Undang-Undang Agraria 1870 dikeluarkan untuk melindungi hak petani atas tanahnya, memberi kesempatan kepada pemodal asing untuk menyewa tanah, dan membuka kesempatan kerja bagi penduduk sebagai buruh perkebunan. UU ini memperluas perkebunan dan memunculkan pedagang perantara, namun juga menyebabkan penduduk miskin dan industri pribumi merosot. UU ini mengatur penyewaan tanah oleh pemer

1. UNDANG -UNDANG
AGRARIA 1870

2. LATAR BELAKANG
Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Agraria (AgrarischeWet)
antara lain karena kesewenangan pemerintah mengambil alih tanah rakyat.
Politikus liberal yang saat itu berkuasa di Belanda tidak setuju
dengan Tanam Paksa di Jawa dan ingin membantu penduduk Jawa sambil
sekaligus keuntungan ekonomi dari tanah jajahan dengan mengizinkan
berdirinya sejumlah perusahaan swasta.

3. TUJUAN DIKELUARKANNYA UU AGRARIA
1870
• Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal
asing.
• Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari
penduduk Indonesia seperti dari Inggris, Belgia, Amerika
Serikat, Jepang, Cina, dan lain-lain.
• Membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh
perkebunan.

4. DAMPAK / PENGARUH DARI
UU AGRARIA
Antara lain :
• Perkebunan diperluas, baik di Jawa maupun di luar pulau Jawa.
• Angkutan laut dimonopoli oleh perusahaan KPM yaitu perusahaan pengangkutan Belanda.
• Dibangunnya fasilitas perhubungan dan irigasi.
• Rakyat menderita dan miskin.
• Rakyat mengenal sistem upah dengan uang, juga mengenal barang-barang ekspor dan impor.
• Timbul pedagang perantara. Pedagang-pedagang tersebut pergi
ke daerah pedalaman, mengumpulkan hasil pertanian dan menjualnya kepada grosir.
• Industri atau usaha pribumi mati karena pekerja-pekerjanya banyak yang pindah bekerja di perkebunan
dan pabrik-pabrik.

5. KEBIJAKSANAAN / PROGRAM
• Gubernur jendral tidak boleh menjual tanah dan dapat
menyewakan tanah menurut ketentuan yang diatur dengan
undang – undang.
• Pihak pengusaha swasta dapat menyewa tanah dengan
ketentuan tidak lebih dari 75 tahun.
• Gubernur jendral tidak boleh mengambil tanah yang dibuka
oleh rakyat.

6. HAK ERFPACHT
Ada tiga jenis hak erfpacht:
• Hak untuk perkebunan dan pertanian besar, maksimum 500 bahu dengan
harga sewa maksimum lima florint per bahu;
• Hak untuk perkebunan dan pertanian kecil bagi orang Eropa "miskin"
atau perkumpulan sosial di Hindia Belanda, maksimum 25 bahu dengan
harga sewa satu florint per bahu (tetapi pada tahun 1908 diperluas
menjadi maksimum 500 bahu);
• Hak untuk rumah tetirah dan pekarangannya (estate) seluas maksimum
50 bahu.

7. Terima Kasih