SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
ABSTRAK
Pendapatan daerah kabupaten Madiun dari sektor pajak restoran menunjukan selisih yang
besar antara target dengan realisasi pajak. Sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2014,
proporsi target terhadap realisasi memiliki angka diatas 100%. Artinya, target yang
ditentukan oleh Pemerintah Daerah semuanya dapat terealisasi dengan baik. Hal ini
mengindikasikan bahwa penetapan target pajak restoran belum didasarkan pada potensi di
lapangan. Dari sisi pengelolaan, adanya selisih antara realisasi penerimaan Pajak Restoran
dengan target penerimaan Pajak Restoran juga mengindikasikan bahwa potensi yang dimiliki
belum tergali secara optimal.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan data potensi Pajak Restoran di
Kabaupaten Madiun. Data primer meliputi jumlah tempat duduk terisi masa ramai dan tidak
ramai, masa pergantian, harga rata-rata, jumlah hari dalam setahun dan besarnya tarif pajak
restoran. Metode analisis penelitian menggunakan analisis perhitungan potensi Pajak
Restoran dengan mengacu pada formula dasar Pajak Restoran yang ditentukan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang pajak Daerah
Berdasarkan hasil penelitian di delapan kecamatan, yakni kecamatan Balerejo, Dagangan,
Dolopo, Geger, Jiwan, Madiun, Mejayan, Wonoasri dapat ditarik kesimpulan bahwa pada
tahun 2015 terdapat 92 dari 105 restoran yang memenuhi kriteria perda di Kabupaten
Madiun. Potensi pajak yang diperoleh dari 92 restoran di 8 dari 15 kecamatan sebesar Rp.
525.844.600. Hal ini berarti, masih ada potensi pajak restoran yang bisa di gali lagi dengan
estimasi perkiraan potensi keseluruhan sebesar dua kali lipat dari perhitungan potensi dari 8
kecamatan di Kabupaten Madiun. Jumlah tersebut tentunya lebih meningkat dibanding
penentuan target pajak restoran sebelumnya.
Keyword: pendataan potensi, Pajak, restoran
Penelitian: Pendataan Potensi Pajak Restoran Di Kabupaten Madiun Tahun 2015

More Related Content

Similar to penelitian pemutakhiran data pajak restoran kab. madiun

PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdf
PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdfPPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdf
PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdfAsepSuparman21
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...fekonunisalab
 
Contoh narasi program
Contoh narasi programContoh narasi program
Contoh narasi programEnok Hodijah
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...redaksi-humaspemkosbg2014
 
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
Analisis Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...Analisis Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...ShellaDwiSeptiani
 
Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (sap) terhadap kinerja keu...
Analisis penerapan standar  akuntansi pemerintahan (sap) terhadap kinerja keu...Analisis penerapan standar  akuntansi pemerintahan (sap) terhadap kinerja keu...
Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (sap) terhadap kinerja keu...ShellaDwiSeptiani
 

Similar to penelitian pemutakhiran data pajak restoran kab. madiun (8)

PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdf
PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdfPPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdf
PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdf
 
Advertorial APBN 2014
Advertorial APBN 2014Advertorial APBN 2014
Advertorial APBN 2014
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...
 
Metlit
MetlitMetlit
Metlit
 
Contoh narasi program
Contoh narasi programContoh narasi program
Contoh narasi program
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
 
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
Analisis Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...Analisis Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
 
Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (sap) terhadap kinerja keu...
Analisis penerapan standar  akuntansi pemerintahan (sap) terhadap kinerja keu...Analisis penerapan standar  akuntansi pemerintahan (sap) terhadap kinerja keu...
Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (sap) terhadap kinerja keu...
 

More from Farid Ma'ruf

Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth) sebagai upaya ...
Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth)  sebagai upaya ...Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth)  sebagai upaya ...
Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth) sebagai upaya ...Farid Ma'ruf
 
Paper: kajian government network gresik dalam program the Sunan giri award di...
Paper: kajian government network gresik dalam program the Sunan giri award di...Paper: kajian government network gresik dalam program the Sunan giri award di...
Paper: kajian government network gresik dalam program the Sunan giri award di...Farid Ma'ruf
 
Artikel iconpo-farid-unesa
Artikel  iconpo-farid-unesaArtikel  iconpo-farid-unesa
Artikel iconpo-farid-unesaFarid Ma'ruf
 
Paper revitalisasi komisi dprd-farid-unesa
Paper revitalisasi komisi dprd-farid-unesaPaper revitalisasi komisi dprd-farid-unesa
Paper revitalisasi komisi dprd-farid-unesaFarid Ma'ruf
 
Materi apd-sistem pemerintahan daerah-1314
Materi apd-sistem pemerintahan daerah-1314Materi apd-sistem pemerintahan daerah-1314
Materi apd-sistem pemerintahan daerah-1314Farid Ma'ruf
 
Politisasi ekonomi sminar umg-2852013
Politisasi ekonomi sminar umg-2852013Politisasi ekonomi sminar umg-2852013
Politisasi ekonomi sminar umg-2852013Farid Ma'ruf
 
Artikel andalas evafarid
Artikel andalas evafaridArtikel andalas evafarid
Artikel andalas evafaridFarid Ma'ruf
 
1. sim untuk organisasi publik
1. sim untuk organisasi publik1. sim untuk organisasi publik
1. sim untuk organisasi publikFarid Ma'ruf
 
Kecerdasan intelektual & emosional kepemimpinan
Kecerdasan intelektual & emosional kepemimpinanKecerdasan intelektual & emosional kepemimpinan
Kecerdasan intelektual & emosional kepemimpinanFarid Ma'ruf
 

More from Farid Ma'ruf (9)

Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth) sebagai upaya ...
Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth)  sebagai upaya ...Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth)  sebagai upaya ...
Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth) sebagai upaya ...
 
Paper: kajian government network gresik dalam program the Sunan giri award di...
Paper: kajian government network gresik dalam program the Sunan giri award di...Paper: kajian government network gresik dalam program the Sunan giri award di...
Paper: kajian government network gresik dalam program the Sunan giri award di...
 
Artikel iconpo-farid-unesa
Artikel  iconpo-farid-unesaArtikel  iconpo-farid-unesa
Artikel iconpo-farid-unesa
 
Paper revitalisasi komisi dprd-farid-unesa
Paper revitalisasi komisi dprd-farid-unesaPaper revitalisasi komisi dprd-farid-unesa
Paper revitalisasi komisi dprd-farid-unesa
 
Materi apd-sistem pemerintahan daerah-1314
Materi apd-sistem pemerintahan daerah-1314Materi apd-sistem pemerintahan daerah-1314
Materi apd-sistem pemerintahan daerah-1314
 
Politisasi ekonomi sminar umg-2852013
Politisasi ekonomi sminar umg-2852013Politisasi ekonomi sminar umg-2852013
Politisasi ekonomi sminar umg-2852013
 
Artikel andalas evafarid
Artikel andalas evafaridArtikel andalas evafarid
Artikel andalas evafarid
 
1. sim untuk organisasi publik
1. sim untuk organisasi publik1. sim untuk organisasi publik
1. sim untuk organisasi publik
 
Kecerdasan intelektual & emosional kepemimpinan
Kecerdasan intelektual & emosional kepemimpinanKecerdasan intelektual & emosional kepemimpinan
Kecerdasan intelektual & emosional kepemimpinan
 

Recently uploaded

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (9)

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

penelitian pemutakhiran data pajak restoran kab. madiun

  • 1. ABSTRAK Pendapatan daerah kabupaten Madiun dari sektor pajak restoran menunjukan selisih yang besar antara target dengan realisasi pajak. Sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, proporsi target terhadap realisasi memiliki angka diatas 100%. Artinya, target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah semuanya dapat terealisasi dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa penetapan target pajak restoran belum didasarkan pada potensi di lapangan. Dari sisi pengelolaan, adanya selisih antara realisasi penerimaan Pajak Restoran dengan target penerimaan Pajak Restoran juga mengindikasikan bahwa potensi yang dimiliki belum tergali secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan data potensi Pajak Restoran di Kabaupaten Madiun. Data primer meliputi jumlah tempat duduk terisi masa ramai dan tidak ramai, masa pergantian, harga rata-rata, jumlah hari dalam setahun dan besarnya tarif pajak restoran. Metode analisis penelitian menggunakan analisis perhitungan potensi Pajak Restoran dengan mengacu pada formula dasar Pajak Restoran yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang pajak Daerah Berdasarkan hasil penelitian di delapan kecamatan, yakni kecamatan Balerejo, Dagangan, Dolopo, Geger, Jiwan, Madiun, Mejayan, Wonoasri dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2015 terdapat 92 dari 105 restoran yang memenuhi kriteria perda di Kabupaten Madiun. Potensi pajak yang diperoleh dari 92 restoran di 8 dari 15 kecamatan sebesar Rp. 525.844.600. Hal ini berarti, masih ada potensi pajak restoran yang bisa di gali lagi dengan estimasi perkiraan potensi keseluruhan sebesar dua kali lipat dari perhitungan potensi dari 8 kecamatan di Kabupaten Madiun. Jumlah tersebut tentunya lebih meningkat dibanding penentuan target pajak restoran sebelumnya. Keyword: pendataan potensi, Pajak, restoran Penelitian: Pendataan Potensi Pajak Restoran Di Kabupaten Madiun Tahun 2015