SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
ISNAINI
Pengantar atau
introduction atau
inleiding, artinya
memperkenalkan
secara umum,
sehingga diperoleh
gambaran
menyeluruh dari
ruang lingkup
permasalahan
secara garis besar.
Pengantar bersifat
meluas tetapi tidak
mendalam.
Jadi Pengantar
Hukum Indonesia
adalah
mengantar/memper
kenalkan atau
mempelajari azas-
azas/dasar-dasar
dari bidang-bidang
hukum positif yang
saat ini berlaku di
Indonesia (IUS
CONSTITUTUM)
Bagaimana dengan
aturan hukum yang
masih belum/akan
berlaku ?  IUS
CONSTITUENDUM
Contoh : RUU.
Pengertian PHI
Dalam hal ini berarti PHI hanya membahas mengenaia zas-azas/dasar-
dasar dari bidang-bidang hukum positif yang saat ini berlaku di
Indonesia (IUS CONSTITUTUM)
Disiplin Dasar
mencakup :
Disiplin pengarah
mencakup:
Disiplin Cabang:
Disiplin
Ranting
terdiri dari:
Pohon Ilmu Hukum
Manusia Mahluk Berbudaya = Mahluk Sosial Zoon Politicon (Aristoteles 384-322 SM)
A.Filsafat Hukum
B.Sosiologi dan Anthropologi
Hukum
C. Psikologi Hukum
D.Perbandingan Hukum
E.Sejarah Hukum
(Catatan : B sanpai E disebut Ilmu
tentang Kenyataan)
A.Ilmu tentang Kaidah
B.Ilmu Pengertian
(Catatan : A dan B disebut
Ilmu Dogmatik Hukum)
A..Politik Hukum
a. Ilmu Hukum
Tata Negara
b. Ilmu Hukum
Administrasi
Negara
c. Ilmu Hukum
Pribadi
d. Ilmu Hukum
Harta
Kekayaan
e. Ilmu Hukum
Keluarga
f. Ilmu Hukum
Waris
g. Ilmu Hukum
Pidanaa
a. Ilmu Hukun
Substantif
(Hukum
Material)
b. Ilmu Hukum
Ajektif (Hukum
Formal).
Huk Menurut Para Ahli/Pakar
E. Utrecht  dalam
bukunya Pengantar
dalam Hukum
Indonesia, “Hukum
adalah himpunan
petunjuk hidup
yang mengatur tata
tertib dalam suatu
masyarakat dan
seharusnya ditaati
oleh anggota
masyarakat yang
besangkutan, oleh
karena pelanggaran
terhadap petunjuk
hidup itu dapat
menimbulkan
tindakan dari
pemerintah
masyarakat itu”.
E. Meyers  dalam
bukunya De
Algemene begrippen
van het Burgerlijk
Recht, “Hukum
adalah semua
aturan yang
mengandung
pertimbangan
kesusilaan, di-
tujukan kepada
tingkah laku
manusia dalam
masyarakat, dan
yang menjadi
pedoman bagi
penguasa negara
dalam melakukan
tugasnya”.
Leon Duguit 
dalam bukunya
Traite de Droit
Constitutional,
“Hukum adalah
aturan tingkah laku
para anggota
masyarakat, aturan
yang daya
penggunaannya pada
saat tertentu
diindahkan oleh
suatu masyarakat
sebagai jaminan dari
kepentingan
bersama dan jika
dilanggar
menimbulkan reaksi
bersama terhadap
orang yang
melakukan
pelanggaran itu”.
L.J. Van Apeldoorn
 dalam bukunya
Inleiding tot de
studie van Het
Nederlandse Recht,
“Tidak mungkin
memberikan
definisi kepada
hukum karena
begitu luas yang
diaturnya. Hanya
pada tujuan hukum
mengatur pergaulan
hidup secara
damai”.
S.M. Amin dalam
bukunya
Bertamasya ke Alam
Hukum definisi
Kumpulan-
kumpulan
peraturan yang
terdiri dari norma
dan sanksi-sanksi.
Tujuannya
mengadakan
ketertiban dalam
pergaulan
manusia,sehingga
keamanan dan
ketertiban
terpelihara”.
J.C.T. Simorangkir
dan Woerjono
Sastropranoto
dalam bukunya
Pelajaran Hukum
Indonesia, “Hukum
adalah peraturan
yang bersifat
memaksa, yang
menentukan tingka
laku manusia dalam
lingkungan
masyarakat yang
dibuat oleh Badan
resmi yang
berwajib,
pelanggaran
terhadap peraturan
akan diambil
tindakan yaitu
dengan hukuman
tertentu”
Wat is recht ?
Apakah Hukum itu ?
Kesimpulan : Hukum ialah kumpulan peraturan, norma-noma, kaedah-keadah
yang hidup ditengah-tengah masyarakat baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis
yang sifatnya memaksa, apabila yang melanggarnya akan mendapat sanksi.
Kajian Normatif
“Memandang hukum
dalam bentuk sebagai
kaidah, yang
menentukan apa yang
boleh dan apa yang
tidak boleh dilakukan
Kajian Filosofis
“Memandang hukum
sebagai perangkat nilai
ideal, yang semestinya
menjadi rujukan dalam
setiap pembentukan
pengaturan dan
pelaksanaan kaidah
hukum
Kajian Empiris
“Memandang
hukum sebagai
kenyataan, hal ini
mencakup
kenyataan sosial,
budaya dll
Ruang Lingkung Kajian Hukum
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
“Semoga mudah dipahami”

More Related Content

Similar to Pengantar Hukum Indonesia

6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.pptPerryBoyChandraSiaha1
 
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptMATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptKukuhDt
 
Aturan hukum dalam masyarakat
Aturan hukum dalam masyarakatAturan hukum dalam masyarakat
Aturan hukum dalam masyarakatJojo Junghead
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumAndrew Fritz
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumFN223
 
Pentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan HukumPentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan HukumFN223
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumFN223
 
Sistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaSistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaRizqi Maulana
 
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan HukumMakalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan HukumShriie Arianti
 
Selayang pandang-asas-hukum-norma-kaidah-hukum-ilmu-hukum-dan-hukum-pidana
Selayang pandang-asas-hukum-norma-kaidah-hukum-ilmu-hukum-dan-hukum-pidanaSelayang pandang-asas-hukum-norma-kaidah-hukum-ilmu-hukum-dan-hukum-pidana
Selayang pandang-asas-hukum-norma-kaidah-hukum-ilmu-hukum-dan-hukum-pidanaAGUNGFAKHRUZY1
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukummudanp.com
 

Similar to Pengantar Hukum Indonesia (20)

PPT-PHI.ppt
PPT-PHI.pptPPT-PHI.ppt
PPT-PHI.ppt
 
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
 
Hukum dan Peradilan di Indonesia
Hukum dan Peradilan di IndonesiaHukum dan Peradilan di Indonesia
Hukum dan Peradilan di Indonesia
 
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptMATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
 
Law Sociology
Law SociologyLaw Sociology
Law Sociology
 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
 
Aturan hukum dalam masyarakat
Aturan hukum dalam masyarakatAturan hukum dalam masyarakat
Aturan hukum dalam masyarakat
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
ilmu hukum
ilmu hukumilmu hukum
ilmu hukum
 
Hukum non doktrinal
Hukum non doktrinalHukum non doktrinal
Hukum non doktrinal
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan InterdisiplinerKebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
 
Pentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan HukumPentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan Hukum
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
 
Sistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaSistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesia
 
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan HukumMakalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
 
Selayang pandang-asas-hukum-norma-kaidah-hukum-ilmu-hukum-dan-hukum-pidana
Selayang pandang-asas-hukum-norma-kaidah-hukum-ilmu-hukum-dan-hukum-pidanaSelayang pandang-asas-hukum-norma-kaidah-hukum-ilmu-hukum-dan-hukum-pidana
Selayang pandang-asas-hukum-norma-kaidah-hukum-ilmu-hukum-dan-hukum-pidana
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
 
HUKUM ADAT OKE.docx
HUKUM ADAT OKE.docxHUKUM ADAT OKE.docx
HUKUM ADAT OKE.docx
 

Recently uploaded

Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desassuser274be0
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 

Recently uploaded (10)

Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 

Pengantar Hukum Indonesia

  • 2. Pengantar atau introduction atau inleiding, artinya memperkenalkan secara umum, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Pengantar bersifat meluas tetapi tidak mendalam. Jadi Pengantar Hukum Indonesia adalah mengantar/memper kenalkan atau mempelajari azas- azas/dasar-dasar dari bidang-bidang hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia (IUS CONSTITUTUM) Bagaimana dengan aturan hukum yang masih belum/akan berlaku ?  IUS CONSTITUENDUM Contoh : RUU. Pengertian PHI Dalam hal ini berarti PHI hanya membahas mengenaia zas-azas/dasar- dasar dari bidang-bidang hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia (IUS CONSTITUTUM)
  • 3. Disiplin Dasar mencakup : Disiplin pengarah mencakup: Disiplin Cabang: Disiplin Ranting terdiri dari: Pohon Ilmu Hukum Manusia Mahluk Berbudaya = Mahluk Sosial Zoon Politicon (Aristoteles 384-322 SM) A.Filsafat Hukum B.Sosiologi dan Anthropologi Hukum C. Psikologi Hukum D.Perbandingan Hukum E.Sejarah Hukum (Catatan : B sanpai E disebut Ilmu tentang Kenyataan) A.Ilmu tentang Kaidah B.Ilmu Pengertian (Catatan : A dan B disebut Ilmu Dogmatik Hukum) A..Politik Hukum a. Ilmu Hukum Tata Negara b. Ilmu Hukum Administrasi Negara c. Ilmu Hukum Pribadi d. Ilmu Hukum Harta Kekayaan e. Ilmu Hukum Keluarga f. Ilmu Hukum Waris g. Ilmu Hukum Pidanaa a. Ilmu Hukun Substantif (Hukum Material) b. Ilmu Hukum Ajektif (Hukum Formal).
  • 4. Huk Menurut Para Ahli/Pakar E. Utrecht  dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia, “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang besangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”. E. Meyers  dalam bukunya De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht, “Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, di- tujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya”. Leon Duguit  dalam bukunya Traite de Droit Constitutional, “Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”. L.J. Van Apeldoorn  dalam bukunya Inleiding tot de studie van Het Nederlandse Recht, “Tidak mungkin memberikan definisi kepada hukum karena begitu luas yang diaturnya. Hanya pada tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai”. S.M. Amin dalam bukunya Bertamasya ke Alam Hukum definisi Kumpulan- kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia,sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam bukunya Pelajaran Hukum Indonesia, “Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingka laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan akan diambil tindakan yaitu dengan hukuman tertentu” Wat is recht ? Apakah Hukum itu ? Kesimpulan : Hukum ialah kumpulan peraturan, norma-noma, kaedah-keadah yang hidup ditengah-tengah masyarakat baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang sifatnya memaksa, apabila yang melanggarnya akan mendapat sanksi.
  • 5. Kajian Normatif “Memandang hukum dalam bentuk sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan Kajian Filosofis “Memandang hukum sebagai perangkat nilai ideal, yang semestinya menjadi rujukan dalam setiap pembentukan pengaturan dan pelaksanaan kaidah hukum Kajian Empiris “Memandang hukum sebagai kenyataan, hal ini mencakup kenyataan sosial, budaya dll Ruang Lingkung Kajian Hukum
  • 6. SEKIAN DAN TERIMA KASIH “Semoga mudah dipahami”