Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pelaksanaan Politik Pintu Terbuka
Indriati Pratiwi (12)
Pintoko Aji (22)
Rafi Ratna Sari (25)
Yutta Nandiyaputri (30)
Pengertian
Pengertian politik pintu terbuka mengacu
pada pelaksanaan politik kolonial liberal di
Indonesia, di mana golong...
Latar Belakang Adanya Sistem Politik
Pintu Terbuka
1. Pelaksanaan system tanam paksa telah
menimbulkan penderitaan rakyat ...
Landasan Sistem Politik Pintu Terbuka
• Peraturan tentang pembendaharaan Negara
India-Belanda. (1867)
• UU Agraria (1870)
...
Peraturan tentang pembendaharaan
Negara India-Belanda
• berisi tentang perbendaharaan Negara Hindia
Belanda yang menyebutk...
UU Agraria (1870)
• tanah Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu : tanah
rakyat dan tanah pemerintah.
• tanah rakyat...
UU Gula (Suiker Wet)
• Perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah
akan dihapus secara bertahap
• Pada tahun 1891 semua pe...
Agrarische Besluit (1870)
ditetapkan oleh Raja Belanda dan
mengatur hal-hal yang lebih rinci, khususnya
tentang hak kepemi...
Perkembangan Perdagangan
• kaum liberal eropa mulai menanamkan modalnya di
Indonesia sehingga perkebunan perkebunan swasta...
• Setelah tahun 1885, harga gula dan kopi jatuh
• Sedangkan di Sumatra perkebunan mengalami
kesulitan dalam hal tenaga ker...
Dampak dari Politik Pintu Terbuka
• Bagi Belanda
 Memberikan keuntungan yang sangat besar
kepada kaum swasta Belanda dan ...
Dampak dari Politik Pintu Terbuka
• Bagi Indonesia

 Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk.
 Adanya krisis perkebun...
Pertanyaan
• 24 dampak dari politik liberal bagi masa kini?
• 16 dampak revolusi prancis dan revolusi
industri bagi perkem...
Berikut ini beberapa perkebunan asing
yang muncul:
• 1. Perkebunan
Utara.
• 2. Perkebunan
Timur.
• 3. Perkebunan
• 4. Perk...
POLITIK PINTU TERBUKA BELANDA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

POLITIK PINTU TERBUKA BELANDA

56,495 views

Published on

sejarah xi ipa semester 1

Published in: Education
  • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

POLITIK PINTU TERBUKA BELANDA

  1. 1. Pelaksanaan Politik Pintu Terbuka Indriati Pratiwi (12) Pintoko Aji (22) Rafi Ratna Sari (25) Yutta Nandiyaputri (30)
  2. 2. Pengertian Pengertian politik pintu terbuka mengacu pada pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah cukup berperan mengawasi saja
  3. 3. Latar Belakang Adanya Sistem Politik Pintu Terbuka 1. Pelaksanaan system tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat Pribumi. 2. Berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari Revolusi Perancis dan Revolusi Industri. 3. Kemenangan partai Liberal dalam Parlemen Belanda yang mendesak Pemerintah Belanda menerapkan system Ekonomi Liberal di Negeri Jajahannya ( Indonesia ). 4. Adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan dari Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh.
  4. 4. Landasan Sistem Politik Pintu Terbuka • Peraturan tentang pembendaharaan Negara India-Belanda. (1867) • UU Agraria (1870) • Undang-undang Gula ( Suiker Wet ) • Agrische Beskuit yang mengatur lebih rinci tentang Agraria. (1870)
  5. 5. Peraturan tentang pembendaharaan Negara India-Belanda • berisi tentang perbendaharaan Negara Hindia Belanda yang menyebutkan bahwa dalam menentukan anggaran belanja Hindia Belanda harus ditetapkan dengan undang-undang yang disetujui oleh Parlemen Belanda.
  6. 6. UU Agraria (1870) • tanah Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu : tanah rakyat dan tanah pemerintah. • tanah rakyat dibedakan atas: tanah milik yang sifatnya bebas dan tanah untuk keperluan penduduk desa yang sifatnya bebas. • tanah pemerintah adalah tanah yang bukan milik rakyat, yang dapat dijual atau disewakan untuk dijadikan perkebunan. • Pasal 1 : Gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah. • Pasal 2 : Gubernur jenderal boleh menyewakan tanah menurut peraturan undang undang. • Pasal 3 : Dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah dengan hak erfpacht yaitu hak pengusaha untuk dapat menyewa tanah dari gubernemen paling lama 75 tahun, dan seterusnya.
  7. 7. UU Gula (Suiker Wet) • Perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap • Pada tahun 1891 semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta. • sewa hanya dapat dilakukan antara satu sampai dua tahun. • uang sewa sebesar hasil dari satu kali panen petani, kalau tanah itu dikerjakan oleh petani. • investor asing wajib mengadakan perjanjian langsung atau kontrak dengan petani.
  8. 8. Agrarische Besluit (1870) ditetapkan oleh Raja Belanda dan mengatur hal-hal yang lebih rinci, khususnya tentang hak kepemilikan tanah dan jenis-jenis hak penyewaan tanah oleh pihak swasta.
  9. 9. Perkembangan Perdagangan • kaum liberal eropa mulai menanamkan modalnya di Indonesia sehingga perkebunan perkebunan swasta muncul di indonesia, contoh perusahaan • Usaha – usaha perkebunan swasta ini mengalami perkembangan yang sangat pesat antara tahun 1870 – 1885 • Ditunjang dengan adanya pemakian mesin – mesin pengolahan yang modern serta pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869. • Untuk melancarkan perkembangan produksi tanaman ekspor tersebut, maka pemerintah hindia – Belanda membangun sarana – sarana penunjang seperti: waduk, saluran irigasi, jalan raya, jalan kereta api, dan dermaga pelabuhan dengan sistem kerja rodi
  10. 10. • Setelah tahun 1885, harga gula dan kopi jatuh • Sedangkan di Sumatra perkebunan mengalami kesulitan dalam hal tenaga kerja • Pemerintah Belanda mengeluarkan undang – undang “koelie ordonantie” karena perlakuaan pengawasan terhadap buruh sangat kasar,maka banyak buruh yang melarikan diri dari perkebunan • Untuk pekerja-pekerja perkebunan yang melanggar ketentuan- ketentuan kontrak kerja akan dikenai “Poenale Sanctie.” • ketentuan Poenale Sanctie adalah; pekerja-pekerja yang melarikan diri dari perkebunan-perkebunan Sumatera Timur dapat ditangkap oleh polisi dan dibawa kembali ke perkebunan dengan kekerasan jika mereka mengadakan perlawanan
  11. 11. Dampak dari Politik Pintu Terbuka • Bagi Belanda  Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.
  12. 12. Dampak dari Politik Pintu Terbuka • Bagi Indonesia  Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk.  Adanya krisis perkebunan.  Menurunnya konsumsi bahan makanan sementara pertumbuhan penduduk di Jawa pesat  Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan barang impor dari Eropa  Pengangkutan dengan gerobak menurun penghasilannya karena adanya pengangkutan dengan kereta api  Rakyat menderita karena masih menerapkan kerja rodi dan
  13. 13. Pertanyaan • 24 dampak dari politik liberal bagi masa kini? • 16 dampak revolusi prancis dan revolusi industri bagi perkembangan politik liberal? • 08 contoh jenis jenis hak penyewaan tanah oleh swasta di agrarische besluit? • 14 dampak pembagian tanah bagi masy.indonesia pada masa tersebut? • 02 apakah sistem politik pintu terbuka sesuai dengan indonesia masa kini?
  14. 14. Berikut ini beberapa perkebunan asing yang muncul: • 1. Perkebunan Utara. • 2. Perkebunan Timur. • 3. Perkebunan • 4. Perkebunan • 5. Perkebunan • 6. Perkebunan Utara. tembakau di Deli, Sumatra tebu di Jawa Tengah dan Jawa kina di Jawa Barat. karet di Sumatra Timur. kelapa sawit di Sumatra Utara. teh di Jawa Barat dan Sumatra

×