Dokumen tersebut merangkum organisasi dan tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016. Badan ini terdiri atas 6 bidang dan 3 sub bagian di bawah sekretariat, yang semuanya bertugas dalam pengadaan pegawai, mutasi, pelatihan, penilaian kinerja, dan manajemen informasi sesuai peraturan perundang-undangan terkait aparatur sipil negara.

1. ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
``````````````````````benar
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
(PP 18 Tahun 2016)
KEPALA BADAN
BIDANG PENGADAAN,
DATA DAN INFORMASI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG
MUTASI
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
BIDANG
PENILAIAN KINERJA
APARATUR DAN
PENGHARGAAN
SUB BIDANG
PENGADAAN,
PEGAWAI ASN
SUB BIDANG
DATA DAN INFORMASI
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
PENDIDIKAN , PELATIHAN
DAN PENGEMBANAGAN
APARATUR
SUB BIDANG
PROMOSI DAN PENSIUN
SUB BIDANG
KEPANGKATAN
STRUKTURAL
SUB BIDANG
PENJENJANGAN DAN
FUNGSIONSAL
SUB BIDANG
DIKLAT TEKNIS
SUB BIDANG
PENILAIAN DAN
EVALUASI
KINERJA ASN
SUB BIDANG
DISIPLIN DAN
PENGHARGAAN
SUB BIDANG
KEPANGKATAN
FUNGSIONAL
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI

2. PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR……. TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Probolinggo dengan Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang
pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Perubahan dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950
(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01Tahun
2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Probolinggo.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

4. MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah KabupatenProbolinggo ;
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD, adalah Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo ;
6. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Probolinggo ;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah;
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang di
angkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria selanjutnya disingkat NSPK adalah
ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
10. Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.
BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan;

5. (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Pasal 3
(1) Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Pengadaan, Data dan Informasi, membawahi :
1. Sub Bidang Pengadaan;
2. Sub Bidang Data dan Informasi;
d. Bidang Mutasi, membawahi :
1. Sub Bidang Promosi dan Pensiun;
2. Sub Bidang Kepangkatan Struktural;
3. Sub Bidang Kepangkatan Fungsional.
e. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan ASN, membawahi :
1. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Fungsional;
2. Sub Bidang Diklat Teknis;
3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.
f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi :
1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai ASN;
2. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6. Pasal 4
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Badan
Pasal 5
(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan;
b. pelaksanaantugas dukungan teknis di bidang kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan;
c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6
(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, keuangan,
dan administrasi umum, kepegawaian serta perlengkapan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum :
b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
c. pengelolaan administrasi keuangan ;
d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
e. pengelolaan urusan rumah tangga ;

7. f. pengoordinasian penyusunan program dan anggaran serta evaluasi;
g. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar
Operasional Prosedur (SOP);
h. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
Pasal 7
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,
penggandaan naskah-naskah dinas dan kearsipan;
b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c. melaksanakan perencanaan, pendistribusian, penatausahaan, dan
pengelolaan barang milik daerah;
d. merencanakan kebutuhan, manajemen karir, dan manajemen sumber
daya manusia ;
e. mengoordinir penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur
(SOP);
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji;
a. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
b. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
keuangan;
b. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
(3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah untuk periode lima tahunan;
b. menyiapkan bahan koordinasi rencana kerja, penyusunan program, dan
rencana kegiatan anggaran Badan Kepegawaian Daerah untuk periode
tahunan;
c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang kinerja
program/kegiatan/anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

8. Bagian Keempat
Bidang Pengadaan, Data dan Informasi
Pasal 8
(1) Bidang Pengadaan, Data dan Informasi mempunyai tugas mengoordinasikan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajian, pemantauan, evaluasi,
serta pengendalian perencanaan dan pengadaan Pegawai ASN dan
pengembangan sistem informasi;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Pengadaan, Data dan Informasi mempunyai fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan dan formasi Pegawai
ASN;
b. penyiapan bahan pengumuman, seleksi dan penetapan persyaratan
penerimaan PegawaiASN dan Pendidikan Kedinasan;
c. pelaksanaan penyelenggaraan pemetaan potensi pegawai;
d. pengoordinasian pengolahan data, pengembangan dan pembangunan
sistem informasi manajemen PegawaiASN;
e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Pegawai ASN berbasis
tehnologi informasi;
f. penyusunan dan pembuatan laporan perkembangan data kepegawaian;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksananaan
perencanaan formasi, pengolahan data dan pengembangan sistem
informasi serta seleksi dan pengadaan;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
Pasal 9
(1) Sub Bidang Pengadaan Pegawai ASN, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, mengolah bahan dan data perencanaan dan formasi
Pegawai ASN;
b. menyiapkan bahan penyelenggaraan perencanaan pemetaan kebutuhan
dan usulan formasi Pegawai ASN;
c. menyiapkan bahan penetapan formasi sebagai bahan pertimbangan
pengangkatan dan pemindahan Pegawai ASN;
d. menyiapkan bahan pemetaan kebutuhan Pegawai ASN;
e. menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi penyusunan
rencana kebutuhan dan penetapan formasi;
f. menyiapkan bahan pengumuman dan penetapan persyaratan
penerimaaan Pegawai ASN;

9. g. melakukan persiapan dan pelaksanaan seleksi dan pengadaan Pegawai
ASN;
h. menyiapkan bahan pemberkasan persyaratan penetapan Nomor Induk
Pegawai;
i. menyiapkan bahan penetapan keputusan pengangkatan calon Pegawai
ASN;
j. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan
kesehatan calon Pegawai ASN;
k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
(2) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas :
c. menyiapkan bahan koordinasi pengolahan data, pembangunan dan
pengembangan sistem informasi manajemen Pegawai ASN yang
terintegrasi;
d. menyiapkan bahan pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan
manajeman Pegawai ASN;
e. melakukan perekaman dan pengolahan data dan informasi Pegawai ASN
berbasis tehnologi informasi;
f. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan data dan informasi Pegawai
ASN berbasis tehnologi informasi;
g. menyusun analisa data sebagai informasi, bahan pembuatan kebijakan
manajemen Pegawai ASN;
h. menyiapkan bahan penyusunan dan membuat laporan perkembangan
kepegawaian;
i. mengelola dan mengevaluasi sistem informasi kepegawaian;
j. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
k. menghimpun dan mendokumentasikan produk hukum dan atau peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian;
l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
Bagian Kelima
Bidang Mutasi
Pasal 10
(1) Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan persiapan administrasi
pengusulan dan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
pegawai dalam jabatan, kepangkatan dan pemberhentian pegawai yang

10. mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai NSPK yang ditetapkan dan
penyiapan bahan pelantikan dan serah terima jabatan serta pembinaan
jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Mutasi mempunyai fungsi :
a. pengadministrasian dan pemrosesan perpindahan pegawai dalam jabatan,
kepangkatan, pemberhentian pegawai yang telah mencapai batas usia
pensiun (BUP);
b. penyiapan bahan persiapan dan pelaksanaan pelantikan dan serah terima
jabatan;
c. pemrosesan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan
dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan
fungsional;
d. pembinaan jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
e. penyiapan bahan pemrosesan usulan perpindahan pegawai antar unit
kerja dilingkungan pemerintah kabupaten probolinggo, antar
kabupaten/kota, antar propinsi dan sebaliknya;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan mutasi, kepangkatan
dan jabatan sesuai NSPK yang ditetapkan;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
Pasal 11
(1) Sub Bidang Promosi dan Pensiun mempunyai tugas :
a. menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi;
b. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan
karir dan promosi;
c. melaksanakan pengendalian, pengembangan kebutuhan jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
d. menyiapkan bahan dan memproses pengangkatan dan pemberhentian
dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional;
e. menyiapkan bahan persiapan pelantikan dan serah terima jabatan;
f. menyiapkan bahan pengadministrasian perpindahan dan pemberhentian
pegawai ASN;
g. menyiapkan bahan pemrosesan dan menetapkan perpindahan pegawai
dalam jabatan pelaksana antar unit kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Probolinggo;

11. h. menyiapkan bahan pemrosesan usulan perpindahan pegawai dalam
jabatan pelaksana antar kabupaten/kota antar Provinsi dan sebaliknya;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
perpindahan dan pensiun sesuai NSPK yang ditetapkan;
j. membuat daftar penjagaan perpindahan pegawai dan pension;
k. mengevaluasi dan melaporan kegiatan Perpindahan dan Pensiun;
l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
(2) Sub Bidang Kepangkatan Struktural mempunyai tugas :
a. membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)
struktural;
b. mengkoordinasikan proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Struktural dengan Instansi terkait;
c. memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)
struktural;
d. mengusulkan berkas kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)
struktural;
e. memverifikasi Draft Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(PNS) struktural;
f. memproses Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil (PNS) struktural;
g. mengevaluasi dan melaporan hasil kegiatan kepangkatan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) struktural;
h. mengusulkan peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
struktural;
i. mempersiapkan dan melaksanakan pengambilan sumpah/janji Pegawai
ASN;
j. menyiapkan bahan pengusulan kartu Pegawai Negeri Sipil (PNS)
struktural ;
k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
(3) Sub Bidang Kepangkatan Fungsional mempunyai tugas:
a. membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)
fungsional;
b. mengkoordinasikan proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)
fungsional dengan Instansi terkait;

12. c. memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)
fungsional;
d. mengusulkan berkas kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)
fungsional;
e. memverifikasi Draft Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(PNS) fungsional;
f. memproses Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional;
g. mengevaluasi dan melaporan hasil kegiatan kepangkatan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) fungsional;
h. mengusulkan peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
fungsional;
i. memproses alih fungsi jabatan fungsional;
i. menyiapkan bahan pengusulan kartu Pegawai Negeri Sipil (PNS)
fungsional;
j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
Bagian Keenam
Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Aparatur
Pasal 12
(1) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Aparatur mempunyai tugas
meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan profesionalisme pegawai
ASN;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang
Pendidikan, Pelatihan danPengembangan Aparatur mempunyai fungsi :
a. penganalisaan dan penyusunan rencana program dan kegiatan
pengembangan aparatur;
b. penetapan pengembangan dan peningkatan profesioanlisme aparatur;
c. perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai
ASN;
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
Pasal 13
(1) Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Fungsional mempunyai tugas:
a. menyusun daftar kebutuhan diklat penjenjangan dan fungsional;
b. menginventarisir data calon peserta diklat penjenjangan dan fungsional;

13. c. mengusulkan peserta dan melaksanakan diklat penjenjangan dan
fungsional;
d. mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;
e. memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan;
f. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat;
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
(2) Sub Bidang Diklat Teknis mempunyai tugas :
a. menyusun daftar kebutuhan diklat teknis Pegawai ASN;
b. menginventaris data calon peserta diklat teknis Pegawai ASN;
c. mengusulkan peserta dan melaksanakan diklat teknis Pegawai ASN;
d. mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat Pegawai ASN;
e. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat Pegawai ASN;
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
(3) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas :
a. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi;
b. memverifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial dan sosial;
c. membuat konsep pelaksanaan seleksi jabatan;
d. menganalisis metode yang akan digunakan dalam pengembangan
kompetensi aparatur;
e. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pengembangan kompetensi;
f. menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan karir pegawai ASN
melalui ijin belajar dan tugas belajar;
g. melaksanakan ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
dan ujian seleksi kenaikan pangkat berdasarkan penetapan formasi;
h. melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait yang berhubungan
dengan pengembangan kompetensi aparatur;
i. merencanakan dan merealisasikan pemberian bantuan pendidikan formal
bagi Pegawai ASN;
j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

14. Bagian Ketujuh
Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
Pasal 14
(1) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai tugas
melakukan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, pembinaan dan
penegakan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan penghargaan
berbasis kinerja;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagiamana dimaksud ayat (1) Bidang Penilaian
Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan evaluasi terkait
implementasi SKP berbasis kinerja;
b. pelaksanaan penilaian kesejahteraan berbasis kinerja;
c. pelaksanaanpembinaan dan penegakan disiplin pegawai ASN sesuai NSPK
yang telah ditetapkan;
d. penyelenggaraanpembinaanevaluasi pegawai ASN:
e. pengadministrasian permohonan ijin perkawinan dan perceraian pegawai
ASN;
f. pemrosesan administrasi cuti pegawai ASN;
g. pengadministrasian pelanggaran disiplin dan penegakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
h. pengoordinasian usulan penetapan status dan kedudukan hukum
pegawai;
i. penyiapan bahan pengelolaan administrasi peningkatan kesejahteraan
dan penghargaan pegawai ASN;
j. Pelaksanaan fasilitasi pelaporan pajak pribadi pegawai (LP2P) dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) serta Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
Pasal 15
(1) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN mempunyai tugas :
a. merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja Pegawai
ASN;
b. membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja Pegawai ASN;
c. menganalisis hasil penilaian kinerja Pegawai ASN;
d. mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja Pegawai ASN;
e. memproses cuti Pegawai ASN;

15. f. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan BPJS, Taspen, Perumahan
dan bantuan kesejahteraan Pegawai ASN;
g. menyiapkan bahan penyelesaian administrasi laporan pajak-pajak pribadi
pegawai (LP2P) dan Laporan Harta Kekayaan Pegawai ASN;
h. menyiapkan dan mengusulkan kartu istri/suami Pegawai ASN;
i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
(2) Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan mempunyai tugas:
a melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian;
b. melakukan konseling pegawai ASN;
c. memverifikasi tingkat kehadiran aparatur;
d. menyiapkan bahan penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai serta
penegakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. menegakkan disiplin pegawai ASN;
f. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
g. menyiapkan bahan usulan dan penetapan status dan kedudukan hukum
pegawai ASN;
h. memproses penyelesaian permohonan izin perkawinan dan perceraian
pegawai ASN;
i. memproses usulan taspen, BPJS, Taperum dan bantuan kesejahteraan
Pegawai ASN serta pemberian penghargaan satya lancana karya satya;
j. melakukan penegakan, pembinaan kode etik perilaku ASN;
k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 16
(1) Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai bidang
keahliann dan ketrampilannya;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya;
(3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga ahli senior;
(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai dengan beban kerja;

16. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 17
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah serta dengan instansi lain diluar sesuai dengan tugas
pokok masing-masinguntuk kesatuan gerak dalam melaksanakan
tugasnya.;
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di Badan Kepegawaian Daerah
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di Badan Kepegawaian Daerah wajib :
a. mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila
terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
b. mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu;
c. setiap laporan yang diterima dari bawahan wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk teknis kepada bawahan;
d. tembusan laporan wajib disampaikan kepada atasan dan satuan-satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V
JABATAN
Pasal 18
(1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah merupakan jabatan eselon II.b atau
setara jabatan pimpinan tinggi pratama;
(2) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah merupakan jabatan eselon III.a atau
setara jabatan administrator;

17. (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau setara jabatan
administrator;
(4) Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IV.a atau
setara jabatan pengawas.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dinyatakan
dicabut dantidak berlaku.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.
Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal :
BUPATI PROBOLINGGO
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE