rakor sinergitas pembentukan kampung pendidikan inklusif

1. Disampaikan Oleh :
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021
RAPAT KOORDINASI DAN SINERGITAS
PEMBENTUKAN KAMPUNG PENDIDIKAN
INKLUSIF
MALANG, 22 SEPTEMBER 2021

2. 1. UNDANG-UNDANG DASAR RI 1945
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA
DIDIK PENYANDANG DISABILITAS
5. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI NOMOR 70 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN
INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN DAN MEMILIKI POTENSI KECERDASAN
DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA
DASAR HUKUM

3. UNDANG-UNDANG DASAR 1945
LATAR BELAKANG
PASAL 27 AYAT 2 : TIAP – TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN
PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN
PASAL 31 AYAT 1 : SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PASAL 18 AYAT (1) : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MEMPRIORITASKAN
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR.

4. URUSAN PEMERINTAHAN (UU 23 THN 2014, Psl 12)
KONKUREN
Dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah Provinsi serta Daerah
Kabupaten/Kota
ABSOLUT
Sepenuhnya menjadi
kewenangan pusat
PEMERINTAHAN
UMUM
Kewenangan Presiden sbg
Kepala Pemerintahan yg
dilimpahkan kpd KDH
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHAN
(8 urusan)
WAJIB
(24 urusan)
PELAYANAN
DASAR
NON
PELAYANAN
DASAR
S P M
(Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)
32
URUSAN
NSPK
1. Pembinaan Wawasan
Kebangsaan ;
2. Pembinaan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa ;
3. Pembinaan Kerukunan
Antar SARA ;
4. Penanganan Konflik Sosial ;
5. Koordinasi Tugas Antar
Isntansi yg Ada Di Daerah ;
6. Pengembangan Demokrasi ;
7. Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Yg Bukan
Kewenangan Daerah/ Tdk
Dilaksanakan Instansi
Vertikal

5. PEMB A GIA N U R U SA N K ON K U R EN
PELAYANAN DASAR NON PELAYANAN DASAR
utk mengawal pelaks program di drh
ditetapkan SPM
PILIHAN
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum &
tata ruang
4. Perumahan rakyat &
kawasan permukiman
5. Ketentraman,
ketertiban umum &
perlindungan
masyarakat
6. Sosial
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan Dan
Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi Dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan Dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan
1. Kelautan &
Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber
Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
32
URUSAN
WAJIB

6. LAMPIRAN UU NO 23 TAHUN 2014 HURUF I
6
SUB URUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN
penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat
pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota
SUB URUSAN KURIKULUM
Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal mjd
kew Pem Pusat
Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah provinsi
Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kew Daerah
kab/kota
SUB URUSAN PERIZINAN PENDIDIKAN :
Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yg diselenggarakan masy dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing mjd
kew Pem Pusat
Penerbitan izin pendidikan menengah yg diselenggkan masy dan penerbitan izin pendidikan khusus yg diselenggarakan oleh masy mjd
kew Drh prov
penerbitan izin pendidikan dasar yg diselenggkan masy dan penerbitan izin pddk anak usia dini & pddk nonformal yg diselenggkan oleh
masy menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
c
b
a
1
2
c
b
a
3
c
b
a

7. PENDIDIKAN
INKLUSIF
DEFINISI :
 INKLUSI :
 MENDISKRIPSIKAN SESUATU YG POSITIF DLM USAHA-USAHA MENYATUKAN ANAK-ANAK YG MEMILIKI HAMBATAN DGN
CARA-CARA YG REALISTIS DAN KOMPREHENSIF DLM KEHIDUPAN PENDIDIKAN YG MENYELURUH (SMITH. 2006) ;
 MENGIKUTSERTAKAN ANAK-ANAK BERKENAINAN SEPERTI ANAK YG MEMILIKI KESULITAN MELIHAT, MENDENGAR, TIDAK
DAPAT BERJALAN, LAMBAN DLM BELAJAR DSB (UNESCO, 2008)
 PENDIDIKAN INKLUSI :
 PENDIDIKAN YG MENGIKUTSERTAKAN ANAK-ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS UTK BELAJAR BERSAMA-SAMA DGN ANAK-
ANAK YG SEBAYANYA DI SEKOLAH REGULER DAN PADA AKHIRNYA MEREKA MJD BAGIAN DR MASY TSB SHG TERCIPTA
SUASANA BELAJAR YG KONDUSIF (MOELYONO, 2008) ;
 PENDIDIKAN YG MENYERTAKAN SETIAP ANGGOTA MASY, TERMASUK MEREKA YG BERKEBUTUHAN KHUSUS ADALAH
MEREKA YG MEMPUNYAI KEBUTUHAN PERMANEN DAN ATAU SEMENTARA UTK MEMPEROLEH LAYANAN PENDIDIKAN YG
DISESUAIKAN DGN KEBUTUHAN KHUSUSNYA (HIDAYAT, 2003) ;
 PROSES PEMBELAJARAN YG DITUJUKAN UTK MENGATASI PERMASALAHAN PENDIDIKAN BAGI ANAK YG BERKEBUTUHAN
KHUSUS DLM SEKOLAH UMUM (REGULER), DG MENGGUNAKAN SUMBER DAYA YG ADA UTK MENCIPTAKAN KESEMPATAN
BAGI PERSIAPAN MEREKA HIDUP DI DLM MASY (NASICHIN, 2003) ;
 SUATU MODEL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS YG DISELENGGARAKAN
BERSAMA ANAK NORMAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN UMUM DGN MENGGUNAKAN KURIKULUM YG BERLAKU DI LEMBAGA
YBS (SOEBAGYO BROTOSEDJATI, 2003)

8. AMANAH PASAL 40 UU 8/2016
(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi
pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan
sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional
melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
• Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas
untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.
Penjelasan Ps. 10 huruf a
• Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik
Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan
dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

9. AMANAH PASAL 2 PP 13/2020
(1)Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin
terselenggaranya dan / atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang
Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2)Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di
semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus
Salah satu hak Penyandang Disabilitas adalah hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang
bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusif dan
khusus. Selain itu, Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama baik sebagai penyelenggara
pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, maupun Peserta Didik.

10. AMANAH PERMENDIKNAS
70/2009
PASAL 3 AYAT (1)
Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
PASAL 4 AYAT (1)
Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap
kecamatandan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
PASAL 12
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai
dengan kewenangannya.
PASAL 6
(1) Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
(2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.
(3) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

11. PENDIDIKAN PARA PENYANDANG KELAINAN TDK DILAKUKAN SECARA KHUSUS TETAPI
SECARA TERPADU DGN PENDIDIKAN UMUM, SHG DPT BELAJAR BERSAMA-SAMA ATAU
TERPADU DGN ANAK NORMAL LAINNYA
HARAPAN PARA ILMUWAN

12. TERIMA KASIH