Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), mencakup pengertian K3, dasar hukum K3, potensi bahaya, pencegahan kecelakaan kerja, dan manajemen keselamatan kerja.

1. Menerapkan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3)
Mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

2. PEMAHAMAN DASAR-
DASAR
KESELAMATAN
DAN
KESEHATAN KERJA

4. PENGERTIAN UMUM
1. KESELAMATAN KERJA adalah daya upaya yang ditujukan untuk
menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani
tenaga kerja, hasil karya dan budayanya.
2. KESEHATAN KERJA adalah kesehatan yang khusus meliputi upaya
untuk mengatur kebersihan, peredaman udara/ suhu, penerangan
dll. disemua tempat kerja guna melindungi kesehatan jasmani
maupun rohani tenaga kerja.
3. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA merupakan upaya
yang ditujukan untuk menjamin / menjaga / melindungi
keselamatan dan kesehatan badan, jiwa manusia sesuai dengan
syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diberlakukan.

5. DASAR HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 : Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
UU No. 14 tahun 1969
UU No. 1 tahun 1970 tentang
K3
Peraturan Menteri No.
04/1987 tentang P2K3
Peraturan Menteri No.
05/1996 tentang SMK3
(Sistim ManajemenK3)
Peraturan Menteri No.
02/1992 tentang AK3
(Asosiasi Ahli K3 )
Pasal 10, Pemerintah membina perlindungan kerja
yang mencakup : Norma Keselamatan Kerja, Norma
Kesehatan kerja & Hygiene perusahaan, Norma kerja
dan Pemberian ganti kerugian pera- watan dan
rehabilitasi dalam hal keselamatan kerja.
Pasal 9, Setiap warga negara berhak mendapat
perlindungan atas keselamatan, kesehatan,
pemeliharaan moril kerja serta perlakuan sesuai
dengan harkat martabat manusia dan moral agama.

6. Pedoman Dasar pelaksanaan K3 di PT. PLN (Persero)
•UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
•U No. 3 tahun 1969 tentang Hygiene.
•Surat Kolektif Direksi PLN tanggal 10 Mei 1976 perihal pedoman
dan petunjuk Keselamatan Kerja.
•Peraturan bangunan nasional tahun 1978 yang diterbitkan oleh
Pemerintah c.q Departemen Pekerjaan Umum.
•Surat Keputusan Direksi PLN No. 06/DIR/81 tanggal 7 - 12 - 1981
•Instruksi Direksi PLN No. 002/84 tanggal 8 Mei 1984 tentang
membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja dilingkungan PLN..

7. Undang Undang No. 3 tahun 1969 tentang Hyegiene diantaranya berisikan
pokok-pokok pikiran untuk :
• Menetapkan ketentuan-ketentuan dasar dibidang Hygiene dalam rangka pelaksanaan
undang-undang tentang pokok-pokok kesehatan.
• Menetapkan usaha-usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat
kesehatan masyarakat umum maupun perorangan.
• Usaha-usaha pemerintah mengenai hygiene untuk mencapai keadaan kesehatan
masyarakat, antara lain menyelenggarakan : Pendidikan dan penerangan secara terus
menerus, tindakan-tindakan nyata demi kepentingan hygiene, bimbingan, pencegahan
gangguan-gangguan kesehatan yang dapat merugikan kesejahteraan jiwa masyarakat dan
memperkembangkan perlengkapan masyarakat agar dapat menjamin tingkat hidup
anggota masyarakat yang sebaik-baiknya.

8. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
antara lain berisikan pokok-pokok tentang :
• Syarat - syarat keselamatan kerja.
• Kewajiban dan hak-hak tenaga kerja.
• Kewajiban manajemen ( pengurus ).

9. Syarat-syarat Keselamatan Kerja antara lain tentang bagaimana :
• Mencegah dan mengurangi : kecelakaan, bahaya peledakan.
• Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
• Memberikan : pertolongan pada kecelakaan, alat-alat perlindungan diri pada pekerja, kesempatan/ jalan
menyelamatkan diri waktu terjadi kebakaran atau kejadian-kejadian berbahaya lainnya.
• Mencegah dan mengendalikan timbulnya : penyakit akibat kerja, penyebarluasan radiasi/ suara/ getaran/ sinar/
gas/ kotoran/ debu/ asap/ kelembaban udara/ hembusan angin dll.
• Menyelenggarakan : penerangan yang sesuai, penyegaran / suhu udara yang cukup.
• Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban lingkungan.
• Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
• Mengamankan dan memperlancar pekerjaan : pengangkutan, bongkar muat, perlakuan/penyimpanan barang.
• Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
• Mencegah terkena sengatan aliran listrik.
• Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang potensi bahaya kecelakaannya menjadi
bertambah tinggi.

10. Kewajiban dan hak-hak tenaga kerja, a.l :
• Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pengawas / ahli
keselamatan dan kesehatan kerja.
• Memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan.
• Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan
kesehatan kerja.
• Meminta kepada manajemen agar dilaksanakan semua syarat-syarat
keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
• Menyatakan keberatan kerja pada situasi pekerjaan dimana syarat-
syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindung diri
yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus akan
ditentukan lain.
Kembali UU No. 1

11. Manajemen (pengurus) sesuai petunjuk pegawai
pengawas dan atau ahli keselamatan kerja,
berkewajiban :
• Dalam tempat kerja dan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan
mudah terbaca menempatkan secara tertulis a.l : semua syarat-
syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, undang-undang serta
peraturan-peraturan yang berlaku pada tempat / jenis kerja yang
bersangkutan.
• Memasang gambar-gambar keselamatan kerja yang diwajibkan.
• Menyediakan dalam jumlah yang cukup alat-alat pelindung diri yang
diwajibkan pada tenaga kerjanya, termasuk menyediakan pula bagi
orang lain yang akan memasuki tempat kerja tersebut.
Kembali UU No. 1

12. KECELAKAAN
Adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang
dapat mengganggu suatu proses dari aktivitas yang telah ditentukan serta
dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda.
Dapat terjadi karena :
• ada sebab musababnya yaitu karena kerja(perbuatan) dan keadaan/kondisi tidak aman.
• kerja(perbuatan) dan keadaan/kondisi tidak aman itu ditimbulkan oleh kesalahan manusia
itu sendiri atau dapat dikatakan dalam hal ini oleh tenaga kerja atau manajemen.
• Kesalahan manusia disebabkan oleh berbagai faktor antara lain oleh lingkungan, kondisi
sosial ekonomi, tingkat pengetahuan dan ketrampilan serta adat budayanya.
Secara umum prosentase terjadinya kecelakaan sesuai hasil survey ILO adalah :
• 88 % karena manusia ( tindakan tidak aman ).
• 10 % karena peralatan ( keadaan tidak aman ).
• 2 % karena alam ( lingkungan ).
Lanjut

13. KECELAKAAN.
terjadi disebabkan karena SEGALA SITUASI DAN KONDISI YANG BER-
POTENSI BAHAYA MAUPUN AKTIVITASNYA TIDAK MENDAPAT
PERHATIAN.
Terjadinya kecelakaan perlu diketahui dan dipahami dengan serius,
mengingat KECELAKAAN :
• Tidak bisa diperkirakan.
• Dapat terjadi setiap saat.
• Dapat terjadi dimana saja.
• Dapat menimpa siapa saja.
• Dapat mengakibatkan permasalahan yang serius.

14. POTENSI BAHAYA
Adalah : Suatu keadaan yang memungkinkan atau yang
dapat menimbulkan : kecelakaan/cedera, penyakit,
kerusakan, kerugian atau menurunnya fungsi/unjuk
kerja dari suatu standart yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Ada 2 (dua) faktor utama yang dapat menimbulkan potensi bahaya,
antara lain :
1. Tingkah laku berbahaya ( unsafe act ).
2. Keadaan berbahaya ( unsafe condition ).

15. TINGKAH LAKU BERBAHAYA (UNSAFE ACTION).
Yaitu perbuatan berbahaya dari manusia (pekerja) yang dalam beberapa hal
dilatar belakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut :
• Melaksanakan pekerjaan yang bukan tugasnya.
• Mengoperasikan (peralatan) dalam kecepatan berbahaya.
• Tidak memanfaatkan alat pengaman atau alat pelindung diri.
• Salah dalam penggunaan alat pengaman atau alat pelindung diri.
• Pemuatan, penempatan barang / material secara tidak aman.
• Mengambil sikap dalam posisi yang tidak aman.
• Mengganggu, mengejek, mengejutkan orang lain yang sedang bekerja.
• Cara kerja yang gegabah / sembrono.
• Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan.

16. KEADAAN BERBAHAYA (UNSAFE CONDITION).
Yaitu suatu keadaan / kondisi tidak aman dari :
• Alat pengaman / alat pelindung diri yang kurang memadai.
• Tidak mempergunakan alat pengaman / alat pelindung diri.
• Sifat pekerjaan, cara kerja, lingkungan kerja dan proses kerja.
• Peralatan / instalasi
• Kondisi tidak baik seperti : dari ketinggian, licin, kasar, tajam, longgar dsb.
• Rancangan / konstruksi yang tidak aman / tidak baik.
• Penyimpanan, penimbunan barang/material yang tidak pada tempatnya.
• Keadaan penerangan yang kurang memadai / kurang baik.
• Peredaran udara yang kurang baik dsb.

17. PENGARUH DAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA.
Kerugian yang timbul akibat kecelakaan kerja, yaitu :
1. KERUGIAN YANG BERSIFAT NON EKONOMI.
Berupa penderitaan sikorban baik berupa kematian, luka, cidera berat / ringan maupun
penderitaan keluarga bila korban menderita cacat atau meninggal.
2. KERUGIAN YANG BERSIFAT EKONOMI.
• Kerusakan peralatan, instalasi, mesin, bahan maupun bangunan.
• Biaya perawatan dan pengobatan si korban.
• Tunjangan kecelakaan.
• Hilangnya waktu kerja.
• Menurunnya jumlah maupun mutu produksi, (dalam hal ini pelayanan
terhadap pelanggan ).

18. PENGARUH DAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA.
Akibat kecelakaan dapat berdampak / mempengaruhi terhadap :
1. YANG BERSANGKUTAN ( KORBAN ).
2. KELUARGA KORBAN.
3. PERUSAHAAN.
4. MASYARAKAT UMUM.

19. PENGARUH KECELAKAAN KERJA TERHADAP KORBAN.
• Penderitaan, sakit, meninggal.
• Cacat badan / kehilangan sebagian anggota badan.
• Tidak mampu mengerjakan pekerjaan semula.
• Tidak mampu bekerja untuk selamanya.
• Effek psychologis ( karena adanya cacat badan ).
• Kehilangan pendapatan.
• Tidak dapat / susah mengikuti kehidupan sosial yang baik.

20. PENGARUH KECELAKAAN KERJA TERHADAP KELUARGA
KORBAN.
• Kehilangan seorang pencari nafkah.
• Kehilangan seseorang yang dicintai.

21. PENGARUH KECELAKAAN KERJA TERHADAP
PERUSAHAAN.
• Kehilangan pegawai yang terampil dan Kekurangan tenaga terampil.
• Turunnya produksi / kualitas.
• Kehilangan jam kerja.
• Kerja lembur mengejar kehilangan / turunnya produksi.
• Penggantian / perbaikan peralatan yang rusak.
• Rehabilitasi pegawai yang mengalami kecelakaan.
• Timbulnya biaya ganti rugi.
• Membayar upah si korban selama korban tidak masuk kerja.
• Mengeluarkan biaya pelatihan pegawai / pekerja yang baru.
• Turunnya moral kerja pegawai.

22. PENGARUH KECELAKAAN KERJA TERHADAP
MASYARAKAT UMUM.
• Dapat menimbulkan korban jiwa atau
cacat pada masyarakat disekitarnya.
• Dapat menimbulkan kerusakan
lingkungan disekitarnya.
• Dapat mengakibatkan kerugian harta
benda masyarakat disekitarnya.

23. PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA
Dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja perlu dilakukan hal-
hal antara lain :
• Melatih ketrampilan pegawai secara tepat.
• Belajar untuk mengantisipasi kecelakaan.
• Turunnya produksi / kualitas.
• Bekerja sama apabila tidak dapat melakukannya sendiri.
• Inspeksi peralatan-peralatan.
• Jangan paksakan bekerja apabila kondisi tidak memungkinkan.
•Mengadakan investigasi kecelakaan secara teliti agar tidak terulang
lagi.
•Membuat/ menentukan standar-standar peralatan dan SOP
(Standing Operation Prosedure ).
Lanjut

24. MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA
Salah satu kendala dalam proses kerja adalah penyakit.
Tidak masuk kerja karena urusan pribadi dapat diatasi dengan relatif
mudah. Akan tetapi tidak masuk kerja karena penyakit akan
membawa dua kali lipat kerugian bagi perusahaan karena :
•Perusahaan akan kehilangan waktu kerja.
•Perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk mengatasi penyakit
tersebut.
Dengan demikian pencegahan suatu penyakit akan jauh lebih
menguntungkan daripada pengobatannya.
Lanjut

25. DUA KATAGORI PENYAKIT PEKERJA.
Manajemen harus menyadari bahwa peningkatan produktivitas erat kaitannya
dengan efisiensi dan prestasi kerja, efisiensi dan prestasi kerja tidak bisa
terlepas dari kondisi tenaga kerja yang sehat, selamat dan sejahtera. Jadi
peningkatan kesejahteraan dan keselamatan kerja harus dilengkapi dengan
lingkungan yang sehat pula.
Ada 2 (dua) kategori penyakit yang diderita tenaga kerja :
Penyakit Umum, adalah :
Semua penyakit yang mungkin dapat diderita oleh setiap orang.
Penyakit Akibat kerja, adalah :
Penyakit yang timbul setelah seorang pegawai yang semula terbukti
sehat saat memulai pekerjaannya, dan menderita penyakit setelah lama
melaksanakan pekerjaan tersebut.
Langkah Pencegahan

26. PENYAKIT AKIBAT KERJA.
Yaitu suatu penyakit / keadaan kesehatan yang diakibatkan oleh rutinitas
pekerjaan dan beberapa faktor penyebab yang khusus antara lain dari :
⇒ Faktor phisyk / pisik.
⇒ Faktor chemish / kimia.
⇒ Faktor biologis.
⇒ Faktor yang berhubungan dengan fisiologis.
⇒ Faktor yang berhubungan dengan hal yang fatal, psyk
.

27. PENYAKIT AKIBAT KERJA.
Yang disebabkan oleh faktor physik / pisik antara lain dari :
• Bunyi, getaran. Kebisingan.
• Suhu ruang kerja
• Radiasi Sinar ( sinar rongsen / sinar X dsb.).
• Tekanan udara yang tinggi.
• Penerangan yang kurang baik,
• kelembaban udara ruang kerja.

28. PENYAKIT AKIBAT KERJA.
Yang disebabkan oleh faktor chemish / kimia antara lain dari :
• Debu ( batubara, batu kapur dsb.).
• Kabut ( hasil penyemprotan pestisida dsb.).
• Gas ( karbon oksida, hidrogen sulfide dsb. )
• Uap ( amonia dsb.).
• Cairan beracun ( pestisida dsb.).
Yang disebabkan oleh faktor biologis antara lain dari :
• Tumbuh-tumbuhan yang menimbulkan alergi ( jamur dsb.).

29. PENYAKIT AKIBAT KERJA.
Yang disebabkan oleh faktor fisiologis (anatomi tubuh) a.l dari :
• Konstruksi mesin / peralatan yang tidak sesuai dengan mekanisme tubuh
manusia.
• Sikap kerja yang menyebabkan keletihan dan kelainan pisik.
• Cara kerja yang membosankan atau meletihkan.
Yang disebabkan oleh faktor psikologis ( jiwa ) a.l dari :
• Proses kerja yang rutin dan membosankan.
• Hubungan kerja yang terlalu menekan atau sangat menuntut.
• Hubungan kerja yang serba kurang aman, dsb.

30. DUA LANGKAH PENCEGAHAN PENYAKIT.
Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk pencegahan dan
pengamanan penyakit akibat kerja antara lain dengan adanya :

Kesadaran manajemen untuk mencegah penyakit akibat

Pengaturan tata cara pencegahan penyakit akibat kerja.
Untuk itu manajemen harus tetap menyadari bahwa peningkatan
produktivitas sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan prestasi
kerja, maka peningkatan kesejahteraan dan keselamatan kerja
harus dilengkapi pula dengan lingkungan kerja yang sehat.

31. LANGKAH PENCEGAHAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.
Kesadaran manajemen untuk mencegah penyakit
akibat kerja.
Partisipasi aktif manajemen sangat menentukan keberhasilan
usaha-usaha pencegahan penyakit akibat kerja, karena manajemen
harus memahami tugas operasional dan mampu untuk :
• Memahami program pencegahan.
• Memahami standar dan pencapaian standar.
• Membina, mengukur dan mengevaluasi kinerja bawahannya.

32. LANGKAH PENCEGAHAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.
Sebab yang paling mendasar terhadap terjadinya penyakit akibat kerja, meliputi :
⇒ Kebijakan dan keputusan manajemen.
⇒ Faktor manusia.
• Kurang pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.
• Tidak adanya motivasi.
• Masalah pisik dan mental.
⇒ Faktor lingkungan.
• Kurang atau tidak adanya standar.
• Desain dan pemeliharaan yang kurang memadai.
• Pemakaian yang abnormal.
•Pengaturan tata cara pencegahan penyakit akibat kerja.

33. TATA CARA PENCEGAHAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.
Beberapa tata cara pencegahan antara lain dengan selalu memperhatikan :
⇒ Substitusi yaitu mengganti pemakaian bahan-bahan berbahaya atau yang terbukti dapat
menyebabkan penyakit secara cepat atau lambat dengan bahan yang lebih aman.
⇒ Isolasi yaitu melakukan pengisolasian terhadap tempat / proses yang bising maupun
dalam pencampuran bahan / larutan yang dapat menimbulkan gas berbahaya.
⇒ Ventilasi penyedotan yaitu memasang kipas penghisap pada tertentu, agar gas
berbahaya yang timbul cepat terhisap keluar atau ditukar dengan udara yang bersih.
⇒ Ventilasi Umum untuk memudahkan peredaran udara.
⇒ Alat pelindung yaitu pemakaian alat-alat pelindung tubuh atau sebagian dari tubuh
yang harus dan wajib dipakai.

34. TATA CARA PENCEGAHAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.
Beberapa tata cara pencegahan antara lain dengan selalu memperhatikan :
⇒Pemeriksaan kesehatan pra-karya yaitu pemeriksaan kesehatan umum dan khusus dari para
pekerja/pegawai untuk mengidentifikasi kelemahan masing-masing pekerja sebelum ditempatkan pada
tempat tugas selanjutnya.
⇒ Pemeriksaan kesehatan berkala yaitu pemeriksaan untuk mengidentifikasi sedini mungkin apakah
faktor-faktor penyebab penyakit sudah menimbulkan gangguan atau kelainan terhadap pekerja.
⇒ Pemeriksaan kesehatan khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan apabila pekerja sudah
menunjukan gejala-gejala yang dicurigai ada kaitannya dengan lingkungan kerjanya, agar dapat cepat
ditangani lebih lanjut.
⇒ Penerangan pra-karya yaitu memperkenalkan kepada lingkungan pekerjaannya termasuk semua
peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberlakukan.
⇒ Pendidikan K3 yaitu kewajiban pegawai supervisor / senior untuk menjalani pendidikan K3 secara
berkala untuk meningkatkan kemampuannya dibidang K3, selanjutnya mendidik bawahannya dalam
praktek sehari-hari.

35. Menerapkan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3)
Melaksanakan prosedur K3

36. PROSEDUR KESELAMATAN KERJA ini mempunyai :
• RUANG LINGKUP, pada semua pekerjaan di instalasi / peralatan
tegangan tinggi maupun ekstra tinggi yang sudah tidak bertegangan.
• Dengan TUJUAN untuk menghindari kesalahan akibat kelalaian
para pekerja, pengawas, penanggung jawab pekerjaan maupun orang
lain yang dapat menimbulkan kecelakaan bagi manusia maupun
kerusakan peralatan / instalasi.
• HARAPAN dapat terciptanya “ZERO ACCIDENT” dan “SAFETY
PRODUCT” dalam setiap pelaksanaan pekerjaan instalasi / peralatan
tegangan tinggi maupun ekstra tinggi.

37. Dalam penerapan prosedur keselamatan kerja pada instalasi tegangan tinggi /
ektra tinggi perlu adanya penunjukan seorang Penanggung Jawab Pekerjaan
dan para pengawasnya dengan peran, tugas serta tanggung jawabnya masing-
masing.
Sesuai BUKU BIRU Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Pada Instalasi TT / TET
No. P3B/PRO/TIMSOP/B01/P3B edisi 01 pada BAB 2 halaman 5 pada :
• Ayat 2.1 Pengorganisasian Kerja, dan tugas pengawasan tidak
boleh dirangkap.
• Ayat 2.4 Pedelegasian Tugas dapat diberikan kepada personil
lainnya antara lain untuk Penanggung Jawab Pekerjaan,
Pengawas Manuver, Pengawas Pekerjaan dan Pengawas K3
PENERAPAN PROSEDUR KESELAMATAN KERJA
( WORKING PERMIT )

38. PERAN PENANGGUNG JAWAB DAN PARA PENGAWAS PADA
PELAKSANAAN PROSEDUR KESELAMATAN KERJA.
PENGAWAS MANUVER ( PM )
PENGAWAS PEKERJAAN ( PK )
PENGAWAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( PK3 )
PENANGGUNG JAWAB PEKERJAAN
TAHAPAN PROSEDUR KE

39. WEWENANG PENANGGUNG JAWAB PEKERJAAN
PERAN PENANGGUNG JAWAB PEKERJAAN antara lain :
Bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian pekerjaan yang akan dan
sedang dilaksanakan pada instalasi listrik TT/TET.
Penanggung Jawab Pekerjaan adalah kuasa pemilik asset yaitu Manager Unit
Pelayanan Transmisi ( UPT ).
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB
PEKERJAAN antara lain sebagai berikut :
Mengelola seluruh kegiatan pekerjaan yang meliputi Personil, Peralatan
Kerja, Perlengkapan K3 dan material Pekerjaan.
Melakukan Koordinasi dengan Unit lain yang terkait.

40. WEWENANG PENGAWAS MANUVER
PERAN PENGAWAS MANUVER a.l : bertugas sebagai pengawas
terhadap proses manuver (pembebasan / pengisian tegangan) pada instalasi
listrik TT/TET, sehingga keselamatan peralatan dan operasi sistim terjamin.
Personil yang ditunjuk harus memiliki kualifikasi keahlian setingkat Operator
Utama.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS MANUVER a.l : menjaga
keamanan instalasi dan menghindari kesalahan manuver yang mungkin
dilakukan oleh Operator GI / pelaksana manuver dengan cara sebagai berikut :
Mengawasi pelaksanaan manuver.
Mengawasi pemasangan dan pelepasan tagging di panel kontrol serta
rambu-rambu pengaman / gembok di switch yard.
Mengawasi pemasangan dan pelepasan sistim pentanahan.

41. WEWENANG PENGAWAS PEKERJAAN
PERAN PENGAWAS PEKERJAAN antara lain : bertugas sebagai pengawas terhadap
proses pekerjaan pada instalasi listrik TT/TET. Personil yang ditunjuk harus memiliki
kualifikasi keahlian minimal setingkat Juru Utama Pemeliharaan
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS PEKERJAAN antara lain mengawasi
pelaksanaan pekerjaan instalasi litrik yang meliputi :
Pemasangan dan pelepasan pentanahan lokal.
Pemasangan dan pelepasan tagging, gembok dan rambu-rambu pengaman di switch
yard.
Menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan.
Pengaturan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Menunjuk personil pelaksana pekerjaan sebagai pelaksanan pengamanan instalasi
listrik untuk memasang dan melepas taging, gembok dan rambu-rambu pengaman.

42. WEWENANG PENGAWAS K3.
PERAN PENGAWAS K3 antara lain : bertugas sebagai pengawas Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) pada pekerjaan instalasi listrik TT / TET, sehingga keselamatan
manusia dan keselamatan instalasi listrik terjamin. Personil yang ditunjuk harus memiliki
kualifikasi Pengawas K3.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS K3 antara lain : mencegah terjadinya
kecelakaan kerja dengan cara sebagai berikut :
Memeriksa kondisi personil sebelum bekerja.
Mengawasi kondisi / tempat-tempat yang berbahaya.
Pemasangan dan pelepasan tagging, gembok dan rambu-rambu pengaman.
Mengawasi tingkah laku / sikap personil yang membahayakan diri sendiri atau orang
lain.
Mengawasi penggunaan perlengkapan Keselamatan Kerja.

43. TAHAPAN PROSEDUR KESELAMATAN KERJA PADA
INSTALASI TEGANGAN TINGGI / EKTRA TINGGI.
PERSIAPAN
PEMBEBASAN TEGANGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN
PEKERJAAN SELESAI
PEMBERIAN TEGANGAN
TAHAP KESATU
TAHAP KEDUA
TAHAP KETIGA

44. AKTIVITAS PENGAWAS MANUVER PADA
TAHAP PERSIAPAN
•Mempersiapkan dan mengisi Formulir No. 4, perihal
MANUVER PEMBEBASAN TEGANGAN , termasuk
didalamnya menggambar diagram satu garis berikut urutan
manuvernya.
•Mempersiapkan dan mengisi Formulir No. 7, perihal
MANUVER PEMBERIAN TEGANGAN , termasuk
didalamnya menggambar diagram satu garis berikut urutan
manuvernya.
Kembali ke Tahapan

45. Formulir
No. 4
PENGAWAS
K3
PT PLN ( Persero) UBS P3B
REGION JAWA TIMUR DAN BALI
UNIT ………………..
LOKASI PEKERJAAN :
NAMA PERALATAN :
MACAM PEKERJAAN :
HARI / TANGGAL :
WAKTU : WIB.
NO JAM Status
( Bila diperlukan, tambahkan lampiran single line diagram )
…………………………………..
URUTAN MANUVER
Nama Peralatan
DIAGRAM SATU GARIS
PMT
Pelaksana ManuverPengawas manuver
PMS Line
PMS Bus
PMS Ground
1
………………………. ……………………………
Penanggung Jawab Pekerjaan
2
3
4
FORMULIR No. 4
A
B
1
2
4
3
MANUVER PEMBEBASAN TEGANGAN
INSTALASI TEGANGAN TINGGI
PENGAWAS K3

46. Formulir
No. 7
Kembali ke Aktivitas PM
PENGAWAS K3
PT PLN ( Persero) UBS P3B
REGION JAWA TIMUR DAN BALI
UNIT ………………..
LOKASI PEKERJAAN :
NAMA PERALATAN :
MACAM PEKERJAAN :
HARI / TANGGAL :
WAKTU : WIB.
NO JAM Status
( Bila diperlukan, tambahkan lampiran single line diagram )
Penanggung Jawab Pekerjaan
1
2
3
4
4
PMS Ground
PMS Line
Pelaksana ManuverPengawas manuver
PMS Bus
PMT
…………………………………..
URUTAN MANUVER
Nama Peralatan
DIAGRAM SATU GARIS
………………………. ……………………………
FORMULIR. 7
4
3
A
B
2
1
MANUVER PEMBERIAN TEGANGAN
INSTALASI TEGANGAN TINGGI
PENGAWAS K3

47. AKTIVITAS PENGAWAS MANUVER PADA TAHAP PEMBEBASAN
TEGANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
• Mengadakan komunikasi dengan Dispactcher
• Mengawasi pelaksanaan manuver.
• Mengawasi pemasangan taging di panel kontrol serta rambu
pengaman / gembok di switch yard.
• Mengawasi pemasangan sistim pentanahan.
• Mengisi dan menanda tangani Formulir No. 4, perihal
“MANUVER PEMBEBASAN TEGANGAN”.
• Mengisi dan menanda tangani Formulir No. 5, perihal
“PERNYATAAN BEBAS TEGANGAN”.

48. Formulir
No. 4
Pada tahapan pembebasan
tegangan, pelaksanaan
eksekusi oleh Operator
Pelaksana Manuver harus
mengikuti urutan manuver
pada Form. No.4 yang sudah
direncanakan oleh Pengawas
Manuver.
PT PLN ( Persero) UBS P3B
REGION JAWA TIMUR DAN BALI
UNIT ………………..
LOKASI PEKERJAAN :
NAMA PERALATAN :
MACAM PEKERJAAN :
HARI / TANGGAL :
WAKTU : WIB.
NO JAM Status
( Bila diperlukan, tambahkan lampiran single line diagram )
…………………………………..
URUTAN MANUVER
Nama Peralatan
DIAGRAM SATU GARIS
PMT
Pelaksana ManuverPengawas manuver
PMS Line
PMS Bus
PMS Ground
1
………………………. ……………………………
Penanggung Jawab Pekerjaan
2
3
4
FORMULIR No. 4
A
B
1
2
4
3
MANUVER PEMBEBASAN TEGANGAN
INSTALASI TEGANGAN TINGGI
PENGAWAS K3

49. AKTIVITAS PENGAWAS MANUVER PADA
TAHAP PEMBERIAN TEGANGAN
• Mengadakan komunikasi dengan Dispactcher.
• Mengawasi pelepasan sistim pentanahan.
• Mengawasi pelepasan taging di panel kontrol serta rambu pengaman /
gembok di switch yard.
• Mengawasi pelaksanaan manuver.
• Menanda tangani Formulir No. 6, perihal “PERNYATAAN
PEKERJAAN SELESAI”
• Menanda tangani dan mengisi Formulir No. 7, perihal “MANUVER
PEMBERIAN TEGANGAN”.
Kembali ke Tahapan

50. PT PLN ( Persero) UBS P3B
REGION JAWA TIMUR DAN BALI
UNIT ………………..
LOKASI PEKERJAAN :
NAMA PERALATAN :
MACAM PEKERJAAN :
HARI / TANGGAL :
WAKTU : WIB.
NO JAM Status
( Bila diperlukan, tambahkan lampiran single line diagram )
Penanggung Jawab Pekerjaan
1
2
3
4
4
PMS Ground
PMS Line
Pelaksana ManuverPengawas manuver
PMS Bus
PMT
…………………………………..
URUTAN MANUVER
Nama Peralatan
DIAGRAM SATU GARIS
………………………. ……………………………
FORMULIR. 7
4
3
A
B
2
1
MANUVER PEMBERIAN TEGANGAN
INSTALASI TEGANGAN TINGGI
Formulir
No. 7
•Pada tahapan pemberian
tegangan, pelaksanaan eksekusi
oleh Operator Pelaksana Manuver
harus mengikuti urutan manuver
pada Form. No.7 yang sudah
direncanakan oleh Pengawas
Manuver.
Ke Aktivitas PM pemberian
PENGAWAS K3

51. PENDELEGASIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB
PEKERJAAN
PENDELEGASIAN TUGAS dapat diberikan kepada pejabat atau personil yang
mempunyai kemampuan, dalam hal :
1. Personil yang ditunjuk berhalangan melaksanakan tugasnya.
2. Dalam satu pekerjaan diperlukan beberapa pengawas.
UNTUK TUGAS PENANGGUNG JAWAB PEKERJAAN dapat
didelegasikan / diberikan kepada :
Asisten Manager Pemeliharaan ( ASMANHAR ).
Ahli Muda ( AM ) bidang terkait dengan catatan kedua pejabat tersebut
tidak sedang menjadi pengawas lainnya ( tidak merangkap).

52. PENDELEGASIAN TUGAS PENGAWAS MANUVER
PENDELEGASIAN TUGAS dapat diberikan kepada pejabat atau personil yang
mempunyai kemampuan, dalam hal :
1. Personil yang ditunjuk berhalangan melaksanakan tugasnya.
2. Dalam satu pekerjaan diperlukan beberapa pengawas.
UNTUK TUGAS PENGAWAS MANUVER dapat didelegasikan /
diberikan kepada :
Operator Utama.
Personil yang mempunyai pengalaman dan keahlian dalam bidang
manuver.

53. PENDELEGASIAN TUGAS PENGAWAS
PEKERJAAN
PENDELEGASIAN TUGAS dapat diberikan kepada pejabat atau personil yang
mempunyai kemampuan, dalam hal :
1. Personil yang ditunjuk berhalangan melaksanakan tugasnya.
2. Dalam satu pekerjaan diperlukan beberapa pengawas.
UNTUK TUGAS PENGAWAS PEKERJAAN dapat didelegasikan /
diberikan kepada :
Personil yang mempunyai ketrampilan, pengalaman dan keahlian dalam
bidang Pemeliharaan.

54. PENDELEGASIAN TUGAS PENGAWAS
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( K3 )
PENDELEGASIAN TUGAS dapat diberikan kepada pejabat atau personil yang
mempunyai kemampuan, dalam hal :
1. Personil yang ditunjuk berhalangan melaksanakan tugasnya.
2. Dalam satu pekerjaan diperlukan beberapa pengawas.
UNTUK TUGAS PENGAWAS KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA ( K3 ) dapat didelegasikan / diberikan kepada :
Personil yang mempunyai pengalaman dan keahlian dalam bidang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ).

55. Formulir
No. 5
PT PLN ( PERSERO) UBS P3B
REGION JAWA TIMUR DAN BALI
UNIT …..
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
sebagai Pengawas Manuver pada instalasi tegangan tinggi
Unit :
Lokasi GI :
Menyatakan bahwa pada hari ini :
Hari / Tanggal :
Waktu Pelaksanaan :
Peralatan tersebut dibawah ini sesuai dengan rencana sudah dibebaskan dari
tegangan dan sudah diperiksa serta dilaksanakan dengan baik.
Peralatan / Instalasi yang aman untuk dikerjakan adalah sebagai berikut :
1 Diisi nama-nama peralatan yang dibebaskan
2
3
4
5
6 dan seterusnya
Catatan :
Pengawas Manuver dan Pengawas Pekerjaan agar menjalin komunikasi audio
( a.l, : handy talky, transceiver, telepon ) apabila pelaksanaan pekerjaan berada
diluar jangkauan pengamatan operator Gardu Induk.
D:DATAWORKINGPERMIT.EX
Yang menerima pernyataan :
Untuk keselamatan kerja pasanglah pentanahan lokal
( ……………………………….. ) ( ……………………………….. )
Yang memberi pernyataan :
Pengawas Pekerjaan Pengawas Manuver
PERALATAN SELAIN TERSEBUT DIATAS MASIH BERBAHAYA.
Formuli No. 5
PERNYATAAN BEBAS TEGANGAN
YANG MENERIMA
PERNYATAAN
(…………………..)
PENGAWAS
PEKERJAAN
YANG MEMBERI
PERNYATAAN
(…………………..)
PENGAWAS
MANUVER
YANG
MENYAKSIKAN
PERNYATAAN
(…………………..)
PENGAWAS K3