1. REVIEW
SISTEM KOMPUTERISASI TENAGA KERJA LUAR NEGERI
(SISKOTKLN)
PADA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA(BNP2TKI)
OLEH :
FITRI ANDRIYANI(140401147)
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
PEKANBARU
2017
2. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri
(SISKOTKLN) adalah sistem pendataan bagi Calon Tenaga
Kerja Indonesia yang akan berangkat keluar negeri. KTKLN
merupakan kartu identitas bagi TKI dan sekaligus sebagai
bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur
untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai instrumen
perlindungan baik pada masa penempatan (selama bekerja di
luar negeri) maupun pasca penempatan (setelah selesai
kontrak dan pulang ke tanah air).
3.
4. Adapun layanan pada sistem tersebut
ada 3 kategori yaitu sebagai berikut:
1. TKI Mandiri/Profesional
Pada layanan ini memudahkan bagi
TKI untuk mendaftarkan diri pada
jalur mandiri.
2. Sistem perekaman data berbasis
teknologi informasi.
Pada layanan ini TKI bisa melakukan
registrasi untuk perpanjangan
perjanjian kerja.
3. Pendataan TKI luar negeri.
Pada layanan ini memudahkan
registrasi pada TKI luar negeri dengan
mempersiapkan dokumen seperti
paspor, foto, visa, dan perjanjian kerja
di luar negeri dalam bentuk digital.
5.
6.
7.
8. Dengan adanya Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar
Negeri(SISKOTKLN) memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Memastikan bahwa TKI telah mengikuti prosedur
penempatan TKI.
2. Memberikan kemudahan dalam penyelesaian masalah,
data lengkap TKI ada di dalamnya.
3. Instrumen perlindungan TKI.
4. Pengendalian penempatan TKI di luar negeri.
9. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri(SISKOTKLN)
memiliki kelebihan yaitu:
Memberikan 3 layanan yang memudahkan bagi calon
tenaga kerja yang ingin mendaftarkan diri pada siskotkln.
Selain kelebihan tersebut, sistem ini juga memiliki kelemahan
sebagai berikut:
1. Tidak adanya informasi mengenai alur pendaftaran bagi
Calon Tenaga Kerja Indonesia.
2. Belum terintegrasi data TKI antara BNP2TKI dengan pihak
terkait, misalnya dengan KBRI Kuala Lumpur Malaysia.