2. z
270 .000.000x 2100 kal = 56.7
00.000.000=28.350.000.000=7.560.ton
Ketersediaan= produksi +import-eksport-bibit-kebutuhan
industry
Ekstensitifitas= ketersediaan lahan (sawah, kering, payau, tidur)
Intensifikasi =
3. z
Kebijakan apapun pasti melekat
tiga hal:
1.Substansi atau persoalan yang
hendak diatasi.
2.Proses yang perlu dilakukan untuk
mengatasinya.
3.Konteks di mana upaya untuk
mengatasi persoalan itu berlangsung
4. z
Modelling untuk Menganalisis Substansi
Kebijakan
Salah satu substansi yang saat ini paling sering digunakan
adalah asumsi kebijakan berorientasi pada penyelesaian
masalah
biang permasalahan dari seluruh permasalahan kebijakan
adalah asumsi pemerintah tentang masalah itu sendiri.
Misalnya, kemiskinan yang seringkali dipahami oleh pemerintah,
semata, sebagai masalah kelangkaan uang.
Memahami kemiskinan dengan cara tsb mendorong orang
mengatasi masalah kemiskinan hanya dengan bagi-bagi uang
dan tidak pernah terpikir untuk mencari solusi lain.
5. z
Cth 2. kebijakan penurunan penyakit sosial
Untuk kasus penyakit masyarakat itu model kausalnya adalah : penyakit sosial karena kurang
ketrampilan menambah ketrampilan mengatasi dan memutus mata rantai penyakit sosial.
Dalam model kausal berlogika implikasi seperti di atas, penyakit sosial direduksi sebagai
permasalahan kurangnya ketrampilan.
Kurangnya ketrampilan membuat orang tidak kompetitif di dunia kerja, sehingga dengan
dorongan kebutuhan ekonomi, untuk tetap bertahan hidup sebagian orang tersebut harus
menggeluti aktivitas ekonomi yang didefinisikan sebagai gejala penyakit sosial.
Karena itu, permasalahan penyakit sosial, dalam model ini, harus diselesaikan dengan
memberikan ketrampilan yang membuat orang-orang tersebut lebih kompetitif dalam dunia kerja
Cara pandang lain: penyakit sosial adalah permasalahan kelalaian pemerintah dalam
mengatur kompetisi dalam dunia kerja atau dalam mempersiapkan tenaga kerja
Bagaimana kebijakannya?
6. z
Modelling untuk Menganalisis Proses
Kebijakan
A. Model stagist
Proses kebijakan sebagai sebuah proses yang terdiri dari
tahapan-tahapan yang lebih kecil.
Dengan membagi proses kebijakan dalam tahapan-tahapan
yang lebih kecil, analis, sebagaimana pembuat kebijakan, bisa
secara lebih efisien dan menghasilkan kebijakan yang lebih
efektif.
Secara implisit lebih menekankan dimensi teknis – administratif
dari proses kebijakan
7. z
Modelling untuk Menganalisis Proses Kebijakan
B. Model Konflik
Melihat proses kebijakan sebagai proses pertarungan kepentingan antar berbagai aktor
kebijakan.
Lebih mengedepankan dimensi politik dari proses tersebut
Analisis difokuskan pada konstelasi, sumberdaya, pola relasi dan koalisi antar aktor yang
berkepentingan dengan suatu proses kebijakan, serta konteks di mana pertarungan itu
berlangsung.
Sehingga, analisis yang dilakukan dengan model ini biasanya melihat di balik proses
kebijakan formal yang biasa kita kenal.
Naskah undang-undang, peraturan, ketetapan, dan sebagainya, dianggap hanya sebagai
penampilan superfisial dari proses kebijakan.
Proses yang sesungguhnya, meliputi konflik kepentingan; tawar menawar; pembangunan
koalisi yang tidak nampak dalam semua proses formal tersebut, dan itulah yang perlu
untuk dianalisa.
Keunggulan model ini adalah sensitifitasnya yang cukup tinggi terhadap dimensi politik
dari kebijakan, sehingga bisa memberikan gambaran yang, bagi sebagian besar orang,
lebih realistis daripada model stagist
8. z
Modelling untuk Analisis Konteks Kebijakan
Sebagian analisa kebijakan dan pengembangan model analisa kebijakan yang
dilakukan selalu dalam kondisi normal.
Artinya, sebagian besar situasi dan segala kemungkinan yang muncul sudah
terantisipasi dan bisa diproyeksikan secara konvensional.
Namun selalu ada kemungkinan bahwa analisis kebijakan harus dilakukan dan harus
mengantisipasi situasi-situasi yang tidak memungkinkan ditangani dengan cara-cara
konvensional. Misalnya seperti dalam situasi darurat akibat bencana.
Untuk situasi seperti itu, proses kebijakan normal tidak berlaku, sehingga perlu
dikembangkan double-track policy making pola pembuatan kebijakan dalam
kondisi normal dan kondisi tidak normal:
pertama, analisa yang didasarkan pada alur proses kebijakan normal dan,
kedua, analisa yang dibangun berdasarkan alur proses kebijakan dalam situasi
abnormal
9. z
Modelling untuk Analisis Konteks Kebijakan
Dengan memahami siklus
gambar disamping, analis
bisa memiliki gambaran
tentang situasi yang menjadi
konteks pembuatan kebijakan
dalam situasi abnormal dan
bisa membangun analisis
yang relevan
11. Agenda setting
Agenda – Setting Dua Kata Kunci, Yaitu ‘Agenda’ Dan ‘Setting’ (Aktivitas Penyiapannya).
Agenda Berisi Berbagai Hal Atau Kegiatan Yang Dianggap Penting Dan Layak Mendapatkan Prioritas
Dari Si Pemilik Agenda.
Karena Itu Agenda – Setting Bisa Dikatakan Merupakan Proses Di Mana Si Pemilik Agenda Tersebut
Menyusun Berbagai Hal Dan Kegiatan Dalam Skala Prioritas Yang Didasarkan Pada Kepentingan Si
Pemilik Agenda
di level negara. Ada begitu banyak alternatif yang harus diprioritaskan, sementara sumberdaya dan
energi yang dimiliki oleh negara terbatas dan harus digunakan secermat mungkin dan
dipertanggungjawabkan kepada publik warga negara.
Tidak ada ukuran tunggal yang dipakai semua orang untuk menentukan secara absolut bahwa satu
hal lebih layak dijadikan prioritas daripada yang lain. Karena itu, seringkali, pertarungan berbagai
kepentingan untuk mendapatkan prioritas dalam agenda publik seringkali merupakan pertarungan
yang sengit, di mana tiap kepentingan harus diperjuangkan untuk bisa masuk dalam agenda publik.
12. Menyusun agenda setting
Masalah yang harus ditangani pemerintah terkait panagan dan gizi: lihat dari pilar ketahanan pangan:
ketersediaan, distribusi/akses, konsumsi, stabilitas, keberlanjutan
Bagaimana menjelaskan bahwa maaslah tersebut merupakan masalah public? Sehingga harus
ditangani pemerintah (tugas seorang analis adalah menyusun analisanya, didukung data dan
proyeksi, dalam sebuah argumen untuk meyakinkan bahwa permasalahan yang direkomendasikannya
menyangkut kepentingan publik dan untuk itu harus ditangani sebagai masalahnya pemerintah)
Dalam menyusun agenda setting, akan dihadapkan pada berbagai kepentingan politik shg harus
dapat mengidentifikasi arus politik dan ekspresi partisipasi yang muncul di seputar isu tersebut.
14. Ada 3 hal yang membuat suatu isu diabaikan dari agenda kebijakan, yaitu:
1. Suatu isu dianggap sebagai rutinitas
2. Dianggap tidak sebagai masalah pemerintah
3. Tertumpuk dengan ISU lain
Bila masuk salah satu kriteria diatas, maka isu tersebut memiliki potensi yang lebih
besar untuk gagal masuk dalam agenda kebijakan
15. SUMBER KEBUTUHAN KEBIJAKAN
1. Peraturan Perundang-undangan.
2. Program Legislasi.
3. Dokumen Perencanaan (Rencana Pembangunan Jangka Pendek,
Menengah, Panjang, Rencana Stratejik).
4. Isu-isu Aktual.
Sumber: LAN, 2012
16. PENGENALAN MASALAH
Isu/masalah mendapat perhatian besar:
1.menyangkut kepentingan orang banyak,
2.mencapai titik kritis untuk segera diselesaikan,
3.berdampak luas pada masyarakat,
4.berhubungan dengan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat, spt: demokrasi, keadilan,
keluarga,
5.memiliki implikasi pada anggaran publik.
17. Hubungan antara Peran Pembuat Kebijakan dengan Analis Kebijakan
dalam Menghasilkan Informasi Kebijakan (Dunn 2004)
