SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
www.pajak.go.id
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 tahun 2024
Bandar Lampung, 24 Januari 2024
1. FUNGSI ANGGARAN (FUNGSI BUDGETAIR)
Fungsi pajak disektor publik, merupakan suatu alat atau sumber untuk
memasukkan uang dari masyarakat berasarkan undang-undang ke Kas
Negara, hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum Negara.
2. FUNGSI MENGATUR (REGULEREND)
Fungsi pajak yang dipergunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan
tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan
misalnya dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif, memberikan
pengecualian atau keringanan-keringan.
2
www.pajak.go.id
www.pajak.go.id
3
TARGET
APBN 2024
PENDAPATAN NEGARA
Rp 2.802,29 T
www.pajak.go.id
Penerimaan Perpajakan
PNBP
Hibah
Sumber: Informasi APBN 2023
Rp 2.309,06 T
Rp 492,00 T
Rp 0,43 T
4
82,40 %
17,56 %
0,04 %
PSIAP 5
APA YANG BERUBAH DALAM PSIAP 6
VALUE KEMUDAHAN PROSES BISNIS TO-BE
BAGI WAJIB PAJAK
7
www.pajak.go.id
#KemenkeuTepercaya
PERPRES NO 83 TAHUN 2021
tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik
Pasal 1 angka 2, Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara
negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan Publik, dan badan hukum
lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
Pasal 2 ayat (1), Penyelenggara mensyaratkan penambahan atau pencantuman NIK dan/atau NPWP penerima dalam
penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Penyelenggara Layanan Publik
menyampaikan permintaan validasi pencantuman NIK dan/atau
NPWP kepada:
1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk NIK; dan
2. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk
NPWP.
Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan DJP
memberikan hasil validasi pencantuman NIK dan/atau
NPWP kepada Penyelenggara melalui sistem informasi
yang terintegrasi.
Penyelenggara harus menyelesaikan pencantuman NIK dan/atau NPWP untuk setiap data penerima Pelayanan Publik yang statusnya masih
aktif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.
[ Perpres 83/2021 berlaku sejak 9 September 2021 paling lama 9 September 2023)
Pengawasan pelaksanaan pencantuman NIK/NPWP dalam pelayanan publik dan validasi melalui sistem terintegrasi dilakukan oleh aparat
pengawasan intern pemerintah untuk Penyelenggara yang berstatus instansi pemerintah
8
PERUBAHAN FORMAT NPWP
NPWP ORANG PRIBADI
penduduk NIK
NPWP BADAN, Instansi
Pemerintah & ORANG
PRIBADI bukan penduduk
16 Digit
Angka
NPWP CABANG
Nomor Identitas
Tempat Kegiatan
Usaha (NITKU)
9
www.pajak.go.id
FORMAT NPWP BARU, SEJAK KAPAN?
14 Juli 2022
Dengan ketentuan:
s.d. 30 Juni 2024
NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan
pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas
Per 1 Juli 2024
seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan
lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan
NPWP dengan format baru
Format NPWP Baru berlaku sejak
Sejak tanggal 14 Juli 2022, NIK digunakan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi
penduduk dan NIK dengan format 16 digit bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk,
Wajib Pajak badan serta Wajib Pajak instansi pemerintah
10
www.pajak.go.id
KALAU WP LAMA, BAGAIMANA?
NPWP
SELURUH
DENGAN FORMAT LAMA
30 Juni
2024
MASIH BISA
DIGUNAKAN
SAMPAI DENGAN
Ketentuan mengenai pencantuman NPWP dengan format 15 digit dan terbit sebelum 1 Januari 2024
tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan ataupun penggantian
11
www.pajak.go.id
www.pajak.go.id
#KemenkeuTepercaya
FORMAT KARTU NPWP SELAMA MASA TRANSISI PENERAPAN NPWP 16
DIGIT
NPWP 15 Digit
NPWP 16 Digit/NIK
NPWP 15 Digit
NPWP 16 Digit
12
www.pajak.go.id
#KemenkeuTepercaya
FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAN KARTU NPWP
CABANG SELAMA MASA TRANSISI PENERAPAN NPWP 16 DIGIT
NPWP Cabang
NPWP Pusat
NITKU Pengganti NPWP Cabang
Alamat Cabang
13
www.pajak.go.id
14
Paling Lambat dilakukan sampai dengan
30 Juni 2024
www.pajak.go.id
#KemenkeuTepercaya
ADMINISTRASI PERPAJAKAN KELUARGA I
NPWP 15 Digit
Idealnya 1 Keluarga, 1 Nomor Saja
Sistem pengenaan pajak di Indonesia memosisikan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis (family tax unit)
Seluruh penghasilan dan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan menjadi satu kesatuan,
yang pemenuhan pajaknya akan dilakukan oleh kepala keluarga
NPWP Wanita Kawin, Bagaimana?
Wanita kawin (istri) yang hidupnya tidak terpisah atau tidak melakukan perjanjian pemisahan harta secara tertulis,
maka hak dan kewajiban perpajakannya digabung dengan kepala keluarga (suaminya).
NIK Istri (dan anggota keluarga lain) didaftarkan melalui akun Kepala Keluarga (suami) Mengupdate database Bank
terkait. Lakukan penggantian pada kolom NPWP Istri dengan NIK Istri Mulai tahun 2023 ini, sdh tidak dikenal lagi
NPWP suami yg digunakan oleh istri (baik yg 3 digit belakangnya 000 atau 001). Apabila istri memakai NPWP
cabang, silakan ajukan penghapusan NPWP Cabang suami karena aturan ini sudah tidak berlaku
15
www.pajak.go.id
#KemenkeuTepercaya
ADMINISTRASI PERPAJAKAN KELUARGA II
NPWP 15 Digit
Bagaimana Jika Terjadi…
Suami Meninggal
Istri menggunakan NPWP Suami selama Status NPWP adalah Warisan Belum Terbagi. Jika warisan telah
terbagi, Istri mengajukan permohonan penghapusan NPWP, dan mengajukan pendaftaran NPWP baru untuk
istri pribadi jika memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak
Terjadi Kasus Hukum (Misal Penyidikan)
Suami-istri yang melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai satu entitas maka atas upaya hukum ditanggung
secara bersama-sama sebagai satu entitas.
16
CONTOH DATA ANGGOTA KELUARGA (FTU) UPDATE ISTRI (WANITA KAWIN)
www.pajak.go.id
#KemenkeuTepercaya
17
Kembali
ke Slide
Utama
www.pajak.go.id
www.pajak.go.id
www.pajak.go.id
#KemenkeuTepercaya
Frequently Asked Question (FAQ) - 1
• Bagaimana cara Wajib Pajak mengetahui NPWP 16 Digitnya, dapat dilihat di mana?
 Wajib pajak dapat mengecek kartu NPWP elektronik pada Akun pajak.go.id di menu profil
 Wajib Pajak dapat menelepon Kring Pajak 1500 200 untuk menanyakan NPWP 16 Digitnya
 Wajib Pajak dapat menghubungi KPP Terdaftar dan bertanya ke petugas help desk di KPP
• Jika diketahui NPWP 16 Digit WAJIB PAJAK BADAN belum valid pada saat pendaftaran supplier di SAKTI/SPAN, apa yang harus dilakukan?
 Aplikasi SAKTI/SPAN terintegrasi dengan layanan pemadanana data NPWP 15 digit dan 16 digit yang disediakan oleh DJP melalui SLDK
Kementerian Keuangan.
 Jika NPWP 16 digit WP Badan belum valid (tidak ditemukan) maka rekanan telah memberikan NPWP 15 digit WP Badan yang tidak
sebenarnya.
 Rekanan WP Badan diminta untuk menyerahkan kembali kartu NPWP baru (yang bisa didownload dari DJP Online) yang memuat
NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit.
• Jika diketahui NPWP 16 Digit WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI yang merupakan Kepala Keluarga belum valid pada saat pendaftaran supplier di
SAKTI/SPAN, apa yang harus dilakukan?
 Aplikasi SAKTI/SPAN terintegrasi dengan layanan pemadanana data NPWP 15 digit dan 16 digit yang disediakan oleh DJP melalui SLDK
Kementerian Keuangan.
 Jika NPWP 16 digit Orang Pribadi selaku Kepala Keluarga belum valid (tidak ditemukan) maka terdapat 2 kemungkinan yakni 1) Orang
Pribadi dimaksud belum melakukan pemutakhiran mandiri data NIK di DJP, atau 2) Orang Pribadi tersebut telah memberikan NPWP 15
digit WP OP yang tidak sebenarnya.
 Jika Orag Pribadi dimaksud belum melakukan pemutakhiran mandiri NIK, Wajib Pajak perlu melakukan pemadanan NPWP 15 dan
NPWP 16 digitnya yang bisa dilakukan secara online melalui akun Wajib Pajak di pajak.go.id, menelepon Kring Pajak 1500 200, atau
datang ke KPP terdekat domisili Wajib Pajak
www.pajak.go.id
#KemenkeuTepercaya
Frequently Asked Question (FAQ) - 2
• Jika diketahui NPWP 16 Digit WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI dengan status Wanita Kawin belum valid pada saat
pendaftaran supplier di SAKTI/SPAN, apa yang harus dilakukan?
• Apabila status perpajakan Wanita Kawin tersebut pisah harta/harta berpisah/memilih terpisah maka WP OP Wanita
Kawin tersebut harus melakukan validasi/pemutakhiran NIK-NPWP melalui berbagai channel layanan yang sudah
disediakan DJP,
• Apabila status perpajakan Wanita Kawin tersebut gabung dengan NPWP suami (tidak memiliki NPWP 15 digit
terpisah) maka perlu dilakukan pemutakhiran data anggota keluarga dalam profil akun pajak.go.id suami dengan
memasukkan dan memvalidasi data istri (Wanita Kawin) untuk kemudian dapat digunakan dalam penggunaan
layanan administrasi pada SPAN dan SAKTI
Contoh data Anggota Keluarga FTU yang sudah memasukkan Wanita Kawin dalam Profil akun pajak.go.id suami
(kepala keluarga)
• NPWP 16 Digit nantinya dapat digunakan untuk apa saja?
 NPWP 16 digit per 1 Juli 2024 akan digunakan untuk seluruh layanan dan dokumen perpajakan, namun selama
masa transisi s.d. 30 Juni 2024 digunakan secara terbatas salah satunya dalam layanan administrasi SAKTI dan SPAN
• Apabila saya tidak mau memadankan NPWP 15 dan NPWP 16 Digit, apa akibatnya?
 Apabila NPWP 16 digit tidak valid maka akan terhambat dalam menggunakan layanan SAKTI dan SPAN yang sudah
menerapkan NPWP 16 Digit sejak 1 Januari 2024
www.pajak.go.id
#KemenkeuTepercaya
Frequently Asked Question (FAQ) - 3
• Apabila gagal validasi NIK-NPWP secara online, apa yang harus dilakukan?
 Wajib Pajak dapat melakukan pemadanan/validasi NIK-NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat
• Apakah dengan berubahnya digit NPWP, harus cetak ulang kartu NPWP?
 Kartu NPWP dapat dicetak namun dapat pula tidak perlu dicetak selama Wajib Pajak dapat memberikan NPWP 16
Digit yang valid yang merupakan elemen data dalam kartu NPWP yang berlaku saat ini
• Bagaimana mengetahui apakah NPWP 16 digit saya sudah valid?
 Wajib pajak dapat mengecek kartu NPWP elektronik pada Akun pajak.go.id di menu profil
 Wajib Pajak dapat menelepon Kring Pajak 1500 200 untuk menanyakan kevalidan NPWP 16 Digitnya
 Wajib Pajak dapat menghubungi KPP Terdaftar dan bertanya ke petugas help desk di KPP apakah NPWP 16 Digitnya
sudah valid
• Bagaimana cara mengecek NPWP rekanan/supplier?
 Satker dapat mengecek NPWP rekanan/supplier valid dengan mengecek pada menu layanan, konfirmasi rumah
dokumen, lalu konfirmasi NPWP pada akun satker di pajak.go.id
 Satker dapat meminta layanan pemadanan NPWP 15 – NPWP 16 ke DJP apabila telah memenuhi persyaratan
• Apakah NPWP 16 Digit sudah digunakan pada dokumen Faktur Pajak dan Bukti Potong?
 Saat ini untuk dokumen faktur pajak dan bukti potong masih menggunakan NPWP 15 digit sampai dengan
implementasi penuh NPWP 16 digit yang berdasarkan PMK-136/2023 akan diterapkan 1 Juli 2024

More Related Content

Similar to Bahan edukasi Umum PPh 21 tahun 2024.pdf

Presentasi Accounting 2023 (Stop and...GO 23).pptx
Presentasi Accounting 2023 (Stop and...GO 23).pptxPresentasi Accounting 2023 (Stop and...GO 23).pptx
Presentasi Accounting 2023 (Stop and...GO 23).pptxBobbyKurniawan32
 
Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdf
Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdfPaparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdf
Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdfssuser8bbab0
 
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptxPerpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptxaryaastaeka
 
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptxPerpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptxaryaastaeka
 
Paparan pps pmk 196
Paparan pps pmk 196Paparan pps pmk 196
Paparan pps pmk 196ssuser5d9c52
 
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.pptPerpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.pptMuhammadRanim
 
Laila Putri Febriani_Dampak pandemi covid 19 terhadap realisasi pajak daerah ...
Laila Putri Febriani_Dampak pandemi covid 19 terhadap realisasi pajak daerah ...Laila Putri Febriani_Dampak pandemi covid 19 terhadap realisasi pajak daerah ...
Laila Putri Febriani_Dampak pandemi covid 19 terhadap realisasi pajak daerah ...LailaPutriFebriani
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktekhayatun nufus
 
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURReformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURNastitya Fionny
 
perpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managemperpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managemrr598phqsn
 
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docx
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docxStandar Pelayanan Tahun 2021_new.docx
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docxpt satwindu utama
 
Pajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detailPajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detailpajakapp
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptx
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptxPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptx
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptxauliaannisa44
 
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptx
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptxUU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptx
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptxariefyusuf11
 
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan IndonesiaBudi Septiawan
 
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptxRezayHonda
 
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptxPER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptxDjonyRosnipa1
 
Materi Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiMateri Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiBayu Prasetyo
 

Similar to Bahan edukasi Umum PPh 21 tahun 2024.pdf (20)

Presentasi Accounting 2023 (Stop and...GO 23).pptx
Presentasi Accounting 2023 (Stop and...GO 23).pptxPresentasi Accounting 2023 (Stop and...GO 23).pptx
Presentasi Accounting 2023 (Stop and...GO 23).pptx
 
Peng14 pj092020 0
Peng14 pj092020 0Peng14 pj092020 0
Peng14 pj092020 0
 
Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdf
Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdfPaparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdf
Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdf
 
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptxPerpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
 
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptxPerpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
 
Paparan pps pmk 196
Paparan pps pmk 196Paparan pps pmk 196
Paparan pps pmk 196
 
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.pptPerpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
 
Laila Putri Febriani_Dampak pandemi covid 19 terhadap realisasi pajak daerah ...
Laila Putri Febriani_Dampak pandemi covid 19 terhadap realisasi pajak daerah ...Laila Putri Febriani_Dampak pandemi covid 19 terhadap realisasi pajak daerah ...
Laila Putri Febriani_Dampak pandemi covid 19 terhadap realisasi pajak daerah ...
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktek
 
TF0124.pdf
TF0124.pdfTF0124.pdf
TF0124.pdf
 
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURReformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
 
perpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managemperpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managem
 
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docx
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docxStandar Pelayanan Tahun 2021_new.docx
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docx
 
Pajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detailPajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detail
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptx
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptxPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptx
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptx
 
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptx
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptxUU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptx
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptx
 
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
 
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
 
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptxPER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
 
Materi Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiMateri Kup I Suwardi
Materi Kup I Suwardi
 

Recently uploaded

Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSyudi_alfian
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfmaulanayazid
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024budimoko2
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxrahmaamaw03
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 

Recently uploaded (20)

Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 

Bahan edukasi Umum PPh 21 tahun 2024.pdf

  • 1. www.pajak.go.id PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 tahun 2024 Bandar Lampung, 24 Januari 2024
  • 2. 1. FUNGSI ANGGARAN (FUNGSI BUDGETAIR) Fungsi pajak disektor publik, merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berasarkan undang-undang ke Kas Negara, hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum Negara. 2. FUNGSI MENGATUR (REGULEREND) Fungsi pajak yang dipergunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan misalnya dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif, memberikan pengecualian atau keringanan-keringan. 2 www.pajak.go.id
  • 4. TARGET APBN 2024 PENDAPATAN NEGARA Rp 2.802,29 T www.pajak.go.id Penerimaan Perpajakan PNBP Hibah Sumber: Informasi APBN 2023 Rp 2.309,06 T Rp 492,00 T Rp 0,43 T 4 82,40 % 17,56 % 0,04 %
  • 6. APA YANG BERUBAH DALAM PSIAP 6
  • 7. VALUE KEMUDAHAN PROSES BISNIS TO-BE BAGI WAJIB PAJAK 7
  • 8. www.pajak.go.id #KemenkeuTepercaya PERPRES NO 83 TAHUN 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik Pasal 1 angka 2, Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik. Pasal 2 ayat (1), Penyelenggara mensyaratkan penambahan atau pencantuman NIK dan/atau NPWP penerima dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggara Layanan Publik menyampaikan permintaan validasi pencantuman NIK dan/atau NPWP kepada: 1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk NIK; dan 2. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk NPWP. Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan DJP memberikan hasil validasi pencantuman NIK dan/atau NPWP kepada Penyelenggara melalui sistem informasi yang terintegrasi. Penyelenggara harus menyelesaikan pencantuman NIK dan/atau NPWP untuk setiap data penerima Pelayanan Publik yang statusnya masih aktif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Presiden ini. [ Perpres 83/2021 berlaku sejak 9 September 2021 paling lama 9 September 2023) Pengawasan pelaksanaan pencantuman NIK/NPWP dalam pelayanan publik dan validasi melalui sistem terintegrasi dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah untuk Penyelenggara yang berstatus instansi pemerintah 8
  • 9. PERUBAHAN FORMAT NPWP NPWP ORANG PRIBADI penduduk NIK NPWP BADAN, Instansi Pemerintah & ORANG PRIBADI bukan penduduk 16 Digit Angka NPWP CABANG Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) 9 www.pajak.go.id
  • 10. FORMAT NPWP BARU, SEJAK KAPAN? 14 Juli 2022 Dengan ketentuan: s.d. 30 Juni 2024 NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas Per 1 Juli 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan NPWP dengan format baru Format NPWP Baru berlaku sejak Sejak tanggal 14 Juli 2022, NIK digunakan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi penduduk dan NIK dengan format 16 digit bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak badan serta Wajib Pajak instansi pemerintah 10 www.pajak.go.id
  • 11. KALAU WP LAMA, BAGAIMANA? NPWP SELURUH DENGAN FORMAT LAMA 30 Juni 2024 MASIH BISA DIGUNAKAN SAMPAI DENGAN Ketentuan mengenai pencantuman NPWP dengan format 15 digit dan terbit sebelum 1 Januari 2024 tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan ataupun penggantian 11 www.pajak.go.id
  • 12. www.pajak.go.id #KemenkeuTepercaya FORMAT KARTU NPWP SELAMA MASA TRANSISI PENERAPAN NPWP 16 DIGIT NPWP 15 Digit NPWP 16 Digit/NIK NPWP 15 Digit NPWP 16 Digit 12
  • 13. www.pajak.go.id #KemenkeuTepercaya FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAN KARTU NPWP CABANG SELAMA MASA TRANSISI PENERAPAN NPWP 16 DIGIT NPWP Cabang NPWP Pusat NITKU Pengganti NPWP Cabang Alamat Cabang 13
  • 14. www.pajak.go.id 14 Paling Lambat dilakukan sampai dengan 30 Juni 2024
  • 15. www.pajak.go.id #KemenkeuTepercaya ADMINISTRASI PERPAJAKAN KELUARGA I NPWP 15 Digit Idealnya 1 Keluarga, 1 Nomor Saja Sistem pengenaan pajak di Indonesia memosisikan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis (family tax unit) Seluruh penghasilan dan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan menjadi satu kesatuan, yang pemenuhan pajaknya akan dilakukan oleh kepala keluarga NPWP Wanita Kawin, Bagaimana? Wanita kawin (istri) yang hidupnya tidak terpisah atau tidak melakukan perjanjian pemisahan harta secara tertulis, maka hak dan kewajiban perpajakannya digabung dengan kepala keluarga (suaminya). NIK Istri (dan anggota keluarga lain) didaftarkan melalui akun Kepala Keluarga (suami) Mengupdate database Bank terkait. Lakukan penggantian pada kolom NPWP Istri dengan NIK Istri Mulai tahun 2023 ini, sdh tidak dikenal lagi NPWP suami yg digunakan oleh istri (baik yg 3 digit belakangnya 000 atau 001). Apabila istri memakai NPWP cabang, silakan ajukan penghapusan NPWP Cabang suami karena aturan ini sudah tidak berlaku 15
  • 16. www.pajak.go.id #KemenkeuTepercaya ADMINISTRASI PERPAJAKAN KELUARGA II NPWP 15 Digit Bagaimana Jika Terjadi… Suami Meninggal Istri menggunakan NPWP Suami selama Status NPWP adalah Warisan Belum Terbagi. Jika warisan telah terbagi, Istri mengajukan permohonan penghapusan NPWP, dan mengajukan pendaftaran NPWP baru untuk istri pribadi jika memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak Terjadi Kasus Hukum (Misal Penyidikan) Suami-istri yang melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai satu entitas maka atas upaya hukum ditanggung secara bersama-sama sebagai satu entitas. 16
  • 17. CONTOH DATA ANGGOTA KELUARGA (FTU) UPDATE ISTRI (WANITA KAWIN) www.pajak.go.id #KemenkeuTepercaya 17 Kembali ke Slide Utama
  • 20. www.pajak.go.id #KemenkeuTepercaya Frequently Asked Question (FAQ) - 1 • Bagaimana cara Wajib Pajak mengetahui NPWP 16 Digitnya, dapat dilihat di mana?  Wajib pajak dapat mengecek kartu NPWP elektronik pada Akun pajak.go.id di menu profil  Wajib Pajak dapat menelepon Kring Pajak 1500 200 untuk menanyakan NPWP 16 Digitnya  Wajib Pajak dapat menghubungi KPP Terdaftar dan bertanya ke petugas help desk di KPP • Jika diketahui NPWP 16 Digit WAJIB PAJAK BADAN belum valid pada saat pendaftaran supplier di SAKTI/SPAN, apa yang harus dilakukan?  Aplikasi SAKTI/SPAN terintegrasi dengan layanan pemadanana data NPWP 15 digit dan 16 digit yang disediakan oleh DJP melalui SLDK Kementerian Keuangan.  Jika NPWP 16 digit WP Badan belum valid (tidak ditemukan) maka rekanan telah memberikan NPWP 15 digit WP Badan yang tidak sebenarnya.  Rekanan WP Badan diminta untuk menyerahkan kembali kartu NPWP baru (yang bisa didownload dari DJP Online) yang memuat NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit. • Jika diketahui NPWP 16 Digit WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI yang merupakan Kepala Keluarga belum valid pada saat pendaftaran supplier di SAKTI/SPAN, apa yang harus dilakukan?  Aplikasi SAKTI/SPAN terintegrasi dengan layanan pemadanana data NPWP 15 digit dan 16 digit yang disediakan oleh DJP melalui SLDK Kementerian Keuangan.  Jika NPWP 16 digit Orang Pribadi selaku Kepala Keluarga belum valid (tidak ditemukan) maka terdapat 2 kemungkinan yakni 1) Orang Pribadi dimaksud belum melakukan pemutakhiran mandiri data NIK di DJP, atau 2) Orang Pribadi tersebut telah memberikan NPWP 15 digit WP OP yang tidak sebenarnya.  Jika Orag Pribadi dimaksud belum melakukan pemutakhiran mandiri NIK, Wajib Pajak perlu melakukan pemadanan NPWP 15 dan NPWP 16 digitnya yang bisa dilakukan secara online melalui akun Wajib Pajak di pajak.go.id, menelepon Kring Pajak 1500 200, atau datang ke KPP terdekat domisili Wajib Pajak
  • 21. www.pajak.go.id #KemenkeuTepercaya Frequently Asked Question (FAQ) - 2 • Jika diketahui NPWP 16 Digit WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI dengan status Wanita Kawin belum valid pada saat pendaftaran supplier di SAKTI/SPAN, apa yang harus dilakukan? • Apabila status perpajakan Wanita Kawin tersebut pisah harta/harta berpisah/memilih terpisah maka WP OP Wanita Kawin tersebut harus melakukan validasi/pemutakhiran NIK-NPWP melalui berbagai channel layanan yang sudah disediakan DJP, • Apabila status perpajakan Wanita Kawin tersebut gabung dengan NPWP suami (tidak memiliki NPWP 15 digit terpisah) maka perlu dilakukan pemutakhiran data anggota keluarga dalam profil akun pajak.go.id suami dengan memasukkan dan memvalidasi data istri (Wanita Kawin) untuk kemudian dapat digunakan dalam penggunaan layanan administrasi pada SPAN dan SAKTI Contoh data Anggota Keluarga FTU yang sudah memasukkan Wanita Kawin dalam Profil akun pajak.go.id suami (kepala keluarga) • NPWP 16 Digit nantinya dapat digunakan untuk apa saja?  NPWP 16 digit per 1 Juli 2024 akan digunakan untuk seluruh layanan dan dokumen perpajakan, namun selama masa transisi s.d. 30 Juni 2024 digunakan secara terbatas salah satunya dalam layanan administrasi SAKTI dan SPAN • Apabila saya tidak mau memadankan NPWP 15 dan NPWP 16 Digit, apa akibatnya?  Apabila NPWP 16 digit tidak valid maka akan terhambat dalam menggunakan layanan SAKTI dan SPAN yang sudah menerapkan NPWP 16 Digit sejak 1 Januari 2024
  • 22. www.pajak.go.id #KemenkeuTepercaya Frequently Asked Question (FAQ) - 3 • Apabila gagal validasi NIK-NPWP secara online, apa yang harus dilakukan?  Wajib Pajak dapat melakukan pemadanan/validasi NIK-NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat • Apakah dengan berubahnya digit NPWP, harus cetak ulang kartu NPWP?  Kartu NPWP dapat dicetak namun dapat pula tidak perlu dicetak selama Wajib Pajak dapat memberikan NPWP 16 Digit yang valid yang merupakan elemen data dalam kartu NPWP yang berlaku saat ini • Bagaimana mengetahui apakah NPWP 16 digit saya sudah valid?  Wajib pajak dapat mengecek kartu NPWP elektronik pada Akun pajak.go.id di menu profil  Wajib Pajak dapat menelepon Kring Pajak 1500 200 untuk menanyakan kevalidan NPWP 16 Digitnya  Wajib Pajak dapat menghubungi KPP Terdaftar dan bertanya ke petugas help desk di KPP apakah NPWP 16 Digitnya sudah valid • Bagaimana cara mengecek NPWP rekanan/supplier?  Satker dapat mengecek NPWP rekanan/supplier valid dengan mengecek pada menu layanan, konfirmasi rumah dokumen, lalu konfirmasi NPWP pada akun satker di pajak.go.id  Satker dapat meminta layanan pemadanan NPWP 15 – NPWP 16 ke DJP apabila telah memenuhi persyaratan • Apakah NPWP 16 Digit sudah digunakan pada dokumen Faktur Pajak dan Bukti Potong?  Saat ini untuk dokumen faktur pajak dan bukti potong masih menggunakan NPWP 15 digit sampai dengan implementasi penuh NPWP 16 digit yang berdasarkan PMK-136/2023 akan diterapkan 1 Juli 2024