If we are going to build a new private university we should follow some steps. This slide share will explain how and what the process of building a private university in Indonesia area during this era.
3. Pendirian PTS
1. Secara online/daring melalui laman
silemkerma.dikti.go.id.
2. Dokumen online/daring - Januari s.d.
Maret.
3. Dokumen hardcopy paling lambat 31
Maret pada stempel pos/ekspedisi
4. JADWAL MASA PENDIRIAN PTS
1. Mei – Juni Penerimaan Dokumen Perbaikan
Pendirian PTS
2. Juli – Oktober Evaluasi & Verifikasi Dokumen
Perbaikan
3. Agustus – September Presentasi Pengusul yang
Lolos Evaluasi & Verifikasi Dokumen Perbaikan
4. Agustus – Oktober Visitasi ke Lokasi Lahan Kampus
(jika diperlukan)
5. November Pengumuman Hasil Evaluasi Perbaikan
6. November – Desember Penerbitan izin Pendirian
PTS
7. DOKUMEN PENDIRIAN PTS
Silemkerma.dikti.go.id.
1. Surat usul pendirian PTS yang disusun oleh Badan
Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan dialamatkan
kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti;
2. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS yang
akan didirikan beserta semua perubahan yang telah dilakukan;
3. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang
pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari
PTS yang akan didirikan;
4. Sertifikat status lahan calon kampus PTS atas nama Badan
Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan, atau perjanjian
sewa menyewa lahan;
5. Studi kelayakan pendirian PTS beserta Lampiran yang disusun
oleh Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan;
8. DOKUMEN PENDIRIAN PTS
6. Instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi dari
BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara;
7. Instrumen akreditasi pembukaan prodi dari BAN-PT
yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (satu
Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi);
8. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara;
9. Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara;
10. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
(L2 Dikti) di wilayah PTS yang akan didirikan; dan
11. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan
organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).
9. PERSYARATAN PENDIRIAN PTS
1. Syarat min Akreditasi Prodi dan Perguruan
Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan
Tinggi;
2. Tidak menyelenggarakan prodi sebidang
dengan prodi pada Program Diploma di
Politeknik dan/atau Akademi yang
berdomisili di dalam kota atau kabupaten
yang sama dengan Universitas, Institut,
dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan.
12. PERSYARATAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tenaga Pendidik = Dosen min 6 orang/ Prodi
pada Program Diploma atau Program Sarjana
Kualifikasi Dosen
1. Magister /Master
2. Usia Maks 58 tahun
3. Bekerja penuh waktu sebagai Dosen Tetap selama
40 jam/minggu
4. NIDN/NIDK
5. Bukan Pegawai Negri Sipil
13. PERSYARATAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tenaga Kependidikan/Staf min 3 orang
Tugas Melayani Program Studi
Petugas Perpustakaan min 1 orang
1. Min Diploma Tiga Perpustakaan
2. Usia Maks 58 tahun
3. Bekerja penuh waktu selama 40 jam/minggu
15. PERSYARATAN INFRASTRUKTUR
Lahan Kampus PTS dalam 1 lokasi min 5.000 m2
Sekolah Tinggi
Status Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas
nama Badan Penyelenggara dibuktikan Sertifikat.
Perjanjian Sewa Menyewa Lahan:
1. Luas Lahan
2. Notaris
3. Jangka Waktu Sewa min 10 tahun
16. PERSYARATAN INFRASTRUKTUR
Sarana & Prasarana
1. Ruang Kuliah min 0,5 m2/mahasiswa
2. Ruang Dosen Tetap min 4 m2/orang
3. Ruang Administrasi & Kantor min 4 m2/orang
4. Ruang Perpustakaan min 200 m2 (Ruang Baca dll)
sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa
5. Buku min 200 judul/Prodi
6. Memiliki koleksi atau akses min 1 jurnal dengan
volume lengkap untuk setiap Program Studi
7. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum
dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Prodi
17. PROSEDUR PENDIRIAN PTS
Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS meminta
Rekomendasi L2 Dikti. L2 Dikti atau Kopertis setempat
memberi rekomendasi tentang:
Rekam jejak Badan Penyelenggara yang akan mendirikan
PTS;
Tingkat kejenuhan Prodi dalam pendirian PTS di wilayah L2
Dikti;
Tingkat keberlanjutan PTS jika diberi izin oleh Pemerintah;
Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS menyiapkan
dan menyusun dokumen sesuai persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam angka 2.1. huruf a sampai dengan huruf k.