Dokumen ini memberikan informasi mengenai kewajiban perpajakan instansi pemerintah tahun 2023, termasuk kewajiban mendaftar, pajak yang dipotong/dipungut, penggunaan e-Bupot, batas waktu pembayaran dan pelaporan, serta sanksi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran.

1. Direktorat Jenderal Pajak 1
23 FEBRUARI 2023
KEWAJIBAN PAJAK
PEMEGANG UANG KEGIATAN
TAHUN 2023
PEMERINTAH
DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA

2. Direktorat Jenderal Pajak 2
Nama : Eko Susanto
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 12 Januari 1985
Alamat : Pogung Lor 904, Sinduadi, Mlati,
Sleman
Nomor Handphone : 081226002400
Email : ekosusanto12185@gmail.com
Pendidikan : SMA Negeri 1Purbalingga
: D-III Penilai STAN
: S-1 Manajemen Universitas
Terbuka
Jabatan : Penyuluh Pajak Ahli Pertama
CURRICULUM VITAE

3. Direktorat Jenderal Pajak 3
INSTANSI PEMERINTAH
INSTANSI
PEMERINTAH PUSAT
INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH
INSTANSI
PEMERINTAH DESA
yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan
Siapa yang disebut sebagai wajib pajak instansi pemerintah?

4. Direktorat Jenderal Pajak 4
DAFTAR
POTONG/PUNGUT
BAYAR
LAPOR
KEWAJIBAN PERPAJAKAN

5. Direktorat Jenderal Pajak 5

6. Direktorat Jenderal Pajak 6
Wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi
tempat kedudukan Instansi Pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya.
kepala Instansi Pemerintah Pusat, KPA, atau pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
Pusat
kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan
pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan
kepala desa
Desa
dilakukan oleh:
Diberikan NPWP di tempat
kedudukan dan tidak
terdapat NPWP cabang
NPWP digunakan oleh
PA/KPA, PPSPM, Bendahara,
atau Kaur Keuangan
dapat menerbitkan
secara jabatan
Daerah
KEWAJIBAN MENDAFTAR

7. Direktorat Jenderal Pajak 7
SYARAT MENDAFTAR
Dokumen yang dilampirkan
fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yaitu KTP dan
NPWP
fotokopi dokumen penunjukan Bendahara
Disampaikan ke KPP
Langsung
Dikirim melaui POS atau jasa
ekspedisi lainnya
fotokopi dokumen penunjukan sebagai: kepala instansi kepala desa
atau perangkat desa, kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

8. Direktorat Jenderal Pajak 8

9. Direktorat Jenderal Pajak 9
Pasal 21
Instansi
Pemerintah
BPN
Bukti potong/pungut sesuai
ketentuan perpajakan; atau
Dokumen tertentu yang
dipersamakan dengan bukti
potong PPh.
Pasal 22
Wajib memotong/memungut pajak
atas setiap pembayaran objek potput
Pasal 4(2)
Pasal 15 Pasal 23
Harus membuat bukti
pemotongan/pemungutan PPh
dapat berupa:
Pasal 26
PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

10. Direktorat Jenderal Pajak 10

11. Direktorat Jenderal Pajak 11
MEMBUAT BILLING PAJAK

12. Direktorat Jenderal Pajak 12
www.djponline.pajak.go,id
MELALUI E-
BILLING

13. Direktorat Jenderal Pajak 13

14. Direktorat Jenderal Pajak 14

15. Direktorat Jenderal Pajak 15

16. Direktorat Jenderal Pajak 16
MELALUI E-
BUPOT

17. Direktorat Jenderal Pajak 17
SALURAN PEMBAYARAN PAJAK
TELLER BANK
KANTOR POS
ATM MOBILE
BANKING
E-COMMERCE

18. Direktorat Jenderal Pajak 18

19. www.pajak.go.id
BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
PAJAK, SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA
PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA BAGI INSTANSI
PEMERINTAH
PER-17/PJ/2021 Instansi Pemerintah
wajib menggunakan
ebupot sejak Masa
September 2021
PENGGUNAAN E-BUPOT

20. www.pajak.go.id
BATAS WAKTU BAYAR DAN
LAPOR
Batas Waktu Pembayaran
1
Pemerintah Pusat & Daerah
a
Pemerintah Desa
b
maksimal 7 hari setelah pembayaran
UP
hari yang sama dengan pembayaran
LS
paling lama tanggal 10 bulan berikut
|--|
PKP Instansi Pemerintah
c
paling lama akhir bulan berikutnya
|--|
PP
h
PP
N
PP
h
PP
N
PP
N
Batas Pelaporan 2
SPT PPh 21
SPT Unifikasi
SPT PPN 1111
khusus PPh 21
tgl 20 bulan berikut
PPh + PPN Put
tgl 20 bulan berikut
PPN bagi PKP
akhir bulan berikut

21. www.pajak.go.id
SANKSI ATAU DENDA
ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN
DAN PEMBAYARAN
o SPT Masa bagi Instansi Pemerintah yang tidak disampaikan
dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi
administrasi Pasal 7 UU KUP berupa denda sebesar :
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT 21/26 Instansi
Pemerintah;
o Penyetoran jumlah pajak setelah tanggal jatuh tempo dikenai
sanksi administrasi Pasal 9 ayat (2a) UU KUP berupa bunga.
o Penyetoran jumlah pajak yang kurang disetor akibat
pembetulan SPT Masa bagi Instansi Pemerintah setelah
tanggal jatuh tempo dikenai sanksi administrasi Pasal 8 ayat
(2a) UU KUP berupa bunga.

22. www.pajak.go.id
035/PJ.0911/SLD/B/2021

23. Direktorat Jenderal Pajak 23
MANFAATKAN
KEMUDAHAN
DI ERA ONLINE
UNTUK MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN
PERPAJAKAN
ANDA

24. Direktorat Jenderal Pajak 24
MANFAATKAN
KEMUDAHAN
DI ERA ONLINE
UNTUK MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN
PERPAJAKAN
ANDA
0813-2921-9090

25. Direktorat Jenderal Pajak 25
MANFAATKAN
KEMUDAHAN
DI ERA ONLINE
UNTUK MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN
PERPAJAKAN
ANDA