Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn kelas X ini membahas tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Materi pembelajaran meliputi sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, serta nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. RPP ini menjel

1. 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMA NEGERI 1 CIKEMBAR
Mata pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : X / GASAL
Alokasi Waktu : 8 X45 MENIT( 4 X pertemuan)
A. Kompetensi Inti (KI)
KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.
KI.3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
B. Kompetensi Dasardan Indikator
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1 Menganalisis Nilai-nilai
Pancasila dalam
kerangka praktik
penyelenggaraan
pemerintahan Negara
3.2.1 Memahami arti pemerintahan NKRI
3.2.2 Menampilkan bentuk kekuasaan
3.2.3 Menganalisis Pembagian kekuasaan
3.2.4 Menampilkan konsep kekuasaan
3.2.5 Menganalisis kedudukan dan fungsi
kementrian negara RI dan lembaga
pemerintah non Kementrian negara RI
3.2.6 Menganalisis Nilai Pancasiladalampraktik
4.1.Mewujudkan keputusan
bersama sesuai nilai-nilai
Pancasila dalam kerangka
KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah
konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah

2. 2
praktik penyelenggaraan
pemerintahan Negara
secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda
sesuai kaidah keilmuan
PERTEMUAN 2
C. MATERI PEMBELAJARAN
Materi pelajaran PPKn Kelas X Bab 1 adalah Pembelajaran Nilai-nilai Pancasila
dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Kekuasaan Negara, dengan Sub-Bab
sebagai berikut.
1. Sistem pembagian kekuasaan negara.
2. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga
Pemerintah NonDepartemen.
3. Kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka NKRL
4. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. (materi-materi tersebut
dapat dikembangkan lebih lanjut dalam RPP berdasarkan fakta, konsep, prinsip dan
prosedur).
Pertemuan kedua akanmembahas materi tentang kedudukan dan fungsi kementerian
negara Republik Indonesia dan lembapa pemerintahan non-departemen. Dalam
pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.
1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia
KeberadaanKementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal
17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.
(a). Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(b). Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
(c). Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
(d). Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara
diatur dalam undang-undang.
KeberadaanKementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik
Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara.
(a). Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidangnya,
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjaditanggung jawabnya,
pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis
dari pusat sampai ke daerah.
(b). Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya,pengelolaan barang
milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas

3. 3
pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang
berskala nasional.
(c). Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara
yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di
bidangnya.
Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa
setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik
Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang
ditanganinya.
(a). Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama
kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
(b). Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya
disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(c). Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.
Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga
kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi
urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
Kementerian koordinator, terdiri atas:
(a). Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
(b). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(c). Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah
Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga
negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas
pemerintahan tertentu.
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung
jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang
terkait.

4. 4
Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Diantaranya adalah; Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI), Badan Informasi Geospasial (BIG); Badan Intelijen
Negara (BIN); Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan Iain-lain.
D. KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Kegiatan Awal :
 Absensi
Untuk mengecek kehadiran siswa dikelas
 Apersepsi
Mencoba mengingatkan kembali materi sebelumnya dan menyanyikan lagu Garuda
Pancasila
 Motivasi
Mengingatkan kepada siswa bahwa kita masih tetap memilik dasar Negara yaitu
Pancasila
b. Kegiatan inti :
 Menyampaikan tujuan mempelajari materi supaya siswa memahami Pancasila sebagai
dasar dalam kerangka penyelenggaraan negara
 Membagi kelas menjadi 8 Kelompok
 Menganalisis gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau
membaca dari berbagai sumber (buku, media cetak maupun elektronik)nilai-nilai
Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
 Mendiskusikan tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan
pemerintahan Negara
 Menyajikan dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentangtentang Nilai-
nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara
c. Kegiatan Penutup
Evaluasi Evaluasi dilakukan terhadap proses kerja kelompok untuk menyajikan
materi hasil diskusi
 Penugasan/tindak lanjut
Penugasan diberikan kepada setiap kelompok untuk melengkapi materi hasil diskusi.
E. Teknik penilaian
Terlampir
F. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar

5. 5
1. Media/alat : Lambang Burung Garuda, Infocus,laptop,Klipin koran,internet
2. Bahan : tayangan power point, tayangan film,gambar2n ttg Pancasila
3. Sumber Belajar : Buku paket siswa kelas X, naskah UUD 1945
LAMPIRAN
FORMAT PENILAIAN SIKAP K1 DAN K2
Tabel 1. Jurnal Pecapaian Kompetensi Sikap Spiritual
No Nama
Berdoa*
)
Salam*)
Beribad
ah tepat
waktu*)
.........*) Predi
kat
Deskripsi
Dalam
Rapor
SB PB SB PB SB PB SB PB
1 INONK Memiliki
sikap
Tabel 2. Jurnal Pecapaian Kompetensi Sikap Sosial
No Nama
Disiplin*)
Tanggun
g
jawab*)
Kerja
sama.*)
Toleran
si*)
Predi
kat
Deskrips
idalam
Rapor
SB PB SB PB SB PB SB PB
1
INONK
V V V V
SB
Memiliki
sikap
disiplin
,tanggun
g
jawab,ke
rja sama,
dan
toleransi
yang
sangat
baik

6. 6
Memiliki
sikap
disiplin
,tanggun
g
jawab,ke
rja sama,
dan
toleransi
yang
sangat
baik
Memiliki
sikap
disiplin
,tanggun
g
jawab,ke
rja sama,
dan
toleransi
yang
sangat
baik
Keterangan:
*) diisi dengan butir-butir sikap (spiritual dan sosial)
Tabel 3. Pengolahan Nilai Pengetahuan
No. Nama KD
Hasil Penilaian Harian
Penilaian
Akhir
Semester
Rerata
(Pembulatan
)
1 2 3 4 ...
1 INONK 3.1. 80 75 78
32 75 90 70 78
3.3 80 85 90 85 85
NA 80
Catatan:
Perlu Anda ingat kembali bahwa:
1. Kesimpulan sikap spiritual dari guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti menjadi acuan
utama dan didukung penilaian sikap spiritual yang dilakukan olehguru mata pelajaran lain
dan guru BK.
2. Kesimpulan sikap sosial dari guru PPKnmenjadi acuan utama dan didukung penilaian
sikap sosial yang dilakukan oleh guru mata pelajaran lain dan guru BK.

7. 7
Mengetahui
Kepala Sekolah,
Drs. Shodiq, M.M.Pd.
NIP. 19621217 198903 1 005
Cikembar, Juli 2016
GMP PKN
Eli Priyatna, S.Pd
NIP. 19720409 201410 1 001