Disrupsi Pandemi Mereformasi Desa

1. A HALIM ISKANDAR
MENTERI DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

2. ORKESTRASI KEBIJAKAN DESA
MERESPONS PANDEMI COVID-19
2
Kebijakan menjaga kesehatan di masa
pandemi Covid-19
(Desa Tanggap Covid-19)
24 Maret 2020: SE Mendes PDTT 8/2020
tentang Desa Tanggap Covid-19
Kebijakan menjaga daya beli di masa
pandemi Covid-19
(BLT Dana Desa)
13 April 2020: Permendesa PDTT 6/2020
tentang revisi prioritas penggunaan
dana desa 2020
Kebijakan menjaga kesempatan kerja di
masa pandemi Covid-19
(Padat Karya Tunai Desa)
24 Maret 2020: SE Mendes PDTT 8/2020
tentang Desa Tanggap Covid-19
Kebijakan mendukung desa inovatif
13 April 2020: Arahan Mendes PDTT
pada Launching Pasardesa.id
1. Bumdes berbadan hukum
Nov 2020: UU 11/2020 serta RPP
Bumdes
2. Kebijakan Transformasi UPK Eks
PNPM menjadi lembaga
keuangan mikro
21 Okt 2020: Launching 147
Bumdesma pengelola lembaga
keuangan mikro bersama OJK
Protokol adaptasi kebiasaan baru
desa
2 Juli 2020: Kepmendes PDTT
63/2020 tentang Protokol Normal
Baru Desa
SDGs Desa sebagai
Arah Kebijakan
Pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

3. PENYERAPAN DANA DESA PER 29 DESEMBER 2020
Dana desa 2020 pertama kali cair di Kab Madiun, Jatim,
pada 30 Januari 2020, pada 193 desa
Pagu dana desa selama pandemi Covid-19: Rp 71.190.000.000.000
Desa yang tidak bisa mencairkan dana desa: 63 desa di 9 kab/kota,
senilai Rp 49,47 miliar
Maka, pagu dana desa 2020 yang riil bisa dicairkan:
Rp 71.139.617.503.928 (100%)
Penyaluran dana desa per 29 Desember 2020:
Rp 71.100.556.962.856 (99,95%)
3

4. DANA DESA 2015-2020
4
82,72
97,65
99,94 98,06 99,88 99,95
0
80
2015 2016 2017 2018 2019 2020
% PENYALURAN
21
47
60 60
70 71 72
20
30
40
50
60
70
80
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pagu Rp Triliun
Total dana desa tersalur 2015-2020 sebesar Rp 323,32 triliun
Penyerapan dana desa terbesar pada tahun 2020
Sumber: Omspan Kemenkeu RI, 29-12-2020Sumber: Kemenkeu RI, 2020

5. PENGGUNAAN DANA DESA PER 29 DESEMBER 2020
Penggunaan dana desa :
1. Desa Tanggap Covid-19: Rp 3.170.295.090.907
2. Padat Karya Tunai Desa: Rp 16.298.642.350.996
3. Penyertaan modal Bumdes/ma dan pembangunan infrastruktur lainnya: Rp 9.063.410.830.187
4. Dana Desa untuk BLT Dana Desa : Rp 22.777.915.200.000
Total Dana Desa yang telah dipergunakan: Rp 51.310.263.472.090
Dana Desa dalam APBN TA 2020: Rp 71.139.617.503.928
Dana Desa telah digunakan: Rp 51.310.263.472.090
Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa: Rp 19.829.354.031.838
Sesuai PP 60/2014 laporan konsolidasi penyaluran dan penggunaan dana desa per kab/kota
disampaikan selambatnya minggu keempat bulan Maret
Telah disampaikan surat ke seluruh kepala desa agar menyelesaikan penggunaan dan laporan
dana desa selambat-lambatnya 31 Januari 2020
Dana desa di rekening kas desa hanya boleh digunakan untuk
- BLT Dana Desa Desember 2020: Rp 1.512.621.868.000
- PKTD Desember 2020 s.d. Januari 2021: Rp 18.316.732.163.838 5

6. LANGKAH PERCEPATAN PENYELESAIAN
PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA 2020
6
Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada seluruh kepala desa:
1. Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang masih terdapat di Rekening Kas Desa wajib
digunakan untuk membiayai BLT DD dan sisanya untuk melanjutkan kegiatan Padat Karya
Tunai Desa (PKTD) yang telah dianggarkan pada APBDes Tahun 2020 selambat-
lambatnya bulan Januari 2021, meskipun di PP 60/2014 dibolehkan sampai 31 Maret;
2. Segera melaporkan penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk kegiatan: a) Desa Aman
Covid-19; b) Padat Karya Tunai Desa (PKTD); c) BLT Dana Desa; dan d) Kegiatan lain-
lain
3. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana disampaikan kepada
Kementerian Desa PDTT selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2021
4. Kepala Desa yang tidak tertib dalam Penggunaan Dana Desa berdasarkan kebijakan
Prioritas Penggunan Dana Desa Tahun 2020, akan diberikan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

7. DANA DESA UNTUK PENGUATAN KEBANGKITAN EKONOMI DESA
MELALUI PKTD DAN BUMDES/MA
7
Total Dana Desa dapat segera dibelanjakan Des 2020 untuk PKTD =
Rp 18.316.732.163.838
Minimal 55% sisa dana desa digunakan untuk upah PKTD=
Rp 10.074.202.690.111
Jumlah HOK = 100.742.027 HOK
1 orang bekerja 16 hari di bulan Januari 2021
Sehingga PKTD masih akan menyerap = 6.296.377 pekerja
Pelaksanaan PKTD dapat melalui Bumdes/ma
Catatan: pada 2020 dana desa sebesar Rp 571.091.388.064 dimanfaatkan
sebagai penyertaan modal Bumdes/ma

8. PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DESA ANTARA
INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN DAN JPS KEWARGAAN 2015-2020
8
81
85 87
69 68
35
1,18 2 0,49 0,52 0,59
37
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perubahan Proporsi Dana
Desa untuk Kewilayahan
dan Kewargaan
% Infrastruktur % Bencana dan Tidak Terduga
1. Sepanjang 2015-2019 proporsi pembangunan
infrastruktur kewilayahan semakin menurun,
meskipun masih dominan
2. Pada 2020 proporsi dana desa untuk kewargaan
meningkat pesat melebihi infrastruktur
3. Pada proporsi padat karya yang melibat lebih
banyak warga desa dominan dalam pembangunan
infrastruktur
4. Proyeksi penggunaan dana desa Januari 2021
untuk BLT DD dan PKTD (total 28% dana desa)
5. Artinya, pembangunan kewargaan dominan
daripada kewilayahan pada 2020
Sumber: Kemendesa PDTT, 2020

9. 9

10. 10

11. PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)
PER 29 DESEMBER 2020
11
No Uraian Alokasi Satuan %
1 Jumlah DD Cair 71.100.556.962.856 rupiah 100%
Alokasi DD untuk PKTD 16,298,642,350,996 rupiah 23%
2 Besaran Upah 4,223,399,075,160 rupiah 26%
Besaran Non Upah 12,075,243,275,836 rupiah 74%
3 Jumlah Pekerja 3,298,041 jiwa 100%
Pekerja Laki-laki 3,024,515 jiwa 92%
Pekerja Perempuan 273,526 jiwa 8%
Anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) 1,614,866 jiwa 49%
Penganggur 688,078 jiwa 21%
Setengah penganggur 715,154 jiwa 22%
Kelompok marjinal Lain 17,383 jiwa 1%
Sumber: Kemendesa PDTT, 2020

12. KENAIKAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
DI DESA JAUH LEBIH RENDAH DARIPADA DI KOTA
(HASIL SURVAI ANGKATAN KERJA NASIONAL/SAKERNAS BPS, AGUSTUS 2020)
12
69
0,79
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Kota Desa
%
2.063.879
606.121
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Kota Desa
Jiwa
Sumber: bps.go.id

13. 13

14. 14

15. 15
15

16. TUGAS
RELAWAN DESA
LAWAN COVID-19
1. Memberikan edukasi ke masyarakat tentang
Covid-19
2. Mendata penduduk rentan sakit
3. Menyiapkan ruang isolasi Covid-19 di desa
4. Menyemprotkan disinfektan dan
menyediakan tempat cuci tangan dengan
sabun dan air mengalir
5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi
dini, perlindungan dan pencegahan
penyebaran wabah yang dikoordinasikan
dengan Puskesmas
1. Menyediakan alat deteksi dini non medis
berupa daftar isian/formulir sebagai pedoman
wawancara atau yang diisioleh warga
2. Menyediakan informasi nomor telepon rumah
sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan
lain-lain
3. Mendirikan pos jaga gerbang desa (24 jam)
4. Memastikan tidak ada kerumunan
5. Penyiapan dan penanganan logistik untuk
kepentingan warga desa yang menjalani
isolasi serta untuk situasi darurat, baik
melalui Bumdes, lumbung desa, dll
16

17. 17

18. 18

19. 19

20. PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK DESA TANGGAP COVID-19 PER 29 DESEMBER 2020
20
No Uraian Alokasi Satuan %
1 Jumlah DD Salur 71.100.556.962.856 rupiah 100%
2 Alokasi untuk Covid-19 3,170,295,090,907 rupiah 4%
3 Sosialisasi hidup sehat/lawan covid-19 59,125 desa 79%
4 Penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat publik 56,056 desa 75%
5 Penyemprotan disinfektan 57,154 desa 76%
6 Pendirian Pos Relawan Desa Lawan Covid-19 56,436 desa 75%
7 Jumlah tempat tidur yang tersedia 85,168 unit
8 ODP di ruang isolasi 191,610 orang
9 Jumlah Pemudik/ Pendatang 1,044,558 orang
10 Jumlah masyarakat rentan sakit 119,860 orang
11 Pengadaan masker bagi warga 39,683 desa 53%
12 Jumlah Relawan 1,880,174 orang
Sumber: Kemendesa PDTT, 2020

21. INDIKASI MANFAAT KEBIJAKAN:
RESILIENSI DESA LAWAN COVID-19
68.181
727.122
485 1.084
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Suspek Terkonfirmasi/Positif
Nasional Desa
• Kegiatan Desa Tanggap Covid-19 tercatat sampai
level nasional
• Seluruh pendatang wajib melakukan isolasi mandiri
atau di ruang isolasi desa
• Kasus suspek dan terkonfirmasi Covid-19 di seluruh
desa jauh lebih rendah daripada nasional
• Desa merupakan garda terdepan dalam
penanganan Covid-19
21Sumber: Kemendesa PDTT, BNPB, 29 Desember 2020

22. 22

23. 23
5. Referensi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
BLT DANA DESA
Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)
adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan
Non Penerima Kartu Prakerja yang:
• kehilangan mata pencaharian (1,45 juta KPM);
• belum terdata (exclusion error) (5,31 juta KPM);
• terdata namun belum pernah menerima JPS (947 ribu KPM);
• mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
(311 ribu KPM)
Mekanisme Pendataan
1. Oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 minimal 3 orang, sehingga
tidak menimbulkan biaya tambahan;
2. Basis pendataan RT dengan referensi DTKS (Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial)
3. Musyawarah Desa khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan
peneriman BLT-Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
4. Pengesahan oleh Bupati/Walikota 23

24. 24
PERBEDAAN LAJU MUSDESUS DAN PENYALURAN BLT DANA DESA 2020
9.251
17.213
29.611
46.174
63.029
67.640
70.315
72.85773.37974.32374.72874.78074.80774.81674.82074.88174.88274.88274.88274.88274.88274.88274.88274.88274.88274.88274.88974.88974.89074.89074.89074.890
8.157
9.143
10.173
12.829
47.030
55.042
61.837
65.736
68.747
70.546
72.356 72.869 73.174 73.535 73.600 73.807 73.857 73.871 73.930 73.937 74.14674.146 74.150 74.152 74.184 74.185 74.189 74.309 74.311 74.335 74.336 74.616
8000,0
18000,0
28000,0
38000,0
48000,0
58000,0
68000,0
78000,0
27April2020
4M
ei2020
11M
ei2020
18M
ei2020
26M
ei2020
1Juni2020
8Juni202016
Juni202022
Juni202029
Juni2020
6Juli2020
13
Juli2020
20
Juli2020
27
Juli20202Agustus20208Agustus2020
16
Agustus2020
23
Agustus2020
30
Agustus2020
6Septem
ber2020
13
Septem
ber2020
20
Septem
ber2020
27
Septem
ber20204Oktober2020
26
Oktober2020
3November2020
16
Novem
ber2020
25
Novem
ber2020
30
Novem
ber2020
1desember2020
8desember2020
29
desem
ber2020
MUSDESUS PENYALURAN
Menjaga Kelancaran
BLT Dana Desa (7/20)
• Permendesa 7/2020: BLT DD
Juli-Sep 2020
• Permendesa 14/2020: BLT DD
Okt-Des 2020
TahapAdaptasiKebijakan
Tahap
Percepatan
Kebijakan
Tahap Menjaga
Kelancaran Kebijakan
Sumber: Kemendesa PDTT, 2020
Percepatan BLT Dana Desa (5-6/20)
• Mulai komunikasi harian eselon 2 dengan DPMD kab seindonesia
• Surat Mendes kepada Bupati 3/5: percepatan
• Inmendes 1/2020: Desa bisa langsung salurkan
• Inmendes 2/2020: Desa salurkan baru lapor Bupati
• Surat Mendes kepada Mendagri 18/5: agar didukung
• Surat Mendes kepada Kapolri 18/5: Babinkamtibmas sbg Relawan Desa agar
mendukung
• Surat Mendes kepada Panglima TNI 18/5: Babinsa sbg Relawan Desa agar
mendukung
• Surat Mendes kepada Gubernur 18/5: teguran Bupati yang penyalurannya rendah

25. 25
5. Referensi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
KEPALA KELUARGA PENERIMA BLT DANA DESA
28 DESEMBER 2020
No Pekerjaan Jumlah %
1 Petani dan buruh tani 7.080.358 88%
2 Nelayan dan buruh nelayan 323.703 4%
3 Buruh pabrik 163.398 2%
4 Guru 68.438 1%
5 Pedagang dan UMKM 409.964 5%
Jumlah 8.045.861 100%
25
Sumber: Kemendesa PDTT, 2020
Dari 8.045.861 KPM penerima BLT Dana Desa, ternyata 2.494.217 KPM
adalah perempuan kepala keluarga (PEKKA)
http://sid.kemendesa.go.id

26. PEMANFAATAN DANA DESA 2020
BERKEADILAN
• Komposisi pemanfaat dari lapisan bawah desa
• BLT Dana Desa: 8.045.861 keluarga atau
39.263.802 jiwa
• ODP di ruang isolasi desa: 191.610 jiwa
• Padat Karya Tunai Desa: 3.298.041 jiwa
• Total pemanfaat langsung dana desa 2020
per 29 Desember 2020: 42.753.453 jiwa atau
36,23% warga desa lapisan bawah
26

27. PERAN PEMERINTAH
DAERAH
• DTKS masih memiliki exclusion dan inclusion
error karena sistem updating yang belum
sempurna. Oleh sebab itu pemerintah daerah
memegang peran penting dalam
mengidentifikasi calon penerima bantuan dan
distribusi bantuan, terutama saat DTKS belum
diperbaharui,
• Pemerintah pusat perlu meningkatkan model
kerja sama dengan pemerintah daerah demi
keakuratan dan efisiensi penyaluran bantuan
seperti melalui mekanisme fleksibel bagi
pemerintah daerah untuk mengidentifikasi
calon penerima bantuan.
Saat ini banyak negara yang ingin meniru
BLT Dana Desa dan Indonesia tidak
menyadari bahwa Indonesia adalah
pelopor ide jaring pengaman sosial
komplementer seperti ini. Di negara
mana lagi 2.7 juta kepala rumah tangga
perempuan bisa mendapatkan bantuan
tunai semasa pandemi seperti ini?
Scott Guggenheim
Adjunct Professor, Global Human Development,
Georgetown University
“
”
MELANGKAH KE DEPAN
Cakupan data sosial (DTKS) yang mencatat kelompok 40% terbawah belum
cukup. Indonesia memerlukan social registry yang mencakup setidaknya
kelompok 60% terbawah demi fleksibilitas desain dan penyasaran
program. Inovasi seperti BLT Dana Desa melalui community targeting,
subsidi listrik sesuai daya, dan sistem on-demand Pra-Kerja merupakan
langkah yang baik.
Jenis dan cakupan program bantuan sosial saat ini sudah cukup baik dalam
meningkatkan pendapatan namun belum bisa menjaga ataupun
meningkatkan produktivitas penerimanya. Kedepannya, dibutuhkan program
yang bisa meningkatkan produktivitas pekerja semi formal dan informal agar
manfaat bantuan lebih berkelanjutan (light conditionality).
01
02
LANGKAH KE DEPAN
Cakupan data sosial (DTKS) yang mencatat kelompok 40% terbawah belum
cukup. Indonesia memerlukan social registry yang mencakup setidaknya
kelompok 60% terbawah demi fleksibilitas desain dan penyasaran
program. Inovasi seperti BLT Dana Desa melalui community targeting,
subsidi listrik sesuai daya, dan sistem on-demand Pra-Kerja merupakan
langkah yang baik.
Jenis dan cakupan program bantuan sosial saat ini sudah cukup baik dalam
meningkatkan pendapatan namun belum bisa menjaga ataupun
meningkatkan produktivitas penerimanya. Kedepannya, dibutuhkan program
yang bisa meningkatkan produktivitas pekerja semi formal dan informal agar
manfaat bantuan lebih berkelanjutan (light conditionality).
1
2
27
PENGAKUAN DUNIA

28. PERKEMBANGAN DAYA BELI RUMAH TANGGA
28
2.280
2.133
2.232
255
320
378
1.252
1.129
1.212
681
577
680
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3
PENDAPATAN DOMESTIK BRUTO DALAM RP TRILIUN
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH
PEMBENTUKAN MODAL TETAP DOMESTIK BRUTO
EKSPOR BARANG DAN JASA
• Daya beli rumah tangga
sudah mulai meningkat
pada Triwulan ke 3
• Pengeluaran rumah
tangga perdesaan
mencakup 14 persen dari
total pengeluaran rumah
tangga nasional
Sumber: bps.go.id

29. PERKEMBANGAN KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
29
68,90
69,55
70,18
70,81
71,39
71,92
71,94
68,50
69,00
69,50
70,00
70,50
71,00
71,50
72,00
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
IPM
70,59
70,78
70,90
71,06
71,20
71,34
71,47
70,50
70,60
70,70
70,80
70,90
71,00
71,10
71,20
71,30
71,40
71,50
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
UMUR HARAPAN
HIDUP SAAT LAHIR
UMUR HARAPAN HIDUP
SAAT LAHIR
7,73
7,84
7,95
8,10
8,17
8,34
8,48
7,70
7,80
7,90
8,00
8,10
8,20
8,30
8,40
8,50
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
RATA-RATA LAMA
SEKOLAH
RATA-RATA LAMA SEKOLAH
9.903
10.150
10.420
10.664
11.059
11.299
11.013
9.900
10.100
10.300
10.500
10.700
10.900
11.100
11.300
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
PENGELUARAN
PER KAPITA YANG
DISESUAIKAN
PENGELUARAN PER KAPITA
YANG DISESUAIKAN (RP 1000)
Sumber: bps.go.id

30. JARING PENGAMAN SOSIAL MENYELAMATKAN WARGA DESA
DARI KEMISKINAN
30
3,43
1,47
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
Total Desa
JUMLAH WARGA YANG TERHINDAR
DARI KEMISKINAN
Juta jiwa
• Secara keseluruhan jaring
pengaman sosial selama pandemi
Covid-19 menyelamatkan 3,43 juta
jiwa agar tidak jatuh miskin
• Khusus di desa, sebanyak 1,47
juta warga terhindar dari
kemiskinan setelah mendapat
jarring pengaman sosial
Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2020 (diolah)

31. 31
Contoh baik Desa Panggungharjo:
1. Menindaklanjuti SE Menteri Desa PDTT No
8/2020, desa mengembangkan aplikasi Tanggap
Covid-19 (https://panggungharjo.desa.id/Covid/)
2. Media sosial internal desa menginformasikan
hasil rapid test, warga positif, dan warga di ruang
isolasi desa
3. Mengembangkan platform android pasardesa.id
sebagai market place lokal, sehingga tetap
menjaga jarak pedagang dan pembeli di desa-
desa yang berdekatan. Omset 10 bulan antara
13 April – 29 Des 2020 mencapai Rp 1,98 miliar
DESA DIGITAL
MENANGANI PANDEMI COVID-19
31

32. TRANSFORMASI
UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK) Eks PNPM
MENJADI
LEMBAGA KEUANGAN DESA (LKD)
32
Lampiran Surat …
32

33. TRANSFORMASI UPK EKS PNPM
MENJADI LEMBAGA KEUANGAN DESA
• Kondisi Saat Ini
• Terdapat 5.300 UPK eks PNPM dengan total dana bergulir Rp 12,7 triliun serta aset senilai Rp 594
miliar belum memiliki kepastian hukum
• Pengawasan secara profesional terhadap dana dan aset tersebut belum bisa dilaksanakan
• Aspirasi para pengelola UPK eks PNPM untuk segera mendapat kepastian hukum
• Potensi Pengembangan
• BUMDes/BUMDesma telah resmi sebagai badan hukum (UU Cipta Kerja)
• Arah pengembangan:
• Transformasi UPK menjadi Lembaga Keuangan Desa
• Lembaga Keuangan Desa sebagai unit usaha BUMDesma
• Lembaga Keuangan Desa dibina oleh Kemendesa PDTT
• Akan terdapat 5.300 Lembaga Keuangan Desa di seluruh Indonesia
• Jumlah Lembaga Keuangan Desa akan terus tumbuh dan berkembang
33
33

34. LEMBAGA KEUANGAN DESA
MULAI DARI JAWA TIMUR
• Transformasi UPK Eks PNPM menjadi lkd
sebagai unit usaha pada 147 Bumdesma di 17
kabupaten di Jawa Timur
• Bumdesma-bumdesma tersebut telah mencatat
peningkatan omset 23%, dari Rp 474,7 miliar
pada 2015 menjadi Rp 582,1 triliun
• Artinya:
• terjadi peningkatan layanan pinjaman mikro dan
kecil 23%
• perluasan nasabah 23%, dari 96.259 orang menjadi
118.384 orang
• Perluasan nasabah golongan miskin dari 42.507
orang miskin menjadi 212.533 orang miskin
34
34
No Kab/kota Jumlah
Bumdesma
Omset 2015
(Rp Miliar)
Omset 2020
(Rp Miliar)
1 Ponorogo 2 8,1 11,1
2 Trenggalek 1 1,7 1,7
3 Tulungagung 13 43,8 54,4
4 Blitar 16 38,5 53,3
5 Kediri 2 7,9 9,5
6 Malang 29 86,9 113,2
7 Lumajang 1 2,5 2,6
8 Banyuwangi 9 23,8 29,7
9 Pasuruan 7 21,4 23,4
10 Sidoarjo 1 3,6 3,6
11 Jombang 1 6,8 6,9
12 Nganjuk 17 57,9 64,2
13 Bojonegoro 2 11,4 13,7
14 Tuban 11 41,0 43,2
15 Lamongan 22 63,1 80,5
16 Gresik 11 45,3 61,1
17 Sumenep 2 7,5 4,9
JUMLAH 147 474,7 582,1

35. KINERJA 147 LEMBAGA KEUANGAN DESA
• Rata-rata nasabah lembaga keuangan desa meminjam Rp 5 juta/orang
• Jasa yang diambil lkd sebesar 1% per bulan sampai 1,5% per bulan
• Namun NPL mulai dari 0,2% hingga yang kesulitan pengembalian hingga NPL 49%,
dengan rata-rata NPL 9%
Oleh karena itu:
• Lembaga keuangan desa dibina secara kontinyu oleh Kementerian Desa PDTT
bersama dengan K/L lain yg memiliki kewenangan
• Dengan menjadi lkd dalam Bumdesma, maka efektivitas penanggulangan kemiskinan
meningkat
• Menjangkau jaringan permodalan formal baru untuk usaha mikro dan kecil seperti
KUR
• terintegrasi dengan desa-desa di kecamatan untuk mencapai tujuan SDGs Desa
nomor 1: Desa Tanpa Kemiskinan 35
35

36. 36

37. • Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa
• adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama
desa-desa
• guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan
investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
jenis usaha lainnya
• untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
BADAN HUKUM BUMDES/MA DALAM UU NOMOR 11/2020
TENTANG CIPTA KERJA, PASAL 117
37

38. ASUMSI DASAR AMANAH UU CIPTA KERJA TERKAIT BUM DESA
BUM Desa sebagai
entitas badan hukum
Pengelolaan BUM Desa
mengedepankan asas
kekeluargaan dan
kegotongroyongan
BUM Desa dapat
menjalankan usaha
bidang ekonomi
dan/atau layanan
umum
BUM Desa dapat
membentuk unit
usaha berbadan
hukum
38

39. BADAN HUKUM BUM DESA
Kedudukan BUM Desa sebagai badan
hukum diperoleh dan berlaku sejak
Peraturan Desa atau Peraturan
Bersama Kepala Desa diundangkan
Kedudukan badan hukum Unit Usaha
BUM Desa terpisah dari BUM Desa
dan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Organisasi Pengelola BUM Desa
terpisah dari pemerintah Desa.
39

40. KEGIATAN USAHA BUM DESA
Usaha BUM Desa
bidang ekonomi
dan/atau layanan
umum
Unit Usaha 1
Lembaga
Keuangan
Unit Usaha 2
Pelayanan Air
Bersih
Unit Usaha 3
Desa Wisata
Unit Usaha 4
Pasar Desa
Operating
Company
Investment
Company
untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat
Desa
40

41. PERKEMBANGAN RPP BUM DESA
• RPP Bumdes sudah
ditayangkan di situs turunan
UU No 11/2020 tentang Cipta
Kerja
• Konsultasi publik telah
dilakukan dari Aceh sampai
Papua
• Harmonisasi antar
kementerian dan lembaga
sedang dilaksanakan
https://uu-ciptakerja.go.id/rpp-badan-usaha-milik-desa

42. 42

43. 43

44. 44

45. 45

46. 46

47. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
47

48. EKSPOR KOPRA PUTIH
Kemitraan
Negara Tujuan
Total Ekspor
Kabupaten Asal
Komoditas
300 Ton
(12 Kontainer)
1. Pakistan
2. Bangladesh
3. Dubai
Kab. Indragiri Hilir
Provinsi Riau
Kopra Putih
Sebelum : Rp 1.500/Butir
Sesudah : Rp
10.000/Butir
48

49. 1,65 Ton
1. Jerman
2. Amerika Serikat
Kabupaten Alor,
Nusa Tenggara Timur
Vanilla Organik
EKSPOR
VANILLA ORGANIK
Komoditas
Kabupaten Asal
Total Ekspor
Negara Tujuan
Kemitraan Sebelum : Rp 150.000/Kg
(Panen Muda)
Sesudah : Rp 800.000/Kg
(Panen Tua)
PASCA PANEN
PEMBINAAN PETANI
PASCA PANEN
PEMBINAAN PETANI
49

50. EKSPOR
DAGING RAJUNGAN
1 Ton/Bulan
Amerika Serikat
Kab. Konawe,
Sulawesi Tenggara
Daging RajunganKomoditas
Kabupaten Asal
Total Ekspor
Negara Tujuan
Kemitraan Sebelum diolah : Rp
40.000/Kg
Sesudah diolah : Rp
380.000/Kg
50

51. EKSPOR
UDANG VANAME
54,27 Ton
1. Amerika Serikat
2. Eropa
Kab. Situbondo,
Provinsi Jawa Timur
Udang VanameKomoditas
Kabupaten Asal
Total Ekspor
Negara Tujuan
Kemitraan
51

52. EKSPOR KENARI
2 Ton/Bulan
(Ekspor perdana per
April 2020)
Amerika Serikat
Kabupaten Alor,
Nusa Tenggara Timur
Selai Kenari
Speculaas
Komoditas
Kabupaten Asal
Total Ekspor
Negara Tujuan
Kemitraan
52

53. Toko Online BUMDes
MINIMARKET
Total: 13 Toko Online
Toko Online BUMDes
PERTANIAN
Total: 6 Toko Online
Toko Online BUMDes
PRODUK LOKAL
Total: 27 Toko Online
Toko Online BUMDes
PARIWISATA
Total: 8 Toko Online
Toko Online BUMDes
MULTI PRODUK
Total: 13 Toko Online
53

54. 1
TRANSMIGRASI
MENDUKUNG
KETAHANAN PANGAN

55. 55@DitjenPKTrans @DitjenPKTrans.Kemendes
TRANSMIGRASI MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL
Lahan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan 9.507 Ha di Prov. Kalimantan Tengah
Untuk mendukung ketahanan pangan nasional sesuai direktif
Presiden sebagai antisipasi krisis pangan akibat pandemi
Covid-19
• Seluruh warga yang menjadi transmigran serta
masyarakat di sekitar Kawasan Transmigrasi Lamunti-
Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
• Pemerintah dalam upaya mendukung ketahanan pangan
• Seluruh warga indonesia yang mendapat manfaat dari
program ketahanan pangan
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Sarana dan Prasarana
nya dikembangkan dan fungsional mendukung ketahanan
pangan
Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan ekonominya
dalam mendukung ketahanan pangan
Kawasan Transmigrasi yang dipenuhi kebutuhan pokoknya
dalam mendukung ketahanan pangan
Jumlah Bidang Tanah yang difasilitasi penerbitan Sertifikat Hak
Milik Atas Tanah Transmigran
Jumlah Kawasan transmigrasi yang difasilitasi kemitraan
dengan badan usaha/lembaga pemerintah dan non
pemerintah/kelompok masyarakat dalam pengembangan
ekonomi
• Peningkatan produktivitas
lahan pertanian
TARGET: 1 kali musim tanam menjadi 2 kali musim tanam
2-3
Ton/Ha
4-5
Ton/Ha
INDIKATOR:
2
Kawasan
2
Kawasan
2
Kawasan
1.949
Bidang
22
Kawasan
Target:
PENERIMA MANFAAT
CAKUPAN PROGRAM
TARGET & INDIKATORTUJUAN
Tahap 1: Intensifikasi di Kabupaten Kapuas (Kec. Dadahup,
Kapuas Murung/Palingkau) dan kabupaten Pulang Pisau (Kec.
Pandih Batu dan Maliku)
Tahap 2: Intensifikasi di Kabupaten Kapuas (Kec. Dadahup,
Kapuas Murung/Palingkau) dan kabupaten Pulang Pisau (Kec.
Pandih Batu dan Maliku)
Dukungan Manajemen Layanan

56. 56

57. SDGs Desa
57

58. SDGs 18: KELEMBAGAAN DESA DINAMIS
DAN BUDAYA DESA ADAPTIF
Dasar pemikiran munculnya SDGs 18
• Pembangunan harus berbasis akar budaya lokal
• Menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam
dalam agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dll.
• Menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang
produktif agar bertahan, bahkan berkembang
• Penguatan kontrol sosial berbasis budaya setempat (kearifan lokal)
58

59. SDGsDESAPercepatanPencapaianTujuanPembangunanNasionalBerkelanjutanA.HalimIskandar
Buku Obor
A. Halim Iskandar adalah Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trans-
migrasi. Sebelum menjadi menteri, penulis
mengemban amanah sebagai Ketua DPW PKB
Jawa Timur dan Ketua DPRD Provinsi Jawa
Timur. Lahir dan tumbuh besar di lingkungan
Pesantren Denanyar Jombang, Jawa Timur,
hingga saat ini penulis dikenal sebagai penggerak
yang mendedikasikan hidupnya untuk pesantren dan Nahdlatul
Ulama (NU). Pendidikan S-1 bidang filsafat dan sosiologi pendidikan
penulis selesaikan di IKIP Negeri Yogyakarta (sekarang Universitas
Negeri Yogyakarta/UNY), dan pendidikan S-2 penulis tamatkan di
IKIP Negeri Malang (sekarang Universitas Negeri Malang/UNM). Pada
tahun 2020 ia memperoleh gelar doktor kehormatan (HC) di bidang
pemberdayaan masyarakat dari Universitas Negeri Yogyakarta.
Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114
F. + 62 (0)21 31924488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id
http://www.obor.or.id
SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek
pembangunan yang digagas PBB sejak pendirian hingga kini
diterapkan, seluruh warga desa harus menjadi pemanfaatnya, tidak
ada yang terlewat. Dan, kemajuan tiada akan berhenti, melainkan
berkelanjutan bagi generasi-generasi mendatang. Mewujudkan desa
tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, layak air bersih dan sanitasi,
berenergi bersih dan terbarukan, infrastruktur dan inovasi sesuai
kebutuhan. Warganya sehat dan sejahtera, menerima pendidikan
berkualitas, perempuan berpartisipasi, menumbuhkan ekonomi
merata, konsumsi dan produksi sadar lingkungan. Tinggal di
permukiman yang aman dan nyaman, tanggap perubahan iklim, peduli
lingkungan laut dan darat, damai berkeadilan, bermitra membangun
desa. Dilengkapi tujuan khas SDGs Desa ke 18: kelembagaan desa
dinamis dan budaya desa adaptif.
TRILOGI SDGs DESA #1
YOI
59

60. 60

61. 0811-1953-5201
0811-1953-5202
61