Beberapa pembelajaran pengelolaan air minum berbasis masyarakat

1,399 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
65
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beberapa pembelajaran pengelolaan air minum berbasis masyarakat

  1. 1. Beberapa PembelajaranPengelolaan Air Minum Berbasis MasyarakatKelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional Kuta, 26 Agustus 2008
  2. 2. Mengapa Berbasis Masyarakat? Ketidakpahaman pemerintah karena  fokus pada fasilitas daripada pelayanan  fokus pada target daripada kebutuhan sehingga hasil pembangunan tidak optimal  fasilitas menjadi monumen Desentralisasi/otonomi  peran pemerintah bertambah dari hanya penyedia menjadi fasilitator, koordinator, dan pendukung  aktualisasi potensi tersembunyi masyarakat
  3. 3. Apa itu Berbasis Masyarakat? Berbasis masyarakat  masyarakat sebagai pengambil keputusan pada semua aspek penting dalam perencanaan dan pembangunan sistem AMPL dan tanggungjawab pengelolaan dan pemeliharaan sistem AMPL. Karakteristik  Masyarakat memutuskan  pilihan teknologi, bentuk layanan, organisasi, mekanisme pendanaan dan bentuk pengaturan.  Masyarakat bertanggungjawab  pemeliharaan, pengaturan, mengatur organisasi pengelola, dan mendanai
  4. 4. Persyaratan Dasar Kemampuan mengelola  mempunyai keahlian  kemampuan membayar Keinginan mengelola  adanya kebutuhan  kesediaan membayar  manfaat  penerimaan  teknologi, layanan
  5. 5. Keuntungan Sistem  sesuai kebutuhan layanan  kebutuhan dan kemampuan ketergantungan  rendah sistem pembayaran dan iuran  sesuai kemampuan kemampuan masyarakat  meningkat pemilikan aset  milik masyarakat, hak kelola pengembangan selanjutnya kepercayaan  meningkat
  6. 6. Kerugian komitmen masyarakat  sementara didominasi oleh elite pengaturan keuangan bermasalah konflik antar pengelola dan pemerintah desa ketergantungan pada fasilitator
  7. 7. Implikasi legalitas kepemilikan aset aktifitas menghasilkan dana mempunyai kesempatan menerima dana dari luar mempunyai kemampuan meminjam dana menjadi mitra pemerintah dan pihak lain
  8. 8. Peran Pemerintah Peran  tempat bertanya, bimbingan teknis, keuangan, menyediakan regulasi, dll Kapasitas  kemampuan berkomunikasi, fleksibel, mendorong dan memotivasi masyarakat Kebutuhan  peningkatan kapasitas  pelatihan Paradigma  lebih pada proses dan bukan target, lebih pada keberlanjutan dan bukan membangun fasilitas, pendekatan terpadu melibatkan semua pihak berkepentingan (pemerintah, LSM, swasta, masyarakat).
  9. 9. Implikasi Bagi Pemerintah Positip Beban  tugas rutin pemeliharaan dan perbaikan, serta penagihan iuran berkurang Kualitas perencanaan  membaik Kemampuan pelayanan  membaik Ketersediaan dana pembangunan sistem baru  lebih banyak Negatip Psikologis  kehilangan kekuasaan, status Butuh waktu yang lebih banyak Standarisasi pendekatan lebih sulit Dukungan pelayanan lebih kompleks
  10. 10. Bentuk Dukungan Fungsi Skala Nas Prop Kab MasyKebijakanPeraturanKoordinasi Departemen dan donorStrategi dan PetunjukPemantauanDukungan danaPeningkatan kapasitasPerencanaanPelaksanaanPengelolaan
  11. 11. Pentingnya Kelembagaan Perwujudan tanggungjawab masyarakat untuk mengelola dan memelihara fasilitas Menjamin keberlanjutan hasil pembangunan AMPL Menjamin kualitas layanan fasilitas AMPL Mitra kerja pemerintah (desa dan kabupaten)
  12. 12. Prinsip Dasar Kelembagaan Masyarakat kebersamaan, keputusan ada di tangan masyarakat, berorientasi pada komunitas lokal, tidak berorientasi mendapatkan keuntungan tetapi untuk kemanfaatan bersama. mengikuti azas kejujuran/keterbukaan, keadilan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan.
  13. 13. Penguatan Kelembagaan Penguatan jaringan, sehingga masyarakat (institusi masyarakat) mempunyai peluang dan akses lebih banyak kepada pelaku lain, agar dapat mengembangkan potensi yang ada dan membuka diri terhadap peluang yang disediakan oleh pelaku lain Peningkatan kapasitas masyarakat berupa penciptaan peluang bagi pendidikan dan pelatihan, baik untuk materi yang menyangkut teknis penyediaan sistem air minum, maupun materi non-teknis, seperti manajemen, keuangan dan administrasi, sistem data-base, dan sebagainya Kejelasan pemilikan aset. Masyarakat dapat diberi hak pengelolaan, bahkan kepemilikan, agar penyelenggaraan layanan dapat berkelanjutan dan dikembangkan oleh masyarakat.
  14. 14. Legalisasi Lembaga Keamanan, sehingga segala hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, aset dan kepemilikan, sampai dengan mekanisme penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; Meningkatkan posisi tawar masyarakat sebagai salah satu institusi yang diakui oleh berbagai pelaku terkait, sehingga terbuka peluang dan akses terhadap berbagai jaringan pelaku lain. Sebagai contoh  akses terhadap lembaga perbankan atau donor lain, apabila diperlukan untuk mengembangkan sistem yang telah ada.
  15. 15. Fungsi Badan Pengelola Air Minum Manajemen sebagai penanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan jalannya pengoperasian prasarana dan sarana air minum Teknis sebagai penanggung jawab teknis perencanaan, pelaksanaan, operasional & pemeliharaan, dan pengembangan pelayanan air minum Administrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengumpulan iuran air minum, pencatatan administrasi keuangan, dan pelaporan keuangan
  16. 16. Pembinaan LembagaPembinaan merupakan tanggungjawab langsung daripemerintah desa dan pemerintah kabupaten, dandimaksudkan membantu pengelola agar: dapat menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi kelompok mampu menggali, menemukan dan mendayagunakan sumberdaya yang tepat guna untuk perkembangan lembaga mendapat dukungan serta kepercayaan dari masyarakat dapat mengembangkan kemampuan potensial yang dimiliki.
  17. 17. Isu Penting Lainnya Manajemen multi desa  sistem berdasar sumber air Lembaga bertopang pada sistem dan bukan kampiun Koordinasi dan kemitraan dengan pemerimtah desa  pemerintah desa merupakan lembaga otonom Audit keuangan perlu dipikirkan  beberapa lembaga pengelola sudah punya aset mencapai ratusan juta Rupiah Pendampingan oleh pemerintah kabupaten  peran pokja AMPL.
  18. 18. Sekian – Terima Kasih

×