Workshop ini membahas tentang pengelolaan data pada aplikasi SIM-K dan update PKB-Online, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan terkait registrasi dan lisensi tenaga kesehatan serta cara mendaftar dan login ke sistem PPNI."
ini adalah peraturan pemerintah tentang pendataan ualng pns yang akan menjadi salah satu penliaian layak atau tidaknya seseorang menjadi pns. dalam peraturan tersebut mentri menekankan pengisian harus teliiti dan benar.
ini adalah peraturan pemerintah tentang pendataan ualng pns yang akan menjadi salah satu penliaian layak atau tidaknya seseorang menjadi pns. dalam peraturan tersebut mentri menekankan pengisian harus teliiti dan benar.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
1. Sekretaris DPD PPNI BARITO SELATAN
WORKSHOP KEPERAWATAN
PENGELOLAAN DATA PADA
APLIKASI SIM-K DAN UPDATE PKB-
ONLINE
2.
3. DASAR HUKUM
1. PERMENKES RI NOMOR 1796/MENKES/PER/VIII/2011
2. PEDOMAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN (PKB) PERAWAT INDONESIA
TAHUN 2013
3. UU NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA
KESEHATAN
4. UU NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG
KEPERAWATAN
4. “BAHWA SETIAP NAKES WAJIB MEMILIKI STR SEBELUM NAKES
TERSEBUT MELAKSANAKAN TUGAS KEPROFESIANNYA”.
“BAHWA PROSES SISTEM KREDENSIAL PERAWAT MENCAKUP
SERTIFIKASI (UKOM), REGISTRASI (STR), LISENSI (SIPP) DAN
AKREDITASI (PROGRAM PELATIHAN)”.
5. PASAL 44 AYAT 1 BAHWA SETIAP NAKES YANG MENJALANKAN
PRAKTIK WAJIB MEMILIKI STR.
PASAL 18 AYAT 1 BAHWA PERAWAT YANG MENJALANKAN
PRAKTIK KEPERAWATAN WAJIB MEMILIKI STR.
6. “PASAL 74 BAHWA PIMPINAN FASYANKES DILARANG
MENGIZINKAN NAKES YANG TIDAK MEMILIKI STR DAN IZIN
UNTUK MENJALANKAN PRAKTIK DI FASYANKES”.
“PASAL 85 AYAT 1 BAHWA SETIAP NAKES YANG DENGAN
SENGAJA MENJALANKAN PRAKTIK TANPA STR SEBAGAIMANA
PASAL 44 AYAT (1) DIPIDANA DENGAN DENDA PALING BANYAK
Rp. 100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH)”
8. DASAR HUKUM:
1. UU NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN, PASAL 46
AYAT 1 “SETIAP NAKES YANG MENJALANKAN PRAKTIK DI BIDANG
YANKES WAJIB MEMILIKI IZIN”
2. UU NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN, PASAL 19 AYAT
1 “PERAWAT YANG MENJALANKAN PRAKTIK KEPERAWATAN WAJIB
MEMILIKI IZIN”.
3. AYAT 2 “IZIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIBERIKAN
DALAM BENTUK SIPP.
4. 3. PERMENKES NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS,
PASAL 17 “SETIAP TENAGA KESEHATAN YANG BEKERJA DI
PUSKESMAS HARUS MEMILIKI SURAT IZIN PRAKTIK SESUAI
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN”.
9. PASAL 86 AYAT 1
BAHWA SETIAP NAKES YANG MENJALANKAN PRAKTIK
TANPA MEMILIKI IZIN SEBAGAIMANA PASAL 46 AYAT (1)
DIPIDANA DENGAN DENDA PALING BANYAK Rp. 100.000.000
(SERATUS JUTA RUPIAH)
21. SIMK
Adalah Sistem Informasi Managemen Keanggotaan yang berfungsi
untuk memonitor jumlah dan perkembangan anggota PPNI untuk
menjamin kelancaran arus data dari tingkat komisariat hingga
pengurus pusat PPNI melalui mekanisme terstandar dalam
pemprosesan dan penyajian data.
22. TUJUAN SIMK :
Secara umum Tujuan SIMK adalah
Terwujudnya suatu sistem informasi
manajemen keanggotaan yang terintegrasi
berbasis komputer dan web-online, yang
mampu memberikan informasi data yang
sinkron, harmonis, handal, dan up to
date.
23. 1. Warga Negara Indonesia
Sebagai seorang perawat tentunya kita
harus terdaftar dalam keanggotaan PPNI,
dgn syarat2:
2.
Memiliki ijazah
pendidikan tinggi
keperawatan
3.
Menyatakan diri untuk
menjadi anggota PPNI
melalui proses pendaftaran
sistim online
4.
Mentaati AD/ART PPNI dan
kode etik keperawatan
Indonesia
5.
Bersedia aktif mengikuti
kegiatan organisasi yang
dilaksanakan PPNI atau
Ikatan/himpunan
24. 1.
Membuka laman
website http://ppni-
inna.org/
Berikut cara mendaftar menjadi
anggota PPNI (siapkan KTP dan
Ijazah terakhir)
2. Pilih menu registrasi
3. Pilih start registration
4. Masukan biodata anda
5.
Daftarkan (perlu perhatikan
masukan alamat email yang
benar/aktif)
25. 6. Periksa email yang anda
masukan tadi
Lanjutan…………………
7.
Lihat email dari
Persatuan Perawat
Nasional Indonesia
8.
Selanjutnya hubungi DPK
atau DPD untuk melakukan
verifikasi pendaftaran.
9.
Setelah diverifikasi oleh DPK/DPD/DPW
maka akan masuk di email untuk
melakukan pembayaran sesuai nomor VA
(virtual account)
10
.
NIRA anda akan dikirim via
email.
26. PPNI kita dituntut untuk
mentaati:
Kewajiban
Anggota
PPNI
Hak
Anggota
PPNI
27. 1.
Menjunjung tinggi, mentaati,
dan mengamalkan sumpah
perawat, kode etik perawat
Indonesia, AD/ART, dan
keputusan PPNI
KEWAJIBAN Anggota
PPNI
2.
Bayar uang pangkal (Rp.
100.000/orang untuk perawat
baru) dan iuran
anggota (Rp.
200.000/orang/tahun) dan
iuran ICN (International
Council of Nurses) (Rp.
5.000/orang/bulan)
3.
Menghadiri rapat-rapat atas
undangan pengurus PPNI
4. Memberikan informasi yang
benar sesuai kebutuhan
kepada pengurus sesuai
keanggotaanya
28. 1.
Mengajukan pendapat, usul atau
pertanyaan baik lisan maupun
tertulis kepada pengurus PPNI,
mengikuti kegiatan organisasi,
memilih dan dipilih sesuai
jenjang kepengurusan organisasi
HAK Anggota PPNI:
2.
Mendapatkan kesempatan menambah
atau mengembangkan ilmu dan
keterampilan keperawatan yang
diselenggarakan organisasi
sesuai program dan kemampuan
organisasi serta memenuhi
persyaratan yang ditetapkan
3.
Mendapatkan perlindungan dan
pembelaan dalam melaksanakana
tugas organisasi dan profesi,
apabila memenuhi (AD/ART, Kode
Etik Keperawatan Indonesia,
Standar Kompetensi, Standar
Praktik, Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, dan
ketentuan organisasi)
4.
Mendapatkan pembelaan terhadap
kasus yang terkait dengan
masalah hukum dalam lingkup
praktik keperawatan, apabila
anggota tersebut telah memenuhi
kewajiban sebagai anggota
32. • Merequest ulang VA “Virtual Account”
yang sudah kadaluarsa (masa aktif VA 7
hari dari request awal VA.
Reques Ulang VA (Virtual Account
Kadaluarsa)
Klik lalu isi email aktif yang
digunakan waktu mendaftar
