Renstra ketahanan pangan 2014 2019

RENCANA STRATEGIS
( RENSTRA )
TAHUN 2014 – 2019
PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KANTOR KETAHANAN PANGAN
JL. BRIJEND POL. IMAM BACHRI NO. 100 B TELP. (0354) 692164
KOTA KEDIRI

RENSTRA “KANTOR KETAHANAN PANGAN” 2014-2019
Hal.iii
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, maka penyusunan
perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri
Tahun 2014-2019 dapat diselesaikan dengan baik.
RENTRA ini memuat rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran terhadap arah
pembangunan Ketahanan Pangan untuk kurun waktu lima tahun kedepan, setelah
disesuaikan dengan RJPMD Kota Kediri Tahun 2014-2019.
Lebih jauh RENSTRA ini juga memberikan gambaran yang kongkrit
terhadap capaian kinerja selama kurun waktu lima tahun kedepan yang dilengkapi
dengan penilaian kualitatif dari rumusan formula indikator kinerja, yang
merupakan penjabaran dari program yang telah ditetapkan.
RENSTRA ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas untuk
tercapainya visi dan misi Ketahanan Pangan, dengan harapan bisa memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyakat Kota Kediri,
khususnya yang berkaitan dengan Peningkatan Ketersediaan Pangan,
Peningkatan Konsumsi, Penganekaragaman Pangan, dan Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan.
Kediri, November 2014
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN
KOTA KEDIRI
Ir. SABILA RASJAD RASJID, MM
KATA PENGANTAR

Hal.iii
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................................. i
DAFTAR ISI ................................................................................................ ii
BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................... Bab I/1
1.1 Latar Belakang........................................................................ Bab I/2
1.2 Landasan Hukum.................................................................... Bab I/4
1.3 Maksud dan Tujuan.................................................................Bab I/4
1.4 Sistematika Penulisan.......................................................... Bab I/4
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KETAHANAN PANGAN .. Bab II/1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................Bab II/1
2.2 Sumberdaya Manusia (SDM) ................................................. Bab II/8
2.3 Sarana/Prasarana ............................................................ Bab II/10
2.4 Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan......................Bab II/12
2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor
Ketahanan Pangan................................................................. Bab II/15
BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI ...................................................................................... Bab III/1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugad dan Fungsi
Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan................................. Bab III/1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih.......................................................................Bab III/2
3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi...........Bab III/3
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN ............................................................................... Bab IV/1
4.1 Visi dan Misi........................................................................... Bab IV/1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Ketahanan
pangan.................................................................................... Bab IV/3
4.3 Strategi dan Kebijakan .......................................................... Bab IV/9
BAB 5 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ........ Bab V/1
5.1 Program dan Kegiatan Kantor Ketahanan pangan................. Bab V/1
5.2 Indikator Kinerja .................................................................... Bab V/5
DAFTAR ISI

Hal.iii
5.3 Pendanaan Indikatif ............................................................... Bab V/5
BAB 6 INDIKATOR KINERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..................Bab VI/1
1. Indikator Kinerja ..................................................................... Bab VI/1
BAB 7 PENUTUP .................................................................................. Bab VII/1
1. Kesimpulan............................................................................... Bab VII/1
2. Saran...................................................................................... Bab VII/1

BAB 1/Hal. 1
1.1. Latar Belakang
Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan agenda dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri
Tahun 2014-2019 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan,
pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan,
dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik
daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai
upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya,
dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.
Implementasi program pembangunan ketahanan pangan
dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu :
(a) sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi,
ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) sub sistem distribusi
pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta (c) sub
sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan
keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan
ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi
sosial, budaya, dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan
yang mantap dan berkelanjutan. Sesuai dengan kesepakatan internasional
dan nasional, bahwa Indonesia telah menyatakan komitmen dan berperan
aktif dalam berbagai program yang terkait dengan ketahanan pangan dan
kemiskinan, antara lain melalui deklarasi Roma Tahun 1996 pada
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan Dunia, Deklarasi Millenium
Development Goals (MDGs) Tahun 2000, International Convenant on
Economic, Social, and Cultural Rights (ICOSOC) yang diratifikasi oleh
Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Regional ASEAN
B A B
1 PENDAHULUAN

BAB 1/Hal. 2
pada Sidang ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) pada
bulan Oktober 2008.
Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa Pangan adalah segala sesuatu
yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah
maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau
minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan,
bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau
minuman.Sesuai yang tercantum dalam Undang-undang pangan
(Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012).
Perencanaan menurut dimensi waktu dapat dikelompokkan ke
dalam perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka
pendek. Perencanaan jangka panjang perlu disusun untuk
dipedomani di dalam menyusun perencanaan jangka pendek,
menyadari hal tersebut maka Kantor Ketahanan Pangan
mengimplementasikan penyusunan perencanaan jangka panjang
dalam sebuah dokumen perencanaan strategis. Tuntutan adanya
pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab. Pencapaian tujuan sesuatu organisasi
yang dikelola secara modern hanya dapat dicapai jika menerapkan
fungsi-fungsi manajemen secara baik. Salah satu fungsi manajemen
adalah fungsi perencanaan. Perencanaan didalam sebuah organisasi
secara umum dapat digunakan sebagai pedoman dalam
melaksanakan kegiatan.
Sesuai dengan Peraturan W a lik o ta Ked iri Nom o r 44
Ta hu n 200 8 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kantor Ketahanan Pangan Kota
Kediri.Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri. Maka Kantor
Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam
menyiapkan bahan koordinasi untuk kewaspadaan pangan.
Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri dituntut untuk mempunyai
Rencana Strategis yang merupakan serangkaian program dan

BAB 1/Hal. 3
kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen
organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk itu perlu disusun
Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kota kediri yang mengacu
pada Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode
5 (lima) tahun. Dimana dalam penyusunan Renstra ini harus sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD
dan bersifat indikatif. RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.
Renstra berfungsi untuk menjabarkan secara operasional visi dan
misi Kepala Daerah dan merupakan dokumen publik yang memberikan
gambaran wujud pelayanan oleh SKPD hingga 5 (lima) tahun
mendatang.
Korelasi antara Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri Tahun
2014 – 2019 dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJMD, Renstra K/L
dan Renja), baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan
maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar
berikut :

BAB 1/Hal. 4
Gambar 1.1
Bagan KorelasiRENSTRA dengan Dokumen Perencanaan lainnya
Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri mengacu dari
RPJMD tahun 2014-2019 Kota Kediri dan Renstra Kantor Ketahanan
Pangan Kota Kediri merupakan acuan untuk menyusun RENJA Kantor
Ketahanan Pangan Kota Kediri, RENJA inilah menjadi sumber dari
penyusunan RKA Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri yang
merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari APBD oleh sebab
itu Rensta Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri sangatlah penting
perannya dalam sistim perencanaan pembangunan daerah.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan rencana Strategis Kantor Ketahanan
pangan Kota Kediri adalah :
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
2. Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
UU No. 25/2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No. 17/2003 tentang
Keuangan Negara

BAB 1/Hal. 5
3. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara.
4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tata cara
penyusunan, evaluasi dan pengendalian Rencana pembangunan
daerah
9. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu
dan gizi pangan;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
13. Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di
Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah
15. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-
2019

BAB 1/Hal. 6
16. Peraturan W a liko ta K ed iri Nomo r 44 Tahu n 20 08
Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan
Organisasi Lembaga Teknis Kantor Ketahanan Pangan Kota
Kediri.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri
2014-2019 adalah :
1. Sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari Undang-undang Republik
Indoensia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Kediri Tahun 2014 - 2019;
2. Penjabaran RPJMD Kota Kediri Tahun 2014 - 2019 ke dalam Renstra
SKPD untuk perencanaan 5 (lima) tahun disesuaikan dengan tugas dan
fungsi serta kewenangan Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri
sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan diberlakukannya otonomi
daerah.
1.4. Sistematika penulisan
Sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis Kantor Ketahanan
Pangan Kota Kediri Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini akan mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis serta
sistematika penulisannya.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KETAHANAN PANGAN
Pada bab ini akan menjelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi,
membahas secara ringkas tentang sumber daya yang dimiliki,
mengemukakan kinerja pelayanan yang telah dicapai pada periode Renstra
sebelumnya serta mengulas tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri.

BAB 1/Hal. 7
BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pada bab ini akan menjelaskanidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan fungsi pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri,
mengemukakan secara ringkas telaahan visi, misi dan program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta
penentuan isu-isu strategis Kantor Ketahanan Pangan
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Pada bab ini akan menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka
menengah, serta strategi dan arah kebijakan Kantor Ketahanan Pangan
Kota Kediri
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan
Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri selama tahun 2014-2019.
BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kota
Kediri yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VII PENUTUP

RENSTRA ”KANTOR KETAHANAN PANGAN” 2014 – 2019
BAB 2/Hal. 1
2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Kantor Ketahanan Pangan merupakan SKPD yang baru dibentuk
berdasarkan Sesuai dengan Peraturan W a lik o ta Ked iri Nomo r 44
Ta hu n 200 8 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kantor Ketahanan Pangan Kota
Kediri pada tanggal (31 Desember 2008), oleh karena itu perlu banyak
melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman mengenai makna dan
arti KETAHANAN PANGAN, hal ini dikarenakan selain Institusi baru
pemahaman mengenai Ketahanan Pangan dimasyarakat masih rendah,
sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap Kegiatan, Program, Kebijakan,
Sasaran dan Tujuan, ataupun pelayanan yang akan dilaksanakan.
2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sesuai Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Tupoksi Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pelayanan
kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota Kediri.
Dalam melaksanakan tugas, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi
koordinasi dan sinkronisasi dalam :
a. Melaksanakan penyusunan rencana program bidang Ketahanan Pangan;
b. Melaksanakan kajian dan koordinasi Ketahanan Pangan;
c. Melaksanakan identifikasi dan penyusunan paket teknologi pengolahan
pangan;
d. Melaksanakan identifikasi makanan olahan dan promosi pangan lokal;
e. Sinkronisasi penyusunan program ketahanan pangan;
B A B
2 GAMBARAN PELAYANAN
KANTOR KETAHANAN PANGAN

BAB 2/Hal. 2
f. Melaksanakan pengembangan dan pemantauan terhadap penyediaan,
pengadaan dan penyaluran pangan;
g. Melaksanakan ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, prasarana dan
sarana, serta rumah tangga Kantor Ketahanan Pangan; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sebagaimana Bagan Struktur Organsasi Kantor Ketahanan Pangan
(Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 05 Tahun 2008), formasinya terdiri dari
:
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
d. Seksi Penganekaragaman Pangan; dan
e. Seksi Kewaspadaan Pangan.
Secara rinci tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor, Kasubag Tata Usaha
dan masing-masing Seksi (sebagai mana Peraturan Walikota Kediri Nomor
44 Tahun 2008 tentang TUPOKSI Kantor Ketahanan Pangan) dapat diuraikan
sebagai berikut :
a. Kepala Kantor
Kepala Kantor mempunyai tugas Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan
tugas dan pencapaian tujuan organisasi; serta Melaksanakan tugas-tugas,
lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Bagian Tata Usaha
(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan
perencanaan bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah
tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat,
(2) Untuk mernyelenggarakan tugas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai
fungsi :
a. Pelaksana koordinasi penyusunan program kegiatan kantor,
pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan dan hubungan
masyarakat;
b. Pelaksanaan penyusunan anggaran rutin / pembangunan kantor;

BAB 2/Hal. 3
c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan / anggaran;
d. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan
dan protokol;
e. Pengumpulan dan mensistimasikan data untuk penyusunan program
dan proyek Kantor Ketahanan Pangan;
f. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam
pelaksanaan program;
g. Pengawasan dan pengendalian anggaran Kantor Ketahanan Pangan;
h. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi APBD
serta laporan pertanggung jawaban;
i. Pengurusan keuangan perjalanan dinas menyelesaikan tuntutan ganti
rugi, serta biaya lain sebagai pengeluaran Kantor Ketahanan Pangan;
j. Penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan - kegiatan
tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan Kantor
Ketahanan Pangan;
k. Penyusunan perencanaan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan
dan keamanan kantor serta perjalanan dinas;
l. Pemrosesan tentang kedudukan hukum pegawai dan mensejahterakan
pegawai;
m. Penyiapan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi,
tata laksana, kegiatan dokumentasi serta mengelola perpustakaan
Kantor Ketahanan Pangan; dan
n. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan inventarisasi harga bahan pangan strategis di tingkat
produsen dan konsumen;
b. Melaksanakan inventarisasi produk mutu pangan strategis;
c. Melaksanakan pemantauan dan pengembangan keterseediaan pangan;
d. Melaksanakan perumusan kebijakan, pemantauan distribusi pangan;
e. Melaksanakan promosi aneka produk olahan pangan alternatif;
f. Melaksanakan analisis ketersediaan pangan;
g. Melaksanakan penyebaran informasi pengembangan teknologi pangan;
h. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan penerapan teknologi pangan

BAB 2/Hal. 4
i. Identifikasi cadangan pangan masyarakat;
j. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu Skala
kota;
k. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
l. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat
kota;
m. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat
menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
n. Identifikasi kelompok rawan pangan;
o. identifikasi infrastruktural distribusi pangan kota;
p. Pengembangan infrastruktural distribusi pangan kota;
q. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan
akses pangan;
r. Informasi harga pangan strategis di kota;
s. Pembangunan pasar untuk produksi pangan yang dihasilkan masyarakat
kota;
d. Seksi Penganekaragaman Pangan
Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penyusunan pola bimbingan dan penyuluhan
penganekaragaman pangan;
b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi peningkatan produk pangan
olahan;
c. Melaksanakan fasilitasi sosialisasi model pengembangan teknologi dan
apresiasi penerapan teknologi pangan;
d. Melaksanakan kampanye dan promosi diversifikasi pangan;
e. Melaksanakan penyebar luasan informasi ketahanan pangan;
f. Identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan : serta
g. Keragaman konsumsi pangan masyarakat;
h. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku
lokal;
i. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
j. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat
menurunnya ketersediaan pangan; dan
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai

BAB 2/Hal. 5
e. Seksi Kewaspadaan Pangan
Seksi Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penyusunan program kewaspadaan pangan;
b. Melaksandkan koordinasi dengan instansi terkait kewaspadaan pangan;
c. Melaksanakan monitoring dan pengendalian pangan pokok masyarakat;
d. Identifikasi pangan pokok masyarakat;
e. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
f. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan
masyarakat;
g. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
h. Analisis mutu gizi konsumsi masyarakat;
i. Pembinaaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan
skala kecil/rumah tangga;
j. Penerapan standart BMR (batas minimum residu) wilayah kota;
k. Pelatihan inspektur, PPNS keamanan pangan wilayah kota;
l. Pembinaan sistem managemen laboratorium uji mutu dan keamanan
pangan skala daerah;
m. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kota, dan
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI
Kelembagaan Organisasi Ketahanan Pangan di Kota Kediri terbentuk pada
tahun 2003 melalui Perda Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Kelembagaan Ketahanan
Pangan sebagai salah satu Bidang pada Dinas Pertanian Kota Kediri.
Kemudian menindaklanjuti Peraturan – peraturan, diantaranya :
a. PP. NOMOR 3 TAHUN 2007 Pasal 3 ayat 2 butir ”m”
Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten/kota wajib mempertanggung
jawabkan urusan Ketahanan pangan,
b. PP. NOMOR 38 TAHUN 2007 Pasal 7 ayat 2 butir “m”
Ketahanan Pangan masuk urusan wajib pada Pemerintahan Daerah
Propinsi, Kabupaten/kota,
c. PP. NOMOR 41 TAHUN 2007 Pasal 22 ayat 5 butir ”e”

BAB 2/Hal. 6
Urusan Ketahanan Pangan masuk rumpun Badan tersendiri pada
Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Perda Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS
DAERAH, tanggal 31 Desember 2008 Kantor Ketahanan Pangan dipimpin
oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada
Walikota Kediri. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Kantor dibantu oleh
satu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan tiga orang Kepala Seksi.
Gambaran mengenai organisasi Kantor Ketahanan Pangan selengkapnya
dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan
Kota Kediri (berdasarkan PERDA KOTA KEDIRI NOMOR 05 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS
DAERAH PEMERINTAH KOTA KEDIRI), adalah sebagai berikut :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN
KOTA KEDIRI (PERDA KOTA KEDIRI NO. 5 TAHUN 2008)
KEPALA KANTOR
KASUBAG
TATA USAHA
KASI KETERSEDIAAN
DAN DISTRIBUSI
PANGAN
KASI
PENGANEKARAGAMAN
PANGAN
KASI
KEWASPADAAN
PANGAN

BAB 2/Hal. 7
Tata Laksana SKPD Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki
Kantor Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :
1. Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung penyelengaraan
pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan dipimpin oleh Kepala
Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan.
3. Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
 perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
 penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan dan
pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan; dan
 pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai
2.2 SUMBER DAYA KANTOR KETAHANAN PANGAN
2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber daya manusia (SDM) di Kantor Ketahanan Pangan
Kota Kediri untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada 19 orang yang terdiri
dari 1 orang kepala kantor, 3 orang kepala seksi dan 1 orang kepala sub
bagian tata usaha serta 14 orang sebagai pelaksana atau staf.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan. SDM
Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri dapat dilihat dari pada tabel di
bawah ini. Susunan Kepegawaian Organisasi Kantor Ketahanan Pangan
Kota Kediri terdiri dari sebagai berikut:

BAB 2/Hal. 8
Tabel 1. FORMASI PEGAWAI KANTOR KETAHANAN PANGAN MENURUT
TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2014
TABEL 2 : PERKEMBANGAN JUMLAH PEGAWAI KANTOR KETAHANAN
PANGAN MENURUT STATUS DAN GOLONGAN TAHUN 2014
Gol/Eselon
TAHUN 2014
a B c d Jml
PNS
1). Golongan I - - - 1 1
2). Golongan II 1 6 - 2 9
3). Golongan III 2 1 2 2 7
4). Golongan IV 1 1 - - 2
JUMLAH PNS 19
2.2.2 SARANA / PRASARANA
Sarana prasarana yang dipergunakan dalam rangka mendukung
kinerja Kantor Ketahanan pangan selama tahun 2009 sampai dengan 2014
mengalami perkembangan sebagaimana pada tabel 3 berikut:
Tabel 3. PERKEMBANGAN JUMLAH SARANA/PRASARANATAHUN 2014
No. Nama / Jenis Barang
Tahun
Perolehan
Satuan
Keadaan
Barang
(B/KB/RB
)
Jumlah
Barang
1 2 3 4 5 6
1 Bangunan Gedung Kantor - m² B
2 Tugu/ Tanda Batas Lain-lain - m² B
3 Tangga latihan 2009 buah B 1
4 Mesin ketik 2009 buah KB 1
5 Lemari Kaca 2009 unit B 1
6 Kursi Pejabat Eselon IV 2009 unit B 2
No UNIT KERJA
TINGKAT PENDIDIKAN
JMLSD SLTP SLTA D-1 D-3 S-1 S-2 S-3
1 Struktural
1) Eselon II
2) Eselon III 1 1
3) Eselon IV 3 1 4
2 Fungsional
3 Staf PNS 1 7 2 3 1 14
4 Honorer
JUMLAH 1 7 2 6 3 19

BAB 2/Hal. 9
Tahun
Perolehan
Satuan
Keadaan
Barang
(B/KB/RB
)
Jumlah
Barang
1 2 3 4 5 6
7 Kursi biasa 2009 unit B 5
8 Kursi Lipat 2009 unit B 16
9 Kursi Lipat 2009 unit B 14
10 Meja Komputer 2009 unit B 1
11 P.C. Unit 2009 unit RB 1
12 P.C. Unit 2009 unit RB 1
13 AC Split 2009 unit KB 1
14 Note Book 2009 unit RB 1
15 Printer 2009 unit B 1
16 Scanner 2009 unit B 1
17 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2009 buah B 5
18 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2009 buah B 3
19 Kamera 2009 unit KB 1
20 Lemari Arsip 2009 unit B 1
21 Lemari Arsip 2009 unit B 2
22 Meja ketik 2009 unit KB 1
23 Tempat parkir 2009 unit RB 1
24 Hand Spayer 2010 buah B 2
25 Pompa air 2010 buah B 1
26 Filling Besi 2010 unit B 2
27 Lemari Kaca 2010 unit B 1
28 Kursi tamu 2010 unit KB 1
29 AC Split 2010 unit B 1
30 Televisi 2010 unit KB 1
31 Wireles 2010 unit KB 1
32 Note Book 2010 unit KB 2
33 Meja Kerja Pejabat lain-lain 2010 buah B 2
34 Kursi Kerja Pejabat eselon III 2010 buah B 1
35 Kursi Kerja Pejabat lain-lain 2010 buah B 9
36 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2010 unit KB 1
37 Facsimile 2010 unit B 1
38 Pompa Airsail 2010 unit B 1
39 Lemari Es 2010 unit B 1
40 Personal Komputer 2010 unit KB 1
42 Tugu/ Tanda batas lain-lain 2010 buah KB 1
43 Filling Besi 2011 unit B 1
44 Meja Komputer 2011 buah B 1
45 P.C Unit 2011 unit B 1

BAB 2/Hal. 10
Tahun
Perolehan
Satuan
Keadaan
Barang
(B/KB/RB
)
Jumlah
Barang
1 2 3 4 5 6
46 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2011 buah B 2
47 Proyektor dan Attachment 2011 unit B 1
48 Camera Elektronic 2011 unit KB 1
49 Meja Kerja 2011 buah B 6
50 Rak Tanaman 2012 buah B 2
51 Handy Cam 2012 unit B 1
52 Note Book 2012 unit B 1
53 Mesin ketik 2013 unit B 1
54 Lemari kaca 2013 buah B 1
55 Lemari besi 2013 buah B 1
56 Brankas 2013 buah B 1
57 Komputer PC 2013 unit B 1
58 Note Book 2013 unit B 1
59 AC Split 2013 unit B 1
60 Freezer 2013 unit B 1
61 Hands Spayer 2013 buah B 1
62 Kursi putar pendek 2013 buah B 3
63 Komputer PC 2013 unit B 1
65 Lemari Es 2013 unit B 1
66 Mesin pembuat cone Es cream 2013 unit B 1
67 Cetakan mie 2013 unit B 1
68 Gerobak sampah 2013 unit B 1
69 Kursi putar pendek 2013 unit B 1
70 Rak Buku 2013 buah B 1
71 Taplak meja 2013 buah B 1
72 AC Kendaraan 2013 unit B 1
73 Gorden 2013 unit B 35
Keterangan Keadaan Barang:
 B: Baik
 KB : Kurang Baik
 RB : Rusak Berat
2.4 Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan
Kinerja Kantor Ketahanan Pangan diarahkan fokus pada kegiatan
Peningkatan Diversifikasi pangan serta penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan dibidang pemantapan Ketahanan Pangan

BAB 2/Hal. 11
daerah dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya
meningkatkan Diversifikasi pangan.
Kantor Ketahanan Pangan Daerah mempunyai Standar Pelayanan
Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN No. 65/ Permentan/ OT.140
/ 12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan
Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan
Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak. Sedangkan SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Dalam hal ketentuan SPM Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4
(empat) jenis pelayanan dasar yaitu :
1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
2. Distribusi dan Akses Pangan.
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan
Program dan kegiatan bidang ketahanan pangan daerah
merupakan kegiatan yang selalu bersentuhan masyarakat, baik pembinaan
maupun bantuan sosial modal usaha bersama yang mana bertujuan agar
pendapatan masyarakat tani dan keluarganya dapat meningkat, yang
sangat diharapkan dapat mandiri setelah berbagai upaya yang dilakukan
oleh berbagai pihak termasuk bidang ketahanan pangan. Adapun upaya
yang dilaksanakan selama ini sebagai berikut:

BAB 2/Hal. 12
Tabel 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan
Kota Kediri
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
IKU
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Kecukupan Ketersediaan Energi dan
Protein
33.25 30.496 31.387 30.00 31.00 30.426 35.200 32.700 32.70
2 PPH Ketersediaan Pangan yang
mantap
94 91,50 92,00 92,50 93.50 92,39 105,65 95,80 95.80
3 Peningkatan Konsumsi Energi dan
Protein.
102 91,00 94,25 97,45 100.00 96,87 96,42 99,45 101.25
4 Peningkatan PPH Konsumsi 91.25 79,01 82,50 85,80 88.35 84,02 86,80 88,75 89.75
5 Peningkatan Jumlah Usaha Pangan
Olahan berbasis Sumberdaya Lokal
46.33 38,41 40,63 42,25 45.71 39,05 41,09 43,59 47.75
6 Jumlah Informasi Pangan yang
dipublikasikan
116.67 4,00 12,00 12,50 12.00 0,00 12,00 15,25 13.00
7 Tingkat Stabilitas harga-harga
pangan pokok perbulan
2.25 1,74 1,83 1,98 2.21 2,35 2,40 2,20 2.35
8 Tingkat Stabilitas Neraca Bahan
Makanan (NBM)
133.25 125,00 125,00 127,00 131.05 128,95 132.25
9
Jumlah Pemantauan dan analisa
pangan jajanan dan pangan olahan
lokal
5 20,00 13,33 13,33 10.00 0,00 11,11 11,85 -
10
Jumlah Pelatihan dan pembinaan
penyusunan menu 3B dan aman
serta sehat
100 50,00 13,33 83,33 92.31 13,33 85,55 95.25

BAB 2/Hal. 13
Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KANTOR KETAHANAN PANGAN
KOTA KEDIRI
Uraian ***)
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke-
Rata-rata
Pertumbuhan
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Angg
aran
Reali
sasi
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BELANJA DAERAH 1,486,016,000 1,530,927,000 1,854,354,000 2,350,801,000 0 1,303,967,046 1,339,564,875 1,570,824,812 2,155,743,950 88 88 85 92
Belanja tidak langsung 673,516,000 884,427,000 1,164,104,000 1,239,911,000 0 511,798,804 699,784,001 889,206,991 1,066,471,376 76 79 76 86
- Belanja pegawai
673,516,000 884,427,000 1,164,104,000 1,239,911,000 511,798,804 699,784,001
889,206,991 1,066,471,376
76 79 76 86
Belanja langsung 812,500,000 646,500,000 690,250,000 1,110,890,000 0 792,168,242 639,780,874 681,617,821 1,089,272,574 97 99 99 98
Urusan Wajib
Bidang Urusan Ketahanan
pangan
Program pelayanan
administrasi perkantoran
191,120,000 179,729,800 158,617,000 287,100,000 0 176,694,942 174,009,174 156,122,221 281,585,324 92 97 98 98
Penyediaan jasa surat
menyurat
500,000 500,000 500,000 750,000 500,000 500,000 500,000 750,000 100 100 100 100
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
9,000,000 13,700,000 20,100,000 24,000,000 5,655,742 9,695,874 17,934,221 21,098,224 63 71 89 88
Penyediaan Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1,500,000 918,000
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
38,400,000 38,040,000 38,040,000 38,240,000 31,500,000 36,545,000 38,040,000 38,190,000 82 96 100 100
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
6,500,000 13,500,000 13,500,000 17,500,000 5,500,000 13,500,000 13,499,800 17,500,000 85 100 100 100
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
2,000,000 5,000,000 5,000,000 10,500,000 1,689,000 4,940,000 4,826,000 10,485,000 84 99 97 100
Penyediaan alat tulis kantor 9,500,000 12,600,000 12,600,000 18,960,000 9,500,000 12,600,000 12,573,200 18,960,000 100 100 100 100
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
5,000,000 2,600,000 5,000,000 8,500,000 5,000,000 2,600,000 4,998,000 8,500,000 100 100 100 100
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1,500,000 1,500,000 1,500,000 3,500,000 1,500,000 1,500,000 1,499,000 3,500,000 100 100 100 100
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
75,700,000 47,355,300 14,267,000 73,500,000 75,500,000 47,355,300 14,142,000 72,142,100 100 100 99 98

BAB 2/Hal. 14
Uraian ***)
Tahun ke-
Rata-rata
Pertumbuhan
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Angg
aran
Reali
sasi
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Penyediaan peralatan
perlengkapan rumah tangga
1,000,000 1,000,000 1,610,000 16,750,000 1,000,000 1,000,000 1,610,000 16,750,000 100 100 100 100
Penyediaan bahan bacaan
dan Peraturaan Perundang-
undangan
2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,500,000 1,970,000 1,840,000 2,000,000 2,960,000 99 92 100 85
Penyediaan makan dan
minuman
5,500,000 1,934,500 2,500,000 2,500,000 2,872,800 1,933,000 2,500,000 2,432,000 52 100 100 97
Rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
34,520,000 40,000,000 42,000,000 67,400,000 34,507,400 40,000,000 42,000,000 67,400,000 100 100 100 100
Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur
40,880,000 23,935,200 10,633,000 55,250,000 0 39,467,100 23,685,700 10,625,600 52,826,000 97 99 100 96
Pengadaan Peralatan Gedung
kantor
4,900,000 4,900,000 100
Pengadaan Mebeleur 26,500,000 14,400,000 2,500,000 7,500,000 25,196,000 14,400,000 2,499,100 7,500,000 95 100 100 100
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
2,500,000 2,500,000 25,000,000 2,500,000 2,500,000 25,000,000 100 100 100
kendaraan dinas/operasional
3,500,000 5,462,800 8,133,000 22,750,000 3,500,000 5,213,300 8,126,500 20,326,000 100 95 100 89
perlengkapan gedung kantor
2,500,000 1,572,400 2,391,100 1,572,400 96 100
mebeleur
980,000 980,000 100
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4,000,000 8,735,000 8,500,000 10,500,000 0 4,000,000 8,596,000 7,900,000 10,222,250 100 98 93 97
Penyusunan Laporan Capaian
kinerja dan Iktisar Realisasi
Kinerja SKPD
4,000,000 8,735,000 8,500,000 10,500,000 4,000,000 8,596,000 7,900,000 10,222,250 100 98 93 97
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
381,500,000 289,100,000 284,250,000 353,000,000 0 378,147,200 288,490,000 281,070,000 351,625,000 99 100 99 100
Penyusunan Data Base
Potensi Produksi Pangan
25,000,000 24,100,000 18,420,000 20,000,000 25,000,000 24,100,000 18,420,000 20,000,000 100 100 100 100
Analisis dan penyuluh pola
konsumsi dan suplai pangan
25,000,000 25,000,000 15,000,000 15,000,000 25,000,000 25,000,000 15,000,000 15,000,000 100 100 100 100
Analisis rasio jumlah
penduduk terhadap kebutuhan
pangan
15,000,000 14,986,000 100

BAB 2/Hal. 15
Uraian ***)
Tahun ke-
Rata-rata
Pertumbuhan
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Angg
aran
Reali
sasi
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pemanfaatan Pekarangan
untuk Pengembangan Pangan
60,000,000 50,000,000 35,000,000 35,000,000 58,961,200 50,000,000 35,000,000 35,000,000 98 100 100 100
Pemantauan dan Analisis
Harga Pangan Pokok
20,000,000 20,000,000 12,150,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 12,150,000 20,000,000 100 100 100 100
Pengelolaan Kondisi
ketahanan Pangan Daerah
57,500,000 60,000,000 36,180,000 66,000,000 56,700,000 60,000,000 36,180,000 66,000,000 99 100 100 100
Pengembangan dan
Peningkatan Ketahanan
Pangan
104,000,000 110,000,000 140,000,000 132,000,000 104,000,000 109,390,000 138,500,000 131,375,000 100 99 99 100
Pengembangan Kawasan
Rumah Pangan Lestari
27,500,000 65,000,000 25,820,000 64,250,000
Pengembangan cadangan
pangan daerah
75,000,000 73,500,000 98
Program
Penganekaragaman Pangan
dan Gizi
28,000,000 95,000,000 110,000,000 90,040,000 0 28,000,000 95,000,000 110,000,000 90,040,000 100 100 100 100
Peningkatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
75,000,000 70,000,000 42,000,000 75,000,000 70,000,000 42,000,000 100 100 100
Penyuluhan Sumber Pangan
Alternatif
28,000,000 20,000,000 30,000,000 27,040,000 28,000,000 20,000,000 30,000,000 27,040,000 100 100 100 100
Festival dan promosi makanan
khas daerah
10,000,000 21,000,000 10,000,000 21,000,000
Program Kewaspadaan
Pangan dan Keamanan
Pangan
167,000,000 50,000,000 118,250,000 315,000,000 0 165,859,000 50,000,000 115,900,000 302,974,000 99 100 98 96
Pembinaan dan pengawasan
mutu dan keamanan produk
pangan masyarakat;
112,000,000 20,000,000 15,000,000 85,000,000 111,875,000 20,000,000 14,400,000 84,550,000 100 100 96 99
Penanganan Daerah Rawan
pangan
10,000,000 10,000,000 155,000,000 9,000,000 10,000,000 144,034,000 90 100 93
Desa Mandiri Pangan 25,000,000 20,000,000 85,000,000 40,000,000 25,000,000 20,000,000 83,250,000 39,840,000 100 100 98 100
Pengembangan Sistem
informasi pasar/harga pangan;
20,000,000 18,250,000 20,000,000 19,984,000 18,250,000 20,000,000 100
Pengawasan pangan segar 15,000,000 14,550,000

BAB 2/Hal. 16
2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Ketahanan
Pangan
Berdasarkan dari hasil telaah analisis terhadap Renstra Kementrian
Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Renstra Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW Tahun 2011-
2030 , dan hasil analisis terhadap KLHS RPJMD Tahun 2014-2019 yang
berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan
Kantor Ketahanan Pangan pada lima tahun mendatang.
2.7.1.Tantangan
Tantangan yang ada pada Kantor Ketahanan Pangan adalah :
1. Kemampuan dan pemahaman masyarakat berkenaan dengan
Ketahanan Pangan masih kurang.
2. Ketergantungan pada satu pangan pokok yaitu beras.
3. Masih banyaknya pangan yang diproduksi dan dikonsumsi
mengabaikan faktor keamanan pangan.
4. Rendahnya nilai tukar petani, baik komoditi tanaman pangan
perkebunan maupun perikanan
5. Rendahnya pemanfaatan dan konsumsi pangan lokal pada sajian
menu keluarga.
6. Masih adanya KK Rawan Pangan
7. Semakin tingginya minat masyarakat pada makanan ”Fast Food”
8. Rendahnya Informasi mengenai pangan.
9. Minimnya pegertian menu makanan yang beragam, bergizi,
serimbang, aman dan halal.
10. Adanya kebiasaan buruk yaitu saat panen raya harga pangan anjlok.
2.7.2.Peluang
Peluang yang ada pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri
adalah:
1. Dukungan anggaran pemerintah baik dari APBD II maupun APBN
untuk menunjang terselenggaranya kegiatan.
2. Kerja sama dengan masyarakat LSM, Lingkungan Akademis, Badan
POM, Satker terkait dan MUI dalam pelayanan standar pangan
yang sehat serta halal di Kota Kediri.

BAB 2/Hal. 17
3. Pekarangan masyarakat masih cukup/ tersedia untuk
pengembangan pangan lokal, bagi peningkatan gizi dan pendapatan
keluarga.
4. Berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat/individu.
5. Banyaknya usaha pangan olahan
6. Banyaknya makanan jajanan tradisional yang diperjual belikan
7. Banyaknya pasar tradisional, di wilayah Kota Kediri.
8. Sarana-prasarana distribusi pangan yang memadai.
9. Banyaknya pusat makanan tradisional.
10. Tersedianya teknologi, informasi dan komunikasi.
11. Adanya kebijakan pemerintah Kota kediri dalam hal penerapan
prinsip partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan,
perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan di
Kota Kediri

BAB 3/Hal. 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor
Ketahanan Pangan
Untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan
Ketahanan Pangan di Kota Kediri dengan cara :
1. Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas
khususnya Pegawai Negeri Sipil teknis sehingga kinerja Kantor
Ketahanan Pangan belum maksimal sesuai dengan program kerja yang telah
direncanakan.
2. Kantor Logistik tidak bisa menyesuaikan harga dengan pasokan
umum, karena berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Keppres No. 1
tahun 2010 harga gabah dan beras telah melampaui batas lebih tinggi
10% dari harga dasar pemerintah.
3. Data produksi pangan masih merupakan data agregat kecamatan dan
belum rinci data desa sehingga kualitas dan validitas hasil
analisis/pelaporan FSVA dan SKPG belum sesuai dengan yang diharapkan.
4. Data ekspor dan impor pangan masih terbatas pada data pangan
tertentu, dan belum merupakan data pangan secara menyeluruh per
kecamatan, sehingga sangat menghambat dalam penyusunan Neraca Bahan
Makanan (NBM) dan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah.
5. Data kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk mengukur
kerawanan pangan.
6. Penanganan daerah rawan pangan khususnya pemberdayaan
masyarakat desa miskin belum maksimal.
7. Sarana dan Prasarana untuk keamanan pangan belum ada.
8. Masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang keamanan pangan
karena terbatasnya pengetahuan dan daya beli terhadap produk pangan
yang aman.
B A B
3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB 3 Hal. 2
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih.
Rencana strategis (RENSTRA) Kantor Ketahanan Pangan Daerah 2014
– 2019, merupakan dokumen perencanaan strategis. Adapun rencana
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun
2014 – 2019 yaitu : menyelesaikan isu-isu strategis, serta tantangan Kota
Kediri lima tahun ke depan, serta visi, misi, program Walikota dan Wakil
Walikota Kediri terpilih (2014-2019), maka diperlukan kesinambungan
pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara
dinamis dengan menata Kota Kediri untuk menjadi lebih baik dan lebih
sejahtera. Yang tertuang pada visi dan misi Kota kediri yaitu :
3.2.1. Visi
“Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing,
Berakhlak dan Tanpa Korupsi”.
3.2.2. Misi
Untuk terwujudnya visi pembangunan Kota Kediri Tahun 2014 –
2019 tersebut, didukung dengan misi pembangunan adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif
dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam
pembangunan
2. Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan
3. Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera,
berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri
sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota Kediri
sebagai mana yang terumuskan dalam RPJMD Kota Kediri tahun
2014-2019 maka Kantor Ketahanan Pangan mengacu pada misi 4
yaitu Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota
Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif
dengan cara sebagai berikut :
1. Menfasilitasi penyediaan bahan pangan yang memadai baik
kualitas, kuantitas dan kontinuitas serta berwawasan lingkungan.

BAB 3 Hal. 3
2. Melakukan pemantauan ketersediaan bahan pangan,
diversifikasi, distribusi dan konsumsi pangan.
3. Melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan
analisis ketersediaan, dan penanganan kerawanan pangan
daerah.
4. Melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis
distribusi dan harga pangan daerah.
5. Melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan
analisis pola konsumsi keamanan pangan serta pengembangan
penganekaragaman pangan daerah.
6. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah
daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah,
7. Koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis
ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan daerah.
8. Koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis distribusi dan
harga pangan daerah.
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi.
3.3.1. Telaahan Renstra Kementrian Pertanian Badan Ketahanan Pangan
1. Visi Kementrian Pertanian Badan Ketahanan Pangan
Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya pada
peningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi juga mengacu pada
peningkatan produksi pangan tersebut untuk dapat memperbaiki gizi
masyarakatnya. Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan harus
besifat holistik, realistik, kontinyu dan aktual. Konsekuensinya dalam
pembuatan perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus
diperlihatkan, tetapi juga mengenai bagaimana caranya merumuskan
pilar ketersediaan dan kerentanan pangan, pilar distribusi pangan dan
pilar pola konsumsi dan keamanan pangan dapat berproses dan
berjalan secara senergis.
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Daerah
yaitu pengembangan SDM, mengacu pada kondisi lingkungan
pertanian khususnya pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu,
Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Republik Indonesia

BAB 3 Hal. 4
mempunyai visi 2010 – 2014, yaitu: “Menjadi institusi yang handal,
aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan”.
2. Misi Kementrian Pertanian Badan Ketahanan Pangan
Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan mengemban
misi dalam tahun 2014 – 2019, yaitu :
a. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan
pembangunan ketahanan pangan.
b. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat,
daerah, dan nasional
c. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah;
d. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan
pengembangan ketahanan pangan, serta pemantaauan dan evaluasi
pelaksanaanya.
3. Tujuan Kementrian Pertanian Badan Ketahanan Pangan :
Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan
secara berkelanjutan, dengan cara:
a. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya
yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
b. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi
kerawanan pangan;
c. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk
memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau
bagi masyarakat;
d. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi
seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan
penurunan konsumsi beras perkapita;
e. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar.
4. Sasaran Strategis Kementrian Pertanian Badan Ketahanan Pangan:
Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan
pangan Tahun 2014-2019 berdasarkan visi, misi dan tujuan, meliputi:
a. Ketersediaan energi per kapita dipertahankan minimal 2.200 kilokalori/hari
dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
b. Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun;
c. Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energy
minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari;

BAB 3 Hal. 5
d. Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1,5% per tahun yang
diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber
protein hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi peningkatan
kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor
Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3;
e. Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga
stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;
f. Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi di 17 provinsi dan
cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota di 100 kabupaten/kota,
serta berkembangnya 2.600 lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa.
g. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran
dan partisipasi masyarakat;
h. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui
Dewan Ketahanan Pangan.
Berdasarkan Tujuan dan sasaran strategi di renstra Kementrian tersebut,
Kantor Ketahanan pangan mempunyai memiliki dukungan antara lain:
1. Ketersediaan energi per kapita dipertahankan minimal 2.200
kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
2. Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun;
3. Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energy
minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari;
4. Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1,5% per tahun yang
diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber
protein hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi peningkatan
kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan
skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2015 sebesar 90%;
5. Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat
menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh
masyarakat;
6. Tersedianya cadangan pangan pemerintah sebesar 100 ton beras
7. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran
dan partisipasi masyarakat;
8. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan
melalui Dewan Ketahanan Pangan.

BAB 3 Hal. 6
3.3.2.Telaahan Renstra provinsi Badan Ketahanan Pangan
1. Visi :
Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berdaya Saing Melalui
Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan
Pengertian yang terkadung dalam visi ini adalah :
1. Jawa Timur Lebih Sejahtera
Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur dengan
terpenuhi kebutuhan pangan yang tercermin dari tersedia pasokannya
dalam jumlah cukup, terjangkau dan berkualitas, dengan memanfaatkan
sebesar-besarnya potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi,
dan kearifan lokal secara bermartabat yang berujung pada peningkatan
kesejahteraan rakyat. Masyarakat yang sejahetera adalah masyarakat
yang hidup dalam situasi dan kondisi yang aman, tentram, damai,
sentosa dan makmur.
2. Jawa Timur Lebih Berdaya Saing
Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Jawa Timur
baik keunggulan komparatif maupun kompetitif dalam mencapai
ketahanan pangan yang kokoh, mulai dari tingkat rumah tangga sampai
tingkat nasional melalui sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing
tinggi. Berdaya saing, dicirikan dengan tingkat efisiensi, mutu, harga dan
biaya produksi serta kemampuan untuk menerobos pasar, meningkatkan
pangsa pasar dan memberikan pelayanan profesional.
3. Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan
Adalah terwujudnya ketahanan pangan yang mampu memproduksi dan
menyediakan sejumlah jenis pangan utama dalam jumlah yang lebih dari
cukup, merata, terjangkau, berkualiatas dan aman secara berkelanjutan.
Berkelanjutan, dicirikan dengan kemampuan untuk meningkatkan
kapasitas sumber daya pangan yang semakin besar dari waktu ke waktu

BAB 3 Hal. 7
yang semakin mensejahterakan masyarakat baik secara ekonomis,
sosial dan lingkungan hidup.
2. Misi
Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, perlu ditetapkan beberapa misi Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah, sebagai berikut :
1. Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan masyarakat
secara berkelanjutan serta mengantisipasi dan menurunkan kerawanan
pangan;
2. Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju konsumsi pangan
yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal;
3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan yang berkualitas dan mandiri.
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategi
3.4.1 TelaahanRencana Tata Ruang Wilayah
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah
wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi
implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan
Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri. Dibandingkan dengan struktur dan pola
ruang eksisting maka Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri dapat
mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan
kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Kantor Ketahanan
Pangan Kota Kediri dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi
program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW Kota Kediri
Tahun 2011 - 2030, Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri dapat menyusun
rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

BAB 3 Hal. 8
Visi penataan ruang Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Daerah Kota KediriNomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011 – 2030 adalah terwujudnya Kota Kediri
sebagai pusat pelayanan wilayah yang berdaya saing. Adapun misi penataan
ruang Kota Kediri ada 3 (tiga) yaitu :
1. Mewujudkan pengembangan pusat kegiatan industri, jasa, perdagangan,
pendidikan dan pariwisata;
2. Mewujudkan penyediaan prasarana wilayah yang mendukung investasi
produktif; dan
3. Mewujudkan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 01 tahun 2012 tersebut
diatas maka Kantor ketahanan Pangan Kota Kediri harus memperhatikan misi
penataan ruang Kota Kediri terutama misi ketiga dalam melakukan perencanaan
kegiatan.

BAB 3 Hal. 9
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
No
Rumusan Program
Pembangunan
Dampak Program*
Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif
RENSTRA
SKPD
(Ya/Tidak)
Rekomendasi
Mitigasi/Adaptasi Alternatif
1. Program kewaspadaan
pangan dan keamanan
pangan
Program kewaspadaan pangan
dan keamanan pangan
berpeluang memberikan
dampak positif terhadap isu
peningkatan kualitas hidup
manusia
Program kewaspadaan
pangan dan keamanan
pangan berkaitan dengan
upaya peningkatan ketahanan
pangan lokal dengan
memberdayakan sumber daya
pertanian lokal, atau
membangun kerjasama
dengan daerah sekitar untuk
mengamankan kebutuhan
pangan daerah.
Alternatif yang bisa dilakukan
dengan penguatan
pemahaman untuk
mengutamakan produk
pertanian Kota kediri sehingga
lebih mudah dilakukan
pengawasan mutu dan
distribusinya, selain itu dengan
menggunakan produk
pertanian Kota Kediri
masyarakat akan lebih
berdaya dan ekonomi
pertanian juga dapat bersaing
dengan sektor ekonomia
lainnya
Ya
1. Memperkuat jaringan
kerjasama dengan daerah
sekitarnya.
2. Sosialisasi, fasilitasi, dan
pemberian insentif pada
kegiatan urban farming
3. Manajemen yang
berkualitas untuk
penggunaan lahan-lahan
yang telah ditetapkan
sebagai area LP2B

BAB 3 Hal. 10
Walaupun Kota Kediri bukan wilayah prioritas penghasil komoditi
pangan dan pertanian namun secara kumulatif ketersediaan pangan Kota
Kediri sudah lebih dari cukup dan beranekaragam. Hal ini diharapkan
mampu mendukung pelaksanaan Gerakan Percepatan Diversifikasi
Konsumsi Pangan dan Gizi yaitu gerakan yang bertujuan untuk
mengkonsumsi pangan beranekaragam serta mengurangi
ketergantungan pada satu bahan pangan yaitu beras. Hal ini diharapkan
berdampak pada meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan
masyarakat menuju pangan yang Beragam, Bergizi dan Berimbang atau
3B. Ketersediaan pangan di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 2. 1 Ketersediaan Pangan Kota Kediri (Ton)
Keterangan 2009 2010 2011 2012 2013
Ketersediaan bahan
Pangan (konversi beras)
29.065 30.426 35.205 35.950 38.425
Konsumsi Pangan
Masyarakat
24.099 26.688 27.634 27.634 27.797
Sumber: Kantor Ketahanan Pangan, 2013
Berdasarkan Tabel 2.10 dapat diketahui bahwa dalam beberapa
tahun terakhir, masyarakat Kota Kediri sudah dalam standar kecukupan
pangan. Berdasar skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Kediri pada
tahun 2013 telah mencapai 89,80 sehingga diversifikasi konsumsi
pangan termasuk pangan pokok di Kota Kediri telah bervariasi dan
hampir mendekati pola pangan harapan ideal. Tingkat pola konsumsi
pangan masyarakat Kota Kediri dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

BAB 3 Hal. 11
Tabel 2. 10 Tingkat Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Kota
Kediri Tahun 2013
Keterangan :
PPH ideal = 100
AKE = Angka Kecukupan Energi
PPH = Pola Pangan Harapan
Sumber : Kantor Ketahanan Pangan ,2013
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rumah tangga di Kota
Kediri yang belum mampu mengakses pangan dengan cukup. Pemerintah
Kota Kediri pada tahun 2013 berupaya melakukan penurunan jumlah KK
rawan pangan antara lain menurunkan jumlah KK rawan antara lain yaitu
dengan intervensi bantuan pangan terhadap 309 KK, yang berada dalam
Peta Rawan Pangan (kategori III), yaitu di tiga Kelurahan yaitu Kelurahan
Campurejo, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Pakelan dan Kelurahan
Tempurejo.
No.
Tingkat Pola
Konsumsi
Pangan
Mayasarakat
Konsumsi
Kalori
AKE*)
Skor
Aktual
PPH
Skor
Aktual
AKE
Skor
PPH
1. Tahun 2009 2.034,7 101,70 87,10 88,60 78,90
2. Tahun 2010 3.908,2 195,40 92,50 180,70 84,02
3. Tahun 2011 3.411,9 170,60 93,60 160,40 86,80
4. Tahun 2012 3.726,3 173,25 95,17 169,80 88,25
5. Tahun 2013 2.113.4 96.1 94.63 172,60 89,80

BAB 3 Hal. 12
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu – isu Strategis adalah suatu kondisi aktual, yang merupakan sesuatu
hal yang menjadi target perubahan yang akan dicapai.
Isu – isu Strategis Ketahanan Pangan yang terjadi diantaranya :
1) Isu – isu Strategis yang berasal dari Sistem Ketersediaan Pangan (food
availability)
Sub sistem ini lebih difokuskan pada pemantapan ketersediaan pangan
dan keanekaragaman ketersediaan pangan, dengan harapan :
a. Meningkatnya Ketersediaan Energi per kapita dengan Standar idealnya
adalah ketersediaan energi perkapita minimal 2200 kilokalori/hari
b. Meningkatnya Ketersedian Protein Perkapita dengan standar idealnya
adalah ketersediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari
c. Meningkatnya cadangan pangan dengan standar idealnya adalah
jumlah cadangan pangan minimal 20 persen dari kebutuhan
2) Isu – isu Strategis yang berasal dari Sistem akses Pangan (food acces)
Sementara pada Sub Sistem akses Pangan lebih diarahkan pada harapan:
a. Stabilitas Harga Pangan dengan standar idealnya adalah stabilitas
harga pangan dengan perbedaan maksimum 10-25 persen antara waktu
normal dan tidak normal.
b. Peningkatan akses terhadap sistem informasi dan kewaspadaan
pangan dengan standar idealnya adalah adanya sistem informasi harga
pangan,sistem kewaspadaan pangan dan gizi berkembang sampai
tingkat Kelurahan
c. Pengeluaran untuk pangan dengan standar idealnya adalah persen
pengeluaran pangan kurang dari 80 % dari pendapatan
d. Akses terhadap transportasi dengan standar idealnya adalah
tersedianya angkutan umum
3) Isu yang berasal dari Penyerapan Pangan (food Utilization)
Sedang pada Sub Sistem Penyerapan Pangan harapan ditujukan pada :
a. Meningkatkan kecukupan energi perkapita/hari dengan standar idealnya
adalah angka kecukupan energi minimal 2000 kkal/hari.
b. Meningkatnya kecukupan protein per kapita/hari dengan standar
idealnya adalah angka kecukupan protein minimal 52 gram/hari

BAB 3 Hal. 13
c. Meningkatkan kecukupan gizi mikro dengan standar idealnya adalah
kecukupan zat besi, yodium dll
d. Meningkatnya penganekaragaman pangan dengan standart ideal
adalah pola pangan harapandengan skore 100
e. Penurunan kasus keracunan pangan dengan standar ideal adalah
jumlah pelanggaran produk pangan 0 persen
4) Isu yang berasal dari Status Gizi (Nutritional Status)
Sedang pada Sub Sistem Status Gizi harapan ditujukan pada :
a. Tingkat kerawanan masarakat kurang dari 70% AKG dengan standar
ideal adalah dengan tingkat kelaparan kurang dari 2.5%.
b. Mengurangi balita gizi kurang dan gizi buruk dengan standar ideal
adalah balita gizi kurang dan gizi buruk kurang dari 2.5%

BAB 4/Hal. 1
4.1. Visi dan Misi
Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana teknis urusan
pemerintahan di bidang ketahanan pangan, yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pelayanan sesuai dengan Kebijakan Walikota
Kediri. Selaras dengan tugas-tugas yang berkenaan dengan urusan
pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya Kantor Ketahanan
Pangan merumuskan dan menetapkan visi dan misi kantor untuk dijadikan
rujukan dalam menjalankan roda organisasi Kantor Ketahanan Pangan.
1. VISI
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana
Ketahanan Pangan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat
eksis. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses
refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh
komponen stakeholder.
Setelah melalui proses melakukan penggalian ide dari berbagai sumber yang
kompeten dan dilakukan diskusi yang intensif dengan pihak yang terkait maka
ditetapkanlah Visi Kantor Ketahahan Pangan sebagai berikut :
“Terwujudnya pemenuhan hak atas pangan secara
berkelanjutan berbasis pada sumber daya lokal untuk menuju
masyarakat sejahtera".
Rumusan visi di atas mengandung pengertian sebagai berikut :
B A B
4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB 4/Hal. 2
Terwujudnya pemenuhan hak atas pangan : mempunyai pengertian
yaitu terciptanya kondisi tersedianya pangan secara cukup bagi setiap
penduduk (individu) untuk memenuhi kebutuhan : hidup, aktivitas, dan
produksi.
secara berkelanjutan : mempunyai pengertian bahwa tersedianya
pangan yang cukup secara terus menerus sepanjang waktu dan tersedia
setiap saat.
berbasis pada sumber daya lokal : memiki pengertian bahwa bahan
pangan yang tersedia merupakan bahan pangan lokal (berasal dari dalam
negeri) dengan artian pangan yang bukan berasal dari import
menuju masyarakat sejahtera : mempunyai pengertian bahwa
masyarakat yang berkecukupan pangan yang mampu untuk mendukung
hidup, aktifitas dan berproduksi.
2. MISI
Untuk mempersatukan gerak, langkah dan tindakan nyata semua komponen
yang dimiliki Kantor Ketahanan Pangan dalam rangka mewujudkan visi di atas
perlu ditetapkan misi Kantor Ketahanan Pangan.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi. Seperti halnya Visi, misi Kantor Ketahanan Pangan
disusun melalui proses penggalian ide dan diskusi intensif, yang pada akhirnya
menghasilkan rumusan sebagai berikut :
1). Memantapkan ketersediaan pangan ditingkat individu, dan wilayah
melalui pengembangan cadangan pangan di tingkat masyarakat,
kelurahan dan pemerintah.
2). Memantapkan konsumsi pangan melalui penganekaragaman pangan
berbasis sumberdaya lokal untuk mengantisipasi kerawanan pangan.
3). Mewujudkan aksesibilitas pangan di masyarakat melalui
pengembangan distribusi dan akses pangan.
4). Mewujudkan pengawasan dan keamanan pangan yang mantap dengan
didasari profesionallisme.

BAB 4/Hal. 3
3. MOTTO
“Panganku Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman Dan Halal
(B2SAH)”
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Ketahanan
Pangan Daerah
4.2.1 TUJUAN
Untuk mewujudkan misi Kantor Ketahanan Pangan perlu ditetapkan
tujuan yang akan dicapai secara jelas dalam kurun waktu lima tahun
kedepan. Tujuan pembangunan Ketahanan Pangan ditetapkan untuk
memberikan arah terhadap program-program Ketahanan Pangan, dan
kejelasan operasionalisasi serta keterkaitan dengan misi yang telah
ditetapkan.
Untuk melaksanakan Misi 1) : Memantapkan ketersediaan pangan
ditingkat individu, dan wilayah melalui pengembangan cadangan
pangan masyarakat, kelurahan dan pemerintah, ditetapkan satu tujuan,
yaitu : ” Memantapkan ketersediaan pangan sesuai dengan potensi
yang ada”
Yang memiliki pengertian bahwa ketersediaan pangan mampu
memenuhi kebutuhan penduduk (setiap individu) dengan berdasar pada
prinsip seimbang antara supply dan demand.
Untuk melaksanakan Misi 2) : Memantapkan konsumsi pangan melalui
penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal untuk
mengantisipasi kerawanan pangan, ditetapkan tujuan, yaitu : ”
Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber
pangan lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang Aman dan Halal
disamping juga efisiensi untuk mencegah ketergantungan terhadap satu
jenis pangan tertentu dan mencegah pemborosan””.
Tujuan ini memiliki pengertian bahwa keanekaragaman konsumsi (pola)
pangan semakin meningkat (bervariasi) yang didasari pada prinsip
B2SAH (beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal) dengan

BAB 4/Hal. 4
prosentase yang proporsional sehingga tidak terjadi adanya dominasi
pada salah satu bahan pangan yaitu beras.
Untuk melaksanakan Misi 3) : Mewujudkan aksesibilitas pangan di
masyarakat melalui pengembangan distribusi dan akses pangan,
ditetapkan dua tujuan yaitu :
3.1). ” Meningkatkan Ketersediaan informasi pasokan, harga, akses
pangan dan distribusi pangan dalam dan antar daerah untuk
mewujudkan ketersediaan dan stabilitas harga pangan”, Memiliki
pengertian bahwa peningkatan informasi pasokan harga dan distribusi
pangan diharapkan mampu menjaga stabilitas ketersediaan dan harga
pangan.
3.2) ” Mengurangi tingkat kelaparan masyarakat dan daerah rawan
pangan”
Mempunyai pengertian bahwa dengan peningkatan informasi dan
distribusi pangan akan menciptakan kondisi harga yang stabil dan
memudahkan masyarakat dalam mengakses pangan, yang diharapkan
mampu untuk mengurangi tingkat kelaparan dan daerah rawan pangan.
Untuk melaksanakan Misi 4) : Mewujudkan pengawasan dan
keamanan pangan yang mantap dengan didasari profesionallisme,
ditetapkan satu tujuan, yaitu : ”Meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran Masyarakat tentang keamanan pangan serta pemahaman
tentang implikasi hukum pelanggaran peraturan keamanan pangan
yang berlaku”.
Memiliki pengertian bahwa peningkatan pengetahuan terhadap
konsumen (masyarakat) dan produsen berkaitan dengan keamanan
pangan dan implikasinya terhadap hukum akan memberikan manfaat
terhadap perbaikan keamanan pangan secara signifikant.

BAB 4/Hal. 5
4.2.2 SASARAN
Sasaran pembangunan daerah merupakan kondisi yang ingin dicapai
dalam jangka waktu pendek. Sasaran merupakan penjabaran dari
tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sesuatu atau kondisi yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu
satu tahun atau kurang dan atau kurang dari masa rentang umur RPJM
baik itu tahunan, semesteran, triwulanan ataupun bulanan.
Sasaran tahunan pembangunan Ketahanan Pangan yang ingin dicapai
selama kurun waktu lima tahun menurut tujuan yang telah ditetapkan
dapat dijelaskan sebagai berikut :
Misi 1) : Memantapkan ketersediaan pangan ditingkat
individu/perorangan dan wilayah melalui pengembangan cadangan
pangan masyarakat, kelurahan dan pemerintah.
Tujuan 1 : ” Memantapkan ketersediaan pangan sesuai dengan potensi
yang ada”, dengan sasaran - sasaran :
1. Meningkatnya Ketersedian Energi dan Protein. Sasaran ini mempunyai
pengertian yaitu upaya meningkatkan pangan sumber Energi dan
pangan sumber protein.
2. Meningkatkan Penguatan Cadangan Pangan. Sasaran ini Mempunyai
Pengertian yaitu meningkatkan cadangan pangan masyarakat
Misi 2) : Memantapkan konsumsi pangan melalui penganekaragaman
pangan berbasis sumberdaya lokal untuk mengantisipasi kerawanan
pangan.
Tujuan 1 : ” Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat
berbasis sumber pangan lokal yang Beragam, Bergizi, Serimbang Aman
dan Halal disamping juga efisiensi untuk mencegah ketergantungan
terhadap satu jenis pangan tertentu dan mencegah pemborosan”,
dengan sasaran-sasaran :
1. Meningkatnya Skor pola Pangan Harapan (PPH). Sasaran ini
mengandung pengertian bahwa peningkatan Pola konsumsi pangan
yang Beragam, Bergizi, Seimbang Aman dan Halal dalam jumlah dan

BAB 4/Hal. 6
komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung
hidup sehat,aktif dan produktif.
Tujuan 2 : ” Mengurangi tingkat kelaparan masyarakat dan daerah
rawan pangan”, dengan sasaran-sasaran :
1. Terwujudnya Sosialisasi dan Kampanye penyusunan menu pangan
berbasis sumber daya lokal. Sasaran ini mempunyai pengertian
terlaksananya Sosialisasi dan kampanye penyusunan/pengolahan
pangan yang berbasis sumber daya pangan lokal (ini penyuluhan atau
pembinaan)
2. Terwujudnya penanganan daerah rawan Pangan pada KK rawan
Pangan. Sasaran ini memiliki arti terealisasinya bantuan pangan kepada
KK Rawan Pangan yang masuk dalam peta rawan Pangan
3. Terlaksanya Identifikasi KK Rawan Pangan. Sasaran ini memiliki arti
yaitu pelaksanaan identifikasi KK rawan pangan di daerah yang
terindikasi masuk dalam peta rawan pangan.
Misi 3) : Mewujudkan aksesibilitas pangan di masyarakat melalui
Tujuan 1 : ” Meningkatkan Ketersediaan informasi pasokan, harga,
akses pangan dan distribusi pangan dalam dan antar daerah untuk
mewujudkan ketersediaan dan stabilitas harga pangan”, dengan
sasaran-sasaran :
1. Terwujudnya Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan
di daerah. Sasaran ini mempunyai pengertian bahwa dengan melakukan
analisa Perencanaan ketersediaan pangan diupayakan mampu untuk
mengantisipasi gejolak harga dan terlaksananya publikasi informasi
pasokan, harga, dan akses mengenai pangan pada media informasi.
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan pasokan pangan. Sasaran ini memiliki
arti bahwa dengan melakukan analisa harga pangan sejak awal akan
dapat mendukung upaya menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan
atau antisipasi dampak akibat harga pangan yang mungkin terjadi,
dengan jalan intervensi pasar.

BAB 4/Hal. 7
Misi 4) : Mewujudkan pengawasan dan keamanan pangan yang mantap
dengan didasari profesionallisme.
Tujuan 1 : ” Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat
tentang keamanan pangan serta pemahaman tentang implikasi hukum
pelanggaran peraturan keamanan pangan yang berlaku ”, dengan
sasaran :
1. Terwujudnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan pangan B2SAH
(beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal). Sasaran ini mempunyai
arti yaitu bahwa dengan pengawasan pangan B2SAH (beragam, bergizi,
seimbang, aman dan halal) dapat terwujud makanan yang tidak
menggunakan bahan beracun dan berbahaya (B3) dalam makanan
segar dan jajanan dan terlaksananya sosialisasi penyusunan menu
pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal (B2SAH)
dan sehat di masyarakat, ini bentuknya pelatihan dan penyuluhan
kepada Ibu-ibu PKK, kantin sekolah dan Kader Posyandu.

BAB 4/Hal. 8
Tabel 2.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KANTOR KETAHANAN PANGAN
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROYEKSI / TARGET TAHUN : Kondisi
Akhir
RPJMD
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Memantapkan ketersediaan pangan
dan cadangan pangan sesuai dengan
potensi yang ada
Meningkatnya ketersediaan
pangan yang cukup 1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%) 80.50% 90.00% 91.00% 91.50% 92.00% 92.50% 92.50%
Meningkatnya penguat
cadangan pangan yang cukup 2. Penguatan cadangan pangan (%) 60.00% 60.00% 61.00% 61.50% 62.00% 62.50% 62.50%
2 Meningkatkan Ketersediaan informasi
pasokan, harga, akses pangan dan
distribusi pangan dalam dan antar
daerah untuk mewujudkan
ketersediaan dan stabilitas harga
pangan”
Terwujudnya Ketersediaan
informasi pasokan harga dan
akses pangan di daerah yang
layak
3. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses
Pangan di Daerah (%)
88.00% 90.00% 91.00% 91.50% 92.00% 92.50% 92.50%
Terwujudnya stabilitas harga
dan pasokan pangan 4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%) 89.00% 90.00% 91.00% 91.50% 92.00% 92.50% 92.50%
3 Meningkatkan pola konsumsi pangan
masyarakat berbasis sumber pangan
lokal yang Beragam, Bergizi,
Berimbang Aman dan Halal disamping
juga efisiensi untuk mencegah
ketergantungan terhadap satu jenis
pangan tertentu dan mencegah
pemborosan
Meningkatnya Skor pola
Pangan Harapan (PPH)
5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 89.00% 90.00% 91.00% 91.50% 92.00% 93.00% 93.00%
4 Meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran Masyarakat tentang
keamanan pangan serta pemahaman
tentang implikasi hukum pelanggaran
peraturan keamanan pangan yang
berlaku
Terwujudnya pengawasan dan
pembinaan keamanan pangan
6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 75.00% 80.00% 81.00% 81.50% 82.00% 82.50% 82.50%
5 Mengurangi tingkat kelaparan
masyarakat dan derah rawan pangan
Terwujudnya penanganan
daerah rawan Pangan pada
KK rawan Pangan
7. Penanganan Daerah Rawan Pangan 58.00% 60.00% 61.00% 61.50% 62.00% 62.50% 62.50%

BAB 4/Hal. 9
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.3.1 KEBIJAKAN
Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi
Pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan
pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan
untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan program
kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam
mewujudkan tujuan.
Adapun kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh kantor
Ketahanan Pangan untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah :
Misi 1) : Memantapkan ketersediaan pangan ditingkat individu/
perorangan, dan wilayah melalui pengembangan cadangan pangan
masyarakat, kelurahan dan pemerintah.
Tujuan 1 : ” Memantapkan ketersediaan pangan sesuai dengan potensi
yang ada”.
Kebijakan untuk pencapaian tujuan tersebut, adalah :
1. Pengembangan produksi pangan pada daerah lahan lahan yang
belum dimanfaatkan secara optimal
2. Pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa,
lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan),
3. Menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan
lembaga cadangan pangan komunitas lainnya
4. Pengembangan sistem cadangan pangan melalui lembaga
usaha ekonomi pedesaan ataupun lembaga lainnya
5. Pengembangan sistem cadangan pangan pemerintah
daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana
alam minimal 3 (tiga) bulan
Misi 2) : Memantapkan konsumsi pangan melalui penganekaragaman
pangan berbasis sumberdaya lokal untuk mengantisipasi kerawanan
pangan.

BAB 4/Hal. 10
Tujuan 1 : ”Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat berbasis
sumber pangan lokal untuk mencegah ketergantungan terhadap satu
jenis pangan tertentu”,
1. Peningkatan Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis
sumber daya lokal
Tujuan 2 : ”Mengurangi tingkat kelaparan masyarakat dan daerah
rawan pangan”,
1. Mengembangkan sosialisasi dan kampanye penyusunan menu pangan
yang berbasis sumber daya lokal yang sifatnya penyuluhan atau
pembinaan
2. Memberikan bantuan pangan pada KK rawan pangan yang masuk dalam
peta rawan pangan
3. Penyusunan peta ketahanan pangan dan kerawanan pangan (Food
Security and Vulnerability Atlas) FSVA
Misi 3) : Mewujudkan aksesibilitas pangan di masyarakat melalui
Tujuan 1 : ”Meningkatkan sistem informasi dan distribusi pangan dalam
dan antar daerah untuk mewujudkan ketersediaan dan stabilitas harga
pangan”,
1. Peningkatan sistem ketersediaan informasi pasokan, akses pangan dan
distribusi
Misi 4) : Mewujudkan pengawasan dan keamanan pangan yang mantap
dengan didasari profesionallisme.
Tujuan 1 : ”Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat
tentang keamanan pangan serta pemahaman tentang implikasi hukum
pelanggaran peraturan keamanan pangan yang berlaku”,

BAB 4/Hal. 11
1. Peningkatan pemantauan dan keamanan pangan yang didukung menu
pangan B2SAH(beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal
2. Peningkatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal (B2SAH) di masyarakat

BAB 4/Hal. 12
Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya pemenuhan hak atas pangan secara berkelanjutan berbasis pada sumber daya lokal untuk menuju masyarakat
sejahtera
MISI I : Memantapkan ketersediaan pangan ditingkat individu/perorangan dan wilayah melalui pengembangan cadangan pangan
masyarakat, kelurahan dan pemerintah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Tujuan 1 : Memantapkan ketersediaan
pangan sesuai dengan potensi yang
ada
1. Meningkatnya
ketersediaan energi
dan protein
2. Meningkatnya
penguat cadangan
pangan yang cukup
1. Mengembangkan
produksi pangan
alternative berbasis
sumberdaya lokal
2. Mengembangkan
cadangan pemerintah
dan masyarakat
1. Pengembangan produksi pangan pada
daerah lahan lahan yang belum
dimanfaatkan secara optimal
2. Pengembangan cadangan pangan
hidup (pekarangan, lahan desa, lahan
tidur, tanaman bawah tegakan
perkebunan),
3. Menguatkan kelembagaan lumbung
pangan masyarakat dan lembaga
cadangan pangan komunitas lainnya
4. Pengembangan sistem cadangan
pangan melalui lembaga usaha ekonomi
pedesaan ataupun lembaga lainnya
5. Pengembangan sistem cadangan
pangan pemerintah daerah untuk
mengantisipasi kondisi darurat
bencana alam minimal 3 (tiga) bulan

BAB 4/Hal. 13
MISI II : Memantapkan konsumsi pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal untuk mengantisipasi
kerawanan pangan
Tujuan 1 : Meningkatkan pola
konsumsi pangan masyarakat berbasis
sumber pangan lokal yang Beragam,
Bergizi, Serimbang, Aman dan Halal
disamping juga efisiensi untuk
mencegah ketergantungan terhadap
satu jenis pangan tertentu dan
mencegah pemborosan
1. Meningkatnya Skor
pola Pangan Harapan
(PPH)
1. Merubah perilaku
masyarakat dalam
mengkonsumsi dan
penyediaan suplai
pangan yang
Beragam, Bergizi,
Seimbang, Aman dan
Halal
1. Peningkatan Percepatan
Penganekaragaman konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal
Tujuan 2 : Mengurangi tingkat
kelaparan masyarakat dan daerah
rawan pangan
1. Terwujudnya
Sosialisasi dan
Kampanye
penyusunan menu
pangan berbasis
sumber daya lokal.
2. Terwujudnya
penanganan daerah
rawan Pangan pada
KK rawan Pangan
3. Terlaksanya
Identifikasi KK Rawan
Pangan
1. Pengembangan
sistem informasi
Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi
2. Penanggulangan
rawan pangan
1. Mengembangkan sosialisasi dan
kampanye penyusunan menu pangan
yang berbasis sumber daya lokal yang
sifatnya penyuluhan atau pembinaan
2. Memberikan bantuan pangan pada KK
rawan pangan yang masuk dalam peta
rawan pangan
3. Penyusunan peta ketahanan pangan dan
kerawanan pangan (Food Security and
Vulnerability Atlas) FSVA

BAB 4/Hal. 14
MISI III: Mewujudkan aksebilitas pangan di masyarakat melalui pengembangan distribusi dan akses pangan
Tujuan 1 : Meningkatkan
Ketersediaan informasi pasokan,
harga, akses pangan dan distribusi
pangan dalam antar daerah untuk
mewujudkan ketersedian dan stabilitas
harga pangan
1. Terwujudnya
Ketersediaan
informasi pasokan,
harga, dan akses
pangan di daerah
2. Terwujudnya
stabilisasi harga dan
pasokan pangan
1. Percepatan analisa
perencanaan
ketersediaan pangan
guna untuk
mengantisipasi
kelangkaan pasokan,
gejolak harga,
gangguan distribusi
dan akses pangan
2. Peningkatan sistem ketersediaan
informasi pasokan, akses pangan dan
distribusi
MISI IV : Mewujudkan pengawasan dan keamanan pangan yang mantap dengan didasari profesionalisme
Tujuan 1 : Meningkatkan pengetahuan
dan kesadaran masyarakat tentang
keamanan pangan serta pemahaman
tentang implikasi hukum pelanggaran
peraturan keamanan pangan yang
berlaku
1. Terwujudnya
Pengawasan dan
Pembinaan
Keamanan pangan
B2SAH (beragam,
bergizi, seimbang,
aman dan halal)
1. Meningkatkan
pengawasan pangan
terhadap makanan
yang menggunakan
bahan beracun dan
berbahaya (B3)
dalam makanan
segar dan jajanan
2. Peningkatan
sosialisasi
penyusunan menu
pangan yang
beragam, bergizi,
seimbang, aman dan
halal (B2SAH) dan
sehat di masyarakat
1. Peningkatan pemantauan dan
keamanan pangan yang didukung
menu pangan B2SAH(beragam,
bergizi, seimbang, aman dan halal
2. Peningkatan pengawasan dan
pembinaan keamanan pangan
beragam, bergizi, seimbang, aman
dan halal (B2SAH) di masyarakat.

BAB 4/Hal. 15

BAB 5/Hal. 1
5.1. Program dan Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Daerah
Program pembangunan Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan dalam
kurun waktu lima tahun kedepan 2014 - 2019, adalah program - program
sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2014 – 2019 Kota Kediri yang
disesuaikan dengan program Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri.
Sebagaimana rencana program Kantor Ketahanan Pangan yang tercantum di
dalam RPJMD Kota Kediri tahun 2014 – 2019, yang akan dlilaksanakan adalah
:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
5. Program Penganekaragaman Pangan dan Gizi.
6. Program Kewaspadaan dan Keamanan Pangan.
Kegiatan, ini dimaksudkan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam rangka mewujudkan Program-program dan kegiatan – kegiatan yang
direncanakan untuk dilaksanakan pada setiap unit terkecil pada Kantor
Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :
5.1.1 SUB BAGIAN TATA USAHA
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
3. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
B A B
5
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB 5/Hal. 2
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Kegiatan Penyediaan Kebersihan Kantor
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor.
10. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Rumah Tangga
11. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan.
12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
14. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis
Kegiatan
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pengadaan Meubeller
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
d) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
2. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
3. Penyusunan NBM untuk perencanaan ketersediaan pangan
4. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari
5. Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat
6. Pengembangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan
7. Pengelolaan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

BAB 5/Hal. 3
8. Pengembangan Jaringan Distribusi Antar dan Keluar Daerah
9. Pengembangan Sistem Informasi Pasar/Harga Pangan
10. Analisa Penyusunan konsumsi dan Suply Pangan
11. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
12. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
13. Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
e) Program Penganekaragaman Pangan dan Gizi
1. Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
2. Pemantauan dan Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
3. Kampanye Gerakan Makanan B2SA Kepada Aparat Pemerintah,
Masyarakat dan Individu
4. Festival dan Promosi Makanan Khas Daerah
5. Pengembangan Karang Kitri
6. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
f) Program Kewaspadaan Pangan dan Keamanan Pangan
1. Peningkatan Keluarga Sadar Gizi
2. Pelatihan Bibingan Teknis Keamanan Pangan Wilayah Kota
3. Pengembangan SKPG (Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi)
4. Desa Mandiri Pangan
5.1.2 SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
a) Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat
1. Analisis sumber pangan (termasuk perwilayahan komoditas unggulan,
Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan) untuk memenuhi
kebutuhan penduduk.
2. Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat
3. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
4. Memperluas kerjasama antar wilayah untuk mengembangkan produksi
pangan lokal
5. Penyusunan NBM untuk perencanaan ketersediaan pangan
6. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
7. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
8. Pengembangan Sistem informasi pasar/harga pangan;
9. Pengembangan jaringan distribusi antar dan keluar daerah;
10. Pengembangan pemasaran pangan segar/olahan;

BAB 5/Hal. 4
b) Program Pengembangan System Distribusi Pangan
1. Pengembangan Sistem informasi pasar/harga pangan;
2. Pengembangan jaringan distribusi antar dan keluar daerah;
3. Pengembangan pemasaran pangan segar/olahan;
4. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
5. Kajian Rantai pasokan dan pemasaran pangan
5.1.3 SEKSI PENGANEKARAGAMAN PANGAN
a) Program Pengembangan dan Percepatan Diversifikasi Pangan
1. Pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat
2. Pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan bisnis/usaha pangan olahan
skala rumah tangga berbasis pangan lokal beragam, bergizi, seimbang,
aman dan halal (B2SAH);
3. Pengembangan makanan tradisional
4. Pemberdayaan kelembagaan wanita (PKK dan Kader Posyandu Pondok
Pesantren/Lembaga keagamaan) dalam rangka sosialisasi/kampanya
beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal (B2SAH);
5. Kampanye gerakan makanan (B2SAH) kepada Aparat Pemerintah,
Masyarakat dan Individu;
6. Pemberian Penghargaan kepada kelompok/individu yang telah berperan
sebagai pelopor upaya Percepatan Diversifikasi Pangan.
b) Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat
1. Pengembangan Pangan Lokal,
2. Pengembangan Penganekaragaman Pangan.
5.1.4 SEKSI KEWASPADAAN PANGAN
a) Program Penanggulangan Kerawanan Pangan
1. Pengembangan SKPG (mis dengan intervensi/kegiatan PMT berbasis pangan
local-susu bagi Rumahtangga)
2. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
3. Peningkatan Keluarga sadar gizi
4. Pemanfatan Cadangan Pangan Pemerintah untuk penanggulangan keadaan
rawan pangan dan gizi
5. Bantuan Pangan pada KK Rawan Pangan

BAB 5/Hal. 5
6. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
7. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
8. Analisis mutu gizi konsumsi masyarakat;
9. Pembinaaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala
kecil/rumah tangga;
10. Penerapan standart BMR (batas minimum residu) wilayah kota;
11. Pelatihan inspektur, PPNS keamanan pangan wilayah kota;
12. Pembinaan sistern manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan
skala daerah;
13. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kota.
14. Peningkatan dan pengembangan system antisipasi dini terhadap kerawanan
pangan.
15. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan bahan
tambahan makanan yang tidak direkomendasikan (B3 = bahan beracun dan
berbahaya).
16. Analisa kimiawi terhadap pangan yang beredar khususnya terhadap
penggunaan B3.
b) Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat
1. Sinkronisasi perencanaan kebutuhan konsumsi pangan.
2. Pencegahan dan penanggulangan daerah rawan pangan.
3. Pemberdayaan kelompok produktif dipedesaan.
c) Program Pengembangan dan Percepatan Diversifikasi Pangan
1. Pembinaan standar mutu produk.
2. Pengembangan mutu pangan.
3. Perbaikan keamanan pangan
5.2 INDIKATOR KINERJA
Kegiatan- kegiatan tersebut diatas pada dasarnya sebagai penjabaran upaya
untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dengan harapan untuk
mewujudkan Visi dan Misi Ketahanan Pangan.
Sasaran 1 :

BAB 5/Hal. 6
Meningkatkan Penanganan Ketersediaan pangan yang cukup. Dengan
Indikator Kinerja yang dipergunakan adalah Ketersediaan Energi dan Protein
Per Kapita
Sasaran 2 :
Meningkatnya penguat cadangan pangan yang cukup. Dengan Indikator
Kinerja yang dipergunakan adalah Penguatan Cadangan Pangan
Sasaran 3 :
Terwujudnya Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di
daerah yang layak. Dengan Indikator Kinerja yang dipergunakan adalah
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah
Sasaran 4 :
Terwujudnya stabilitas harga dan pasokan pangan. Dengan Indikator Kinerja
yang dipergunakan adalah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
Sasaran 5 :
Meningkatnya Skor pola Pangan Harapan (PPH). Dengan Indikator Kinerja
yang dipergunakan adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Sasaran 6 :
Terwujudnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Dengan
Indikator Kinerja yang dipergunakan adalah Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan
Sasaran 7 :
Terwujudnya penanganan daerah rawan Pangan pada KK rawan Pangan.
Dengan Indikator Kinerja yang dipergunakan adalah Penanganan Daerah
Rawan Pangan
3. PENDANAAN INDIKATIF
Pendanaan Indikatif disini dimaksudkan adalah kerangka rencana pendanaan
program-program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
dalam rangka merealisasikan VISI dan MISI Kantor Ketahanan Pangan dalam
kurun waktu lima tahun kedepan.
Berikut ini disajikan kerangka rencana pendanaan indikatif Kantor Ketahanan
Pangan untuk Tahun 2014 – 2019, dari masing-masing program baik program
yang bersifat RUTIN ataupun program KEGIATAN.

BAB 5/Hal. 7
PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2014 - 2019
V I S I : TERWUJUDNYA PEMENUHAN HAK ATAS PANGAN SECARA
BERKELANJUTAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL UNTUK
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA
M I S I : 1. Memantapkan ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga, wilayah
melalui pengembangan cadangan pangan
2. Memantapkan konsumsi pangan melalui penganekaragaman pangan
berbasis pada sumberdaya lokal untuk mengantisipasi kerawanan
pangan
3. Mewujudkan aksesibilitas pangan di masyarakat melalui
pengembangan distribusi dan akses pangan
4. Mewujudkan pengawasan dan keamanan pangan yang mantap
dengan didasari profesionalisme
TUJUAN : 1. Mewujudkan ketersediaan pangan sesuai dengan potensi yang ada
2. Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber
pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pangan
pokok beras
3. Mengurangi tingkat kelaparan masyarakat dan daerah rawan pangan
4. Meningkatkan sistem informasi dan distribusi pangan dalam dan
antar daerah untuk mewujudkan ketersediaan dan stabilitas harga
pangan
5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat tentang
keamanan pangan serta pemahaman tentang implikasi hukum
pelanggaran peraturan keamanan pangan yang berlaku

BAB 5/Hal. 8
Tabel IV. 1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Ketahanan Pangan
Kota Kediri
SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN
TUJUAN SASARAN
Indikator
Sasaran
KODE
REKENI
NG
URAIAN
PROGRAM/KEGIA
TAN
Indikator
Kinerja
Program
Kondisi
Kinerja
awal
RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019
Kondisi Kinerja pada Akhir
RPJMD
SKPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatny
a efisiensi
dan
efektifitas
pengelolaan
serta fungsi
sarana
prasarana
pendukung
Peningkatan
pengelolaan
sumber daya
manusia serta
sarana dan
prasarana
aparatur
Sumber
daya
manusia
serta
sarana
dan
prasarana
aparatur
1.21.1.
21.01.0
1
Program
pelayanan
administrasi
perkantoran
Terlaksanan
ya pelayanan
administrasi
perkantoran
90.00% 265,000,000 92.00%
291,500,000
94.00%
320,650,000
96.00% 352,715,000 98.00%
387,986,500
98.00% 1,617,851,500
1.21.1.
21.01.0
1.01
Penyediaan jasa
surat menyurat
862,500
948,750 1,043,625
1,147,988
1,262,786
5,265,649
1.21.1.
21.01.0
1.02
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
27,600,000
30,360,000 33,396,000
36,735,600
40,409,160
168,500,760
1.21.1.
21.01.0
1.06
Penyediaan
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
2,300,000
2,530,000 2,783,000
3,061,300
3,367,430
14,041,730
1.21.1.
21.01.0
1.07
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
57,500,000
63,250,000 69,575,000
76,532,500
84,185,750
351,043,250
1.21.1.
21.01.0
1.08
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
28,750,000
31,625,000 34,787,500
38,266,250
42,092,875
175,521,625
1.21.1.
21.01.0
1.09
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
17,825,000
19,607,500 21,568,250
23,725,075
26,097,583
108,823,408
1.21.1.
21.01.0
1.10
Penyediaan alat
tulis kantor
18,975,000
20,872,500 22,959,750
25,255,725
27,781,298
115,844,273
1.21.1.
21.01.0
1.11
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
7,475,000
8,222,500 9,044,750
9,949,225
10,944,148
45,635,623
1.21.1.
21.01.0
1.12
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
4,025,000
4,427,500 4,870,250
5,357,275
5,893,003
24,573,028

BAB 5/Hal. 9
SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN
TUJUAN SASARAN
Indikator
Sasaran
KODE
REKENI
NG
URAIAN
PROGRAM/KEGIA
TAN
Indikator
Kinerja
Program
Kondisi
Kinerja
awal
RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019
Kondisi Kinerja pada Akhir
RPJMD
SKPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.21.1.
21.01.0
1.14
Penyediaan
peralatan
perlengkapan rumah
tangga
3,162,500
3,478,750 3,826,625
4,209,288
4,630,216
19,307,379
1.21.1.
21.01.0
1.15
Penyediaan bahan
bacaan dan
Peraturaan
Perundang-
undangan
5,175,000
5,692,500 6,261,750
6,887,925
7,576,718
31,593,893
1.21.1.
21.01.0
1.17
Penyediaan makan
dan minuman
4,025,000
4,427,500 4,870,250
5,357,275
5,893,003
24,573,028
1.21.1.
21.01.0
1.18
Rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
87,325,000
96,057,500 105,663,250
116,229,575
127,852,533
533,127,858
1.21.1.
21.01.0
2
Program
Peningkatan
sarana dan
Prasarana
Aparatur
Terlaksanan
ya
Peningkatan
sarana dan
Prasarana
Aparatur
90.00% 190,000,000 92.00%
159,500,000
94.00%
525,450,000
96.00% 192,995,000 98.00%
562,294,500
98.00% 1,630,239,500
1.21.1.
21.01.0
2.07
Pengadaan
Perlengkapan dan
Peralatan Gedung
kantor
138,825,000
103,207,500 113,528,250
124,881,075
137,369,183
617,811,008
1.21.1.
21.01.0
2.10
Pengadaan
Mebeleur
11,500,000
12,650,000 13,915,000
15,306,500
16,837,150
70,208,650
1.21.1.
21.01.0
2.22
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
5,175,000
5,692,500 6,261,750
6,887,925
7,576,718
31,593,893
1.21.1.
21.01.0
2.24
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
34,500,000
37,950,000 41,745,000
45,919,500
50,511,450
210,625,950
1.21.1.
21.01.0
2.42
Rehabilitasi Sedang,
Berat Gedung
Kantor
- -
350,000,000
-
350,000,000
700,000,000
1.21.1.
21.01.0
6
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Terlaksanan
ya
penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja ;
90.00% 35,000,000 92.00%
38,500,000
94.00%
42,350,000
96.00% 46,585,000 98.00%
51,243,500
98.00% 213,678,500
1.21.1.
21.01.0
6.01
Penyusunan
Laporan Capaian
kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja
SKPD
35,000,000
38,500,000 42,350,000
46,585,000
51,243,500
213,678,500

Renstra ketahanan pangan 2014 2019

Renstra ketahanan pangan 2014 2019

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Renstra ketahanan pangan 2014 2019

Similar to Renstra ketahanan pangan 2014 2019 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

Renstra ketahanan pangan 2014 2019