RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf

RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2023
KECAMATAN JENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
T.A. 2022

i
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas limpahan rahmat taufik serta hidayah-Nya sehingga kami
dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun
2022. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan suatu wujud dari model
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good govermance) yang tertuang
dalam Rencana Kerja Kecamatan Jenangan Tahun 2022.
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan
Jenangan ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan
Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Jenangan. Apabila
dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini terdapat kekurangan, kami
sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna
kesempurnaan Rencana Kerja ini.
Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini kami susun sebagai acuan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menjadi tolak ukur
dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik di Kecamatan Jenangan
Tahun 2021.
Jenangan, 04 Januari 2022
CAMAT JENANGAN
ERNI HARIS MAWANTI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760527 199412 2 001

ii
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN JENANGAN
Jl. Raya Jenangan No.138 Telp. (0352) 531213 Kode Pos: 63494
Website: https://jenangan.ponorogo.go.id/Email:jenangan@ponorogo.go.id
J E N A N G A N
KEPUTUSAN CAMAT JENANGAN KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 188.45/…../405.30.18/2022
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT JENANGAN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dengan
tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo, maka
perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA)
Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo Tahun 2023;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada
huruf a maka perlu menetapkan Rencana Kerja (RENJA)
Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo Tahun 2023 dengan menuangkannya dalam
suatu Keputusan Camat.
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah yang Undang – Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan
penyeenggaraan pemerintahan daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

iii
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara / Lembaga;
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan;
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;
tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota;
tentang Organisasi Perangkat Daerah;
tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
5658);

iv
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Perangkat Daerah.
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan;
2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Di Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 31);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 33);
2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah;
20. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional;

v
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 32 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;
2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 01
Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Jalan dan
Pengaturan Lalu Lintas;
Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten
Layak Anak;
Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2018 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
tugas, fungsi dan Tata Kerja Kelurahan;
Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan;
Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun
2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

vi
Keuangan Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun
2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah;
Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021;
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan,
Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;
tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan
Kabupaten Ponorogo;
tentang Indikator Kinerja Utama;
37. Surat Keputusan Bupati Ponorogo, Nomor:
188.45/1947/405.29/2019 Tentang Rencana
Strategis Kabupaten Ponorogo;
38. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 48 Tahun 2019
tentang Tabel Penyempurnaan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Kabupaten Ponorogo;
tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
tugas, fungsi dan Tata Kerja Kelurahan;
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2020;

vii
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan,
Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;
43. Keputusan Camat Jenangan Nomor:
188.45/018/405.30.02/2019 tentang Penetapan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020;
188.45/……/405.30.18/2022 tentang Penetapan
Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Camat Jenangan Kabupaten Ponorogo tentang
Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan
Jenangan Tahun 2023.
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.
Pasal 2
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan
Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Jenangan Kabupaten.

viii
Pasal 3
(1). Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan
Tahun 2023 disusun dengan Sistematika sebagai
berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN SASARAN PERANGKAT
DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
Pasal 4
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
digunakan sebagai Pedoman Perangkat Daerah Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan
Program dan Kegiatan Tahun 2023.
Pasal 5
Keputusan Camat Jenangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan Di : Jenangan
Pada Tanggal : 04 Januari 2022
CAMAT JENANGAN
ERNI HARIS MAWANTI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760527 199412 2 001

RENJA Kecamatan Jenangan Tahun 2022 Page | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah Tahunan yang berpedoman pada
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Penyusunan Dokumen RKPD, merupakan amanat Undang-undang No.
25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi
Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (RENJA) dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Selain itu, RKPD juga merupakan acuan dalam
menyempurnakan RENJA Perangkat Daerah.
Hal tersebut diatas didukung oleh terbitnya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
RENJA Perangkat Daerah ini digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam
penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Undang-Undang ini secara
substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode tahunan dan juga
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah,
serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan
daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019.
Penyusunan RENJA sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
Mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No. 54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat Perangkat Daerah
diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai proyeksi
program/kegiatan/ sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang
mendasari penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah untuk mewujudkan
visi Kabupaten Ponorogo di Kecamatan Jenangan dalam rangka
mencapai “MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT
(HARMONIS, ELOK, BERGAS, AMANAH DAN TAQWA)”.
Kata HEBAT sendiri merupakan singkatan yang berarti sebagai
berikut: HARMONIS berarti mayarakat Ponorogo hidup Aman,
Nyaman, Tentram, Damai, Rukun, Serasi dan Selaras; ELOK artinya
Ponorogo berwujud indah, cantik dan molek sehingga menjadi tempat
berkarya dan berkreasi yang nyaman dan ashik, serta mampu
mengundang para wisatawan dari luar Ponorogo; BERGAS artinya
Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas
dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala
bidang; AMANAH artinya Pemerintah melayani masyarakat dengan
sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan
rakyat; TAKWA berarti Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa
kepada TUHAN Yang Maha Esa.
Visi Kabupaten Ponorogo inilah yang akan menjadi landasan
dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disinghkat RPJMD. RPJMD sendiri adalah dokumen
perencanaan daerah untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
Dengan mengacu RPJMD maka langkah selanjutnya adalah
Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut RENSTRA Perangkat Daerah. RENSTRA Perangkat Daerah ini
adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima)
tahun. RENSTRA SKPD ini berisi tentang visi-misi, tujuan, strategi dan
kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif.
Dari dokumen RENSTRA selanjutnya diturunkan ke dalam
penyusunan dokumen RENJA Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan

RENJA Perangkat Daerah merujuk pada dokumen RENSTRA Perangkat
Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi RENJA tahun
sebelumnya. Visi tersebut mencakup dari misi yang dibawa oleh
pasangan Pemimpin Baru Kabupaten Ponorogo, Adapun “MISI
KABUPATEN PONOROGO”, adalah :
1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan
Pariwisata.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan
Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
Budaya.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas dan
Responsif.
Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Kecamatan
memiliki arti sebagai Perangkat Pemerintah Pusat berubah menjadi
Perangkat Daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam
menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan
ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan
dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh
Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan
otonomi daerah.
Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang
dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam
mengembangan tugasnya.
Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau
Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan
ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya
Mengingat semakin komplek tugas Camat, maka perlu dibuat
suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara
cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan,
pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan
perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya
dilakukan melalui mekanisme MUSRENBANG baik di tingkat
desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan
pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya
masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan Camat berkewajiban membuat RENSTRA.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kabupaten Ponorogo, Kecamatan merupakan Perangkat
Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.
Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan
di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung
suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten
Ponorogo maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis
di Kecamatan Jenangan.

RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA
Kebijakan
Nasional dan
Propinsi
Rumusan Tujuan
Dalam Renstra
Perangkat
Daerah
Rumusan
Sasaran Renstra
Perangkat
Daerah
Hasil Evaluasi
Kinerja
Pelayanan
Perangkat
Daerah
Rumusan Tujuan
Renja Perangkat
Daerah
Rumusan
Sasaran Renja
Perangkat
Daerah
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah yang Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan
penyeenggaraan pemerintahan daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat
Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan;
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 31);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 33);

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 32 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2020;
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 01 Tahun 2020
Tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas;
Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Kecamatan;
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, fungsi dan Tata
Kerja Kelurahan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang
Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021;
Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan Dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
35. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo;
Indikator Kinerja Utama;
37. Surat Keputusan Bupati Ponorogo, Nomor:
188.45/1947/405.29/2019 Tentang Rencana Strategis Kabupaten
Ponorogo;
38. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 48 Tahun 2019 tentang Tabel
Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten
Ponorogo;
Kerja Kecamatan;
Kerja Kelurahan;
41. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 54 Tahun 2019 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun
2020;
Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan Dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
43. Keputusan Camat Jenangan Nomor: 188.45/018/405.30.02/2019
tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan

Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud Penyusunan Rencana Kerja RENJA Perangkat Daerah
Kecamatan Jenangan Tahun 2023 adalah:
 Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan
pembangunan di Kecamatan Jenangan Tahun 2023;
 Sebagai Acuan dan Pedoman pelaksanaan program/ kegiatan/
Sub Kegiatan Kecamatan Jenangan pada Tahun 2023.
b. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah
Kecamatan Jenangan tahun 2023 adalah :
 Mensinkronisasi serta mensinergikan program, kegiatan dan sub
kegiatan Kecamatan Jenangan Tahun 2023 dengan target dan
sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam
dokumen RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2023.
 Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan,
Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah Kecamatan;
 Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
 Sebagai Dasar Penyusunan RKA-Perangkat Daerah.
 Sebagai Alat Evaluasi dan Pengendalian dalam Pelaksanaan
Program Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan.
Penyusunan RENJA ini bertujuan untuk lebih memantapkan
terselenggaranya Sub Kegiatan prioritas Kecamatan Jenangan dalam
turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan

daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja
Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan tahun 2023 secara
garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA
Perangkat Daerah, proses penyusunan RENJA
Perangkat Daerah, keterkaitan antara RENJA
Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, RENSTRA
Perangkat Daerah, dengan RENJA K/L dan RENJA
provinsi/ Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya
dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan RENJA Perangkat Daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
RENJA Perangkat Daerah, serta susunan garis besar
isi.
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Jenangan
Tahun 2022 Dan Capaian RENSTRA Kecamatan

Jenangan Kabupaten Ponorogo.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah
tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun
berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan
RENJA Perangkat Daerah sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
RENSTRA Perangkat Daerah berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan RENJA
Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo.
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dalam SPM maupun
terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji,
disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing
Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja
pelayanan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo
Sub bab ini berisi uraian mengenai:
1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan
Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan Perangkat Daerah ;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi
kepala daerah, terhadap capaian program

nasional/global, seperti SPM dan MDGs
(Millenium Development Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan Perangkat Daerah dan
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi
dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program
prioritas tahun rencana dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten
Ponorogo tahun 2023 dilakukan melalui proses
membandingkan antara usulan program, kegiatan
dan sub kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan
awal RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dengan
kebutuhan riil Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo pada tahun tersebut.
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Masyarakat
Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan
para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun lintas
sector yang terakumulasi dalam kegiatan
MUSRENBANG (Musyawarah dan Rencana
Pembangunan) di Tingkat Kecamatan dan
dilanjutkan ke MUSRENBANG Kabupaten Ponorogo.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten
Ponorogo.
Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten
Ponorogo dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan daerah, visi dan misi Kepala Daerah
serta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Kecamatan Jenangan,
Kabupaten Ponorogo.
Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang
didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
Berisikan penjelasan mengenai:
1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program, kegiatan dan sub
kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala
daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan
kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan
potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah
terisolir, Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan
Lalu lintas; Pengarusutamaan Gender (PUG),
Kabupaten/ Kota Layak Anak, dsb.
2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program,
kegiatan dan sub kegiatan, yang meliputi:
a. Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah
sub kegiatan.
b. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan
sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke

berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus
pada kawasan atau kelompok masyarakat
tertentu).
BAB IV : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN JENANGAN TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan
Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah
Pelaksanaan RENJA Kecamatan Jenangan Tahun 2021 mengacu
pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang
diberikan oleh Bupati kepada kecamatan. Tugas pokok kecamatan
berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta
berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa
Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa dan Kelurahan, dipimpin oleh Camat yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan kabupaten:
1. Tugas :
Melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum
pemerintahan, meliputi:
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan
Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan
kelurahan;

8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan
Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan.
2. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:
(1) Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana
strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja
kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
(2) Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
(3) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
(4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan
satuan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal
di wilayah kerjanya;
(5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
(6) Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada
Bupati;
(7) Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan
fungsinya; dan
(8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati
RENJA Kecamatan Jenangan tahun 2021 merupakan penjabaran
RENSTRA Kecamatan Jenangan, dimana penyusunannya merujuk pada
tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.
Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jenangan antara
lain:
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yaitu :
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah, yang memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen
Perencanaan yang disusun dengan rencana sebanyak 100%
dan terealisasi sebanyak 100%.
Dana yang dianggarkan tahun 2021 sebesar Rp. 17.720.000,-
dapat terealisasi sebesar Rp. 17.720.000,- atau 100%.
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Capaian
Kinerja yang disusun dengan rencana sebanyak 100% dan
terealisasi sebanyak 99,62%.
dapat terealisasi sebesar Rp. 16.437.500,- atau 99,62%.
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang memiliki Sub
Kegiatan sebagai berikut :
1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Penerima Jasa
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan rencana
sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%.
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun yang disusun dengan rencana sebanyak
100% dan terealisasi sebanyak 100%.
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang memiliki Sub
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Penerima Pakaian
Dinas beserta perlengkapannya dan Jumlah Penerima Pakaian
Khusus Hari-Hari tertentu yang tersedia dengan rencana

2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur yang
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan rencana sebanyak
dapat terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Sosialisasi
Peraturan Perundanga-Undangan dengan rencana sebanyak
Dana yang dianggarkan tahun 2021 sebesar Rp. 600.000,-
dapat terealisasi sebesar Rp. 600.000,- atau 100%.
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang memiliki Sub
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia dengan
rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 0%.
dapat terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang tersedia dengan rencana sebanyak
100% dan terealisasi sebanyak 99,57%.
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Alat Tulis Kantor /
Logistik yang tersedia dan Jumlah Penerima Belanja Makanan
dan Minuman dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi
sebanyak 99,96%.

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan yang tersedia dengan rencana sebanyak 100%
dan terealisasi sebanyak 99,99%.
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Rapat Koordinasi
Dalam Daerah dan Luar Daerah yang diikuti dengan rencana
sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 91,22%.
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah, yang memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
1) Pengadaan Mebel
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Meubeler yang
tersedia dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi
sebanyak 99,33%.
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang
memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Surat Keluar Masuk
yang dikelola dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi
sebanyak 99,73%.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi
sebanyak 99,73%.

sebanyak 99,73%.
sebanyak 99,73%.
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :
a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Jabatan,
Kendaraan Dinas/Operasional.
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Mobil Dinas Jabatan,
Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dengan rencana
sebanyak 100 % dan terealisasi sebanyak 99,78%.
Kegiatan ini berupa : Jasa Service, Penggantian Suku Cadang
Kendaraan, Biaya Perpanjangan STNK dan Pembelian Solar.
b. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Sarana
Prasarana Penunjang Gedung Kantor, Rumah Jabatan dan Rumah
Dinas
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor, Sarana dan
Prasarana Penunjang Gedung Kantor, Rumah Jabatan dan Rumah
Dinas yang terpelihara dengan rencana sebanyak 100% dan
Kegiatan ini berupa : Belanja Bahan Bangunan dan Upah Tenaga
Kerja.

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan yaitu :
a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Makan dan Minum Rapat
sebanyak 100 % dan terealisasi sebanyak 99,88%.
Kegiatan ini berupa : Mamin Rapat
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu :
a. Fasilitasi Penyusunan Program Kerja dan Pembinaan ke
Desa/Kelurahan
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang Menyusun
Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu
dan sesuai Perundang-undangan dengan rencana sebanyak 100%
Kegiatan ini berupa : Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja
ATK, Belanja Fotocopy, Belanja Penjilidan, Mamin Rapat dan
Transport Lokal.
b. Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang mengikuti
kegiatan PKK dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi
sebanyak 100%.
Kegiatan ini berupa : Belanja ATK, Fotocopy, Penjilidan dan Mamin
Rapat

Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- dapat
realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100%.
c. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan
Dana Desa.
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang difasilitasi
pelaksanaan ADD dan DD dengan rencana sebanyak 100% dan
terealisasi sebanyak 100%.
Kegiatan ini berupa : Belanja ATK, Fotocopy, Mamin Rapat dan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 425.000,- dapat
terealisasi sebesar Rp. 425.000,- atau 100%
d. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang mengikuti
Musrenbang dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi
sebanyak 100 %.
Kegiatan ini berupa : Belanja ATK, Fotocopy, Penjilidan, Bantuan
Transport dan Mamin Rapat.
terealisasi sebesar Rp. 1.400.000,- atau 100%.
e. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Satuan Keamanan dibentuk
dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%.
Kegiatan ini berupa : Belanja ATK dan Belanja Mamin Rapat.
f. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Even yang diikuti dalam
Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah dengan rencana sebanyak
100% dan terealisasi sebanyak 97,96%.
Kegiatan ini berupa: Mamin Rapat
terealisasi sebesar Rp 2.400.000,- atau 97,96%.

g. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Kemerdekaan RI
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Peringatan Hari-hari Besar
yang dilaksanakan dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi
sebanyak 100 %.
Kegiatan ini berupa : Belanja Sewa Tenda, Belanja Mamin Rapat,
Belanja Pakaian Olahraga.
realisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau 100%.
h. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kota Sehat
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Pokja Sehat dengan rencana
Kegiatan ini berupa: Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Mamin
Rapat.
realisasi sebesar Rp. 7.500.000,- atau 100%
i. Kegiatan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Keagamaan di
Desa/Kelurahan yang difasilitasi dengan rencana sebanyak 100%
Kegiatan ini berupa: Belanja Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan.
dapat realisasi sebesar Rp. 68.206.500,- atau 99,99%
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM
Penyelenggaraan Pelayanan Umum yaitu :
a. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal diwilayah.
Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Surat Pindah Datang dan
Jumlah Kondisi Bangunan Ruang Kelas SD/MI sebanyak 100 %
dan terealisasi sebanyak 100%.
Kegiatan ini berupa : Belanja Printer

6. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan yaitu :
a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di
Kelurahan Setono.
Indikator kegiatan ini adalah tercapainya Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan sebanyak 100% dan terealisasi
sebanyak 99,73%.
Kegiatan ini berupa : Belanja Barang yang akan diserahkan
kepada Masyarakat dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
dapat realisasi sebesar Rp. 279.655.070,- atau 99,73%.
b. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di
Kelurahan Singosaren.
Indikator kegiatan ini adalah tercapainya Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan sebanyak 100% dan terealisasi
sebanyak 100%.
Kegiatan ini berupa : Belanja Barang yang akan diserahkan
kepada Masyarakat.
dapat realisasi sebesar Rp. 239.780.000,- atau 100%.
7. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan yaitu :
a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan di Kelurahan
Setono.
Indikator kegiatan ini adalah tercapainya Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak
90,26%.
Kegiatan ini berupa : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,
Belanja ATK, Belanja Fotocopy, Belanja Penjilidan, Belanja Alat

Listrik, Belanja Modal, Belanja Alat Kebersihan, Belanja Telepon,
Air, Listrik dan Mamin Rapat.
dapat realisasi sebesar Rp. 151.269.000,- atau 90,26%.
b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan di Kelurahan
Singosaren.
Indikator kegiatan ini adalah tercapainya Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak
100%.
Kegiatan ini berupa : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,
Belanja ATK, Belanja Fotocopy, Belanja Penjilidan, Belanja Alat
Listrik, Belanja Modal, Belanja Alat Kebersihan, Belanja Telepon,
Air, Listrik dan Mamin Rapat.
dapat realisasi sebesar Rp. 175.020.000,- atau 100%.

4,01 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG / ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
4.01.4.01.09.01.
01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prosentase Administrasi Perkantoran untuk
mendukung kelancaran tugas pokok &
fungsi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.01.4.01.09.01.
01.01
Penyediaan jasa surat menyurat, jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah surat masuk keluar yang dikelola dan
jumlah laporan pembayaran tagihan telepon, air
dan listrik dengan rencana sebanyak 100 % dan
1.071 Surat 1.071 Surat 1.071 Surat 1.071 Surat 1.071 Surat 1.071 Surat
4.01.4.01.09.01.
01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat
Tulis Kantor, Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah surat keluar masuk yang dikelola, Jumlah
alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan yang
tersedia
1.071 Surat 1.071 Surat 99,96% 1.071 Surat 1.071 Surat 1.071 Surat
4.01.4.01.09.01.
01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah laporan pembayaran listrik, air & telepon 12 Laporan 12 Laporan 94,75% 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
4.01.4.01.09.01.
01.02
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga
Jumlah surat keluar masuk yang dikelola, Jumlah
alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan yang
tersedia
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 1 Paket
4.01.4.01.09.01.
01.06
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
dan Teknis Kegiatan
Jumlah penerima Jasa Administrasi Keuangan
dan Teknis Kegiatan
7 Orang 6 Orang 6 Orang 100% 6 Orang 6 Orang 6 Orang
4.01.4.01.09.01.
01.07
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Penerima Jasa Kebersihan kantor 2 Orang 2 Orang 2 Orang 100% 3 Orang 3 Orang 3 Orang
4.01.4.01.09.01.
01.08
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan
Penggadaan
1 Paket
4.01.4.01.09.01.
01.11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor dan Rumah Tangga
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan
rumah tangga yang dibeli
1 Paket
Tabel TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)
Kabupaten Ponorogo
Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN JENANGAN Lembar : …..................
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (n-3) 2018
6
Target Program
dan Kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah Tahun n-
1) 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(n-2)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah (n-2)
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (Tahun n-1)
2020
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2019
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

4.01.4.01.09.01.
01.13
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penerima belanja makanan dan minuman 17 Orang 17 Orang 17 Orang 100% 19 Orang 19 Orang 19 Orang
4.01.4.01.09.01.
01.14
Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah dan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar
daerah yang diselenggarakan
15 Rapat 20 Rapat 20 Rapat 99,98% 20 Rapat 20 Rapat 20 Rapat
7 UNSUR KEWILAYAHAN
07.01 KECAMATAN JENANGAN
7.01.01.2.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH /
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah / Penyusunan Renstra
dan Renja Perangkat Daerah
Prosentase capaian penunjang Urusan
Pemerintahan daerah / Prosentase dokumen
perencanaan yang disusun tepat waktu/ Jumlah
dokumen perencanaan yang disusun
100%
Perangkat Daerah / Penyusunan Program
dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam
Dokumen Perencanaan
perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat
daerah yang disusun tepat waktu /Jumlah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran yang
disediakan
100%
Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen
Evaluasi Perangkat Daerah
Prosentase Capaian Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah / Prosentase dokumen
daerah yang disusun tepat waktu / Jumlah
Dokumen Evaluasi Perangkat daerah yang
disusun
100%
Perangkat Daerah / Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan Perangkat
Daerah
daerah yang disusun tepat waktu / Prosentase
Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Perangkat daerah yang difasilitasi
100%
Perangkat Daerah / Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Prosentase Capaian Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah / Prosentase dokumen
daerah yang disusun tepat waktu / Jumlah
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
100%
7.01.01.2.02.0
6
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH / Administrasi Keuangan
/ Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Pemerintahan daerah / Prosentase
Dokumen Administrasi Keuangan yang
disusun tepat waktu / Jumlah
dokumen capaian kinerja yang disusun
100%

7.01.01.2.02.0
9
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH / Administrasi Keuangan
/ Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
dokumen perencanaan yang disusun
tepat waktu / Jumlah dokumen
pelaporan keuangan akhir tahun yang
disusun
100%
7.01.01.2.03.0
1
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH / Administrasi Umum /
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Administrasi Perkantoran untuk
mendukung kelancaran tugas Pokok
dan fungsi / Jumlah surat keluar masuk
yang dikelola
100%
7.01.01.2.03.0
2
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
dan fungsi / Jumlah laporan
pembayaran listrik, air & telepon
100%
7.01.01.2.03.0
3
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
dan fungsi / Jumlah Peralatan dan
perlengkapan kantor yang tersedia
100%
7.01.01.2.03.0
7
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
dan fungsi / Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
100%
7.01.01.2.03.0
8
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Penyediaan jasa kebersihan kantor
dan fungsi / Jumlah Penerima Jasa
Kebersihan
100%
7.01.01.2.03.0
9
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
dan fungsi / Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang diperbaiki
100%

7.01.01.2.03.1
0
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor
dan fungsi / Jumlah alat tulis kantor
yang tersedia
100%
7.01.01.2.03.1
1
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
dan fungsi / Jumlah barang cetakan
dan penggandaan yang tersedia
100%
7.01.01.2.03.1
2
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
dan fungsi / Jumlah Komponen
Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor yang tersedia
100%
7.01.01.2.03.1
3
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
dan fungsi / Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang tersedia
100%
7.01.01.2.03.1
7
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Penyediaan Makanan dan
Minuman
dan fungsi / Jumlah penerima belanja
makanan dan minuman
100%
7.01.01.2.03.1
8
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
dan fungsi / Jumlah Rapat Koordinasi
dalam daerah dan luar daerah yang
diikuti
100%

7.01.01.2.03.2
5
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Pengadaan Meubeler
dan fungsi / Jumlah Meubeler yang
tersedia
100%
7.01.01.2.03.2
8
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
dan fungsi / Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
100%
7.01.01.2.03.3
0
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
dan fungsi / Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang terpelihara
100%
7.01.01.2.04.0
2
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH / Peningkatan Disiplin
dan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur yang difasilitasi
/ Jumlah Penerima Pakaian dinas
beserta perlengkapannya
100%
7.01.01.2.04.0
5
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Aparatur / Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
/ Jumlah Penerima Pakaian Khusus
hari-hari tertentu yang tersedia
100%
7.01.01.2.04.0
9
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Aparatur / Pendidikan dan
Pelatihan Formal
/ Jumlah Aparatur yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Formal
100%

7.01.01.2.04.1
0
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Aparatur / Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
/ Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
100%
7.01.02.2.01.0
2
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK / Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan / Peningkatan
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan
Prosentase Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Publik / Prosentase
Peningkatan Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan yang difasilitasi /
Jumlah Pelaksanaan kegiatan
Pemerintahan Tingkat di Kecamatan
yang terencana
100%
7.01.02.2.02.0
1
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK /
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan / Perencanaan
Kegiatan Pelayanan Kepada
Masyarakat di Kecamatan
Pelayanan Publik / Prosentase
Peningkatan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan
oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan / Jumlah
Pelaksanaan kegiatan Pelayanan
Kepada Masyarakat di Kecamatan
yang terencana
100%
7.01.02.2.02.0
2
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK /
Kecamatan / Fasilitasi Percepatan
Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal di Wilayah Kecamatan
Pelayanan Publik / Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang tidak
Kecamatan/ Jumlah Peningkatan
Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal di Wilayah
Kecamatan yang difasilitasi
100%

7.01.02.2.02.0
3
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK /
Kecamatan / Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Pelayanan Publik / Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang tidak
Kecamatan/ Jumlah Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan yang tersedia
100%
7.01.04.2.01.0
1
PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM / Koordinasi
Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum / Sinergitas dengan
Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di
wilayah kecamatan
Prosentase Peningkatan Ketentraman
dan Ketertiban Umum / Koordinasi
Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum / Jumlah
Penanganan Potensi Gangguan
TRANTIBUM bersama POLRI, TNI dan
instansi vertikal di wilayah kecamatan
100%
7.01.05.2.01.0
1
PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM /
Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah /
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
Rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika Serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum / Prosentase Peningkatan
Umum sesuai Penugasan Kepala
Daerah / Jumlah even Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
dalam Rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika Serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terlaksana
100%

7.01.05.2.01.0
4
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
/ Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah /
Pembinaan Kerukunan Antarsuku
dan Intrasuku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Kemanan
Lokal, Regional, dan Nasional
Umum / Prosentase Peningkatan
Umum sesuai Penugasan Kepala
Daerah / Jumlah even Pembinaan
Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,
Umat Beragama, Ras, dan Golongan
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas
Kemanan Lokal, Regional, dan
Nasional yang difasilitasi
100%
7.01.06.2.01.0
3
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA / Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa /
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa dan pendayagunaan Aset
Desa
Prosentasi Peningkatan Pembinaan
Dan Pengawasan Pemerintahan Desa /
Prosentase Peningkatan Rekomendasi
Pengawasan Pemerintahan Desa yang
difasilitasi / Jumlah Pengelolaan
Keuangan Desa dan pendayagunaan
Aset Desa yang difasilitasi
100%
7.01.06.2.01.1
3
Fasilitasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan
Partisipatif
difasilitasi / Jumlah Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Desa/ Kelurahan yang difasilitasi
100%
7.01.06.2.01.1
6
Fasilitasi Penyusunan Program dan
Pelaksanaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
difasilitasi / Jumlah PKK Aktif
100%
4.01.4.01.09.01.
02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur
yang layak fungsi
4.01.4.01.09.01.
02.07
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor, Sarana dan Prasarana Penunjang
Gedung Kantor, Rumah Jabatan dan
Rumah Dinas
Jumlah Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana
Penunjang Gedung Kantor, Rumah Jabatan dan
Rumah Dinas yang terpelihara
1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun 100% 100% 1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun 1 Paket/ Tahun

4.01.4.01.09.01.
02.08
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas
Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Mobil Dinas Jabatan, Kendaraan
Dinas/Operasional yang terpelihara
1 Unit 2 Unit 100% 99,58% 2 Unit 2 Unit 2 Unit
4.01.4.01.09.02.
47
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor,
Sarana Prasarana Penunjang Gedung
Kantor, Rumah Jabatan dan Rumah Dinas
Jumlah Gapura Kecamatan yang dibangun 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 1 Paket
4.01.4.01.09.01.
33
Program Penyelenggaraan
Pelayananan Umum
Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Umum
yang terlaksana
4.01.4.01.09.01.
33.02
Perencanaan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat di Kecamatan
Jumlah kegiatan pelayanan masyarakat 17 Desa /
Kelurahan
100% 100%
4.01.4.01.09.01.
33.03
Penyusunan Sistem Informasi terhadap
Layanan Publik
Jumlah pengguna sistem layanan publik
4.01.4.01.09.28.
05
Fasilitas Percepatan Pelayanan Standart
minimal di wilayah
Jumlah surat pindah datang dan jumlah kondisi
bangunan ruang kelas SD/MI
485 Surat 100% 485 Surat 485 Surat 485 Surat
4.01.4.01.09.01.
03
Program Peningkatan Disiplin dan
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Prosentasi Tingkat Kehadiran Pegawai
4.01.4.01.09.01.
03.06
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat 0 Orang
4.01.4.01.09.01.
06
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Prosentase dokumen perencanaan dan
pelaporan yang disusun tepat waktu
4.01.4.01.09.01.
06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun 12 laporan
4.01.4.01.09.01.
06.03
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah pelaporan keuangan akhir Tahun yang
disusun
12 laporan
4.01.4.01.09.01.
06.04
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah dukumen perencanaan yang disusun 12 laporan
3.02 URUSAN PILIHAN / PARIWISATA
3.02.4.01.09.01.
16
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Jumlah Destinasi Wisata yang
dikembangkan
3.02.4.01.09.01.
16.09
Pengembangan Obyek Wisata Religius
Unggulan
Jumlah Obyek Wisata Religius 1 Lokasi
2,16 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR / KEBUDAYAAN
2.16.4.01.09.01.
17
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Jumlah Even yang diikuti dalam
penyelenggaraan kebudayaan Daerah
2.16.4.01.09.01.
17.05
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival
Budaya Daerah
Jumlah Even yang diikuti dalam
penyelenggaraan kebudayaan Daerah
3 Event

4.04 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG / KEUANGAN
4.04.4.01.09.01.
17
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Prosentase peningkatan dan
pengembangan keuangan Daerah
4.04.4.01.09.01.
17.39
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan Daerah
Prosentase Pelunasan PBB P2 yang berhasil
dipungut dan disetor
17 Desa / Kelurahan
4.04.4.01.09.01.
17.58
Penelitian, Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi SPPT & STTS PBB-P2
Prosentase SPPT STTS yang diverifikasi 39.815 WP
1,05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR /
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.05.4.01.09.01.
19
Program Pemberdayaan Masyarakat
untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
Prosentase ketertiban dan keamanan
Wilayah
1.05.4.01.09.01.
19.01
Pembentukan Satuan Keamanan
Lingkungan di Masyarakat
Jumlah satuan keamanan dibentuk 17 Satgas Desa /
Kelurahan
PEMERINTAHAN
4.01.4.01.09.01.
19
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah Desa/Kelurahan yang di bina dan di
fasilitasi keuangannya
4.01.4.01.09.01.
19.04
Pelaksanaan Evaluasi Penyusunan
Produk Hukum Desa
Jumlah Desa yang menyusun produk hukum
yang dievaluasi
15 Desa
4.01.4.01.09.01.
19.05
Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
(ADD) dan Dana Desa
Jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan ADD
dan DD
15 Desa
2,13 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR / KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
2.13.4.01.09.01.
20
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah even olahraga yang diikuti
2.13.4.01.09.01.
20.06
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Jumlah even olahraga yang diikuti 1 event
SOSIAL
1.06.4.01.09.01.
21
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Jumlah peringatan Hari-hari besar yang
dilaksanakan
1.06.4.01.09.01.
21.05
Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari
Besar Nasional
Jumlah peringatan Hari-hari besar yang
dilaksanakan
3 event
KESEHATAN

1.02.4.01.09.01.
21
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Jumlah Pokja Sehat
1.02.4.01.09.01.
21.01
Pengkajian Pengembangan Lingkungan
Sehat
Jumlah Pokja Sehat 17 Pokja Sehat
PENUNJANG / PERENCANAAN
4.03.4.01.09.01.
21
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Jumlah Desa yang mengikuti musrenbang
4.03.4.01.09.01.
21.03
Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD Jumlah Desa yang mengikuti musrenbang 17 Desa / Kelurahan
PEMERINTAHAN
4.01.4.01.09.01.
28
Program Pembinaan dan Peningkatan
Pemerintah Kab/Kec/Desa
Jumlah Desa yang di bina terkait
penyelelenggaraan pemerintahan
4.01.4.01.09.01.
28.01
Peningkatan Peranan Wanita/PKK Jumlah Desa / Kelurahan yang mengikuti
kegiatan PKK aktif
17 Desa / Kelurahan
4.01.4.01.09.01.
28.02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan
ke Pemerintah Desa/Kelurahan
Jumlah Desa / Kelurahan yang dibina dan
disosialisasi
17 Desa / Kelurahan
4.01.4.01.09.01.
28.26
Peningkatan Fungsi dan Peran Pemerintah
Kelurahan Singosaren dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kelurahan
4.01.4.01.09.01.
28.28
Peningkatan Fungsi dan Peran Pemerintah
Kelurahan Setono dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kelurahan
PENUNJANG / KEUANGAN
4.04.4.01.09.01.
28
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Jumlah pembinaan yang dilakukan dalam
percepatan pelunasan PBB
4.04.4.01.09.01.
28.08
Pembinaan dan Percepatan Pentahapan
Pelunasan PBB-P2
Jumlah pembinaan yang dilakukan dalam
percepatan pelunasan PBB
17 Desa / Kelurahan
PEMERINTAHAN
4.01.4.01.09.01.
30
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jumlah rapat-rapat yang diselenggarakan

4.01.4.01.09.01.
30.01
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah rapat-rapat yang diselenggarakan 20 rapat
4.01.4.01.09.34 Program penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Desa yang dibina terkait
penyelenggaraan dan pemberdayaan
masyarakat
4.01.4.01.09.34.
01
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa
Jumlah peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa yang disusun
17 Desa /
Kelurahan
100% 100%
4.01.4.01.09.34.
02
Fasilitasi Penyusunan Program Kerja dan
Pembinaan Ke Desa/Kelurahan
Jumlah Desa yang menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat
waktu dan sesuai peraturan perundang-undang
15 Desa 100% 100% 17 Desa/
Kelurahan
17 Desa/
Kelurahan
17 Desa/
Kelurahan
4.01.4.01.09.34.
05
Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan
Pemberdayaan dan kesejahteraan
keluarga(PKK)
Jumlah PKK Aktif 17 Desa/
Kelurahan
100% 100,00% 17 Desa/
Kelurahan
17 Desa/
Kelurahan
17 Desa/
Kelurahan
4.01.4.01.09.34.
32
Fasilitasi pelaksanaan Tugas, Fungsi dan
kewajiban lembaga kemasyarakatan
Jumlah RT/RW yang dibina oleh Pemerintahan
Kelurahan
2 Kelurahan 100% 100%
4.01.4.01.09.34.
33
Fasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa
(ADD) dan Dana Desa
Jumlah Desa yang difasilitasi dibina dan
dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD
15 Desa 60,42% 100% 15 Desa 15 Desa 15 Desa
4.01.4.01.09.34.
34
Fasilitasi Penyusunan perencanaan
pembangunan
Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan
Musrenbang
17 Desa/
Kelurahan
100% 100% 17 Desa/
Kelurahan
17 Desa/
Kelurahan
17 Desa/
Kelurahan
4.01.4.01.09.34.
35
Fasilitasi Intesifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-sumber pendapatan Daerah
Prosentase Pelunasan PBB P2 yang berhasil
dipungut dan disetor
17 WP Desa/
Kelurahan
100% 100%
4.01.4.01.09.34.
36
Fasilitasi penelitian, penyampaian,
pengembalian dan verifikasi SPPT dan
STTS PBB-P2
Prosentase SPPT dan STTS PBB-P2 yang
diverifikasi
30.815 WP 100% 100%
4.01.4.01.09.34.
37
Fasilitasi pembinaan percepatan
pentahapan pelunasan PBB-P2
Jumlah wajib Pajak di Tingkat Kelurahan 6.607 WP 100% 100%
4.01.4.01.09.34.
38
Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban Umum
Jumlah penanganan potensi gangguan trantibum 1 Kasus 100% 100% 6 Kasus 6 Kasus 6 Kasus
4.01.4.01.09.34.
39
Fasilitasi penyelenggaraan Festival
Budaya Daerah
Jumlah seni budaya aktif 17 Desa/
Kelurahan
100% 17 Desa/
Kelurahan
17 Desa/
Kelurahan
17 Desa/
Kelurahan
4.01.4.01.09.34.
40
Fasilitasi penyelenggaraan Peringatan
Kemerdekaan RI
Jumlah event yang diadakan 1 event 100% 100% 1 event 1 event 1 event
4.01.4.01.09.34.
41
Fasilitasi Pelaksanaan Kota Sehat Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi 17 Pokja Sehat
Desa/ Kel.
100% 100% 17 Pokja sehat
Desa/Kel. & 1
Kec.
17 Pokja sehat
Desa/Kel. & 1
Kec.
17 Pokja sehat
Desa/Kel. & 1
Kec.
4.01.4.01.09.20.
117
Fasilitasi Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
Jumlah Kompetisi Olahraga yang diikuti 1 event 1 event 1 event
4.01.4.01.09.20.
118
Fasilitasi Kerukunan umat beragama Jumlah Kegiatan Keagamaan di desa/kelurahan
yang difasilitasi
22 event 22 event 22 event

4.01.4.01.09.34.
43
Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan bantuan operasional
kelurahan
Jumlah kelurahan yang dimonitoring 2 Kelurahan 100% 100% 2 Kelurahan 2 Kelurahan 2 Kelurahan
4.01.4.01.09.02.
34.45
Fasilitasi peningkatan Fungsi dan peran
pemerintah Kelurahan
Jumlah kebutuhan dasar pelayanan administrasi
kependudukan
1 Paket 61,51% 61,51% 1 Paket 1 Paket 1 Paket
4.01.4.01.09.02.
01
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah kegiatan dikelurahan yang difasilitasi 2 Kelurahan 100% 100% 2 Kelurahan 2 Kelurahan 2 Kelurahan
Kelurahan Singosaren
07.01.03.2.02.
01
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN / Kegiatan
Pemberdayaan Kelurahan /
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam forum
musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
Prosentase Capaian Pemberdayaan
Masyarakat Desa/ Kelurahan /
Prosentase Peningkatan fungsi dan
peran pemerintah Kelurahan / Jumlah
even yang dilaksanakan
100%
07.01.03.2.02.
02
MASYARAKAT DESA DAN
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
Prosentase Peningkatan Sarana dan
Prasarana di Kelurahan yang
terpelihara / Jumlah sarana dan
prasarana kelurahanyang layak fungsi
100%
07.01.03.2.02.
03
MASYARAKAT DESA DAN
Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan
Kelurahan / Jumlah Pelatihan yang
dilaksanakan
100%
Kelurahan Setono
07.01.03.2.02.
01
MASYARAKAT DESA DAN
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam forum
musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
Prosentase Peningkatan fungsi dan
peran pemerintah Kelurahan / Jumlah
even yang dilaksanakan
100%
07.01.03.2.02.
02
MASYARAKAT DESA DAN
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
Prosentase Peningkatan Sarana dan
Prasarana di Kelurahan yang
terpelihara / Jumlah sarana dan
prasarana kelurahanyang layak fungsi
100%

07.01.03.2.02.
03
MASYARAKAT DESA DAN
Kelurahan
Kelurahan / Jumlah Pelatihan yang
dilaksanakan
100%
4.01.4.01.09.34 Program penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat (Singosaren)
Prosentase kegiatan di kelurahan yang
dilaksanakan
4.01.4.01.09.34.
45
Fasilitasi peningkatan Fungsi dan peran
pemerintah Kelurahan
Prosentase kegiatan di kelurahan yang
dilaksanakan
100% 48,46% 48,46% 100% 100% 100%
4.01.4.01.09.33 Program Penyelenggaraan
Pelayananan Umum (Singosaren)
Jumlah pelatihan yang dilaksanakan
4.01.4.01.09.33.
04
Penyusunan sistem informasi terhadap
pelayanan publik
Jumlah pelatihan yang dilaksanakan 1 Diklat 100% 100% 1 Diklat 1 Diklat 1 Diklat
4.01.4.01.09.02.
40
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
Prosentase sarana dan prasarana yang
dilaksanakan di kelurahan
4.01.4.01.09.02.
40.01
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Kelurahan Setono 1 Kelurahan 100% 100% 1 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan
4.01.4.01.09.02.
40.01
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Kelurahan Singosaren 1 Kelurahan 100% 100% 1 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan
4.01.4.01.09.02.
41
Program pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan
Prosentase kegiatan pemberdayaan
masyarakat kelurahan
4.01.4.01.09.02.
41.01
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan
kelurahan setono
50 orang 100% 100% 50 orang 50 orang 50 orang
4.01.4.01.09.02.
41.01
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan
kelurahan singosaren
75 Orang 100% 100% 75 Orang 75 Orang 75 Orang
Jenangan,
CAMAT JENANGAN,
ERNI HARIS MAWANTI, Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760527 199412 2 001

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Jenangan.
Bagian ini berisikan Kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Jenangan berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah
ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci)
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU
(Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja
Pelayanan di Kecamatan Jenangan dapat dilihat dari beberapa Indikator
Kinerja :
 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
 Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam bidang :
a. Pemerintahan
b. Pemberdayaan Masyarakat
c. Ketentraman dan Ketertiban Umum
d. Kesejahteraan Masyarakat
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Jenangan
memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :
Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :
1. Mengadakan Pembinaan PBB terhadap Petugas Pemungut di Desa;
2. Penataan Ruang Pelayanan Publik di Kecamatan;
3. Pembinaan dan Pembenahan Administrasi Pelayanan baik di
Kecamatan dan Desa se-Kecamatan Jenangan;
4. Pembinaan Aparat Kecamatan dan Perangkat Desa secara rutin;
5. Pelaksanaan Apel Pagi Setiap Hari dan Khusus Hari Senin Apel Pagi
diadakan Evaluasi Kegiatan Satu Minggu melibatkan Personil
Kecamatan, Dinas Seatap dan Para Sekretaris Desa;
6. Mengadakan Rapat Koordinasi Sekretaris Desa se-Kecamatan
Jenangan tiap Hari Senin;
7. Memberikan Kesempatan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk
mengikuti Diklat, Pendidikan dan Kursus baik yang dilaksanakan
Pemerintah Kabupaten maupun Pihak Lainnya;
8. Mengadakan Rapat Koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di
Tingkat Kecamatan dalam upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan dan
Kualitas Para Aparat yang ada di Dinas dan Instansi di Tingkat
Kecamatan;

9. Mengadakan Pengawasan Melekat terhadap Aparat yang berada di
Kecamatan Jenangan;
10. Peningkatan Kedisiplinan Perangkat Desa;
11. Pembinaan Kelengkapan Administrasi Desa termasuk Pendampingan
membuat PERDES tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan
Tata Laksana Pemerintahan Desa;
12. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti
Kegiatan-kegiatan Pelatihan yang bertujuan Meningkatkan
Pengetahuan dan Ketrampilan Perangkat Desa;
13. Memberikan Sosialisasi bagi Perangkat Desa dan Kelurahan terkait
dengan adanya berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang terus
mengalami Penyempurnaan dan Perubahan;
14. Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan Pelaksanaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Pembinaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Pola Kemitraan
antara lain dengan Memfasilitasi, Membina dan Memantau Kegiatan
Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah yang Berbasis
Masyarakat (Kemitraan, Swadaya Murni, PPKM, PNPM dan Sumber
Dana lainnya);
2. Memfasilitasi, Membina dan Memantau Kegiatan Revitalisasi
Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
3. Pemantauan Kegiatan Perluasan, Rehabilitasi dan Normalisasi
Jaringan Irigasi;
4. Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa / Kelurahan dan
Melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
5. Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana
Strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di Tingkat Kecamatan;
6. Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan di
Desa dengan melibatkan Para Tokoh Masyarakat;
7. Pelestarian Lingkungan Hidup dengan Gerakan Penghijauan dan
Gerakan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan di Wilayah
Kecamatan Jenangan;
8. Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana
serta Kesehatan;
9. Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Posyandu;

10. Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pendataan Keluarga
Sejahtera.
Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum :
1. Pembinaan terhadap Anggota Satgas Linmas yang berada di Desa dan
Kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan Perwujudan SISKAMLING di Tingkat Desa, Dusun
atau Lingkungan sampai pada Tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan Patroli rutin Gabungan Muspika dan Dinas terkait serta
Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat
dalam bersiskamling
4. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan di seluruh
Desa dan Kelurahan bersama dengan jajaran MUSPIKA dan Dinas
atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan Pembinaan dan Penekanan kepada Pemerintah Desa
untuk membuat Peraturan Desa sebagai Dasar atau Payung Hukum
di Tingkat Desa;
6. Melaksanakan Kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan
RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran.
Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat
1. Monitoring Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN);
2. Pembinaan, Koordinasi dan Harmonisasi Lembaga - Lembaga
Keagamaan;
3. Memfasilitasi Pembangunan Tempat – Tempat Ibadah;
4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
5. Pembinaan di Bidang Kepemudaaan yang terkait Kegiatan Olah Raga,
Kepariwisataan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
6. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pemuda tentang Wawasan
Kebangsaan serta Peningkatan Peranan Pemuda terkait Masalah
Sosial Budaya, Ketenagakerjaan dan Kemasyarakatan;
7. Pembinaan dan Penyuluhan Pembangunan yang Berwawasan
Lingkungan Demi Masa Depan dan Pentingnya Efektifitas dan
Efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
8. Membantu Penanganan Masalah Masalah Social dan Bencana Alam.

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Prosentase Administrasi
Perkantoran untuk
mendukung kelancaran
tugas pokok & fungsi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Jumlah surat masuk keluar
yang dikelola dan jumlah
laporan pembayaran
tagihan telepon, air dan
listrik dengan rencana
sebanyak 100 % dan
terealisasi sebanyak
88,69%.
1.071
Surat / 1
Paket
1.071
Surat / 1
Paket
1.200
Surat / 1
Paket
1.071
Surat / 1
Paket
1.071
Surat / 1
Paket
1.071
Surat / 1
Paket
1.200
Surat / 1
Paket
1.200
Surat / 1
Paket
3 Jumlah laporan
pembayaran listrik, air &
telepon
12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
4 Jumlah surat keluar masuk
yang dikelola, Jumlah alat
tulis kantor, cetakan dan
penggandaan yang tersedia
1.071
Surat / 1
Paket
1.071
Surat / 1
Paket
1.200
Surat / 1
Paket
1.071
Surat / 1
Paket
1.071
Surat / 1
Paket
1.071
Surat / 1
Paket
1.200
Surat / 1
Paket
1.200
Surat / 1
Paket
5 Jumlah Penerima Jasa
Administrasi Keuangan dan
Teknis Kegiatan
6 orang 6 orang 8 orang 8 orang 6 orang 6 orang 8 orang 8 orang
6 Jumlah Penerima Jasa
Kebersihan Kantor
7 Jumlah Alat Tulis Kantor,
Barang Cetakan dan
Penggandaan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
TABEL TC-30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
NO Indikator SPM / standar
nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis

8 Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Kantor dan
Rumah Tangga yang dibeli
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
9 Jumlah penerima belanja
makanan dan minuman
10 Jumlah Rapat Koordinasi
dalam daerah dan luar
daerah yang
diselenggarakan
20 rapat 15 rapat 15 rapat 15 rapat 20 rapat 15 rapat 15 rapat 15 rapat
11 Prosentase Sarana dan
Prasarana Aparatur yang
layak fungsi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 Jumlah Gedung Kantor,
Sarana dan Prasarana
Penunjang Gedung Kantor,
Rumah Jabatan dan Rumah
Dinas yang terpelihara
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
13 Jumlah Mobil Dinas
Jabatan, Kendaraan
Dinas/Operasional yang
terpelihara
2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
14 Jumlah Penyelenggaraan
Pelayanan Umum yang
terlaksana
1 SPP 1 SPP 1 SPP 1 SPP 1 SPP
15 Jumlah kegiatan pelayanan
masyarakat
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
16 Prosentasi Tingkat
Kehadiran Pegawai
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
17 Jumlah Pegawai yang
mengikuti Diklat
100% 100% 100% 100% 100%
18 Prosentase dokumen
perencanaan dan pelaporan
yang disusun tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
19 Jumlah dokumen capaian
kinerja yang disusun
20 Jumlah Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun yang
disusun

21 Jumlah dokumen
perencanaan yang disusun
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
22 Jumlah Destinasi Wisata
yang dikembangkan
1 Lokasi /
Titik
1 Lokasi /
Titik
1 Lokasi /
Titik
1 Lokasi /
Titik
1 Lokasi /
Titik
23 Jumlah Obyek Wisata
Religius
1 Lokasi /
Titik
1 Lokasi /
Titik
1 Lokasi /
Titik
1 Lokasi /
Titik
1 Lokasi /
Titik
1 Lokasi /
Titik
1 Lokasi /
Titik
1 Lokasi /
Titik
24 Jumlah Even yang diikuti
dalam Penyelenggaraan
Kebudayaan Daerah
3 event 3 event 3 event 3 event 3 event 3 event 3 event 3 event
25 Prosentase Peningkatan
dan Pengembangan
Keuangan Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
26 Prosentase Pelunasan PBB
P2 yang berhasil dipungut
dan disetor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
27 Prosentase SPPT STTS
yang diverifikasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
28 Prosentase Ketertiban dan
Keamanan Wilayah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
29 Jumlah satuan keamanan
dibentuk
17 Satgas
Desa /
Kelurahan
17 Satgas
Desa /
Kelurahan
17 Satgas
Desa /
Kelurahan
17 Satgas
Desa /
Kelurahan
17 Satgas
Desa /
Kelurahan
17 Satgas
Desa /
Kelurahan
17 Satgas
Desa /
Kelurahan
17 Satgas
Desa /
Kelurahan
30 Jumlah Desa/Kelurahan
yang di bina dan di
fasilitasi keuangannya
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
31 Jumlah Desa yang
menyusun Produk Hukum
yang dievaluasi
15 desa 15 desa 15 desa 15 desa 15 desa 15 desa 15 desa 15 desa
32 Jumlah Desa yang
difasilitasi Pelaksanaan
ADD dan DD
33 Jumlah even olahraga yang
diikuti
34 Jumlah Peringatan Hari-
Hari Besar yang
dilaksanakan
35 Jumlah Pokja Sehat 18 pokja 17 pokja 18 pokja 18 pokja 18 pokja 18 pokja 18 pokja 18 pokja

36 Jumlah Desa yang
mengikuti Musrenbang
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
37 Jumlah Desa yang di bina
terkait penyelelenggaraan
pemerintahan
38 Jumlah Desa yang
mengikuti kegiatan PKK
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
39 Jumlah Desa yang dibina
dan disosialisasi
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
40 Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
41 Jumlah pembinaan yang
dilakukan dalam percepatan
pelunasan PBB
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
42 Jumlah rapat-rapat yang
diselenggarakan
20 rapat 15 rapat 15 rapat 15 rapat 20 rapat 15 rapat 15 rapat 15 rapat
43 Jumlah Desa yang dibina
terkait penyelenggaraan
dan pemberdayaan
masyarakat
44 Jumlah peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa
yang disusun
15
Dokumen
15
Dokumen
15
Dokumen
15
Dokumen
15
Dokumen
15
Dokumen
15
Dokumen
15
Dokumen
45 Jumlah Desa yang
menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Desa secara tepat waktu
dan sesuai peraturan
perundang-undang
15
Dokumen
15
Dokumen
15
Dokumen
15
Dokumen
15
Dokumen
15
Dokumen
15
Dokumen
15
Dokumen
46 Jumlah PKK Aktif 17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
47 Jumlah RT/RW yang dibina
oleh Pemerintahan
Kelurahan
37 RT / 10
RW
37 RT / 10
RW
37 RT / 10
RW
37 RT / 10
RW
37 RT / 10
RW
37 RT / 10
RW
37 RT / 10
RW
37 RT / 10
RW

48 Jumlah Desa yang
difasilitasi dibina dan
dimonitoring pelaksanaan
ADD dan DD
49 Jumlah Desa/Kelurahan
yang melaksanakan
Musrenbang
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
50 Prosentase Pelunasan PBB
P2 yang berhasil dipungut
dan disetor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
51 Prosentase SPPT dan STTS
PBB-P2 yang diverifikasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
52 Jumlah wajib Pajak di
Tingkat Kelurahan
6.607 WP 6.607 WP 6.607 WP 6.607 WP 6.607 WP 6.607 WP 6.607 WP 6.607 WP
53 Jumlah penanganan
potensi gangguan trantibum
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
54 Jumlah seni budaya aktif 16 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
16 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
17 desa /
kelurahan
55 Jumlah even yang diadakan 3 event 3 event 3 event 3 event 3 event 3 event 3 event 3 event
56 Jumlah Pokja Sehat yang
difasilitasi
18 pokja 18 pokja 18 pokja 18 pokja 18 pokja 18 pokja 18 pokja 18 pokja
57 Jumlah kelurahan yang
dimonitoring
2
kelurahan
2
kelurahan
2
kelurahan
2
kelurahan
2
kelurahan
2
kelurahan
2
kelurahan
2
kelurahan
58 Prosentase kegiatan di
kelurahan yang
dilaksanakan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kelurahan yang
dilaksanakan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
60 Jumlah pelatihan yang
dilaksanakan
1 Diklat 1 Diklat 1 Diklat 1 Diklat 1 Diklat 1 Diklat 1 Diklat 1 Diklat
61 Prosentase
penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

62 Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang di
fasilitasi
kelurahan yang
dilaksanakan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
64 Jumlah Peserta yang
mengikuti pelatihan
50 Orang 75 Orang 80 Orang 80 Orang 50 Orang 75 Orang 80 Orang 80 Orang

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan
Jenangan
Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan
pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang
dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan
target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Kecamatan Jenangan sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi
koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum Pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh
Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten
Ponorogo. Kecamatan Jenangan masih memerlukan peningkatan
pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:
(1) Sarana dan prasarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
(2) Sistem kerja yang belum optimal;
(3) Keterbatasan SDM yang berkualitas
Visi visi pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 adalah
“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis,
Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)”.
Penjelasan dari masing-masing elemen visi tersebut adalah sebagai
berikut:
Harmonis : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tenteram,
damai, rukun, serasi dan selaras
Elok : Ponorogo berwujud indah, cantik dan molek sehingga
menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan
asyik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar
Ponorogo
Bergas : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan
cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di
segala bidang
Amanah : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan
mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat

RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf

RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf

Similar to RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf (20)

More from dianaekowati1

More from dianaekowati1 (16)

Recently uploaded

Recently uploaded (11)

RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf