SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
“Materi PIHU Sebelum MID Semester”
o Defenisi Hukum
Menurut Van Apeldoorn bahwa tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang
disebut hokum itu. Karena menurut beliau hokum itu cakupannya sangat luas, hingga pada akhirnya
pendapat orang-orang akan berbeda. Namun di bawah ini ada beberapa pendapat sarjana mengenai
definisi hukum, yakni;
a. Leon Duguit
Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya
pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagaijaminan dari kepentingan bersama
dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran
itu.
b. Immanuel Kant
Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu
dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dengan orang lain, menuruti peraturan hokum
tentang kemerdekaan.
c. J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, S.H.
Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku
manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib,
pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu
dengan hukuman tertentu.
o Unsur-unsur Hukum
Dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para sarjana hukum Indonesia tersebut di
atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa hokum itu meliputi beberapa unsur yaitu;
1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu diadakan badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa
Topik Pembahasan :
1. Defenisi Hukum
2. Unsur-unsur Hukum
3. Ciri-Ciri Hukum
4. Tujuan Hukum
5. Sumber-sumber Hukum
6. Mazhab-mazhab Hukum
7. Teori Hukum
8. Aliran hukum
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas
o Ciri-ciri Hukum
Adapun yang menjadi ciri-ciri hokum ialah:
a. Adanya perintah dan/atau larangan
b. Perintah dan/ atau larangan itu harus patuh ditaati dan dipatuhi setiap orang
c. Memaksa dan mengatur
d. Hukum merupakan peraturanhidup kemasyarakatanyang memaksa supaya setiap orang menaati
tata tertib dalam masyarakat
e. Hukum memeberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapapun yang tidak mau
patuh mentaatinya
o Tujuan Hukum
Menurut S. M. Yamin, tujuan hokum itu terbagi atas 3 yaitu;
- Etischeteorie (Teori Etis)
Bahwa hukum itu dibentuk untuk menciptakan keadilan. Aristoteles membedakan dua macam
keadilan, yaitu:
1. Keadilan distributif
Merupakan keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya
(pembagian menurut haknya masing-masing).
2. Keadilan komutatif
Merupakan keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak
mengingat jasa-jasa perseorangan .
- Utileteitheorie (Teori Utilitas)
Bahwa hokum itu bertujuan untuk member manfaat yakni memberikan kebahagiaan kepada
setiap warga Negara. (tokohnya : Jeremi Benthem)
- Teori gabungan
Bahwa hukum itu bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan. (Tokohnya : Van
Apeldoorn dan Billiproid)
o Sumber Hukum
Sumber hukum dapat ditinjau dari dua segi yaitu;
a. Sumber hukum materiil
Merupakan sumber hukum yang menentukan isi, dan darimana materi-materi hukum itu
diambil. Menurut VanApeldoorn sumber hokum materiil Dapatdilihat dalam artisejarah,dalam
arti sosiologis, dalam arti ekonomi dan dalam arti filsafat.
b. Sumber hukum Formil
Merupakan sumber hokum yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara
pembentukanya. Sumber hokum formil itu antara lain;
- Undang-undang (statute)
- Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi)
- Hukum Adat
- Traktat (treaty)
- Kebiasaan (costum)
- Pendapat sarjana hukum (doktrin)
o Mazhab-mazhab
a) Mazhab hukum alam
Menurut Aristoteles hukum alam ialah hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat
dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam. Hukum alam yang berlaku disini dipandang
sebagaihukum yang berlaku universal dan abadi. Menurut sumbernya, mazhab hokum alam
terbagi menjadi 2 macam:
- Mazhab hokum alam yang Irrasional (Thomas Aquinas, Dante)
Menyatakan bahwa hokum alam yang berlaku itu bersumber dari Tuhan secara
langsung. Menurut Thomas hokum merupakan ketetuan akal untuk kebaikan umum
yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat, Thomas membagi hokum itu
menjadi empat:
1. Lex Aeterna
2. Lex divina
3. Lex naturalis
4. Lex positivis
- Mazhab Hukum Rasional (Hugo de Groot, Immanuel Kant, etc.)
Aliran ini berpendapat bahwa hukum yang universal dan abadi itu bersumber dari rasio
manusia.
b) Mazhab Sejarah (Friedrich Carls Von Savigny)
Lahir sebagai reaksi terhadap mazhab hokum alam. Menurut Von Savigny hokum bukan
disusun atau diciptakan oleh masyarakat tetapihukum di tengah-tengah masyarakat sebagai
penjelmaan dari kehendak rakyat. Von Savigny menganalogikan timbulnya hokum dengan
timbulnya Bahasa suatubangsa,masing-masing bangsa memiliki cirri khas dalam berbangsa
demikian pula halnya dengan hukum. Karena tidak ada Bahasa yang universal maka hukum
pun tidak ada yang universal.
c) Mazhab Positivis/ aliran hokum positif (Jhon Austin, Hans Kelsen, etc.)
Menurut mazhab ini tidak ada hokum kecuali permintaan penguasa.
d) Mazhab Utilitarianisme (Jeremy Bentham, Jhon Stuart Mill)
Mengatakan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum. Kemanfaatan disini diartikan
sebagai kebahagiaan atau happiness. Jadi baik buruknya atau adil tidaknya suatu hokum
tergantung kepada apakah hokum itu member kebahagiaan atau tidak.
e) Mazhab Sociological Jurisprudence (Eugene Erlich)
Hukum yang baik haruslah sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut
Eugene Erlich hokum positif baru memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan/
bermaterikan dan selaras dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurutnya titik
pusat perkembangan hokum tidak terletak pada UU, putusan hakim, atau ilmu hokum tetapi
pada masyarakat itu sendiri. Menurutnya sumber hukum yang utama adalah kebiasaan.
o Teori Hukum
1) Teori Ketuhanan/ Teokrasi
Menurut teori ini, hokum itu berlaku ataskehendak TYME.Teori teokrasiterbagidua yaitu:
- Teori Teokrasi langsung
- Teori Teokrasi tidak langsung
2) Teori Kedaulatan Rakyat (J.J Rosseau, John Lock, Montesqueue)
Menurut teori ini, kemauan setiap orang yang telah mereka serahkan pada suatu organisasi
yaitu Negara yang telah mereka bentuk terlebih dahulu dan diberi tugas untuk membentuk
hukum yang berlaku di masyarakat.
3) Teori Kedaulatan Negara
Menurut teori ini, adanya Negara merupakan suatu kodrat alam begitu juga halnya dengan
kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemimpin Negara termasuk di bidang hokum
merupakan suatu kodrat alam juga.
4) Teori Kedaulatan Hukum
Pemerintah mendapat kekuasaan berdasarkan hokum dengan kata lain yang berdaulat
adalah hukum.
o Aliran Hukum
a. Aliran Legisme
Aliran ini berpendapat:
- Bahwa satu-satunya sumber hokum adalah undang-undang
- Bahwa di luar UU tidak ada hukum.
b. Aliran Freie Rechtlehre/ Freie Rechtbewegung/ Freie Rechtsschul/ Hukum Bebas
Aliran ini berpandangan yang bertolak belakang dengan aliran legisme, aliran ini
beranggapan bahwa dalam melakukan tugasnya seorang hakim bebas apakah akan
melakukannya menurut UU atau tidak.
c. Aliran Beggrif Jurispredence
Aliran ini memandang hokum sebagai system/kesatuan yang tertutup yang menguasai
semua tingkah laku manusia. Menurut aliran ini pengertian hokum bukanlah sebagai sarana
tetapi sebagai tujuan. Hakim dapat melakukan penafsiran, tetapi penafsiran yang dilakukan
oleh Hakim terikat pada UU.
d. Aliran Rechtsvinding
Hakim memang terikat pada UU, tetapi tidak seketat seperti pandangan aliran Legisme.
Karena Hakim juga memiliki kebebasan, namun kebebasan Hakim tidak seperti pandangan
aliran rechtsbewegung sehingga dalam melakukan tugasnya Hakim memiliki kebebasan
yang terikat. Disini tugas Hakim disebutkan sebagaiupaya untuk melakukan Rechtsvinding
dimana Hakim menyelaraskan UU dengan tuntutan jaman.
Sumber :
Dirdjosisworo, Soedjono. PengantarIlmuHukum.BalaiPustaka: Bandung. 1983.
Kansil,C.S.T.PengantarIlmuHukumdan Tata HukumIndonesia.Balai Pustaka.Jakarta.1989.
Soeroso. PengantarIlmuHukum. Pustaka: Jakarta. 1992.

More Related Content

What's hot

13 bidang2 studi hukum
13 bidang2 studi hukum13 bidang2 studi hukum
13 bidang2 studi hukummudanp.com
 
Pendefinisian Hukum
Pendefinisian HukumPendefinisian Hukum
Pendefinisian Hukumadienur
 
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumAnto Kolarov
 
Sistem hukum & sistem peradilan
Sistem hukum & sistem peradilanSistem hukum & sistem peradilan
Sistem hukum & sistem peradilanAmulilikawa
 
650 article text-1407-1-10-20190719
650 article text-1407-1-10-20190719650 article text-1407-1-10-20190719
650 article text-1407-1-10-20190719Yori Feriyandi
 
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formilYori Feriyandi
 
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontalo
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontaloPembentukan polisi adat di provinsi gorontalo
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontaloIr. Soekarno
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1dina susiani
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukummudanp.com
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukummudanp.com
 
08 sumber hukum
08 sumber hukum08 sumber hukum
08 sumber hukummudanp.com
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaNandha Zulyana
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slideMael Aja
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 2
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 2PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 2
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 2dina susiani
 
Presentasi positivisme legal
Presentasi positivisme legalPresentasi positivisme legal
Presentasi positivisme legalsashastissa
 
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusiaP 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusiaImas Rizka Rizkania
 

What's hot (19)

13 bidang2 studi hukum
13 bidang2 studi hukum13 bidang2 studi hukum
13 bidang2 studi hukum
 
Pendefinisian Hukum
Pendefinisian HukumPendefinisian Hukum
Pendefinisian Hukum
 
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
 
Tugas hukum bisnis
Tugas hukum bisnisTugas hukum bisnis
Tugas hukum bisnis
 
Sistem hukum & sistem peradilan
Sistem hukum & sistem peradilanSistem hukum & sistem peradilan
Sistem hukum & sistem peradilan
 
650 article text-1407-1-10-20190719
650 article text-1407-1-10-20190719650 article text-1407-1-10-20190719
650 article text-1407-1-10-20190719
 
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
 
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontalo
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontaloPembentukan polisi adat di provinsi gorontalo
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontalo
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
 
08 sumber hukum
08 sumber hukum08 sumber hukum
08 sumber hukum
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 2
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 2PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 2
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 2
 
Hukum dan peradilan nasional
Hukum dan peradilan nasionalHukum dan peradilan nasional
Hukum dan peradilan nasional
 
Presentasi positivisme legal
Presentasi positivisme legalPresentasi positivisme legal
Presentasi positivisme legal
 
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusiaP 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
 

Similar to HUKUM DASAR

Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganwnanang28
 
Materi Kuliah OL FH 7.ppt
Materi Kuliah OL FH 7.pptMateri Kuliah OL FH 7.ppt
Materi Kuliah OL FH 7.pptRipatKizuto
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismIsnaldi Utih
 
Perkembangan teori hukum revisi
Perkembangan teori hukum revisiPerkembangan teori hukum revisi
Perkembangan teori hukum revisijuniska efendi
 
Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx
Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptxMateri kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx
Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptxHafidsAzhar1
 
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptxPPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptxFiaHarleni
 
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)R Maulana
 
Penghantar ilmu hukum-phpapp01.pdf
Penghantar ilmu hukum-phpapp01.pdfPenghantar ilmu hukum-phpapp01.pdf
Penghantar ilmu hukum-phpapp01.pdfBayuSurya11
 
Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaSistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaLisaFlawless
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptasifsardari
 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaRacmat Ridho
 

Similar to HUKUM DASAR (20)

Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolongan
 
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
 
mashab aliran hukum.ppt
mashab aliran hukum.pptmashab aliran hukum.ppt
mashab aliran hukum.ppt
 
Materi Kuliah OL FH 7.ppt
Materi Kuliah OL FH 7.pptMateri Kuliah OL FH 7.ppt
Materi Kuliah OL FH 7.ppt
 
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan InterdisiplinerKebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
 
Hukum non doktrinal
Hukum non doktrinalHukum non doktrinal
Hukum non doktrinal
 
Perkembangan teori hukum revisi
Perkembangan teori hukum revisiPerkembangan teori hukum revisi
Perkembangan teori hukum revisi
 
Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx
Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptxMateri kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx
Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx
 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
 
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptxPPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
 
Negara Hukum
Negara HukumNegara Hukum
Negara Hukum
 
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
 
ilmu hukum
ilmu hukumilmu hukum
ilmu hukum
 
Pengertian hukum
Pengertian hukumPengertian hukum
Pengertian hukum
 
Penghantar ilmu hukum-phpapp01.pdf
Penghantar ilmu hukum-phpapp01.pdfPenghantar ilmu hukum-phpapp01.pdf
Penghantar ilmu hukum-phpapp01.pdf
 
Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaSistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di Indonesia
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
 
Mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia2
Mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia2Mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia2
Mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia2
 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesia
 

Recently uploaded

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desassuser274be0
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 

Recently uploaded (10)

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 

HUKUM DASAR

  • 1. “Materi PIHU Sebelum MID Semester” o Defenisi Hukum Menurut Van Apeldoorn bahwa tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hokum itu. Karena menurut beliau hokum itu cakupannya sangat luas, hingga pada akhirnya pendapat orang-orang akan berbeda. Namun di bawah ini ada beberapa pendapat sarjana mengenai definisi hukum, yakni; a. Leon Duguit Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagaijaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. b. Immanuel Kant Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dengan orang lain, menuruti peraturan hokum tentang kemerdekaan. c. J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, S.H. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. o Unsur-unsur Hukum Dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para sarjana hukum Indonesia tersebut di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa hokum itu meliputi beberapa unsur yaitu; 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat 2. Peraturan itu diadakan badan-badan resmi yang berwajib 3. Peraturan itu bersifat memaksa Topik Pembahasan : 1. Defenisi Hukum 2. Unsur-unsur Hukum 3. Ciri-Ciri Hukum 4. Tujuan Hukum 5. Sumber-sumber Hukum 6. Mazhab-mazhab Hukum 7. Teori Hukum 8. Aliran hukum
  • 2. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas o Ciri-ciri Hukum Adapun yang menjadi ciri-ciri hokum ialah: a. Adanya perintah dan/atau larangan b. Perintah dan/ atau larangan itu harus patuh ditaati dan dipatuhi setiap orang c. Memaksa dan mengatur d. Hukum merupakan peraturanhidup kemasyarakatanyang memaksa supaya setiap orang menaati tata tertib dalam masyarakat e. Hukum memeberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapapun yang tidak mau patuh mentaatinya o Tujuan Hukum Menurut S. M. Yamin, tujuan hokum itu terbagi atas 3 yaitu; - Etischeteorie (Teori Etis) Bahwa hukum itu dibentuk untuk menciptakan keadilan. Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu: 1. Keadilan distributif Merupakan keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). 2. Keadilan komutatif Merupakan keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan . - Utileteitheorie (Teori Utilitas) Bahwa hokum itu bertujuan untuk member manfaat yakni memberikan kebahagiaan kepada setiap warga Negara. (tokohnya : Jeremi Benthem) - Teori gabungan Bahwa hukum itu bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan. (Tokohnya : Van Apeldoorn dan Billiproid) o Sumber Hukum Sumber hukum dapat ditinjau dari dua segi yaitu; a. Sumber hukum materiil Merupakan sumber hukum yang menentukan isi, dan darimana materi-materi hukum itu diambil. Menurut VanApeldoorn sumber hokum materiil Dapatdilihat dalam artisejarah,dalam arti sosiologis, dalam arti ekonomi dan dalam arti filsafat.
  • 3. b. Sumber hukum Formil Merupakan sumber hokum yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukanya. Sumber hokum formil itu antara lain; - Undang-undang (statute) - Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) - Hukum Adat - Traktat (treaty) - Kebiasaan (costum) - Pendapat sarjana hukum (doktrin) o Mazhab-mazhab a) Mazhab hukum alam Menurut Aristoteles hukum alam ialah hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam. Hukum alam yang berlaku disini dipandang sebagaihukum yang berlaku universal dan abadi. Menurut sumbernya, mazhab hokum alam terbagi menjadi 2 macam: - Mazhab hokum alam yang Irrasional (Thomas Aquinas, Dante) Menyatakan bahwa hokum alam yang berlaku itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Menurut Thomas hokum merupakan ketetuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat, Thomas membagi hokum itu menjadi empat: 1. Lex Aeterna 2. Lex divina 3. Lex naturalis 4. Lex positivis - Mazhab Hukum Rasional (Hugo de Groot, Immanuel Kant, etc.) Aliran ini berpendapat bahwa hukum yang universal dan abadi itu bersumber dari rasio manusia. b) Mazhab Sejarah (Friedrich Carls Von Savigny) Lahir sebagai reaksi terhadap mazhab hokum alam. Menurut Von Savigny hokum bukan disusun atau diciptakan oleh masyarakat tetapihukum di tengah-tengah masyarakat sebagai penjelmaan dari kehendak rakyat. Von Savigny menganalogikan timbulnya hokum dengan timbulnya Bahasa suatubangsa,masing-masing bangsa memiliki cirri khas dalam berbangsa demikian pula halnya dengan hukum. Karena tidak ada Bahasa yang universal maka hukum pun tidak ada yang universal. c) Mazhab Positivis/ aliran hokum positif (Jhon Austin, Hans Kelsen, etc.)
  • 4. Menurut mazhab ini tidak ada hokum kecuali permintaan penguasa. d) Mazhab Utilitarianisme (Jeremy Bentham, Jhon Stuart Mill) Mengatakan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness. Jadi baik buruknya atau adil tidaknya suatu hokum tergantung kepada apakah hokum itu member kebahagiaan atau tidak. e) Mazhab Sociological Jurisprudence (Eugene Erlich) Hukum yang baik haruslah sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Eugene Erlich hokum positif baru memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan/ bermaterikan dan selaras dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurutnya titik pusat perkembangan hokum tidak terletak pada UU, putusan hakim, atau ilmu hokum tetapi pada masyarakat itu sendiri. Menurutnya sumber hukum yang utama adalah kebiasaan. o Teori Hukum 1) Teori Ketuhanan/ Teokrasi Menurut teori ini, hokum itu berlaku ataskehendak TYME.Teori teokrasiterbagidua yaitu: - Teori Teokrasi langsung - Teori Teokrasi tidak langsung 2) Teori Kedaulatan Rakyat (J.J Rosseau, John Lock, Montesqueue) Menurut teori ini, kemauan setiap orang yang telah mereka serahkan pada suatu organisasi yaitu Negara yang telah mereka bentuk terlebih dahulu dan diberi tugas untuk membentuk hukum yang berlaku di masyarakat. 3) Teori Kedaulatan Negara Menurut teori ini, adanya Negara merupakan suatu kodrat alam begitu juga halnya dengan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemimpin Negara termasuk di bidang hokum merupakan suatu kodrat alam juga. 4) Teori Kedaulatan Hukum Pemerintah mendapat kekuasaan berdasarkan hokum dengan kata lain yang berdaulat adalah hukum. o Aliran Hukum a. Aliran Legisme Aliran ini berpendapat: - Bahwa satu-satunya sumber hokum adalah undang-undang - Bahwa di luar UU tidak ada hukum. b. Aliran Freie Rechtlehre/ Freie Rechtbewegung/ Freie Rechtsschul/ Hukum Bebas
  • 5. Aliran ini berpandangan yang bertolak belakang dengan aliran legisme, aliran ini beranggapan bahwa dalam melakukan tugasnya seorang hakim bebas apakah akan melakukannya menurut UU atau tidak. c. Aliran Beggrif Jurispredence Aliran ini memandang hokum sebagai system/kesatuan yang tertutup yang menguasai semua tingkah laku manusia. Menurut aliran ini pengertian hokum bukanlah sebagai sarana tetapi sebagai tujuan. Hakim dapat melakukan penafsiran, tetapi penafsiran yang dilakukan oleh Hakim terikat pada UU. d. Aliran Rechtsvinding Hakim memang terikat pada UU, tetapi tidak seketat seperti pandangan aliran Legisme. Karena Hakim juga memiliki kebebasan, namun kebebasan Hakim tidak seperti pandangan aliran rechtsbewegung sehingga dalam melakukan tugasnya Hakim memiliki kebebasan yang terikat. Disini tugas Hakim disebutkan sebagaiupaya untuk melakukan Rechtsvinding dimana Hakim menyelaraskan UU dengan tuntutan jaman. Sumber : Dirdjosisworo, Soedjono. PengantarIlmuHukum.BalaiPustaka: Bandung. 1983. Kansil,C.S.T.PengantarIlmuHukumdan Tata HukumIndonesia.Balai Pustaka.Jakarta.1989. Soeroso. PengantarIlmuHukum. Pustaka: Jakarta. 1992.