SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN
(Studi kasus di Desa Montong Are Lombok Barat Tahun 2014)
Fathurrahman, SE.,M.Ak
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Al-Azhar
Email : fathurrahmanmaksi@gmail.com
ABSTRACT
This study aimed to determine the process of transparency and accountability in the financial management of
the PNPM Mandiri Program at Montong Are Urban Village West Lombok. The method used in this research is
using qualitative methods. Qualitative method is a method of research used to examine the condition of natural
objects, in which the researcher is a key instrument, data collection techniques are combined, data analysis is
inductive, and qualitative research results further emphasize the significance of the generalization. The
conclusion of this study is BKM Lestari Montong Are capable of running the Transparency and Accountabilit y
in good financial management.
Keywords: transparency, accountability, financial management
PENDAHULUAN
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai
suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam
menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan
kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif
bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program
masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan
masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan
nilai–nilai universal dan berfungsi sebagai board of trustee. Dalam mengemban amanah masyarakat dan
melaksanakan peran fungsinya, BKM mengacu pada mekanisme yang berlaku di PNPM dan aturan main yang
telah disepakati oleh masyarakat yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Untuk menjalankan peran fungsinya, secara operasional BKM telah dibantu secara langsung oleh sekretariat dan
UP- UP nya.
Pada sisi lain BKM inilah yang berfungsi untuk menjamin bahwa semua aset dan keuangan organisasi
telah dikelola secara tepat serta Sekretariat dan UP-UP sepenuhnya dapat bertanggung jawab pada tugasnya.
Untuk itu BKM Lestari sebagai pelaksana kegiatan harus melakukan transparansi dan akuntabilitas manajemen
keuangan sesuai amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada BKM.
Transparansi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya dapat diterapkan dengan
memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentinganataupun membutuhkan untuk mengetahui
informasi-informasi mengenai konsep PNPM Mandiri Perkotaan, kebijakan serta pengambilan keputusan,
perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku PNPM Mandiri
Perkotaan, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat .
Karena BKM sebagai pelaksana kegiatan dari Program PNPM Mandiri perkotaan di tingkat masyarakat
dan dituntut untuk melakukan transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan semua asset dan keuangan
organisasi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, maka disinilah kita perlu melakukan
penelitian dan penggalian informasi lebih mendalam tentang sejauh mana BKM Lestari Desa Montong Are
melakukan proses transparansi dan akuntabilitas tersebut.
KAJIAN PUSTAKA
Pengertian Transparansi
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (KK, SAP,2005).
Menurut UNDP, Transparansi adalah “prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang
untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,
proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapainya, informasi tersebut adalah informasi
mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik” Sedangkan rumusan formal
Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahanan
mengenai definisi Transparansi adalah “memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.
Pengertian Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
periodik (KK, SAP,2005).
Sedangkan Definisi Akuntabilitas menurut UNDP adalah “ pertanggungjawaban kepada publik atas
aktivitas yang dilakukan” sedangkan definisi menurut Miriam-Budiharjo (2002) “pertanggungjawaban yang
diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang member mandat tersebut”. Definisi formal oleh
Pemerintah tercermin dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
yaitu ”Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada entitas pelaporan dalam mencapi tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode
kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana
peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data
bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia
pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalambahasanya dan peristilahannya”.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan
memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi
(Saladien, 2006). Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup, tersedia berbagai cara untuk
menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain (Moleong, 2005: 18). Menurut Husserl
fenomenologi adalah pendekatan untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu (objek) dan menjadi
pengalaman kesadaran kita. Metode yang digunakan dalam pendekatan fenomologi terdiri atas tahap intuisi,
analisis serta deskripsi dan hasil keseluruhannya berupa deskripsi fenomenologis.
Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti
mengambil lokasi di desa Montong Are Kecamtan Kediri Kabupaten Lombok Barat
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lestari desa Montong Are merupakan salah satu lembaga yang
ada di desa sebagai pelaksana kegiatan dari program PNPM Mandiri Perkotaan. Lembaga ini merupakan
lembaga yang anggotanya terpilih oleh masyarakat sebagai pengemban amanah dalam menjalankan program
yang ada dalam masyarakat itu sendiri
Sumber Data
1. Data Primer
Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh lansung dari lapangan atau tempat
penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan
tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau
mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi lansung tentang Manajemen
penegelolaan keuangan BKM yaitu dengan cara wawancara dengan anggota BKM dan masyarakat Montong
Are.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya
yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi
dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai
organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil studi, tesis,
hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat
penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara lansung dengan anggota
BKM dan masyarakat Montong Are.
Prosedur Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti
harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah
prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.
1. Observasi Langsung
Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan
alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk
mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematik tentang
bagimana peroses Transparansi dan Akuntabilitas di BKM Lestari desa Montong Are.
Observasi lansung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara
verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal.
2. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab,
sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan
interview guide (panduan wawancara).
Tujuan penulis menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret tentang
kegiatan yang dilakukan oleh BKM Lestari desa Montong Are dalam menerapkan Transparansi dan
Akuntabilitas.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi,
majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa.
Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan -
catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian.
Analisis Data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan
satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang
disarankan oleh data.
Pada penelitian kualitatif, proses analisis data dapat dilakukan oleh peneliti pada saat maupun setelah
pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini mengacu kepada Sanders (1982). Sanders
(1982) dalam Rahayu dkk. (2007) membagi empat tahap analisis data dalam penelitian fenomenologi, yaitu: (1).
Deskripsi fenomena, (2). Identifikasi tema-tema, (3). Mengembangkan noetic/noematic correlates dan (4).
Abstraksi intisari atau universals dari noetic/noematic correlates
Dari rumusan di atas dapatlah kita tanarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama
mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar
peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.
Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka
peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif,
tanpa menggunakan teknik kuantitatif.
Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan
arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekamsebanyak mungkin aspek situasi
yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan
sebenarnya. Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena
yang diselidiki.
TEMUAN DATA LAPANGAN
Dari hasil penelitian di lapangan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dengan parameter
sebagai berikut:
Parameter transparansi antara lain:
a. Dana yang diterima BKM dan pengalokasiannya diumumkan kepada masyarakat melalui minimal 5
papan pengumuman
b. Laporan keuangan ditempel di 5 tempat yang strategis dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait
setiap awal bulan untuk bulan sebelumnya
c. KSM/Panitia “penerima daftar tunggu” dan telah mendapat prioritas BKM diumumkan kepada
warga minimal pada 5 papan pengumuman
d. Rekening Bank atas nama BKM dan ditandatangani oleh 3 orang spesimen dari anggota BKM
e. Adanya papan informasi/proyek untuk pembangunan/perbaikan lingkungan, minimal berisi tentang :
nama kegiatan, volume kegiatan, lokasi kegiatan, nilai BLM, Swadaya, sumber dana lain, tanggal
pelaksanaan, nama KSM pelaksana
f. Penetapan kebijakan keuangan didasarkan pada rembug bersama
Parameter akuntabilitas dalam PNPM Mandiri Perkotaan antara lain:
a. UP-UP BKM dikelola secara aktif sesuai dengan rencana atau program BKM ada pengurusnya dan
rutin melakukan pertemuan
b. Pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai standard P2KP
c. Dana tersalur ke BKM utuh tidak terpotong
d. Tidak ada penyalahgunaan dana/korupsi baik terhadap BOP maupun penyaluran dana
e. Penarikan dana dari rekening Bank BKM ditandatangani 3 orang anggota BKM
f. Kegiatan yang dilaksanakan KSM sesuai dengan usulan yang disetujui oleh BKM
g. Anggota KSM penerima dana BLM sama dengan yang diusulkan dalam proposal KSM, LPJ KSM
lengkap dan benar termasuk didalamnya rincian swadaya masyarakat yang dapat direalisasikan
Tabel 1
Prosentase Tingkat Transparansi BKM Terhadap Pengelolaan Keuangan Tahun 2014
No Parameter Transparansi Persentase Keterangan
1 Dana yang diterima diumumkan minimal di lima papan
pengumuman
98% 100 Responden
2 Laporan keuangan ditempel di tempat strategis 95% 100 Responden
3 KSM prioritas ditempel di 5 papan pengumuman 90% 100 Responden
4 Rekening bank atas nama lembaga 100% 100 Responden
5 Tersedia papan proyek di setiap kegiatan 95% 100 Responden
6 Penetapan keuangan berdasarkan rembug bersama 90% 100 Responden
Tabel 2
Prosentase Tingkat Akuntabilitas BKM Terhadap Pengelolaan Keuangan Tahun 2014
No Parameter Transparansi Persentase Keterangan
1 UP-UP dikelola secara aktif 85% 100 Responden
2 Pembukuan sudah sesuai pedoman 100% 100 Responden
3 Dana tersalur utuh tidak terpotong 95% 100 Responden
4 Tidak ada penyalahgunaan dana 90% 100 Responden
5 Penarikan dana di bank oleh 3 orang spesimen 100% 100 Responden
6 Kegiatan sesuai usulan 90% 100 Responden
7 Penerima dana BLM sesuai usulan 98% 100 Responden
Dari tabel diatas terlihat proses transparansi dan akuntabilitas dalampengelolaan keuangan yang terjadi
di BKM Lestari desa montong Are cukup baik. Ini terlihat dari prosentase jawaban responden di atas 90%.
Artinya BKM Lestari mampu menjalan program PNPM Mandiri Perkotaan dengan baik, ini mencerminkan
kesadaran atas tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan banyak
pihak baik dari dalam desa Montong Are sendiri maupun dari pihak luar, dalam hal ini pihak luar adalah peran
pendamping atau fasilitator dan peran dari pemerindah daerah, khususnya pemerintah daerah Lombok Barat.
Keterbukaan dan ketepatan dalam pengelolaan keuangan ini mampu menjadikan desa Montong Are menjadi
salah satu penerima program lanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan yaitu Program PLPBK, dimana dampak
dari program ini sangat diraskan oleh seluruh masyarakat Montong Are.
KESIMPULAN
1. Dari segi transparansi pengelolaan keuangan, BKM Lestari Desa Montong Are dianggap transparan dalam
melakukan pengelolaan keuangan, ini terlihat dari responden yang memberikan jawaban terhadap parameter
yang terkait transparansi cukup tinggi. Artinya BKM Lestari mampu menjalakan tugas dan fungsinya s ebagai
lembaga yang dipercaya masyrakat dalam mengelola keuangan pada Program PNPM Mandiri Perkotaan
2. Dari segi akuntabilitas pengelolaan keuangan, BKM Lestari Desa Montong Are dianggap akuntabel dalam
melakukan pengelolaan keuangan, terlihat dari jawaban responden dengan tingkat prosentase yang tinggi
terkait dengan parameter akuntabilitas. Capaian ini tidak lepas dari keinginan dari BKM Lestari dan
masyrakat yang ada di desa Montong Are untuk mau belajar dan bertanggung jawab terhadap amanah yang
diberikan, dalam hal ini menjalankan program PNPM Mandiri Perkotaan.
DAFTAR PUSTAKA
Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991
Moh. Nazir. Ph. D, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003
Prof. Dr. S. Nasution, M.A. Metode Research, Bumi Aksara, Jakarta 2004.
Mardiasmo, Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik, 2006
Budi Yuwono. P, Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2008, Jakarta

More Related Content

What's hot

Analisis kebijakan pemekaran
Analisis kebijakan pemekaranAnalisis kebijakan pemekaran
Analisis kebijakan pemekaransmpn1tgt
 
Tugas pokok dan fungsi operator pkh (diklat 2013) 2
Tugas pokok dan fungsi operator pkh (diklat 2013) 2Tugas pokok dan fungsi operator pkh (diklat 2013) 2
Tugas pokok dan fungsi operator pkh (diklat 2013) 2Nadie Odhie
 
Proposal penerapan fungsi koordinasi aparat pemerintah kec. kabawo kab. muna
Proposal penerapan fungsi koordinasi aparat pemerintah kec. kabawo kab. munaProposal penerapan fungsi koordinasi aparat pemerintah kec. kabawo kab. muna
Proposal penerapan fungsi koordinasi aparat pemerintah kec. kabawo kab. munaOperator Warnet Vast Raha
 
Seminar rancangan
Seminar rancanganSeminar rancangan
Seminar rancanganAbdul Ghany
 
Sistem Inovasi Daerah Dalam Tata Kelola Dana Desa Berbasis Teknologi Informasi
Sistem Inovasi Daerah Dalam Tata Kelola Dana Desa Berbasis Teknologi InformasiSistem Inovasi Daerah Dalam Tata Kelola Dana Desa Berbasis Teknologi Informasi
Sistem Inovasi Daerah Dalam Tata Kelola Dana Desa Berbasis Teknologi InformasiAlgifanri Maulana
 
20210225101816 f__13_sigit_erstanto_stula_individu
20210225101816  f__13_sigit_erstanto_stula_individu20210225101816  f__13_sigit_erstanto_stula_individu
20210225101816 f__13_sigit_erstanto_stula_individuhendarpujaanugrah
 
Memaksimalkan kordinasi fungsi humas pemerintah
Memaksimalkan kordinasi fungsi humas pemerintahMemaksimalkan kordinasi fungsi humas pemerintah
Memaksimalkan kordinasi fungsi humas pemerintahIndiwan Seto wahyu wibowo
 
Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi Humas
Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi HumasReformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi Humas
Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi HumasDeddy Supriady Bratakusumah
 
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHPEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHRizki Malinda
 
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatanPengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatanAndi Aswin Sprs
 
Identifikasi kebutuhan masyarakat
Identifikasi kebutuhan masyarakatIdentifikasi kebutuhan masyarakat
Identifikasi kebutuhan masyarakatguesta30b50
 
Skripsi peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
Skripsi  peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desaSkripsi  peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
Skripsi peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desaOperator Warnet Vast Raha
 
Standar akreditasi bab 1
Standar akreditasi bab 1Standar akreditasi bab 1
Standar akreditasi bab 1TantiOktriani
 

What's hot (20)

Analisis kebijakan pemekaran
Analisis kebijakan pemekaranAnalisis kebijakan pemekaran
Analisis kebijakan pemekaran
 
Tugas pokok dan fungsi operator pkh (diklat 2013) 2
Tugas pokok dan fungsi operator pkh (diklat 2013) 2Tugas pokok dan fungsi operator pkh (diklat 2013) 2
Tugas pokok dan fungsi operator pkh (diklat 2013) 2
 
Proposal penerapan fungsi koordinasi aparat pemerintah kec. kabawo kab. muna
Proposal penerapan fungsi koordinasi aparat pemerintah kec. kabawo kab. munaProposal penerapan fungsi koordinasi aparat pemerintah kec. kabawo kab. muna
Proposal penerapan fungsi koordinasi aparat pemerintah kec. kabawo kab. muna
 
Penguatan Kelembagaan Kehumasan Pemerintah
Penguatan Kelembagaan Kehumasan Pemerintah Penguatan Kelembagaan Kehumasan Pemerintah
Penguatan Kelembagaan Kehumasan Pemerintah
 
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
Komunikasi Dalam Situasi KrisisKomunikasi Dalam Situasi Krisis
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
 
Seminar rancangan
Seminar rancanganSeminar rancangan
Seminar rancangan
 
Presentasi hasil kajian diskresi
Presentasi hasil kajian diskresiPresentasi hasil kajian diskresi
Presentasi hasil kajian diskresi
 
Sistem Inovasi Daerah Dalam Tata Kelola Dana Desa Berbasis Teknologi Informasi
Sistem Inovasi Daerah Dalam Tata Kelola Dana Desa Berbasis Teknologi InformasiSistem Inovasi Daerah Dalam Tata Kelola Dana Desa Berbasis Teknologi Informasi
Sistem Inovasi Daerah Dalam Tata Kelola Dana Desa Berbasis Teknologi Informasi
 
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
 
20210225101816 f__13_sigit_erstanto_stula_individu
20210225101816  f__13_sigit_erstanto_stula_individu20210225101816  f__13_sigit_erstanto_stula_individu
20210225101816 f__13_sigit_erstanto_stula_individu
 
Memaksimalkan kordinasi fungsi humas pemerintah
Memaksimalkan kordinasi fungsi humas pemerintahMemaksimalkan kordinasi fungsi humas pemerintah
Memaksimalkan kordinasi fungsi humas pemerintah
 
Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi Humas
Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi HumasReformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi Humas
Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi Humas
 
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHPEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
 
Kelembagaan Kehumasan Pemerintah
Kelembagaan Kehumasan PemerintahKelembagaan Kehumasan Pemerintah
Kelembagaan Kehumasan Pemerintah
 
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatanPengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
 
Identifikasi kebutuhan masyarakat
Identifikasi kebutuhan masyarakatIdentifikasi kebutuhan masyarakat
Identifikasi kebutuhan masyarakat
 
06 ruliaty
06 ruliaty06 ruliaty
06 ruliaty
 
Skripsi peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
Skripsi  peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desaSkripsi  peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
Skripsi peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
 
Standar akreditasi bab 1
Standar akreditasi bab 1Standar akreditasi bab 1
Standar akreditasi bab 1
 
Analisis e-govermant
Analisis e-govermantAnalisis e-govermant
Analisis e-govermant
 

Similar to ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN (Studi kasus di Desa Montong Are Lombok Barat Tahun 2014)

Transparansi Anggaran di Kota Surakarta
Transparansi Anggaran di Kota SurakartaTransparansi Anggaran di Kota Surakarta
Transparansi Anggaran di Kota SurakartaRokhmad Munawir
 
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...Ahmad Irfansyah
 
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...Hendri Sivilianto
 
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdfandi gustania rita
 
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...basrizal82
 
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moralKebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moralmonalisaibrahim
 
Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitas
Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitasUmi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitas
Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitasYunioLatief1
 
Pengelolaan pajak
Pengelolaan pajakPengelolaan pajak
Pengelolaan pajakFasih Anwar
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikKurniawan Saputra
 
9-Article Text-10-1-10-20210420.pdf
9-Article Text-10-1-10-20210420.pdf9-Article Text-10-1-10-20210420.pdf
9-Article Text-10-1-10-20210420.pdfihsan583652
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...Bobby Sirait
 
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahPenerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahDadang Solihin
 
teori dan implementasi kebijakan publik.pptx
teori dan implementasi kebijakan publik.pptxteori dan implementasi kebijakan publik.pptx
teori dan implementasi kebijakan publik.pptxAsistenakuntan
 

Similar to ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN (Studi kasus di Desa Montong Are Lombok Barat Tahun 2014) (20)

Transparansi Anggaran di Kota Surakarta
Transparansi Anggaran di Kota SurakartaTransparansi Anggaran di Kota Surakarta
Transparansi Anggaran di Kota Surakarta
 
Jurnal tesis
Jurnal tesisJurnal tesis
Jurnal tesis
 
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
 
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
 
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf
 
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
 
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moralKebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
 
Materi 7
Materi  7Materi  7
Materi 7
 
Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitas
Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitasUmi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitas
Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitas
 
Jurnal Borneo Administrator, Vol. 8 No. 2 Tahun 2012
Jurnal Borneo Administrator, Vol. 8 No. 2 Tahun 2012Jurnal Borneo Administrator, Vol. 8 No. 2 Tahun 2012
Jurnal Borneo Administrator, Vol. 8 No. 2 Tahun 2012
 
Pengelolaan pajak
Pengelolaan pajakPengelolaan pajak
Pengelolaan pajak
 
Proposal pkn
Proposal pknProposal pkn
Proposal pkn
 
Pendidikan budaya anti korupsi
Pendidikan budaya anti korupsiPendidikan budaya anti korupsi
Pendidikan budaya anti korupsi
 
Fix
FixFix
Fix
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
 
9-Article Text-10-1-10-20210420.pdf
9-Article Text-10-1-10-20210420.pdf9-Article Text-10-1-10-20210420.pdf
9-Article Text-10-1-10-20210420.pdf
 
baru.pdf
baru.pdfbaru.pdf
baru.pdf
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
 
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahPenerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
 
teori dan implementasi kebijakan publik.pptx
teori dan implementasi kebijakan publik.pptxteori dan implementasi kebijakan publik.pptx
teori dan implementasi kebijakan publik.pptx
 

Recently uploaded

Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppttami83
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaWahyuKamilatulFauzia
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxMunawwarahDjalil
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptxObyMoris1
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxFrida Adnantara
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganlangkahgontay88
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISHakamNiazi
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxHakamNiazi
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptSalsabillaPutriAyu
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaarmanamo012
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiGustiAdityaR
 

Recently uploaded (20)

Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
 

ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN (Studi kasus di Desa Montong Are Lombok Barat Tahun 2014)

  • 1. ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN (Studi kasus di Desa Montong Are Lombok Barat Tahun 2014) Fathurrahman, SE.,M.Ak Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Al-Azhar Email : fathurrahmanmaksi@gmail.com ABSTRACT This study aimed to determine the process of transparency and accountability in the financial management of the PNPM Mandiri Program at Montong Are Urban Village West Lombok. The method used in this research is using qualitative methods. Qualitative method is a method of research used to examine the condition of natural objects, in which the researcher is a key instrument, data collection techniques are combined, data analysis is inductive, and qualitative research results further emphasize the significance of the generalization. The conclusion of this study is BKM Lestari Montong Are capable of running the Transparency and Accountabilit y in good financial management. Keywords: transparency, accountability, financial management PENDAHULUAN Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan nilai–nilai universal dan berfungsi sebagai board of trustee. Dalam mengemban amanah masyarakat dan melaksanakan peran fungsinya, BKM mengacu pada mekanisme yang berlaku di PNPM dan aturan main yang telah disepakati oleh masyarakat yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Untuk menjalankan peran fungsinya, secara operasional BKM telah dibantu secara langsung oleh sekretariat dan UP- UP nya. Pada sisi lain BKM inilah yang berfungsi untuk menjamin bahwa semua aset dan keuangan organisasi telah dikelola secara tepat serta Sekretariat dan UP-UP sepenuhnya dapat bertanggung jawab pada tugasnya. Untuk itu BKM Lestari sebagai pelaksana kegiatan harus melakukan transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan sesuai amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada BKM. Transparansi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentinganataupun membutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai konsep PNPM Mandiri Perkotaan, kebijakan serta pengambilan keputusan,
  • 2. perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat . Karena BKM sebagai pelaksana kegiatan dari Program PNPM Mandiri perkotaan di tingkat masyarakat dan dituntut untuk melakukan transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan semua asset dan keuangan organisasi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, maka disinilah kita perlu melakukan penelitian dan penggalian informasi lebih mendalam tentang sejauh mana BKM Lestari Desa Montong Are melakukan proses transparansi dan akuntabilitas tersebut. KAJIAN PUSTAKA Pengertian Transparansi Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (KK, SAP,2005). Menurut UNDP, Transparansi adalah “prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapainya, informasi tersebut adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik” Sedangkan rumusan formal Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahanan mengenai definisi Transparansi adalah “memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”. Pengertian Akuntabilitas Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP,2005). Sedangkan Definisi Akuntabilitas menurut UNDP adalah “ pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan” sedangkan definisi menurut Miriam-Budiharjo (2002) “pertanggungjawaban yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang member mandat tersebut”. Definisi formal oleh Pemerintah tercermin dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu ”Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapi tujuan yang telah ditetapkan secara periodik” METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalambahasanya dan peristilahannya”.
  • 3. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi (Saladien, 2006). Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup, tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain (Moleong, 2005: 18). Menurut Husserl fenomenologi adalah pendekatan untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu (objek) dan menjadi pengalaman kesadaran kita. Metode yang digunakan dalam pendekatan fenomologi terdiri atas tahap intuisi, analisis serta deskripsi dan hasil keseluruhannya berupa deskripsi fenomenologis. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di desa Montong Are Kecamtan Kediri Kabupaten Lombok Barat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lestari desa Montong Are merupakan salah satu lembaga yang ada di desa sebagai pelaksana kegiatan dari program PNPM Mandiri Perkotaan. Lembaga ini merupakan lembaga yang anggotanya terpilih oleh masyarakat sebagai pengemban amanah dalam menjalankan program yang ada dalam masyarakat itu sendiri Sumber Data 1. Data Primer Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh lansung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi lansung tentang Manajemen penegelolaan keuangan BKM yaitu dengan cara wawancara dengan anggota BKM dan masyarakat Montong Are. 2. Data sekunder Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara lansung dengan anggota BKM dan masyarakat Montong Are. Prosedur Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. 1. Observasi Langsung Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematik tentang bagimana peroses Transparansi dan Akuntabilitas di BKM Lestari desa Montong Are.
  • 4. Observasi lansung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal. 2. Wawancara Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Tujuan penulis menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret tentang kegiatan yang dilakukan oleh BKM Lestari desa Montong Are dalam menerapkan Transparansi dan Akuntabilitas. 3. Dokumentasi Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan - catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Analisis Data Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pada penelitian kualitatif, proses analisis data dapat dilakukan oleh peneliti pada saat maupun setelah pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini mengacu kepada Sanders (1982). Sanders (1982) dalam Rahayu dkk. (2007) membagi empat tahap analisis data dalam penelitian fenomenologi, yaitu: (1). Deskripsi fenomena, (2). Identifikasi tema-tema, (3). Mengembangkan noetic/noematic correlates dan (4). Abstraksi intisari atau universals dari noetic/noematic correlates Dari rumusan di atas dapatlah kita tanarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif. Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekamsebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. TEMUAN DATA LAPANGAN Dari hasil penelitian di lapangan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dengan parameter sebagai berikut:
  • 5. Parameter transparansi antara lain: a. Dana yang diterima BKM dan pengalokasiannya diumumkan kepada masyarakat melalui minimal 5 papan pengumuman b. Laporan keuangan ditempel di 5 tempat yang strategis dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait setiap awal bulan untuk bulan sebelumnya c. KSM/Panitia “penerima daftar tunggu” dan telah mendapat prioritas BKM diumumkan kepada warga minimal pada 5 papan pengumuman d. Rekening Bank atas nama BKM dan ditandatangani oleh 3 orang spesimen dari anggota BKM e. Adanya papan informasi/proyek untuk pembangunan/perbaikan lingkungan, minimal berisi tentang : nama kegiatan, volume kegiatan, lokasi kegiatan, nilai BLM, Swadaya, sumber dana lain, tanggal pelaksanaan, nama KSM pelaksana f. Penetapan kebijakan keuangan didasarkan pada rembug bersama Parameter akuntabilitas dalam PNPM Mandiri Perkotaan antara lain: a. UP-UP BKM dikelola secara aktif sesuai dengan rencana atau program BKM ada pengurusnya dan rutin melakukan pertemuan b. Pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai standard P2KP c. Dana tersalur ke BKM utuh tidak terpotong d. Tidak ada penyalahgunaan dana/korupsi baik terhadap BOP maupun penyaluran dana e. Penarikan dana dari rekening Bank BKM ditandatangani 3 orang anggota BKM f. Kegiatan yang dilaksanakan KSM sesuai dengan usulan yang disetujui oleh BKM g. Anggota KSM penerima dana BLM sama dengan yang diusulkan dalam proposal KSM, LPJ KSM lengkap dan benar termasuk didalamnya rincian swadaya masyarakat yang dapat direalisasikan Tabel 1 Prosentase Tingkat Transparansi BKM Terhadap Pengelolaan Keuangan Tahun 2014 No Parameter Transparansi Persentase Keterangan 1 Dana yang diterima diumumkan minimal di lima papan pengumuman 98% 100 Responden 2 Laporan keuangan ditempel di tempat strategis 95% 100 Responden 3 KSM prioritas ditempel di 5 papan pengumuman 90% 100 Responden 4 Rekening bank atas nama lembaga 100% 100 Responden 5 Tersedia papan proyek di setiap kegiatan 95% 100 Responden 6 Penetapan keuangan berdasarkan rembug bersama 90% 100 Responden Tabel 2 Prosentase Tingkat Akuntabilitas BKM Terhadap Pengelolaan Keuangan Tahun 2014 No Parameter Transparansi Persentase Keterangan 1 UP-UP dikelola secara aktif 85% 100 Responden 2 Pembukuan sudah sesuai pedoman 100% 100 Responden 3 Dana tersalur utuh tidak terpotong 95% 100 Responden
  • 6. 4 Tidak ada penyalahgunaan dana 90% 100 Responden 5 Penarikan dana di bank oleh 3 orang spesimen 100% 100 Responden 6 Kegiatan sesuai usulan 90% 100 Responden 7 Penerima dana BLM sesuai usulan 98% 100 Responden Dari tabel diatas terlihat proses transparansi dan akuntabilitas dalampengelolaan keuangan yang terjadi di BKM Lestari desa montong Are cukup baik. Ini terlihat dari prosentase jawaban responden di atas 90%. Artinya BKM Lestari mampu menjalan program PNPM Mandiri Perkotaan dengan baik, ini mencerminkan kesadaran atas tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak baik dari dalam desa Montong Are sendiri maupun dari pihak luar, dalam hal ini pihak luar adalah peran pendamping atau fasilitator dan peran dari pemerindah daerah, khususnya pemerintah daerah Lombok Barat. Keterbukaan dan ketepatan dalam pengelolaan keuangan ini mampu menjadikan desa Montong Are menjadi salah satu penerima program lanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan yaitu Program PLPBK, dimana dampak dari program ini sangat diraskan oleh seluruh masyarakat Montong Are. KESIMPULAN 1. Dari segi transparansi pengelolaan keuangan, BKM Lestari Desa Montong Are dianggap transparan dalam melakukan pengelolaan keuangan, ini terlihat dari responden yang memberikan jawaban terhadap parameter yang terkait transparansi cukup tinggi. Artinya BKM Lestari mampu menjalakan tugas dan fungsinya s ebagai lembaga yang dipercaya masyrakat dalam mengelola keuangan pada Program PNPM Mandiri Perkotaan 2. Dari segi akuntabilitas pengelolaan keuangan, BKM Lestari Desa Montong Are dianggap akuntabel dalam melakukan pengelolaan keuangan, terlihat dari jawaban responden dengan tingkat prosentase yang tinggi terkait dengan parameter akuntabilitas. Capaian ini tidak lepas dari keinginan dari BKM Lestari dan masyrakat yang ada di desa Montong Are untuk mau belajar dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan, dalam hal ini menjalankan program PNPM Mandiri Perkotaan. DAFTAR PUSTAKA Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991 Moh. Nazir. Ph. D, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003 Prof. Dr. S. Nasution, M.A. Metode Research, Bumi Aksara, Jakarta 2004. Mardiasmo, Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik, 2006 Budi Yuwono. P, Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2008, Jakarta