SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
BIMTEK KEPEGAWAIAN
Beberapa Bimtek/ Diklat Bidang Materi Tentang Kepegawaian :
1. Bimtek Kepegawaian Tentang Manajemen PNS dan Manajemen PPPK serta Perbedaan PNS dengan PPPK;
2. Bimtek Keterampilan Negosiasi bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah;
3. Bimtek Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS berdasarkan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018;
4. Bimtek Manajemen Konflik dan Krisis ( Conflict and Crisis Management ) bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PNS) Pemerintah Daerah;
5. Bimtek Teknik atau Keterampilan Komunikasi dan Membina Hubungan Interpersonal (Communication dan
Interpersonal Skills) Bagi Aparatur Penyidik PNS Pemerintah Daerah;
6. Bimtek Perhitungan Angka Kredit Guru berdasarkan PerMENPAN RB Nomor 16 Tahun 2009 dan Permendiknas
Nomor 35 Tahun 2010 serta Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Guru;
7. Bimtek Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bagi Pemerintah Daerah;
8. Bimtek Manajemen Intelijen Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Daerah & Bimtek Intelijen Pengawalan dan
Pengamanan Pimpinan dan Objek vital;
9. Bimtek Profesionalisme Aparatur Pemerintah & Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Bagi Pemerintah Daerah;
INFO 0822-9802-5359 / 0812-8780-8484
• Bimtek Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan dan Sosialisasi Inovasi Pelayanan
Publik;
• Bimtek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (Angka
Kredit P2UPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017, tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Pengawas Pemerintahan;
• Bimtek Tata Cara Perjalanan Dinas Bagi Apratur Sipil Negara Sesuai PMK Nomor
113/PMK 05/2012 dan PMK Nomor 190/PMK 05/2012;
• Bimtek Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
• Bimtek Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (PNS);
• Bimtek Tata Cara Perjalanan Dinas Bagi Apratur Sipil Negara Sesuai PMK Nomor
113/PMK 05/2012 dan PMK Nomor 190/PMK 05/2012;
INFO 0822-9802-5359 / 0812-8780-8484
INFORMASI JADWAL DIKLAT DAN BIMTEK KEUANGAN DALAM BENTUK UNDANGAN
BIMTEK, UNDANGAN DIKLAT, ATAU UNDANGAN SOSIALISASSI YANG BISA DITUJUKAN
KE LEMBAGA ATAU INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT BIMTEK KEUANGAN DALAM
RANGKA MEMANTAPKAN PEMAHAMAN KEPADA PARA PESERTA BIMTEK.
KAMI SELAKU PNYELENGGARA AKAN MENGADAKAN KEGIATAN BIMTEK DAN DIKLAT
TERSEBUT DENGAN JADWAL TERLENGKAP YANG KAMI LAMPIRKAN SESUAI
KEBUTUHAN DAN KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN TERSEBUT.
INVESTASI BIAYA: @RP.4.500.000 (FULL FASILITAS) @RP.3.500.000 (NON AKOMODASI
FASILITAS :
• Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai dengan Selesai
• Peserta Menginap (Twin-Shering);
• Seminar Kit serta Tas Ekslusif;
• Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
• Sertifikat Pelatihan
Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3
Konfirmasi Pendaftaran :
Telp. / Fax. ( 021 ) 631 3391
Konf : 0822-9802-5359 / 0812-8780-8484

More Related Content

What's hot

FAQ Pedoman Penghitungan Kebutuhan JF Adyatama
FAQ Pedoman Penghitungan Kebutuhan JF AdyatamaFAQ Pedoman Penghitungan Kebutuhan JF Adyatama
FAQ Pedoman Penghitungan Kebutuhan JF Adyatama
zardranta04
 
20211013 kebijakan jf pemprov jabar singkat
20211013 kebijakan jf pemprov jabar singkat20211013 kebijakan jf pemprov jabar singkat
20211013 kebijakan jf pemprov jabar singkat
KutsiyatinMSi
 
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
Eksanto Santo
 
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasPmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
razitakhalyla
 

What's hot (20)

Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016
 
4. 2019 pp 030
4. 2019 pp 0304. 2019 pp 030
4. 2019 pp 030
 
Keputusan Gubernur Nomor 2146 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Nomor 2146 Tahun 2016Keputusan Gubernur Nomor 2146 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Nomor 2146 Tahun 2016
 
9. permenpanrb no 38 tahun 2017
9. permenpanrb no 38 tahun 20179. permenpanrb no 38 tahun 2017
9. permenpanrb no 38 tahun 2017
 
Salinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Widyaiswara
Salinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan WidyaiswaraSalinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Widyaiswara
Salinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Widyaiswara
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
 
8. permenpan nomor 40 tahun 2012
8. permenpan nomor  40 tahun 20128. permenpan nomor  40 tahun 2012
8. permenpan nomor 40 tahun 2012
 
Adk
AdkAdk
Adk
 
FAQ Pedoman Penghitungan Kebutuhan JF Adyatama
FAQ Pedoman Penghitungan Kebutuhan JF AdyatamaFAQ Pedoman Penghitungan Kebutuhan JF Adyatama
FAQ Pedoman Penghitungan Kebutuhan JF Adyatama
 
Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020
 
20211013 kebijakan jf pemprov jabar singkat
20211013 kebijakan jf pemprov jabar singkat20211013 kebijakan jf pemprov jabar singkat
20211013 kebijakan jf pemprov jabar singkat
 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
 
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
 
Internalisasi Dokumen Strategi Sanitasi
Internalisasi Dokumen Strategi SanitasiInternalisasi Dokumen Strategi Sanitasi
Internalisasi Dokumen Strategi Sanitasi
 
5. permenpan nomor 13 tahun 2019
5. permenpan nomor 13 tahun 20195. permenpan nomor 13 tahun 2019
5. permenpan nomor 13 tahun 2019
 
Lki perjalanan dinas baru 2015
Lki perjalanan dinas baru 2015Lki perjalanan dinas baru 2015
Lki perjalanan dinas baru 2015
 
Bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pp no. 12 tahun 2019
Bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pp no. 12 tahun 2019Bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pp no. 12 tahun 2019
Bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pp no. 12 tahun 2019
 
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdmPermenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
 
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasPmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
 
Permendagri 79 2018 BLUD
Permendagri 79 2018 BLUDPermendagri 79 2018 BLUD
Permendagri 79 2018 BLUD
 

Similar to Bimtek kepegawaian

Identifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docx
Identifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docxIdentifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docx
Identifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docx
dinkes4
 
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
dream1717
 
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
MarioMario435914
 
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
azetra
 
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalSupervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
Ahmad Abdul Haq
 
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptxSLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
soesyarosuka
 

Similar to Bimtek kepegawaian (20)

Identifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docx
Identifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docxIdentifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docx
Identifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docx
 
Perka bkn-nomor-11-tahun-2012
Perka bkn-nomor-11-tahun-2012Perka bkn-nomor-11-tahun-2012
Perka bkn-nomor-11-tahun-2012
 
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
 
Bkn 162 2000
Bkn 162 2000Bkn 162 2000
Bkn 162 2000
 
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
 
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptxPermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
 
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptx
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptxKonsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptx
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptx
 
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxMateri Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
 
1. SOP Administrasi Surat Masuk.pdf
1. SOP Administrasi Surat Masuk.pdf1. SOP Administrasi Surat Masuk.pdf
1. SOP Administrasi Surat Masuk.pdf
 
UU ASN (kem dalam negeri)
UU ASN (kem dalam negeri)UU ASN (kem dalam negeri)
UU ASN (kem dalam negeri)
 
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
 
7. permenpan rb nomor 38 tahun 2020
7. permenpan rb nomor 38 tahun 20207. permenpan rb nomor 38 tahun 2020
7. permenpan rb nomor 38 tahun 2020
 
Kajian mapping abk kota samarinda 2014
Kajian mapping abk kota samarinda 2014Kajian mapping abk kota samarinda 2014
Kajian mapping abk kota samarinda 2014
 
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalSupervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
 
Materi Manajemen Kinerja Organisasi PPPK.pdf
Materi Manajemen Kinerja Organisasi PPPK.pdfMateri Manajemen Kinerja Organisasi PPPK.pdf
Materi Manajemen Kinerja Organisasi PPPK.pdf
 
PPT SOP BMD(1).pptx
PPT SOP BMD(1).pptxPPT SOP BMD(1).pptx
PPT SOP BMD(1).pptx
 
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptxSLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
 
Peraturan lembaga lpnk lan nomor 26 tahun 2015 (lan nomor 26 tahun 2015)
Peraturan lembaga lpnk lan nomor 26 tahun 2015 (lan nomor 26 tahun 2015)Peraturan lembaga lpnk lan nomor 26 tahun 2015 (lan nomor 26 tahun 2015)
Peraturan lembaga lpnk lan nomor 26 tahun 2015 (lan nomor 26 tahun 2015)
 
Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019
 

Bimtek kepegawaian

  • 1. BIMTEK KEPEGAWAIAN Beberapa Bimtek/ Diklat Bidang Materi Tentang Kepegawaian : 1. Bimtek Kepegawaian Tentang Manajemen PNS dan Manajemen PPPK serta Perbedaan PNS dengan PPPK; 2. Bimtek Keterampilan Negosiasi bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah; 3. Bimtek Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018; 4. Bimtek Manajemen Konflik dan Krisis ( Conflict and Crisis Management ) bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah; 5. Bimtek Teknik atau Keterampilan Komunikasi dan Membina Hubungan Interpersonal (Communication dan Interpersonal Skills) Bagi Aparatur Penyidik PNS Pemerintah Daerah; 6. Bimtek Perhitungan Angka Kredit Guru berdasarkan PerMENPAN RB Nomor 16 Tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 serta Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Guru; 7. Bimtek Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bagi Pemerintah Daerah; 8. Bimtek Manajemen Intelijen Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Daerah & Bimtek Intelijen Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan dan Objek vital; 9. Bimtek Profesionalisme Aparatur Pemerintah & Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Bagi Pemerintah Daerah; INFO 0822-9802-5359 / 0812-8780-8484
  • 2. • Bimtek Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan dan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik; • Bimtek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (Angka Kredit P2UPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan; • Bimtek Tata Cara Perjalanan Dinas Bagi Apratur Sipil Negara Sesuai PMK Nomor 113/PMK 05/2012 dan PMK Nomor 190/PMK 05/2012; • Bimtek Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; • Bimtek Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS); • Bimtek Tata Cara Perjalanan Dinas Bagi Apratur Sipil Negara Sesuai PMK Nomor 113/PMK 05/2012 dan PMK Nomor 190/PMK 05/2012; INFO 0822-9802-5359 / 0812-8780-8484
  • 3. INFORMASI JADWAL DIKLAT DAN BIMTEK KEUANGAN DALAM BENTUK UNDANGAN BIMTEK, UNDANGAN DIKLAT, ATAU UNDANGAN SOSIALISASSI YANG BISA DITUJUKAN KE LEMBAGA ATAU INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT BIMTEK KEUANGAN DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PEMAHAMAN KEPADA PARA PESERTA BIMTEK. KAMI SELAKU PNYELENGGARA AKAN MENGADAKAN KEGIATAN BIMTEK DAN DIKLAT TERSEBUT DENGAN JADWAL TERLENGKAP YANG KAMI LAMPIRKAN SESUAI KEBUTUHAN DAN KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN TERSEBUT. INVESTASI BIAYA: @RP.4.500.000 (FULL FASILITAS) @RP.3.500.000 (NON AKOMODASI FASILITAS : • Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai dengan Selesai • Peserta Menginap (Twin-Shering); • Seminar Kit serta Tas Ekslusif; • Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) • Sertifikat Pelatihan Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Konfirmasi Pendaftaran : Telp. / Fax. ( 021 ) 631 3391 Konf : 0822-9802-5359 / 0812-8780-8484