Zaman Majapahit dan Kepribadian Pancasila 1. Dini Chairani 2. Oldya Ruth T. Girsang 3. Friska R. U. Br Tarigan 4. Zein M. Siringo-ringo 5. Pebrin Sihombing 6. Apriyana Wahyuni 7. Sariati A. Sibagariang

1. KELOMPOK 4 :
1. Dini Chairani (220501072)
2. Oldya Ruth T. Girsang (220502229)
3. Friska R. U. Br Tarigan (220305045)
4. Zein M. Siringo-ringo (220710026)
5. Pebrin Sihombing (221101208)
6. Apriyana Wahyuni (220301009)
7. Sariati A. Sibagariang (221301228)

2. Dalam buku Memahami Pancasila (2019)
karya Fais Yonas Bo'a dkk, Istilah Pancasila
sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit
sekitar abad 14.
Di mana yang tertuang pada kitab
Negarakertagama karangan Empu
Prapanca pada 1365 dan Kitab Sutasoma
karya Empu Tantular.

3. Pada kitab Negarakertagama tertulis
"Yatnanggegwani Pancasyila
Kertasangkarabhisekakakakrama".
Di mana artinya, raja menjalankan dengan
khidmat kelima pantangan (Pancasila) itu,
demikian juga dalam berbagai upacara ibadah dan
dalam berbagai penobatan.

4. Nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Majapahit, yaitu sebagai berikut:
a) Nilai ketuhanan: Agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan
secara damai.
b) Nilai Kemanusiaan: Terwujud pada hubungan baik Raja Hayam
Wuruk dengan Kerajaan Tiongkok, Ayoda,
Champa, dan Kamboja. Disamping itu juga
menjalin persahabatan dengan Negara-negara
tetangga.
c) Nilai Persatuan: Terwujud dengan keutuhan kerajaan.
d) Nilai Kerakyatan: Terdapat semacam penasehat dalam tata
pemerintahan Majapahit yang menunjukan
nilai-nilai musyawarah mufakat
e) Nilai Keadilan: Terwujud dengan berdirinya kerajaan selama
beberapa abad yang ditopang dengan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

5. Dalam Kitab Sutasoma karya Empu Tantular, secara bahasa
(sansekerta) istilah Pancasila mengandung dua arti.
Pancasila dengan huruf i yang dibaca pendek (Pancasila) berati
berbatu sendi yang lima. Sedangkan Pancasila dengan huruf i yang
dibaca panjang (Pancasiila) berati lima tingkah laku yang utama
atau pelaksaaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama)
Pada kitab Sutasoma terdapat juga ungkapan Bhineka Tunggal Ika,
Tan Hana Dharma Mangrwa

6. Raja Hayam Wuruk beragama
Syiwa, sedangkan Gajah Mada
beragama Buddha. Namun, mereka
dapat bekerja sama dengan baik.
Rakyat ikut meneladaninya, bahkan Empu Tantular menyatakan bahwa kedua
agama itu merupakan satu kesatuan yang disebut Syiwa–Buddha. Hal itu
ditegaskan lagi dalam kitab Sutasoma dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika
Tan Hana Dharmma Mangrwa. Artinya, walaupun beraneka ragam, tetap
dalam satu kesatuan, tidak ada agama yang mendua.
Kerajaan Majapahit telah mengerti toleransi antar
umat beragama. Hal ini terbukti dengan adanya
pejabat hukum yang mengurusi keagamaan
bernama Dharmadyaksa.

7. Dalam buku Sejarah Indonesia
(2014) terbitan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang
disusun oleh Amurwani dan
kawan-kawan dijelaskan, pada
era Hayam Wuruk, dibangun
sarana dan prasarana lalu lintas
seperti jalan-jalan dan jembatan
oleh rakyat majapahit dengan
bersama - sama tanpa
membedakan ras, suku, dan
agama.
Adanya candi yang memiliki dua atau lebih
sifat keagamaan, juga merupakan bukti
dari integrasi sosial dan toleransi dalam
bidang agama. Bukan hanya bagi pemeluk
Hindu atau Buddha, melainkan juga umat
muslim. Mereka memiliki rasa
kemanusiaan dan tidak diskriminasi.

8. Prasasti kudadu adalah
prasasti yang berisi kisah
sebelum Raden Wijaya
menjadi Raja majapahit.
Lebih khususnya, prasasti
kudadu ini menjelaskan
tentang bantuan yang
diberikan Rama Kudadu
kepada Raden Wijaya
Setelah menjadi Raja Majapahit, Raden
Wijaya memberikan hadiah kepada warga
dan kepala desa kudadu berupa tanah sima.
Hal ini menandakan mereka menumbuhkan
rasa senasib dan sepenanggungan serta
membantu yang berkesusahan.
2. Prasasti Parung berada di
Mojokerto dan tertulis pada
tahun 1350 Masehi. Isi prasasti
Parung menceritakan
keharusan seorang pejabat
pengadilan untuk
mempertimbangkan sebelum
memutuskan sebuah kasus.
Hal ini menandakan mereka
sangat adil dan mengutamakan
kerukunan agar saat pengadilan
membuat keputusan, bisa seadil
mungkin dan tidak membuat
hubungan dengan rakyat rusak.

9. Salah satu artikel tulisan Mimi Savitri dalam buku
Sandhyakala ning Majapahit Pembelajaran dari
Pasang Surut Kerajaan Majapahit, ada cukup banyak
bukti adanya bentuk demokrasi di Majapahit. Salah
satu yang menarik dibahas adalah peristiwa
musyawarah yang diselenggarakan oleh penduduk.
Musyawarah desa itu biasanya dilakukan untuk menuntut
hak mereka kepada pemerinah setempat. Itu
menunjukkan bahwa mekanisme jalannya pemerintahan
masa Majapahit tidak hanya dari atas ke bawah saja,
tetapi juga dari bawah ke atas. Sengketa tanah pun bisa
ditemukan solusinya dengan jalan adil, tanpa
menimbulkan konflik berkepanjangan di
masyarakat.Tentunya dengan perpanjangan tangan raja
lewat para pejabat kerajaan yang berlaku adil.

10. Menurut kitab hukum dari masa Majapahit, seorang
hakim haruslah seorang pendeta yang sempurna
pengetahuannya akan semua kitab sastra dan tidak
bingung menghadapi kesulitan dalam mencari
persesuaian antara kitab sastra dengan hukum adat.
Dia juga harus tegas dan mampu memberikan
keputusan terbaik dalam pengadilan.
Hal hampir serupa diungkapkan pula oleh prasasti-
prasasti jayapattra dari masa Majapahit. Dikatakan,
sebelum mengambil keputusan, para hakim harus
terlebih dulu mempelajari kitab-kitab sastra, peraturan
daerah, hukum adat, petuah orang tua-tua, dan kitab-
kitab hukum. Ini artinya, dizaman Majapahit telah
menerapkan keadilan tanpa pilih kasih serta tidak
membedakan seseorang karna status dan kondisi
ekonominya.

11. Salah satu fungsi pancasila adalah sebagai
kepribadian bangsa yang berarti
pencerminan dari jati diri bangsa indonesia
.oleh karena itu,bangsa indonesia harus
menjadikan pengalaman pancasila sebagai
pedoman dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara.pengalaman pancasila harus
bagi setiap warga negara indonesia sampai
penyenggara pewerintahan,sehingga semua
komponen dalam suatu negara mampu
melestarikan nilai-nilai pancasila.