SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
Volume 10, No 2
Achmad Nurmandi
Effria Wijayanti / 1706007766
Fernaldi Anggadha / 1706007803
Lili Fajri Dailimi / 1706007886
Paulina Hani Rusmawati / 1706097181
Wandayani Nurfadilah / 1706097250
Prepared by:
 Dalam operasionalnya, organisasi publik memiliki karakter dan
tujuan yang berbeda dengan organisasi bisnis.
 Organisasi publik akan berupaya menyelaraskan diri dengan
perkembangan lingkungan.
 Perubahan yang terjadi di era globalisasi dan otonomi menjadi
tantangan dan tanggung jawab besar pemerintah dalam
melaksanakan pelayanan publik.
 Inovasi menuntut anggota organisasi untuk mempunyai
pengatahuanyang baik dan mendalam tentang masyarakat yang
dilayani (organisasi publik).
 Inovasi organisasi pemerintah daerah (organisasi publik) dipengaruhi
oleh struktur organisasi, kapasitas, informasi, keahlian pegawai, dan
pengatahuan.
 Pengolaan data dan informasi menjadi pengatahuan merupakan
tahapan penting dalam proses inovasi.
 Kemampuan membangun jaringan antar organisasi-organisasi
Mekanisme ini menjadi sarana untuk
menghasilkan pengetahuan,menghilangkan
duplikasi, dan mencegah inefisiensi
anggaran
pemerintah
masyarakatswasta
Informasi dari masyarakat dikumpulkan dan dianalisis untuk lebih mengetahui
kebutuhaan riil mereka. Selanjutnya dari informasi tersebut menjadi
pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam manajemen pelayanan yang
tepat
 Output dari pengolahan berbagai pengetahuan akan kebutuhan
masyarakat yaitu berupa inovasi-inovasi organisasi yang digunakan untuk
mengambil keputusan dan tindakan untuk peningkatan pelayanan publik.
 Keberhasilan proses inovasi organisasi ditentukan oleh:
1. Orang-orang yang terlibat dalam proses governance
2. Pemimpin yang memiliki kekuatan untuk mengubah
3. Komunikasi antar pencetus perubahan dengan pihak lain
4. Dedikasi bawahan atau pegawai dalam melakukan perubahan
5. Dukunagn dari publik dan politisi (Sumarto, 2003:10)
 Kualitas pelayanan publik yang diberikan tergantung pada kemampuan
mengelola data dan informasi, mampu menggunakan pengetahuan untuk
pengambilan keputusan dan merespon perubahan.
 Proses inovasi dalam organisasi non profit dilakukan melalui Management of Organizational Knowledge.
Contoh Inovasi yang sudah/sedang dijalankan adalah :
 Pembenahan RSUD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara
 Pembentukan LEPP-M3 oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
 Program Gianyar Sejahtera oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar
 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur(APKASI,2003)
Pengorgan
isasian
Pember
dayaan
Pengin
tegrasian
Pengelola
an
Pentrans
feran
Informasi
UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan)
www.jogya.go.id
hotline service
24 jam (telepon
dan SMS)
Inovasi dalam Pelayanan di Sektor Publik
*Knowledge
Sharing yang
efektif
*Keberhasilan
pelayan publik
Organisasi Publik dan Inovasi Pelayanan

More Related Content

Similar to Organisasi Publik dan Inovasi Pelayanan

Model kms v1-snati_2011 v3.0
Model kms v1-snati_2011 v3.0Model kms v1-snati_2011 v3.0
Model kms v1-snati_2011 v3.0Albaar Rubhasy
 
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docxKerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docxMAldiPutra1
 
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikKonsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikBudaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikDian Herdiana
 
050521-Paparan Analisis Kebijakan Publik.pptx
050521-Paparan Analisis Kebijakan Publik.pptx050521-Paparan Analisis Kebijakan Publik.pptx
050521-Paparan Analisis Kebijakan Publik.pptxAristyoWijaya1
 
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentMembangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentTri Widodo W. UTOMO
 
Laporan Pengaduan Masyarakat 2016
Laporan Pengaduan Masyarakat 2016Laporan Pengaduan Masyarakat 2016
Laporan Pengaduan Masyarakat 2016BBPP_Batu
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
 
Madekarapesinunpadbab1
Madekarapesinunpadbab1Madekarapesinunpadbab1
Madekarapesinunpadbab1Dewi Abiz
 
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Excruciate Limited
 
Laporan Pengaduan Masyarakat 2015
Laporan Pengaduan Masyarakat 2015Laporan Pengaduan Masyarakat 2015
Laporan Pengaduan Masyarakat 2015BBPP_Batu
 
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
 
ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROG...
ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROG...ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROG...
ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROG...fathur111079
 
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI Witra Apdhi Almash
 
4ilham summary publik digital
4ilham summary  publik digital4ilham summary  publik digital
4ilham summary publik digitaltemanna #LABEDDU
 

Similar to Organisasi Publik dan Inovasi Pelayanan (20)

Model kms v1-snati_2011 v3.0
Model kms v1-snati_2011 v3.0Model kms v1-snati_2011 v3.0
Model kms v1-snati_2011 v3.0
 
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docxKerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
 
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikKonsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
 
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikBudaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
 
050521-Paparan Analisis Kebijakan Publik.pptx
050521-Paparan Analisis Kebijakan Publik.pptx050521-Paparan Analisis Kebijakan Publik.pptx
050521-Paparan Analisis Kebijakan Publik.pptx
 
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentMembangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
 
Proaktif
ProaktifProaktif
Proaktif
 
Laporan Pengaduan Masyarakat 2016
Laporan Pengaduan Masyarakat 2016Laporan Pengaduan Masyarakat 2016
Laporan Pengaduan Masyarakat 2016
 
Expose Pemekaran Wilayah
Expose Pemekaran WilayahExpose Pemekaran Wilayah
Expose Pemekaran Wilayah
 
Smart Governance
Smart GovernanceSmart Governance
Smart Governance
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
 
Madekarapesinunpadbab1
Madekarapesinunpadbab1Madekarapesinunpadbab1
Madekarapesinunpadbab1
 
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
 
Laporan Pengaduan Masyarakat 2015
Laporan Pengaduan Masyarakat 2015Laporan Pengaduan Masyarakat 2015
Laporan Pengaduan Masyarakat 2015
 
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 
ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROG...
ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROG...ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROG...
ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROG...
 
Kajian model RB di kalimantan
Kajian model RB di kalimantanKajian model RB di kalimantan
Kajian model RB di kalimantan
 
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
 
4ilham summary publik digital
4ilham summary  publik digital4ilham summary  publik digital
4ilham summary publik digital
 

More from Lili Fajri Dailimi

More from Lili Fajri Dailimi (20)

Silabus Pajak - LFD.docx
Silabus Pajak - LFD.docxSilabus Pajak - LFD.docx
Silabus Pajak - LFD.docx
 
Modul Pengantar Perpajakan - Rudi Ginting.pdf
Modul Pengantar Perpajakan - Rudi Ginting.pdfModul Pengantar Perpajakan - Rudi Ginting.pdf
Modul Pengantar Perpajakan - Rudi Ginting.pdf
 
List pertanyaan webinar tgl 17 november 2021
List pertanyaan webinar tgl 17 november 2021 List pertanyaan webinar tgl 17 november 2021
List pertanyaan webinar tgl 17 november 2021
 
Qn a uu hpp
Qn a uu hppQn a uu hpp
Qn a uu hpp
 
Pmk nomor 2 tahun 2010
Pmk nomor 2 tahun 2010Pmk nomor 2 tahun 2010
Pmk nomor 2 tahun 2010
 
Review jurnal ilmiah
Review jurnal ilmiahReview jurnal ilmiah
Review jurnal ilmiah
 
Balance Score Card Concept
Balance Score Card ConceptBalance Score Card Concept
Balance Score Card Concept
 
Session AHP (Analytic Hierarchy Process)
Session AHP (Analytic Hierarchy Process)Session AHP (Analytic Hierarchy Process)
Session AHP (Analytic Hierarchy Process)
 
Analisis Biaya dan Manfaat
Analisis Biaya dan ManfaatAnalisis Biaya dan Manfaat
Analisis Biaya dan Manfaat
 
Cost benefit analysis
Cost benefit analysis Cost benefit analysis
Cost benefit analysis
 
Kunci-kunci sukses sejak 80an-2017
Kunci-kunci sukses sejak 80an-2017Kunci-kunci sukses sejak 80an-2017
Kunci-kunci sukses sejak 80an-2017
 
Decision analysis
Decision analysis Decision analysis
Decision analysis
 
Teori organisasi s dan aplikasinya
Teori organisasi s  dan aplikasinyaTeori organisasi s  dan aplikasinya
Teori organisasi s dan aplikasinya
 
7's mc kinsey
7's mc kinsey7's mc kinsey
7's mc kinsey
 
Theory U
Theory UTheory U
Theory U
 
Pengantar paradigma dan teori ilmu adm
Pengantar paradigma dan teori ilmu admPengantar paradigma dan teori ilmu adm
Pengantar paradigma dan teori ilmu adm
 
Lingkungan administrasi publik
Lingkungan administrasi publikLingkungan administrasi publik
Lingkungan administrasi publik
 
Leadership
LeadershipLeadership
Leadership
 
Birokrasi, demokrasi dan civil service
Birokrasi, demokrasi dan civil serviceBirokrasi, demokrasi dan civil service
Birokrasi, demokrasi dan civil service
 
Sap 5- administrasidan kebijakan publik
Sap 5- administrasidan kebijakan publikSap 5- administrasidan kebijakan publik
Sap 5- administrasidan kebijakan publik
 

Recently uploaded

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (13)

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

Organisasi Publik dan Inovasi Pelayanan

  • 1. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Volume 10, No 2 Achmad Nurmandi Effria Wijayanti / 1706007766 Fernaldi Anggadha / 1706007803 Lili Fajri Dailimi / 1706007886 Paulina Hani Rusmawati / 1706097181 Wandayani Nurfadilah / 1706097250 Prepared by:
  • 2.  Dalam operasionalnya, organisasi publik memiliki karakter dan tujuan yang berbeda dengan organisasi bisnis.  Organisasi publik akan berupaya menyelaraskan diri dengan perkembangan lingkungan.  Perubahan yang terjadi di era globalisasi dan otonomi menjadi tantangan dan tanggung jawab besar pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik.
  • 3.  Inovasi menuntut anggota organisasi untuk mempunyai pengatahuanyang baik dan mendalam tentang masyarakat yang dilayani (organisasi publik).  Inovasi organisasi pemerintah daerah (organisasi publik) dipengaruhi oleh struktur organisasi, kapasitas, informasi, keahlian pegawai, dan pengatahuan.  Pengolaan data dan informasi menjadi pengatahuan merupakan tahapan penting dalam proses inovasi.
  • 4.  Kemampuan membangun jaringan antar organisasi-organisasi Mekanisme ini menjadi sarana untuk menghasilkan pengetahuan,menghilangkan duplikasi, dan mencegah inefisiensi anggaran pemerintah masyarakatswasta Informasi dari masyarakat dikumpulkan dan dianalisis untuk lebih mengetahui kebutuhaan riil mereka. Selanjutnya dari informasi tersebut menjadi pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam manajemen pelayanan yang tepat
  • 5.  Output dari pengolahan berbagai pengetahuan akan kebutuhan masyarakat yaitu berupa inovasi-inovasi organisasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dan tindakan untuk peningkatan pelayanan publik.  Keberhasilan proses inovasi organisasi ditentukan oleh: 1. Orang-orang yang terlibat dalam proses governance 2. Pemimpin yang memiliki kekuatan untuk mengubah 3. Komunikasi antar pencetus perubahan dengan pihak lain 4. Dedikasi bawahan atau pegawai dalam melakukan perubahan 5. Dukunagn dari publik dan politisi (Sumarto, 2003:10)  Kualitas pelayanan publik yang diberikan tergantung pada kemampuan mengelola data dan informasi, mampu menggunakan pengetahuan untuk pengambilan keputusan dan merespon perubahan.
  • 6.  Proses inovasi dalam organisasi non profit dilakukan melalui Management of Organizational Knowledge. Contoh Inovasi yang sudah/sedang dijalankan adalah :  Pembenahan RSUD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara  Pembentukan LEPP-M3 oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang  Program Gianyar Sejahtera oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar  Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur(APKASI,2003)
  • 7. Pengorgan isasian Pember dayaan Pengin tegrasian Pengelola an Pentrans feran Informasi UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan) www.jogya.go.id hotline service 24 jam (telepon dan SMS) Inovasi dalam Pelayanan di Sektor Publik *Knowledge Sharing yang efektif *Keberhasilan pelayan publik