangun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, saya ingin menyarankan di dalam kerangka wewujudkan masyarakat informasi Indonesia, perlu didorong adanya lembaga-lembaga komunikasi sosial atau lembaga komunikasi masyarakat, seperti

16
kelompok masyarakat informatika, kalau dulu ada Kelompencapir dan juga kemudian dilengkapi dengan peralatan yang bisa mengakses informasi itu apa gunanya? Jaringan itu dikembangkan kalau masyarakat informasi itu sendiri tidak memiliki perangkat untuk mengakses informasi. Oleh karena itu, perlu dirancang waktu program yang memang bisa mendukung proses perwujudan masyarakat informasi itu dan masyarakat informasi dan masyarakat yang ada di Indonesia ini harus dilengkapi dengan itu dan ini menjadi program tersendiri dalam rangka pengadaan saran dan prasarana. Saya melihat ada dana yang diblokir di situ. Mungkin dana yang diblokir itu dirancang dan disusun untuk kepentingan itu, saya lihat dana itu ada di BLU, BTIP yang sekarang dirubah nomenklaturnya. Dana yang lebihnya dari 400 miliar itu yang masih di blokir di sini saya lihat untuk belanja jasa. Saya kira bisa dirancang untuk itu, agar kelompok masyarakat informatika yang ada di kecamatan atau di desa ini memiliki kelengkapan itu, tentu ini bertahap dalam rangka mensinkronkan program yang dibuat oleh Kominfo dan di dalam rangka memberdayakan masyarakat agar mampu mengakses informasi. Yang kedua Pak Menteri dengan segenap jajarannya, kami berharap agar kominfo ini bisa menjadi pusat data atau data center hasil-hasil pembangunan. Pertanyaan saya adalah kesiapan atau rencana apa yang mungkin sudah dibuat oleh Kominfo untuk menyiapkan Kominfo sebagai data center, sehingga seluruh data yang terkait dengan hasil-hasil pembangunan Kominfolah yang menjadi sumbernya. Jangan sampai terjadi kasus, misalnya simpang siurnya data yang dihasilkan oleh Biro Pusat Statistik yang dihasilkan oleh Kementerian Teknis, seperti data kependudukan misalnya. Hasil sensus dari BPS berbeda dengan hasil yang ditampilkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri atau barangkali BKKBN juga punya data lain, ini yang kami harapkan agar Kominfo bisa menjadi data center mengenai seluruh aspek-aspek pembangunan dan termasuk hasil-hasil pembangunannya itu sendiri.
Kemudian yang terkait dengan masalah RIM, ingin juga memberi catatan di sini Pak Menteri agar tidak timbul kesan bahwa ini seakan-akan alasan pornografi saja. Terkait dengan masalah RIM, saya kira ada 4 aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek sosial, kemudian aspek ekonomi, aspek keamanan, dan aspek hukum. Dari aspek sosial, maka hendaknya RIM berpartisipasi dalam rangka kegiatan kemanusiaan yang selama ini tidak pernah mengikutinya dan dari aspek ekonomi misalnya saja RIM harus membayar pajak kepada Pemerintah Republik Indonesia, karena dari data yang tadi Pak Menteri sampaikan, dimana RIM ternyata telah memperoleh keuntungan 2,3 triliun dalam satu tahun tanpa ada pembayaran pajak sama sekali. Dari aspek keamanan, kami mengharapkan agar Kominfo menuntut RIM membuka server nya di Indonesia. Tujuannya untuk memudahkan pihak keamanan dalam memonitor aktivitas yang mencurigakan dan jangan sampai hal ini terjadi, seperti kasus di Mumbay. Sebagaimana tadi juga Pak Menteri singgung RIM harus bersedia membuka server nya untuk dimonitor, karena ini terkait masalah keamanan. Yang ketiga adalah masalah aspek hukum. Yang keempat, harus didekati dengan cara itu dan aspek hukum ini kita sudah punya landasannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan kemudian di dalam kerangka ini RIM hasus mematuhi undang-undang yang tadi saya sebutkan sebagaimana operator lain yang sudah mematuhinya.
Saya kira itu Pak Pimpinan sebagai catatan dan perlu saya sampaikan kepada Pak Menteri dan mudah-mudahan menjadi masukan yang bermanfaat.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Wa ’alaikum salam.
Berlanjut ke Pak Zaki.
F-AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus.:
Pak Menteri dan jajaran yang terhormat.

17
Kalau yang lain-lain sudah dibahas semua kayaknya dan saya lebih teknis saja Pak, biar cepat Pak. Mengenai anggaran, tadi Jenderal sudah dilontarkan oleh Mas Primus, saya lebih kepada teknisnya saja Pak.
Ini kalau lihat dari hasil laporan yang terakhir mengenai Badan Layanan Umum Balai Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan ini. Di sini terlihat penyerapannya hampir tidak maksimal Pak, karena masih ada sekitar 32% yang belum terserap dari program tersebut. Kira-kira kendalanya kendala apa Pak? Kenapa sampai 30% tidak terserap? Kemudian di tahun ini, program di tahun 2011, apakah ini berkesinambungan? Atau karena saya begitu lihat yang program anggaran yang 2011 ini tidak terperinci hanya di situ Ditjen Penyelenggara Pos dan Informatika, seperti yang ini sama, di situ hanya tercantum 1,9 triliun, apakah ini berkelanjutan ke lokasi-lokasi yang berikutnya. Point nya adalah jangan sampai Tahun 2011 ini dengan kendala yang sama Bapak tidak maksimal lagi nanti menyerap program ini, ini kalau dilihat dari Balai dari program tersebut sangat bermanfaat sekali di desa dan ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, boleh sedikit Bapak menjelaskan mengenai yang namanya set-top box yang telah Bapak survey, apakah set-top box ini diperlukan untuk televisi-televisi yang masih analog untuk mendapatkan siaran-siaran digital atau apa ini dan barang ini apa? Di sini sudah dilakukan survey pada Tahun 2009. Survey nya sendiri mengenai tayangan televisi digital Pak. Di sini dan saya yakin kalau masyarakat diberikan layanan televisi digital, pasti responnya semua sangat memuaskan, karena gambarnya jauh lebih bagus, tapi apa yang disebut barang set-top box ini, karena, karena di sini, apakah di sini berbentuk recorder jaman dulu atau apa ini, karena di sini sampai ada survey harga juga mengenai set-top box itu, teknis saja Pak, kita cuma ingin tahu, karena tahun ini kita mempersiapkan Undang-Undang Konvergensi dari analog ke digital, ini pasti ada dan kita tidak mau lepas dari hal-hal yang seperti ini. Nanti pada aplikasi di masyarakatnya, nanti jangan sampai kita sudah selesai semua digitalisasi, tapi masyarakat belum sempat menikmati era digital itu.
Mungkin itu saja Pak yang menjadi sorotan saya.
Terima kasih atas waktunya.
F-PD/DRS. RAMADHAN POHAN, MIS.:
Yang pertama, kami ucapkan apresiasi kepada Menkominfo atas kehadirannya pada sore hari ini untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi perbincangan dari masyarakat dan juga tentang isu- isu dari setahun terakhir kinerja dari Menkominfo menyangkut soal RIM dan blackberry saya tidak perpanjang di sana karena subtansi sudah disampaikan oleh teman-teman rekan-rekan dari Komisi I lainnya. Hanya saja, mungkin perlu ditajamkan, karena saya tadi tidak mendengar, yaitu kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Pemerintah dalam konteks ancamannya untuk pemblokiran blackberry tadi begitu, dan kemudian dari saya sendiri melihat bahwa katakanlah yang untuk penutupan langsung untuk blackberry itu memang kita sepakat dengan Pak Menteri bahwa itu harus dilakukan, karena hukum nasional memang harus dijunjung, tetapi kenapa publik itu serta merta marah sekali gitu terhadap isu itu. Apakah seperti yang diungkapkan oleh Saudara Tantowi Yahya tadi, karena diangkat masalah pornografinya atau hal-hal yang apa, sehingga kenapa reaksi publik begitu besar dan seperti kata Roy Suryo tadi yang korban itu kan mestinya RIM yang sebagai terdakwa di situ, tapi yang marah kok masyarakat, enak sekali RIM itu, dia yang diserang, tapi bereaksi masyarakat, dan itu yang menimbulkan pertanyaan dari saya.
Lantas saya mau masuk kepada masalah evaluasi program kerja Kominfo 2010. Selama Tahun 2010 yang lalu, UKP 4 memberikan penilaian rapor yang kurang menyenangkan untuk Kominfo. Pemaparan ini kan sudah dibeberkan oleh Kuntoro Mangkunsubroto sebagai Ketua UKP4 beberapa waktu yang lalu, dan kami juga membaca di Rakyat Merdeka edisi 13 Juli yang lalu, 13 Juli 2010 Menkominfo mengakui memang ada satu program kerja Kominfo yang belum terlaksana, yaitu program kerja menyangkut pembangunan pilot project pendidikan di Yogyakarta. Program ini dikatakan oleh Menkominfo sampai dengan Juni 2010 memang belum terlaksana sama sekali, karena ini tergantung dari pemerintahan Jepang, ditulis di media seperti itu penjelasan dari Pak Menteri. Nanti kalau apa, tolong itu diklarifikasikan dan yang pertanyaan saya, bagaimana status pilot project di pendidikan di Yogya tersebut? Kita harus memperlihatkan dan menegaskan lagi

18
kepada rakyat Yogya betapa kecintaan Republik ini terhadap Yogyakarta dan betapa Yogyakarta ini adalah bagian dari Republik kita dan bagian yang sangat-sangat penting dalam sejarah pergerakan kita maupun dalam sejarah Pemerintah kita, begitu. Jadi bisa dijelaskan oleh Pak Menteri, supaya itu lebih ditempa lagi lebih kencang, supaya pilot project yang di pendidikan di Yogyakarta itu bisa telaksana dengan baik dan rakyat Yogya jadi tidak respon yang negatif terhadap hal itu, karena belum terlaksana.
Saya kira demikian Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Wassalamu ’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Bu Rachel.
F-GERINDRA/RACHEL MARYAM SAYIDINA:
Pak Menteri, salah satu permintaan Kominfo dari 8 tuntutan kepada RIM, salah satunya adalah membangun server di Indonesia, dan tujuannya adalah agar bisa dengan mudah mengakses data apabila diperlukan untuk aparat penegak hukum, tapi ada beberapa orang yang berpendapat, katanya dimanapun server itu berada, sebetulnya data bisa didapatkan, asalkan memiliki entercode. Jadi katanya meskipun server itu ada di Indonesia, tapi kita tidak memiliki entercode nya, data tidak dapat diakses. Itu beberapa orang mengatakan begitu. Yang ingin saya tanyakan, mohon klarifikasinya apakah ini memang benar demikian? Atau tidak? Karena tentu berkaitan dengan urgensi diperlukannya atau tidaknya server di sini. Kemudian apabila, kan sekarang RIM sudah mau memenuhi 8 tuntutan itu termasuk pembangunan server, apakah ada deadline lagi yang Kominfo tenggatkan waktunya, karena server, pembangunan server inikan tentunya bukan hal yang mudah, karena berkaitan dengan biaya yang besar dan pembangunan insfrastruktur dan lain-lain. Dan kemudian yang ketiga, mungkin saya hanya ingin memberi masukan pada Pak Menteri, lain kali apabila ingin mensosialisasikan program ataupun kebijakan, mungkin sebaiknya tidak lewat twitter Pak, karena twitter inikan kesannya tidak formal dan main-main, sehingga banyak menimbulkan salah persepsi, seperti kemarin masalah blackberry ini. Jadi lebih baik disampaikan lewat media yang formal mungkin supaya tidak terjadi missinterpretasi, sehingga menimbulkan kehebohan seperti kemarin.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
(suara tidak jelas)
Baik Bapak Ibu sekalian.
Pimpinan dan Anggota Komisi I yang berbahagia,
Bapak Menteri Kominfo dan jajarannya. Dengan ini skors saya cabut dan kita tuntaskan. Ada 5 penanya tersisa dan mudah-mudahan masih lengkap ini orang-orang yang akan bertanya. Yang pertama Ibu Adjeng, masih sholat, mungkin kita lompat dulu Pak Theodorus lagi sholat juga ya, Pak Paskalis juga lagi sholat juga, Pak Guntur, Pak Muzani.
Pak Guntur, silahkan Pak Guntur.
F-PD/DRS. GUNTUR SASONO, M.Si.:
Mohon maaf tadi di luar, Bapak Menteri dengan jajaran staf yang kami hormati.
Teman-teman yang saya hormati.
Kami kebetulan bertugas di Badan Legislasi untuk perundang-undangan. Komisi I ini kebetulan mendapatkan tugas menyelesaikan Prolegnas 9 undang-undang, diantaranya intelijen, Jaknas, rahasia negara, kemanan nasional, dan industri strategis. Mereka semuanya berebutan untuk bisa menyelesaikan dalam waktu masa-masa persidangan sekarang. Kebetulan dari 9 itu, 4 diantaranya dari Kominfo ialah masalah RUU Konvergensi, kemudian perubahan IT, kemudian tindak pidana TI, kemudian juga perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Siaran. Dari 4 ini, 3 yang saya sebutkan pertama adalah Prolegnas 2010 yang belum selesai, terpaksa dilarikan ke

19
2011, sehingga pada kesimpulannya, apapun juga hasil dari prestasi Pemerintah dan DPR RI, nanti terukur dengan jumlah produk undang-undang yang bisa dibuat oleh DPR RI. Kami hanya mengingatkan saja kepada Kominfo, kiranya 4 undang-undang ini bisa segera dapat diajukan. Saya melihat alasannya cukup jelas. Di sini sudah diharmonisasi dan masuk di Interdept, tetapi ini masalahnya masih terlambat masuk kepada DPR RI. Kendala ini yang kami mohon perhatian kiranya, dimana titik tolak permasalahannya dari Kominfo ada tambahan satu yang sekarang Bapak penyelesaian adalah transfer dana yang juga belum selesai. Kemudian juga perubahan Undang- Undang Nomor 32 Penyiaran kita usahakan untuk masa sidang ini dapat kita selesaikan serta yang dari Pemerintah 3 tadi betul-betul kami harapkan bisa untuk segera diajukan untuk tidak tersedor oleh undang-undang yang lain.
Itu saja Pimpinan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Pak Guntur.
Mengingatkan kita semuanya juga akan agenda legislasi dan salah satunya RUU Konvergensi yang kemarin masuk Prolegnas 2010, tapi sempat tertunda dan sudah kita agendakan lagi Prolegnas untuk 2011, mudah-mudahan dalam waktu cepat ini bisa kita terima draft RUU nya. Sepertinya 4 Anggota masih belum hadir, jadi kita bisa berikan waktu kepada Pak Menteri untuk merespons dan dari Pimpinan nanti ada tambahan dan sebagaian besar nampaknya ini didominasi isu RIM.
Silahkan Pak Hayono.
WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/H. HAYONO ISMAN, S.IP./F-PD:
Terima kasih ketua.
Yang terhormat para Anggota Komisi I.
Bapak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.
Mengenai rencana penggabungan LPP TVRI dan LPP RRI, sejauhmana persiapan Kominfo dalam melakukan hal kajian dan apakah dimungkinkan juga termasuk dengan LKBN Antara dalam penggabungan ini dan memang yang saya tangkap di Komisi I harapannya sangat besar melalui penggabungan ini TVRI dan RRI kembali menjadi kebanggaan nasional dan dihormati oleh dunia sebagai alat bangsa untuk berbagai hal, termasuk di dalamnya tentunya promosi. Kemudian sehubungan akan berakhirnya masa kerja Dewas, walaupun nanti yang melaksanakan daripada seleksi adalah Menkominfo, ada baiknya para Panitia Seleksi ini di, juga di, semacam disampaikan lah kepada Komisi I. Memang beda dengan KPI, yang melaksanakan adalah Komisi I, namun kita serahkan kepada KPI untuk menyeleksi, tapi kalau Dewas TVRI itu diseleksi oleh Pemerintah dalam hal ini Kominfo, namun tidak ada salahnya Pak Menteri kalau ini dibahas dengan Komisi I, karena dengan semangat kembali menjadi kebanggaan nasional dan dihormati dunia dan saya pikir Pak Menteri sepakat kita memerlukan Anggota Dewas yang berkualitas tinggi, contohnya tokoh semacam Pak Ishadi, Pak Peter Gontha bisa masuklah ke dalam Dewas, karena saya khawatir semacam Pak Peter Gontha ini mungkin tidak mau mendaftar. Ini memang perlu di dan saya minta kepada Pak Agus bisa menghubungi Pak Peter Gontha untuk bisa masuk ke Dewas TVRI, karena itu kebanggaan nasional dan dihormati dunia. Jadi kita perlu televisi publik yang setara dengan apakah NBC, NHK, ataupun BBC. Kemudian saya membaca komunikasi dan informatika Indonesia, buku putih secara sepintas, namun kalau saya boleh beri masukan, itu sudah baik, namun lebih baik lagi kalau ada target yang katakanlah Indonesia bisa menjadi juara di kawasan Asia Tenggara dan itu kapan kira-kira. Sehingga nanti karena berkah dari Allah kita mendapatkan letak geografis yang strategis, demografi yang luar biasa, mestinya kita menjadi haknya ASEAN Plus, karena cost per unit nya akan lebih efisien, karena ada skala ekonominya. Saya tidak melihat di sini Pak ada target ke sana, begitu kira-kira. Saya pikir ada baiknya karena (suara tidak jelas) saya rasa Indonesia berpeluang. Jadi haknya tidak hanya ASEAN, tapi juga Australia Plus negara-negara Pasifik dan kalau di utara sudah ada China dan saya pikir ini impact ekonominya akan luar biasa kalau bisa masuk ke dalam white paper nya Kemkominfo.
Demikian, terima kasih Pimpinan.

20
KETUA RAPAT:
Baik. Dari Pak Agus ada? Dari Pak TB ada? Baik, dengan begitu kita persilahkan kepada Pak Tifatul sembiring untuk merespon sejumlah pertanyaan, tanggapan, masukan, termasuk saran- saran yang kalau catatan saya ini memang masih didominasi oleh isu RIM dan mudah-mudahan forum hari ini juga bisa menuntaskan isu seputar ini, silahkan.
Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Komisi I DPR RI.
Para Anggota Komisi I yang kami muliakan.
Jadi banyak pertanyaan memang dan kalau di catatan saya ada kurang lebih 12 halaman coretan dan dominan mengenai RIM dan sekali lagi saya barangkali ingin menjelaskan RIM ini secara umum ya. Mereka dengan 6 operator itu hubungannya B to B, tadi misalnya Ibu menanyakan kenapa tidak 4 tahun yang lalu? Memang masuknya RIM ke Indonesia ini awalnya juga tidak resmi. Jadi rembes saja gitu, sehingga lama kelamaan sudah banyak, Pemerintah harus mengurusinya. Tuntutan untuk mengadakan service center di Indonesia itu, itu sudah dimulai sejak masanya Menterinya Pak Muhammad Nuh. Ketika sudah banyak di Indonesia waktunya, waktu itu 700 ribu kalau tidak salah, tapi intinya semuanya adalah law enforcement (penegakan hukum) terhadap semua company atau perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Kebetulan ini mengenai telekomunikasi. Jadi seperti RIM ini, misalkan mereka sudah memenuhi beberapa hal, tapi ada yang agak yang dalam tanda kutip saya katakan agak diulur-ulur, Ibu Rachel tadi saya tidak mensosialisasikan ini melalui twitter Bu Rachel, akan tetapi kalau konferensi pers itu kita direfleksi ya selesai refleksi itu dan itu selesai di bulan Desember 2010, kemudian tanggal 7 kalau tidak salah kita perhatikan Eselon I ya, 7 Januari itu door stop, ada salah seorang reporter wartawan bertanya, Pak Tifatul, bagaimana, apakah RIM sudah memenuhi memblokir pornografinya? Saya bilang tidak dan sampai sekarang belum. Mereka terkesan itu mengulur-ulur waktu. Jadi kita minta supaya RIM itu harus menjalankan dan mentaati peraturan yang ada di Indonesia. Kasih batas waktu, waktu 2 pekan, saya bilang begitu itu. Tanggal 7 tambah 2 pekan 21, kemudian saya tidak tahu format beritanya seperti apa, kemudian masuklah ke dan berita kita itu biasa begitu ya Bu Rachel ya, masuk ke social network, dikomentari, banyak terus masuk ke facebook, digoreng lagi, masuk ke parodi, dari parodi menjadi bahan olok-olokan. Kemudian ditangkap masyarakat menjadi panik dan masyarakat lebih kacau dan masyarakat yang mana dan kalau saya bicara ke tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh pendidik sangat meng-appreciate. Sama juga mohon maaf Pak Ketua, saya berikan ilustrasi sedikit, Pemerintah berbohong dan setelah kita konfirmasi dan kita telusuri, ternyata tokoh-tokoh agama itu tidak mengatakan tidak pernah mengatakan bahwa Pemerintah berbohong atau Presiden berbohong dan jadi perjalanannya itu tadi ada pemelintiran berita, makanya nanti malam Presiden mengundang tokoh-tokoh agama itu untuk menjelaskan hal ini. Ini karena sudah diparodi dan ada pula pengamat yang juga tidak jelas datanya dan faktanya kemudian mengatakan bohong pertama ini dan bohong kedua ini. Kok jadi mendefinisikan seperti itu. Jadi ini saya lihat menjadi concern kita semua, saya rasa dan saya sangat prihatin dengan plintiran-plintiran ini, kemudian melakukan, karena assosianation terhadap seseorang, ini sebetulnya secara hukum bisa diproses, akan tetapi cara-cara seperti ini tentu tidak fair, itu diantaranya. Jadi saya tidak mensosialisasikan melalui twitter, tapi ketika begitu banyak pertanyaan lewat twitter dan pertanyaan mas Roy tadi apakah dijalankan sendiri, saya jawab sendiri tidak Mas Roy. Saya tidak sempat untuk terlalu banyak mengini dan tadi saya dibilang tidak kerja itu pun bisa disampaikan begitu, sehingga ada memang beberapa hal yang saya akui, tapi kita harus tetap bertanggung jawab.
Terima kasih.
Interupsi Pimpinan.
Ini penting sekali, karena kata-kata minta jatah itu, itu saya rasa Pak Menteri perlu sedikit cubit ke yang menjawab, karena itu menjadi gorengan betul. Ini kritik lebih baik Pak Menteri. Tadi yang dikatakan Pak Menteri betul sekali. Isu RIM itu muncul ketika Bapak di door stop, ketika habis melantik para pejabat dan itu kemudian jumat malam langsung rame itu di telaah twitter. Di twitter itu

21
langsung rame, saya juga orang baru di twitter. Saya masuk twitter, karena banyak sekali orang- orang mengaku-ngaku Roy Suryo tadinya di twitter. Jadi saya masuk. Menurut saya begini, ini bagi kita semua, Pak Menteri jajaran Kominfo, begitu-gitu harus cepat, kemudian bikin konferensi pers resmi. Jadi tidak tergoreng keluar. Lucunya baru muncul di twitter itu hari (suara tidak jelas) atas nama @tifsembiring, itu munculnya baru sekitar minggu atau senin. Sementara berita di media masa itu baru sudah lama, mungkin perlu cara-cara seperti tadi, kalau ini saya juga sekaligus menjawab Pimpinan, cara-cara kasus yang kedua tadi. Seperti tadi pagi, Romo Magnes Soeseno itu mengatakan di salah satu TV, bahwa salah satu pelaku dari pemuka agama itu tidak ada itu, tahu- tahu disodorkan draft dan draft itu baru, draft tiba-tiba muncul ke media dan medianya berkembang, nama siapa pengedar draft sebenarnya sudah ada di tangan, tapi menurut saya kan ini evaluasi ada kesalahan. Mari kita evaluasi dan hal yang baik kita teruskan.
Mohon maaf, saya interupsi Pak Menteri.
Terima kasih.
Sebetulnya keberadaan di twitter itu lebih kepada mendalami ada apa sih kalau nanti di tanya gaptek juga soal ini, tidak lucu juga begitu dan saya ikuti perkembangan dan sebetulnya kalau dihitung seluruhnya, saya rasa 95% yang dimuat di twitter itu education sebetulnya, memberikan semangat edukasi dan seterusnya, bolehlah, cuma memang tidak ngerti juga saya ada hal-hal sedikit sering ditohok terlalu dalam.
F-PG/TANTOWI YAHYA:
Pak Menteri, saya terima kasih atas penjelasan Pak Menteri tadi. Jadi baru sekarang tahu bahwa statement-statement kontroversial itu bukan dari Pak Menteri sesungguhnya, karena terus terang, itu kita juga tidak nyaman membacanya gitu, ada pejabat tinggi, pejabat publik seperti Bapak kemudian diperolok oleh masyarakat terkait dengan statement-statement yang sangat kontroversial tersebut dan apabila statement itu ternyata atau jawaban di twitter itu bukan Bapak yang menjawab. Kenapa Bapak selama ini tidak memberikan klarifikasi dan sampai akhirnya nama Bapak di antara penge-tweet itu sendiri kurang bagus.
Baik, terima kasih masukannya semuanya.
Kita perhatikan di masa yang akan datang. Oke, twitter nya cukup kayaknya dan kita lanjutkan bilateral saja, ini off air. Pengguna twitter memang meningkat, bersama juga facebook di Indonesia ini.
Kemudian data 3 juta itu Mas Roy, blackberry, saya baca di sebuah artikel. Itu prakiraan dan saya juga menyebutkan di situ seorang pakar IT yang menulis tentang itu mengatakan prakiraan, tapi mungkin ada data silahkan saja, tapi memang saya kalau prakiraan itu juga bisa menjadi lebih besar dari itu Mas Roy, bilang lebih kecil karena kemana sampai saya kunjungan ke daerah-daerah orang-orang pada blackberry dan itu perlu pendataan. Kemudian pertemuan dengan RIM, apakah saya katakan karena kita berdaulat dan punya hukum kita harus tegas kepada asing, khususnya jangan kita hanya tegas kepada operator kita di dalam negeri, tapi untuk yang mencari untung yang besar di sini, kita malah melunak. Sebetulnya ketika kita sampaikan tanggal 21 batas diantaranya adalah untuk komplain masalah blokir itu dia mengatakan kami sanggup melakukan 100 jam, bukan menawar, 100 jam ini berarti lebih cepat dari pada tanggal 21, karena tanggal 21 itukan 4X4 dan kurang lebih sekitar itu ya. Kita kasih batas tanggal 21 itu, terus apakah RIM akan menekan operator dan saya rasa tidak ya, intinya adalah mereka tadi mengatakan bahwa mereka sanggup biayanya sepenuhnya ditangani oleh pihak RIM. Tempo hari yang saya katakan dia mengulur-ngulur waktu, dia buying time, dan ini tugasnya operator bukan tugas kami dari operator, ini kewajiban dari RIM, kalau RIM semua. Jadi tak diblokir, maka semuanya selesai. Makanya kalian berundinglah, hubungannya kan B to B ini, bisnis antara RIM dengan operator ini, B to B, cuma kalau law enforcement kita adalah bahwa hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 misalnya, mau dia harus buka server atau refiter mau diblokir, situs pornografi itu harus kita kasih tahu mereka. Jadi Insya Allah, mereka memperlihatkan niat baik mereka. Saya juga katakan kalau mereka tidak menjalankan ini, hanya sekedar commit-commit, bahkan sampai di Guardian di London

22
itu dimuat satu artikel yang mengatakan ini pertama kali RIM mematuhi peraturan di seluruh dunia yang akan menyaring content dari operasi RIM di dunia dan itu Indonesia disebutkan begitu. Kita tunggu saja kalau tanggal 21 batas waktu, kenapa 21 jadi bukan, kenapa yang lain tidak dilakukan hal yang sama? Yang lain sudah menutupnya sejak awal Ramadhan, yaitu bulan Agustus Tahun 2010. RIM ini masih bablas, sampai hari ini masih bablas Pak Yahya, katanya baru tahu, alhamdulillah, karena isunya sudah rame barangkali. Jadi sebetulnya dari awal itu sebetulnya sudah sampaikan mereka juga punya kewajiban yang sama, tidak ada privillage terhadap perusahaan manapun, termasuk perusahan asing di Indonesia. Saya rasa kita perlu tegas menegakan undang- undang ini sesuai juga diamanahkan pertemuan Komisi I itu sebelumnya dan kalaupun ada keluhan, kami membuka posko sebetulnya untuk pengaduan content pornografi itu dan itu follow up kalau masih ada yang lolos dan ini masih ada lolos dan memang itu banyak sekali jumlah situs dan jumlahnya lebih dari 10 miliar dan pornografi itu ada berapa puluh juta dan berubah-berubah nama dan pornografi itu adalah sebuah industri, sehingga memang tidak mudah kita tutup, misalnya seribu dan dia akan muncul lagi dengan nama-nama yang berbeda dan list itu harus di-update setiap berapa waktu sekali, supaya semuanya lebih terblokir.
F-PG/TANTOWI YAHYA:
Sebentar Pak Menteri.
Karena di sini ada media masa, jadi baik Pak Menteri menggunakan forum ini untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat ketika kita berbicara mengenai 3 Undang-Undang yang terkait dengan RIM itu, Undang-Undang Telekomunikasi, ITE, dan Undang-Undang Pornografi, Pemerintah sendiri menganggap bahwa RIM itu adalah operator, sehingga dia sama sifatnya dengan operator lainnya yang harus mematuhi 3 undang-undang tersebut. Ini perlu dijelaskan Pak Menteri, supaya jangan ada, karena di masyarakat itu berkembang kalau RIM itu dianggap bukan sebagai operator, lebih kepada content provider, maka beberapa dari 8 persyaratan yang disampaikan oleh Pak Menteri itu menjadi tidak komplain terhadap nature dari PT RIM itu sendiri. Mohon dijelaskan ini Pak. Kalau Pemerintah sudah mengatakan bahwa RIM itu adalah operator, karena dia harus dilakukan treatment yang sama, seperti operator-operator lainnya, maka kita akan segera mendukung.
Ya, baik. Ini perlu pembahasan lebih jauh apakah RIM itu operator dan dalam pandangan saya sekarang, RIM itu content provider yang berada di luar negeri sana, tapi dia menjual handset yang namanya blackberry, makanya ketika saya katakan mereka tidak membayar pajak, pihak RIM menjawab kami membayar pajak. Sebetulnya yang dibayar pajak sama dia itu adalah bea masuk handset itu, karena ada bea masuknya itu dan ada pajak masuknya, tapi dari hal yang diambil secara pembayaran rutin yang bulanan itu, itu tidak ada yang dibayar oleh RIM, tapi dibayar sisanya oleh operator kita di sini bayar pajak menyewa BHP nya, juga kemudian kegiatan sosial lainnya, adapun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan 44 Tahun 2008. Jadi RIM itu dengan setiap partnert B to B itu mengikat satu perjanjian. Isinya adalah tidak boleh mengganggu, mengutak-atik ini, isi content daripada yang lewat ini. Salah satu yang lewat inikan diantaranya memang pornografi, karena ini melanggar undang-undang. Kita minta supaya mereka membatalkan point itu dalam perjanjiannya, sehingga itu bisa ditapis, disaring, atau di filter itu yang kita minta. Soal dia itu dipajaki apa dan sebagainya, saya bukan ahli pajak dan saya akan berbicara dengan Kementerian Keuangan, apakah dimana peluang kita supaya bisa mendapatkan pajak dari RIM tersebut, karena mereka mengambil begitu besar pendapatan yang diterima dari pengguna dari blackberry indonesia. Kalau itu bisa dirumuskan, nanti kita akan minta tagih pajak itu ke mereka. Jadi sekali lagi, apakah dia itu operator, apakah itu content provider, kami harus bicara dulu dengan Kementerian Keuangan, karena seluruh pajak itu masuknya bukan ke kami, tapi masuknya ke kas negara melalui Kementerian Keuangan.
F-PG/TANTOWI YAHYA:
Justru itu Pak Menteri, Pemerintah itu harus satu suara dulu. Jadi percuma kita berbicara 8 permasalahan yang tidak terpenuhi oleh RIM apabila Pemerintah sendiri itu tidak solid terkait dengan status RIM itu. Kalau kita sepakat dengan dalih-dalih dan teori-teori yang sangat mendukung

23
bahwa RIM itu adalah operator, kami Komisi I akan berada di belakang Bapak. Kita akan mendukung Pemerintah, karena RIM itu memenuhi kualifikasi sebagai operator, maka tidak ada pengecualian Pak Menteri. Kita sepakat dengan Bapak ya, harus sama dengan operator-operator lainnya, dia harus mempunyai kantor di sini, dia harus mempekerjakan sebanyak mungkin karyawan orang Indonesia, dan dia harus punya server, dia harus punya service center. Kalau dari penjelasan Bapak sendiri masih bimbang terkait dengan status RIM ini, maka kita menjadi ragu apa iya RIM itu tidak memenuhi 8? Saya setujui Pak bahwa mengenai pornografi 100% saya mendukung Bapak bahwa perjanjian itu tidak benar dia menggunakan frekuensi milik rakyat Indonesia, tapi ada isi-isi yang sangat membahayakan, dalam hal ini moral, dia tidak boleh disensor, saya setuju, tapi kalau persyaratan-persyaratan lainnya, sementara di sisi lain kita masih bimbang, Bapak sendiri mengatakan belum solid kesepakatan kita apakah itu operator atau bukan. Ini menjadi PR pertama dulu Pak. Setelah solid, Bapak bisa memberikan argumentasi yang sangat baik bahwa itu operator. Kita dukung 100%. Bila perlu, 3 undang-undang yang kita bicara tadi kita lakukan amandemen.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Sebentar, saya kira ini satu point yang sangat penting mendasar dan disampaikan, dielaborasi Pak Tantowi. Jadi memang karena acuan kita adalah undang-undang, baik Pemerintah dalam hal ini Kominfo atau kita di Komisi I, acuannya undang-undang, dan memang undang- undang menugaskan bahwa operatorlah yang mempunyai kewajiban-kewajiban itu, maka kalau dari Pemerintah, Kominfo, ini belum punya satu sikap politik yang tegas atau jelas mengenai ini, ini menjadi tugas kita bersama, karena ini, karena kita menyusun undang-undang ini bersama-sama untuk kita bersepakat RIM ini makhluk yang kategorinya content provider kah atau dia operator atau ini jenis baru yang memang tidak terakomodir oleh undang-undang yang sudah ada. Jadi ini perlu kesepakatan politik antara kita Komisi I DPR RI dan Kominfo yang mewakili Pemerintah, itu garis bawahnya dulu.
Silahkan pak.
Sedikit pak.
Makanya itu menjadi pertanyaan saya Pak Menteri, kenapa Bapak harus melihat apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan juga nanti yang akan di-deadline-kan oleh media pada tanggal 21 ini. Jadi mungkin slow but sure itu lebih baik daripada kita buru-buru sudah menekan deadline, tapi ternyata negara lain beda. Jadi nanti indonesia beda kelakuannya. Mohon clear-kan saja. Jadi kita bisa bersama-sama kerja sama antara negara ini kuat …(suara tidak jelas) akan tunduk semacam banyak negara menerapkan standar (suara tidak jelas) yang sama.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Atau Mas Roy begini, biar tuntas pancingannya, biar tuntas, mungkin informasi yang Mas Roy punya itu coba share ke kita apa yang dilakukan oleh 2 negara tadi itu.
Ini Emirat Arab dan dan juga India dan masalahnya India memang deadline nya baru tanggal 31 Pimpinan. Uni Emirat Arab masih level nya. Insya Allah saya yakin Pak Menteri. Kemarin ketika rembukan di luar, itu pasti sudah mendengar bocorannya atau mungkin ketika teman-teman mengadakan developer conference, kemarin dua hari yang lalu mungkin sudah ada yang muncul. Saya kira tidak apa-apa. Ini masalah teknis Pak Menteri. Yang penting kita itu dukung, clear, kuat, yakin gitu Pak Menteri. Jangan beda-beda dukungannya, kasihan rakyat.
Terima kasih penjelasannya.
F-PDIP/IR. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch:
Interupsi Pak.

24
KETUA RAPAT:
Ya, ini Pak Dadoes kelihatannya punya informasi tambahan soal ini ya?
Izin Pak Menteri, sebelum kita respon, silahkan Pak Dadoes.
F-PDIP/IR. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch:
Sedikit tambahan lagi mengenai kasus terkait dengan regulasi yang kemungkinan akan kita amandemen. Untuk lebih integrated lagi, yang sebagian saya baca, sebagian sudah ada di sini di buku putih, diantaranya kita akan mengembangkan dan mengajukan aplikasi-aplikasi dalam negeri yang dalam hal ini mungkin perlu tambahan lagi regulasi yang perlu diatur adalah berkaitan dengan aplikator payment-aplikator payment yang sudah ada di online, dimana misalnya software house, seperti di OV dan sebagainya di BB market, dan sebagainya. Inikan kita beli dan bayar langsung ke sana. Kita juga tidak dapat pajak apa-apa, termasuk amazon, termasuk IP, termasuk e- go, dan segala macam itu juga harus kita coba atur regulasinya. Bagaimana kita selain melindungi dan memproteksi aplikator-aplikator Indonesia nantinya, tapi juga ada pendapatan devisa yang hilang kita pajaknya tidak dapat apa-apa. Kalau pajaknya RIM, saya pikir sudah dibayarlah sama operator lokal yang 6 itu mungkin PPN, PP pajak badannya yang tidak, karena dia tidak beroperasi di sini, tapi pendapatannya saya yakin sudah dibayarkan dari langganan itu. Yang penting lagi aplikator payment ini yang perlu juga buat regulasinya.
Jadi tambahan saja Pak.
Terima kasih.
F-PD/HARI KARTANA:
Saya hanya sedikit saja Pak. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan itu kalau tadi dicermati, saya rasa sudah meng-cover juga apa yang dipertanyakan oleh Pak Tantowi dan beberapa rekan, yang termasuk status RIM sendiri pada bulan November 2010 tadi. Saya sampaikan sudah ada kata RIM Indonesia, tapi status mereka itu apa scope-scope semua dari bisnis apa, saya kira kalau itu disampaikan, nanti terpecahkan. Mudah-mudahan Bapak, RIM catat semua.
Terima kasih Pak Ketua.
KETUA RAPAT:
Terima kasih.
Jadi saya rasa tadi Pak Azwar juga menyampaikan tentang pajak online, kalau tidak salah anggaran salah satu kalau bisa di, mengambil teks, saya rasa ini regulasi ranahnya, ranah regulasi bagus untuk kita follow up antara Pemerintah dengan DPR, supaya kita bisa mengambil hal-hal pajak yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia ini. Intinya ini point yang perlu kita follow up lagi untuk mengambil dengan Kementerian Keuangan dan kemudian Kominfo supaya kita lebih kalau posisi kantor yang dibuka itu Pak Harry mereka masih importir status gadget itu yang mereka operasikan di sini, tapi kalau saya boleh di sini menyampaikan juga pelanggaran terhadap undang-undang yang 3 tadi, karena adanya kesepakatan antara mereka dengan 6 operator ini. Jadi itu dulu yang kita bertindak dari apa yang jelas mereka langgar itu yang paling tegas. Baik, boleh saya lanjutkan ya?
F-PG/TANTOWI YAHYA: Begini Pak Menteri.
Kita kan berbicara deadline 21. Saya begini Pak, kami di Komisi I ini pada intinya mendukung langkah Pemerintah, Pak Menteri tidak salah dan cuma jangan sampai kita istilahnya menghukum orang dengan undang-undang yang salah. Permasalahannya begini, kalau saya tarik ini pembicaraan, undang-undang yang ada ini belum mengantisipasi adanya produk layanan yang namanya blackberry, undang-undang kita ini telat pada waktu itu, undang-undang ini dibuat 3 undang-undang ini tidak pernah terbayangkan bahwa one day akan ada produk spesifik yang namanya blackberry, sehingga kalau Bapak menghukum RIM dengan undang-undang ini, tidak ada

25
tip, kita akan ditertawakan undang-undang internasional, buktinya begini Pak Menteri, RIM itu sudah buka kantor cabang kantor perwakilan di Indonesia itu, karena takut dengan Pak Menteri sesungguhnya dia tidak perlu membuat itu, kalau dia merasa dia operator dan benar-benar memerlukan adanya kantor, kantornya tidak 5 orang isinya Pak, for your info, for everybody info, kantor RIM di Indonesia itu cuma 5 orang, satu orang Kanada, dan empat orang Indonesia, cuma asalan-asalan saja. Service center nya dia, kalau Nokia BEJ, terlihat oleh kita, kita pengguna Nokia, pengguna Ericsson tahu kalau rusak. RIM itu service center nya di Tanjung Priok, itukan main-main Pak, dan itupun outsourcing, bukan punya dia. Jadi kita juga mesti menyikapi apakah benar PT. RIM itu bandel terhadap kita atau dia itu hanya entertaint you saja, meng-entertaint Indonesia, sudahlah daripada kita kecilkan masalah kita ini, tidak salah sesungguhnya, karena tidak they had being doing business for years, artinya mereka juga orang-orang pinter. Cuma daripada bermasalah di Indonesia, sudahlah kita ikutin saja, kita buat kalau disuruh bikin kantor, ya kantor bikin service center bikin, tapi they in there heart, mereka yakin kita tidak salah, ini maksud kita mari kita jangan lagi berbicara tanggal 21 atau tanggal berapa kita benahi dulu antara Pemerintah dengan DPR bersatu suara RIM ini mahluk apa? Jenis kelaminnya apa? Ini harus kita, baru kita bicara undang- undangnya. Mohon jangan dilewatkan point ini.
Terima kasih.
KETUA RAPAT: Silahkan.
Boleh saya jelaskan lagi sedikit.
Terima kasih.
Pak Tantowi apapun itu mahluknya yang namanya RIM itu nanti bisa kita definisikan yang kerja sama dengan 6 operator, katakanlah RIM nya seperti itu dengan operator mereka punya kesepakatan yang tidak boleh mengganggu content. Kalau bukan RIM yang kena, tentu yang 6 ini yang kena, 6 operator ini yang kena dan deliknya adalah mendistribusikan content, salah satu content terlarang di Republik ini adalah content pornografi sesuai dengan undang-undang, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 44 mengatakan Pemerintah dan Pemda wajib mencegah tersebarnya pornografi di masyarakat. Saya pikir wajib itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, kalau mampu ternyata di sini ada kata wajib. Pasal 18 mengatakan bahwa untuk itu Pemerintah boleh memblokir internet itu. Jadi kalau bukan RIM yang kena, jadi kami Pak Yahya, Pak Tantowi berbicara dengan kedua side ini, baik dengan RIM nya, baik dengan oparatornya. Setelah itu kami mengambil kesimpulan pihak RIM nya yang mengulur-ulur waktu ini yang ke enam ini, mereka sedia memasang. Untuk itu, ini perlu kami sampaikan kepada RIM bahwa ada undang-undang yang dilarang, yang dilanggar oleh bisnis mereka berdua ini.
F-PG/TANTOWI YAHYA:
Pak Menteri, saya kalau kaitannya dengan pornografi mengerti 100% dan mendukung Bapak, is not big issue anymore, ngerti saya. Permasalahan itukan masih ada 7 dan kita berkali-kali mengatakan bahwa hati-hati PT. RIM tidak bayar pajak, pajak yang mana kita bicara? Kalau statusnya memang membuat mereka tidak harus bayar pajak, bisa jadi ini back fire, ke kita, maka saya bilang pertama kali kita harus sentuh jenis kelamin dari barang ini apa? Apakah undang- undang kita sudah mengakomodir ini, sehingga kalau kita ingin memberikan sanksi, kita bisa menggunakan undang-undang yang ada, itu dulu Pak Menteri. Kalau soal pornografi 100%, saya dukung Bapak, itu bukan isu lagi di sini.
KETUA RAPAT:
Terkait dengan pajak, karena ini juga menyangkut undang-undang yang lain, itukan ketentuan-ketentuan ini pasti meruju ke undang-undang di sektor perpajakan. Saya kira itu biar jadi urusan sektor lain, Menteri Keuangan dan segala macam nanti. Tadi Menteri Kominfo juga menyatakan akan berbicara mengenai hal ini dengan Menteri Keuangan.
Silahkan.

Kominfo DPR RI

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (18)

Similar to Kominfo DPR RI

Similar to Kominfo DPR RI (20)

More from fraksi balkon

More from fraksi balkon (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Kominfo DPR RI