Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Provinsi Jawa Barat

1. PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

2. Dasar Hukum Penanggulangan Kemiskinan
1. Undang Undang no 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
2. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
3. Peraturan Presiden No 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
4. Peraturan Presiden No 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peraturan Presiden No 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 15 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
6. Peraturan Presiden No 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB/SDG’s)
7. Instruksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
8. Peraturan Menteri Sosial No 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta
Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
11. Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat No 42 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat No 18 tahun 2018 tentang RAD SDG’s Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat no 465.05/Kep.233-Bapp/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat
Kelembagaan TKPKD
Data DTKS sebagai
SATU sumber data
penanggulangan
kemiskinan
Pembentukan RHHS

3. Peran Provinsi Menurut UU No.23 Tahun 2014
Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Provinsi

4. Peran Provinsi Menurut Permensos No.3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Pasal 7 bahwa :
“Proses Usulan Data yang diajukan oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi
untuk diteruskan kepada Menteri”

5. Permasalahan Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat
- Lemahnya Regulasi Terkait Pengelolaan Data
- Belum semua Kab/ Kota memiliki regulasi
tentang Pengelolaan Data
- Implementasi Permensos No 3 Tahun 2021
Pasal 7
KEBIJAKAN
- Penyelenggaraan Bimtek yang
belum merata
- Keterbatasan Jumlah Operator Data
- Pemberian Insentif/ Kesejahteraan
SDM
- Pemerintah Daerah Provinsi tidak mengetahui
update usulan dari Kab/Kota sesuai jadwal
yang ditetapkan
- Birokrasi yang rumit
- Koordinasi yang lemah
SISTEM
- Aplikasi penunjang
- Keberadaan satgas Pengelola Data
INOVASI

6. SEBARAN PROSENTASI USULAN YANG DITETAPKAN
PUSDATIN KEMENSOS RI
Prosentasi penetapan 0-40%
Prosentasi penetapan 41-70%
Prosentasi penetapan 70-100%
Tidak Melakukan Pelaporan
KABUPATEN KUNINGAN
KABUPATEN BEKASI
KABUPATEN SUMEDANG
KABUPATEN SUBANG
KOTA SUKABUMI
KABUPATEN GARUT
KABUPATEN CIAMIS
KOTA CIMAHI
KABUPATEN SUKABUMI
KABUPATEN PURWAKARTA
KABUPATEN KARAWANG
KOTA BANJAR
KOTA BANDUNG
KOTA TASIKMALAYA
KABUPATEN TASIKMALAYA
KABUPATEN BANDUNG
KABUPATEN BANDUNG BARAT
KABUPATEN INDRAMAYU
KABUPATEN PANGANDARAN
KOTA BOGOR
KABUPATEN MAJALENGKA
KOTA DEPOK
KABUPATEN BOGOR
KOTA BEKASI

7. SEBARAN PERBAIKAN DTKS PROVINSI JAWA BARAT
Prosentasi data yang harus
diperbaiki 7-13%
Prosentasi data yang harus
diperbaiki 4-7%
Prosentasi data yang harus
diperbaiki 0-4%
KAB. GARUT
KAB. SUKABUMI
KAB. BANDUNG
KAB. BANDUNG BARAT
KAB. KARAWANG
KAB. TASIKMALAYA
KOTA BEKASI
KAB. CIANJUR
KAB. SUBANG
KAB. BOGOR
KOTA BANDUNG
KOTA BOGOR
KAB. BEKASI
KAB. KUNINGAN
KOTA TASIKMALAYA
KAB. INDRAMAYU
KAB. PURWAKARTA
KAB. CIREBON
KOTA CIMAHI
KAB. CIAMIS
KOTA DEPOK
KAB. PANGANDARAN
KOTA CIREBON
KOTA SUKABUMI
KAB. MAJALENGKA
KAB. SUMEDANG
KOTA BANJAR

8. SEBARAN DTKS YANG TERAKHIR DIUSULKAN KEPALA DAERAH
April 2022
Juni 2022
Juli 2022
Tidak Melakukan Pelaporan
KABUPATEN SUKABUMI
KABUPATEN KARAWANG
KABUPATEN SUBANG
KOTA BANJAR
KABUPATEN TASIKMALAYA
KABUPATEN KUNINGAN
KOTA DEPOK
KOTA BANDUNG
KABUPATEN BANDUNG BARAT
KABUPATEN MAJALENGKA
KABUPATEN BOGOR
KOTA CIMAHI
KABUPATEN PANGANDARAN
KABUPATEN PURWAKARTA
KABUPATEN SUMEDANG
KOTA SUKABUMI
KOTA BOGOR
KABUPATEN GARUT
KABUPATEN CIAMIS
KABUPATEN BANDUNG
KABUPATEN BEKASI
KABUPATEN INDRAMAYU
KOTA BEKASI
KOTA TASIKMALAYA
KABUPATEN CIANJUR
KABUPATEN CIREBON
KOTA CIREBON

9. SEBARAN BNBA DTKS YANG TERAKHIR DIMILIKI
Lainnya (2021)
Februari 2022
maret dan april 2022
Tidak Melakukan Pelaporan
KOTA BOGOR
KABUPATEN CIAMIS
KABUPATEN SUKABUMI
KOTA BEKASI
KOTA BANDUNG
KABUPATEN TASIKMALAYA
KABUPATEN KUNINGAN
KOTA DEPOK
KABUPATEN BOGOR
KABUPATEN PANGANDARAN
KABUPATEN SUMEDANG
KOTA SUKABUMI
KABUPATEN BANDUNG
KABUPATEN BEKASI
KABUPATEN MAJALENGKA
KABUPATEN PURWAKARTA
KABUPATEN GARUT
KABUPATEN INDRAMAYU
KOTA BANJAR
KABUPATEN BANDUNG BARAT
KABUPATEN SUBANG
KOTA CIMAHI
KABUPATEN KARAWANG
KOTA TASIKMALAYA
KABUPATEN CIANJUR
KABUPATEN CIREBON
KOTA CIREBON

10. Indikator Input
01
02
03
ANGGARAN
SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM)
KOORDINASI
33%
67%
93%
7%
85%
15%
Sudah memiliki
anggaran khusus
9 Kab/Kota
Belum memiliki
anggaran khusus
18 Kab/Kota
Sudah memiliki
SDM khusus
2 kab/ Kota
Belum memiliki
SDM khusus
25 Kab/Kota
Koordinasi
dengan pusdatin
cukup intens
4 Kab/ Kota
Koordinasi
dengan pusdatin
kurang intens
23 Kab/Kota

11. Indikator Proses
(April 2022)
PENGUSULAN
DTKS
KRITERIA
PERBAIKAN
DTKS
KERJASAMA
20 Kab/Kota sudah melakukan usulan
setiap bulan. 6 Kab/Kota belum
melakukan usulan setiap bulan
25 Kab/Kota sudah konsisten
melakukan perbaikan data. 2
Kab/Kota belum konsisten
melakukan perbaikan data
25 Kab/Kota sudah mempunyai
kriteria penerima bantuan. 2
Kab/Kota sudah mempunyai
kriteria penerima bantuan
23 Kab/Kota sudah
melakukan koordinasi
dengan OPD lain. 4 Kab/Kota
belum melakukan koordinasi
dengan OPD lain

12. 12
I REGULASI
UPDATE BNBA
INNOVASI
01
Penerbitan Peraturan Daerah atau Peraturan
Walikota guna mendukung dan menjawab
persoalan-persoalan yang ditemukan di
lapangan.
Hanya 3 dari 27 Kabupaten/Kota yang telah
mempunyai regulasi pengelolaan DTKS,
selebihnya ada yang masih dalam rancangan
dan sisanya ada yang memang belum pernah
ada pembahasan rancangan aturan.
Update BNBA sangat diperlukan
sebagai sumber data guna pemerlu
kesejahteraan sosial maupun
pengelolaan DTKS selanjutnya.
mayoritas Kabupaten/Kota telah
mempunyai BNBA DTKS penetapan
bulan Februari dan Maret 2022, hanya
kabupaten sukabumi yang baru
memiliki BNBA DTKS penetapan Juni
2021
Berikut ini adalah jenis inovasi pengelolaan
DTKS yang sudah dimiliki Kabupaten/Kota:
1)Kota Bogor (aplikasi SOLID)  Masuk 10
besar seleksi Penghargaan Berprestasi
Provinsi Jawa Barat
2)Kota Banjar (aplikasi SURVEYOR)
3)Kab. Bogor (aplikasi SIBOS dan SIWAK)
4)Kab. Bandung (aplikasi SIBEDASKEUN)
5)Kota Bandung (membentuk satgas
verivali, kerjasama dengan berbagai OPD,
memiliki bank data)
Indikator Output

13. MEMAKSIMALKAN PERAN
PROVINSI DALAM PROSES
PENGELOLAAN DATA

14. Strategi Optimalisasi Peran Provinsi
Desk Data per
Triwulan
Workshop DTKS Sosialisasi
Maksud:
memetakan permasalahan/kekurangan yang
ada di Kabupaten Kota terkait pengelolaan
DTKS sehingga dapat memberikan gambaran
umum dan penjelasan untuk dapat dianalisis
sehingga dapat menemukan formulasi yang
tepat, efektif dan komperhensif bagi
pengelolaan DTKS
Tujuan
Memaksimalkan peran provinsi sebagai
koordinator, fasilitator dan mediator
Maksud:
1. Menghasilkan pengelolaan DTKS secara
tepat, efektif dan komperhensif
2. Memaksimalkan peran provinsi sebagai
koordinator, fasilitator dan mediator
Tujuan
1. Diperolehnya informasi dan solusi dari
Pusdatin Kemensos RI atas permasalahan
yang ada di daerah
2. Mendapatkan gambaran umum hal hal yg
bisa dilaksanakan sebagai langkah percepatan
pemuktahiran dan perbaikan DTKS
1. Webinar DTKS
2. Podcast DTKS
3. Leaflet DTKS
4. Media Sosial

15. INPUT
PROSES
OUTPUT
Gambaran mengenai sumberdaya yang
digunakan untuk mendukung proses dan
menghasilkan output
Gambaran mengenai langkah-
langkah yang dilaksanakan dalam
menghasilkan suatu produk
Gambaran mengenai hasil dari
sebuah proses yang dilanjutkan
dengan aksi aksi.
Mapping Hasil Desk Data

16. Kabupaten/Kota menyatakan siap memberikan
tembusan kepada Provinsi pada setiap pengusulan
dan pengesahan DTKS
Hasil Kesepakatan antara Kabupaten/Kota Dengan
Provinsi Jawa Barat dalam
Pengelolaan DTKS