Dokumen tersebut membahas tentang etika perusahaan yang mencakup hubungan dengan pelanggan, pemasok, pesaing, regulator, dan masyarakat. Standar etika yang dibahas meliputi integritas, kepuasan pelanggan, persaingan sehat, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab sosial. Dokumen ini memberikan panduan bagi perusahaan untuk melakukan bisnis secara bertanggung jawab.

1. 9, BE & GG, Beny Adhi, Hapzi Ali, Corporate Ethics: Rights, Privileges, problems
and Protection Universitas Mercu Buana, 2018
I. PENDAHULUAN
Keprihatinan moral terhadap bisnis saat ini telah memasuki tahapan yang
lebih maju dari sekedar ukuran tradisional. Zaman multinasional konglomerat
dan korporasi sedang berkembang secara signifikan. Kini masyarakat pada
umumnya berada dalam fase perkembangan bisnis dan ekonomi kapitalisme
sejak jatuhnya sistem komunisme, maka kapitalisme berkembang pesat tanpa
timbul hambatan yang berarti. Pada saat ini bisnis telah menjadi besar
meninggalkan bisnis tradisonal yang semakin terdesak bahkan tersisih karena
perkembangan zaman. Kekayaan mayoritas perusahaan swasta di berbagai
negara dapat melebihi kekayaan negara.
Selanjuntya seiring dengan adanya globalisasi maka dunia bisnispun mau
tidak mau harus mengikuti keadaaan ini. Oleh karena itu perusahaan yang
melakukan aktifitas bisnisnya tentu harus mengikuti norma-norma dan aturan
yang berlaku pada zaman sekarang. Kegiatan bisnis yang penuh dengan pasang
surut, siasat, taktik maupun cara-cara strategis dan bahkan jegal menjegal antara
pesaingnya sering kali kita ketahui bersama.
Hal ini tentunya dapat dipahami apabila masyarakat secara umum,
terutama pada pelaku bisnis agak sulit mengerti hubungan antara bisnis dengan
etika, karena hal ini merupakan sebuah kontradiktif tentunya. Tetapi pada
kenyataannya pelaku bisnis maupun istitusi bisnis yang tidak melakukan
kegiatannya sesuai norma, aturan maupun etika maka akan mendapatkan citra
yang buruk di masyarakat, dan cepat atau lambat akan merugikan perusahaan itu
sendiri. Ditambah lagi dengan cepatnya arus informasi dan perkembangan
teknologi saat ini maka segala bentuk kegiatan yang konotasinya negatif akan
cepat menyebar luas.
II. ETIKA PERUSAHAAN
Etika korporat adalah bentuk etika terapan atau etika profesional, yang
meneliti prinsip-prinsip etika dan masalah moral atau etika yang dapat timbul
dalam lingkungan bisnis. Ini berlaku untuk semua aspek perilaku bisnis dan
relevan dengan perilaku individu dan seluruh organisasi. Etika ini berasal dari
individu, pernyataan organisasi atau dari sistem hukum. Norma-norma, nilai-
nilai, etika, dan praktik yang tidak etis inilah yang digunakan untuk memandu
bisnis. Mereka membantu bisnis tersebut mempertahankan hubungan yang lebih
baik dengan para pemangku kepentingan mereka.
2.1. Etika Usaha
Etika Usaha merupakan sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perusahaan
sebagai acuan Karyawan, Direksi, Komite-Komite dan Dewan Pengawas
untuk berhubungan dengan Stakeholders dengan berpegang teguh pada
nilai-nilai Perusahaan.
2.1.1. Hubungan dengan Pelanggan
Kesuksesan Perusahaan tergantung kepada terbentuknya hubungan
yang harmonis serta produktif dengan pelanggan berdasarkan

2. integritas, perilaku etis, profesional, nama baik, dan hubungan saling
percaya.
Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus
mengembangkan budaya pelayanan yang profesional dengan selalu
berusaha mengutamakan kepuasan pelanggan serta membangun
hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua
pihak.
Standar Etika:
1. Mengutamakan kualitas dalam setiap produk dan jasa yang dijual
kepada pelanggan, termasuk di dalamnya pemenuhan standar
spesifikasi, ketepatan waktu penyerahan serta harga yang wajar
dengan pelayanan yang optimal.
2. Mengutamakan faktor keselamatan dalam setiap produk atau jasa
yang dijual kepada pelanggan.
3. Dalam setiap interaksi dengan pelanggan, selalu mengutamakan
kepuasan pelanggan, sejak dari awal perencanaan pekerjaan,
penyelesaian pekerjaan sampai dengan tahap purna jual.
4. Memberikan informasi yang relevan kepada pelanggan secara
transparan, akurat, dan tepat waktu mengenai segala syarat,
kondisi, hak, dan kewajibannya.
5. Mematuhi setiap kesepakatan bisnis yang disusun dalam dokumen
tertulis berdasarkan itikad baik serta saling menguntungkan.
6. Memastikan bahwa promosi produk/jasa Perusahaan dilakukan
secara transparan dan tidak menyesatkan publik.
Hal-hal yang harus diperhatikan:
1. Sikap dan hubungan kemitraan dengan pelanggan
2. Perubahan harga produk dan nilai tukar.
3. Kontrol terhadap proses perencanaan, produksi dan pemasaran
yang berpengaruh terhadap kualitas produk.
4. Proses dan legalitas perjanjian kontrak penjualan.
2.1.2. Hubungan dengan Pemasok
Prinsip-prinsip hubungan dengan Pemasok dan Penyedia Barang dan
Jasa adalah terwujudnya pengadaan barang dan jasa secara efisien,
efektif, dan ekonomis, sehingga akan diperoleh barang maupun jasa
yang bermutu tinggi dan berkualitas sesuai dengan persyaratan teknis
yang diinginkan.
Pemasok merupakan mitra usaha penting bagi Perusahaan.
Perusahaan menerapkan kepentingan yang seimbang dengan
pemasok melalui informasi yang terbuka mengenai pengadaan
barang/jasa kepada calon pemasok dan memberikan perlakuan yang
sama bagi semua calon pemasok.
Standar Etika:
1. Menghindari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN)
2. Melaksanakan prosedur lelang sesuai dengan kebijakan maupun
Standar Operating Procedure (SOP) pengadaan barang dan jasa.
3. Menjamin terlaksananya prosedur pembayaran sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

3. 4. Mencegah terjadinya mark-up harga.
Hal-Hal yang harus diperhatikan:
1. Pemilihan pemasok yang tidak melalui pelelangan yang terbuka.
2. Potensi konflik kepentingan dalam pemilihan pemasok, termasuk
penerimaan uang, hadiah, hiburan atau barang lain yang berharga.
3. Pemilihan pemasok yang dimiliki atau dikelola keluarga atau
teman.
4. Pemasok tidak memenuhi persyaratan Perusahaan mengenai
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan peraturan
ketenagakerjaan.
5. Lemahnya kontrol terhadap proses pengadaan Perusahaan.
6. Praktek mark-up harga dan kuantitas, kolusi diantara pemasok
dalam penetapan harga maupun pembagian pekerjaan dan
ketergantungan kepada suatu pemasok dalam jangka panjang.
2.1.3. Hubungan dengan Pesaing
Perusahaan berkomitmen untuk melakukan kegiatan usaha dengan
tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Perusahaan
selalu berkomitmen untuk menerapkan persaingan yang sehat dan
menganggap pesaing sebagai pemacu Perusahaan untuk selalu
memberikan yang terbaik.
Standar Etika:
1. Menciptakan produk dan jasa yang inovatif dan berkualitas agar
tetap bertahan dan unggul dalam persaingan usaha
2. Menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar atau
persekongkolan dengan pelaku industri lainnya, untuk
mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan
konsumen.
3. Mendukung perilaku kompetitif yang sehat dan menunjukan sikap
saling menghargai antar pesaing.
4. Mencegah upaya atau partisipasi pada pembayaran- pembayaran
yang tidak wajar atau penggunaan praktek- praktek yang tidak
terpuji untuk dapat mempertahankan keunggulan bersaing.
5. Menghargai hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual dengan
tidak mencuri dan memanfaatkan informasi usaha secara ilegal.
Hal-Hal yang harus diperhatikan:
1. Memiliki hubungan dengan pihak tertentu dalam Perusahaan
pesaing yang berpotensi memberikan kerugian bagi salah satu
pihak.
2. Promosi negatif dengan maksud untuk menjatuhkan pesaing.
3. Penyampaian informasi rahasia terkait Perusahaan pesaing oleh
pihak yang tidak memiliki wewenang untuk memperoleh
informasi tersebut.
2.1.4. Hubungan dengan Regulator
Perusahaan berkomitmen membangun hubungan baik dengan semua
instansi dan pejabat Pemerintah sebagai regulator.
Standar Etika:

4. 1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
khususnya mengenai hubungan dengan Pemerintah.
2. Membangun hubungan harmonis dengan Pemerintah selaku pihak
regulator.
3. Mengharuskan semua mitra kerja untuk mematuhi pedoman
perilaku dengan Pemerintah yang ditetapkan.
4. Jujur dan transaparan dalam berhubungan dengan semua instansi
dan pejabat Pemerintah.
5. Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikat dan permohonan yang
ditujukan kepada Pemerintah harus transaparan, jelas, akurat,
lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat
disalahtafsirkan.
Hal-hal yang harus diperhatikan:
1. Pesyaratan khusus atau pengenaan biaya yang tidak sah
sehubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah
2. Penyerahan informasi atau data Perusahaan yang tidak akurat
atau tidak lengkap yang dibutuhkan oleh Pemerintah.
3. Pelanggaran atas peraturan Pemerintah mengenai larangan
pemberian hadiah dan peraturan mengenai pemberian hiburan.
2.1.5. Hubungan dengan Masyarakat
Mendukung proses penegakan hukum dengan memberikan informasi
yang lengkap dan relevan kepada penegak hukum. Perusahaan
menyadari pentingnya tanggung jawab terhadap masyarakat dan
lingkungan sekitar.
Standar Etika:
1. Dalam menjalankan aktivitas usaha, berusaha mengurangi
seminimal mungkin dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
2. Mendukung program Pemerintah dalam mengurangi dampak
pemanasan global, dengan melakukan program penghematan
energi dan sumber daya alam.
3. Berkomitmen untuk turut menjaga warisan budaya dan
mendorong anak Perusahaan serta para rekanan memiliki
komitmen yang sama.
4. Menghormati peraturan hukum, nilai-nilai lokal, dan norma-
norma yang berlaku di wilayah dimana Perusahaan melakukan
usaha.
5. Turut memberikan kontribusi terhadap kegiatan kemanusiaan
dan perbaikan lingkungan, baik secara moral maupun finansial.
Hal-hal yang harus diperhatikan:
1. Sensitivitas atas masalah yang dialami masyarakat sekitar operasi
Perusahaan.
2. Prinsip keterbukaan informasi dan kemitraan secara aktif.
3. Ketimpangan tingkat ekonomi masyarakat sekitar operasi
Perusahaan.
4. Keseimbangan lingkungan.

5. 2.1.6. Hubungan dengan Karyawan
Perusahaan memandang bahwa karyawan adalah merupakan aset dan
mitra utama bagi Perusahaan, sehingga Perusahaan berkomitmen
untuk mengelola hak, kewajiban dan kompetensi karyawan dengan
sebaik-baiknya.
Standar Etika:
1. Perusahaan menghormati hak asasi karyawan serta hak dan
kewajiban karyawan sesuai ketentuan perundang- undangan, dan
PKB
2. Dalam setiap kebijakannya, Perusahaan menghindari perlakuan
diskriminatif terhadap karyawan berdasarkan suku, agama, ras,
jenis kelamin, usia, status perkawinan, kecacatan fisik, dan
penggolongan-penggolongan lain yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan.
3. Perusahaan memastikan bahwa setiap kinerja positif selalu
memperoleh imbalan, dan setiap pelanggaran akan dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
4. Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pengembangan
kemampuan profesional karyawan, baik berupa peningkatan
keahlian teknis maupun non teknis (soft- skills).
5. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja
dan pengembangan karir yang fair kepada seluruh karyawan.
6. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan suasana kerja yang
terbuka, partisipatif, dan komunikatif diantara karyawan dan
antara karyawan dengan Manajemen, sehingga dapat
menumbuhkan sinergi dan iklim kerja sama di Perusahaan.
7. Perusahaan memastikan diterapkannya prosedur kesehatan dan
keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hal-hal yang perlu diperhatikan:
1. Hak dan kewajiban Perusahaan maupun karyawan sebagaimana
tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
2. Budaya kerja yang tidak mendukung terciptanya hubungan yang
dinamis dan harmonis.
3. Fungsi serikat pekerja yang kurang aktif dalam menjembatani
hubungan antara Perusahaan dan karyawan.
4. Adanya intervensi pihak eksternal yang dapat mempengaruhi
perilaku Perusahaan terhapap karyawan tertentu.
5. Undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
2.1.7. Hubungan dengan Kreditur
Perusahaan bekerjasama dengan kreditur dalam memperoleh dana
untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perusahaan yang akan
digunakan untuk mengembangkan usaha
Standar Etika:
1. Senantiasa menyampaikan informasi yang relevan kepada bank,
lembaga keuangan, pemegang obligasi dan kreditur lainnya secara
benar, akurat, dan menggambarkan kondisi Perusahaan yang
sebenarnya

6. 2. Menggunakan dana yang diperoleh dari kreditur secara amanah,
transparan, dan tepat guna.
3. Memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian
dengan pihak kreditur.
Hal-hal yang perlu diperhatikan:
1. Penyebaran informasi Perusahaan yang tidak akurat ataupun tidak
lengkap yang dibutuhkan kreditur.
2. Kemampuan yang dimiliki Perusahaan untuk memenuhi hak
kreditur.
2.1.8. Hubungan dengan Anak Perusahaan
Dalam mengembangkan bisnis Perusahaan dapat membentuk anak
Perusahaan maupun bekerja sama membentuk Perusahaan patungan.
Hubungan dengan anak Perusahaan maupun Perusahaan patungan
dilaksanakan dalam rangka membangun sinergi dan citra yang lebih
baik serta dapat meningkatkan kinerja Perusahaan.
Standar Etika:
1. Pegawai menjaga agar setiap hubungan bisnis dengan anak
Perusahaan maupun Perusahaan Patungan dilaksanakan dalam
kerangka hubungan bisnis yang wajar sebagaimana layaknya
hubungan bisnis yang dikembangkan dengan pihak yang terafiliasi.
2. Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui
perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.
Hal-hal yang harus diperhatikan:
1. Intervensi terhadap kegiatan operasional anak Perusahaan.
2. Perjanjian kerjasama yang kurang seimbang dan cacat hukum.
3. Transaksi keuangan yang dapat menyimpang dari peraturan
perbendaharaan negara.
2.1.9. Hubungan dengan Media
Perusahaan meyakini bahwa dengan membangun dan
mengembangkan relasi dengan media maka Perusahaan dapat
menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan
tercapainya tujuan-tujuan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan
berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik.
Standar Etika:
1. Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra kerja dengan
mengedepankan hubungan berlandaskan keterbukaan dan saling
menghormati sehingga Perusahaan akan selalu berusaha
menyampaikan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan
ketentuan di Perusahaan dan tidak melanggar kode etik
jurnalistik.
2. Perusahaan menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik
membangun yang disampaikan melalui media dengan tetap
mempertimbangkan aspek resiko dan biaya.

7. 3. Penyampaian seluruh materi informasi kepada media haruslah
informasi yang berfifat material dan harus merupakan informasi
yang sudah dipublikasikan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
4. Pegawai yang dapat menyampaikan informasi kepada media
merupakan Pegawai yang telah mendapat persetujuan atau
ditunjuk oleh manajemen ataupun pihak lain yang memiliki
otorisasi.
5. Setiap informasi yang disampaikan kepada media nasional baik di
Kantor Pusat, Kantor Regional maupun Kantor Cabang/Proyek
harus berkoordinasi dengan Sekretariat Perusahaan, yang
selanjutnya disampaikan kepada media daerah oleh Departemen
Bagian Pemasaran Kantor Regional.
Hal-hal yang harus diperhatikan:
1. Kontrol yang lemah terhadap penyebaran informasi melalui media
daerah yang merugikan Perusahaan, terutama terkait unit bisnis
yang terletak jauh dari Kantor Pusat.
2. Prosedur yang memastikan penyampaian informasi kepada media
dilakukan oleh orang dan tata cara yang tepat.
3. Segala bentuk pemberian hadiah dari media yang didalamnya
berisi kepentinagan pribadi ataupun golongan dan berpotensi
merugikan Perusahaan.
4. Penyebaran informasi yang tidak tepat oleh oknum tertentu
namun mengatas namakan media.
2.2. Pedoman Etika Kerja
Etika kerja adalah sistem nilai atau norma yang digunakan oleh Pegawai
yaitu seluruh Karyawan, Direksi, Komite-komite dan Dewan Pengawas dalam
pelaksanaan kerja sehari-hari. Dalam menjalankan tugasnya selalu
berpedoman kepada Etika Kerja sebagai berikut:
2.2.1. Kepatuhan Terhadap Hukum
Perusahaan menyadari bahwa kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan merupakan standar bagi Perusahaan
untuk dapat menjalankan bisnis dengan cara yang wajar sehingga
seluruh hukum dan peraturan yang berlaku haruslah dilaksanakan
dalam setiap kegiatan bisnis Perusahaan.
Standar Etika:
1. Mematuhi ketentuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dalam seluruh aktivitas usaha Perusahaan
2. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk
mencapai mufakat dalam setiap perselisihan dengan pihak lain,
menempuh jalur hukum bila musyawarah tersebut tidak
membuahkan hasil, dan menghormati hasil dari proses hukum
tersebut.
3. Melarang seluruh pegawai melakukan kegiatan yang bertentangan
dengan hukum dan peraturan perundangan.
4. Melarang transaksi usaha dengan pihak-pihak yang dananya
diduga berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundring).
Hal-hal yang harus diperhatikan:

8. 1. Kebijakan Perusahaan untuk menghadapi kasus ataupun
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seluruh elemen
perusahaan
2. Kontrol terhadap kepatuhan hukum pegawai diluar jam kerja
terkait kegiatan Perusahaan.
3. pegawai yang memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang
terlibat masalah hukum.
2.2.2. Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dilematis yaitu
adanya pertentangan kepentingan antara pribadi dan Perusahaan
yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi merugikan
Perusahaan.
Standar Etika :
1. Mengklarifikasi kapan seseorang berbicara secara pribadi atau
sebagai seorang pegawai
2. Tidak memanfaatkan atau menggunakan informasi penting dan
rahasia bagi keuntungan pribadi.
3. Menghindari kepentingan keuangan dalam organisasi mitra
ataupun rekanan.
4. Menghindari situasi yang dapat menyebabkan spekulasi adanya
kecurigaan akan adanya benturan kepentingan.
5. Mengungkapkan setiap kemungkinan benturan kepentingan
sebelum kontrak/kesepakatan disetujui.
6. Tidak bekerja pada institusi atau lembaga lain yang memiliki
lingkup usaha yang sama, pesaing, ataupun setiap pekerjaan lain
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
Hal-hal yang harus diperhatikan :
1. Pegawai tidak diperkenankan menempatkan diri pada posisi atau
situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Apabila benturan terjadi, Pegawai wajib memastikan adanya
perlakuan adil kepada Perusahaan dan/atau Stakeholders dengan
memberikan pengungkapan yang cukup atau sementara berhenti
melaksanakan tugas yang terkait dengan benturan kepentingan
tersebut.
3. Pegawai tidak diperkenankan secara tidak wajar menempatkan
kepentingan pribadi di atas kepentingan Stakeholders.
2.2.3. Memberi dan Menerima
Donasi, jamuan dan hadiah yang diberikan kepada pihak ketiga
merupakan praktik bisnis yang dapat diterima sejauh hal tersebut
dilakukan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
Perusahaan harus memandang donasi, hadiah, hiburan dikaitkan
dengan suatu tujuan bisnis yang jujur dan tidak boleh dimaksudkan
untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau tindakan. Hal- hal
tersebut juga harus dijaga dalam konteks sosial dan budaya
masyarakat yang berlaku.

9. Pemberian donasi, jamuan dan hadiah tersebut tidak dapat
dibenarkan apabila terdapat kepentingan atau motif terselubung yang
bermaksud mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak lain
dan/atau dapat menimbulkan benturan kepentingan.
Standar Etika :
1. Melarang keras untuk memberikan atau menjanjikan, baik
langsung maupun tidak langsung hadiah kepada para pihak yang
berhubungan dengan Perusahaan.
2. Dilarang keras menerima hadiah dari pihak manapun, yang
diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan
untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
3. Donasi tidak diperkenankan untuk kepentingan perseorangan,
politik atau kegiatan partai politik tertentu.
4. Semua pengeluaran yang berhubungan dengan donasi harus
mendapatkan otoritas yang sesuai dan dapat
dipertanggungjawabkan dengan jelas.
5. Pegawai dilarang menjamu tamu pribadi atas beban keuangan
Perusahaan.
6. Pegawai dapat menerima jamuan dari pihak luar sepanjang tidak
mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.
Hal-hal yang harus diperhatikan:
1. Segala bentuk hadiah, pemberian khusus maupun hiburan yang
bersifat tidak resmi.
2. Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
mengedepankan prinsip akuntabilitas.
3. Penyelenggaraan jamuan harus bersifat wajar dan atas
persetujuan dari pihak manajemen Perusahaan, serta harus dicatat
sebagai beban Perusahaan berdasarkan prosedur standar
pengeluaran dan pencatatan di Perusahaan.
2.2.4. Persamaan dan Penghormatan pada Hak Asasi Manusia
Perusahaan percaya bahwa hak asasi manusia adalah sesuatu yang
bersifat universal. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
masyarakat, Perusahaan mendorong usaha-usaha untuk menjamin
terpenuhinya hak asasi manusia. Perusahaan berkomitmen untuk
memastikan bahwa setiap kegiatan operasi Perusahaan tidak
melanggar prinsip hak asasi manusia.
Standar Etika :
1. Memastikan seluruh Insan Perusahaan memahami peraturan
perundang-undangan mengenai hak asasi manusia.
2. Memastikan bahwa masyarakat sekitar turut merasakan
kesejahteraan yang diciptakan Perusahaan serta menghormati
hak-hak asasi yang dimilikinya.
3. Mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam
menangani konflik yang mungkin terjadi dengan masyarakat,
serikat pekerja atau karyawan.

10. 4. Mengembangkan sikap-sikap menghargai hak asasi manusia pada
pihak ketiga yang bekerjasama dengan atau yang mewakili
Perusahaan.
Hal-hal yang harus diperhatikan :
1. Dampak negatif dari kegiatan operasi Perusahaan terhadap
kesejahteraan masyarakat sekitar.
2. Memburuknya hubungan atau munculnya konflik dengan
masyarakat sekitar Pemerintah atau lembaga swadaya
masyarakat.
3. Keterlibtan aparat keamanan yang kontra-produktif.
4. Pelanggaran hak-hak yang terkait dengan kepemilikan dari
masyarakat sekitar.
5. Penggunaan kekerasan yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan atau masyarakat
sekitar.
2.2.5. Kesempatan Kerja yang Adil
Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan kesempatan kerja yang
adil, termasuk didalamnya larangan terhadap segala bentuk
diskriminasi. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan
perlakuan yang adil kepada seluruh Pegawai
Standar Etika:
1. Mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk
peraturan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan
mengemukakan pendapat.
2. Melakukan rekrutmen tenaga kerja, memberikan pelatihan,
promosi, pemberhentian, kompensasi secara adil tanpa
memandang agama, ras/suku bangsa, hubungan pribadi, warna
kulit, jenis kelamin atau karakteristik lain yang dilindungi oleh
hukum.
3. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan, seperti
pelecehan terhadap seseorang karena latar belakang agama,
ras/suku bangsa, hubungan pribadi, warna kulit, jenis kelamin
atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum.
4. Menghormati hak pribadi Pegawai dengan menggunakan, menjaga
dan menyimpan data pribadi mereka sesuai dengan petunjuk dan
prosedur yang berlaku.
5. Perusahaan berhak memonitor penggunaan aset Perusahaan
seperti komputer, email, telepon, informasi mengenai hak
kekayaan intelektual milik Perusahaan dan sebagainya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal-hal yang harus diperhatikan:
1. Suasana kerja yang tidak nyaman seperti menceritakan lelucon
atau memperlihatkan barang yang mengejek atau menyinggung
anggota masyarakat dari etnis atau ras tertentu.
2. Mempertimbangkan ras, hubungan prbadi (pertemanan dan
kekerabatan) warna kulit, agama, asal negara, jenis kelamin atau

11. karakteristik yang dilindungi hukum sebagai faktor dalam
mempekerjakan, mempromosikan atau keputusan lain yang
berkaitan dengan Pegawai
3. Membicarakan hal-hal yang berkonotasi seks yang tidak
menyenangkan dengan pegawai lain.
4. Melakukan pelanggaran terhadap hukum ketenagakerjaan.
5. Menolak bekerjasama dengan individu tertentu karena ras, agama,
jenis kelamin dan sebagainya.
6. Memberitahukan data pegawai kepada orang yang tidak memiliki
kepentingan usaha, kewenangan atau persetujuan dari subjek
yang bersangkutan.
2.2.6. Pembayaran Tidak Wajar
Suap adalah suatu perbuatan memberi/menerima, menjanjikan/
dijanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat secara ilegal dengan
maksud agar dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pekerjaan
yang bertentangan dengan kewajibannya.
Perusahaan juga melarang segala bentuk pemberian yang material
baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada semua pihak
eksternal dengan tujuan mempengaruhi mereka untuk kepentingan
Perusahaan, baik untuk mendapatkan kemudahan, keunggulan
bersaing atau untuk mendapatkan prioritas.
Standar Etika :
1. Dilarang melakukan segala bentuk penyuapan yang dilakukan baik
secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pegawai dilarang menerima suap dalam keadaan dan/atau bentuk
apapun.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi
sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan.
Hal-hal yang harus diperhatikan :
1. Kepatuhan terhadap ketentuan pembayaran tidak wajar.
2. Pembayaran komisi yang besarnya dianggap signifikan
dibandingkan dengan nilai jasa yang diberikan.
3. Pemerikasaan secara seksama terhadap kepatuhan pihak ketiga
atas standar etika mengenai pembayaran tidak wajar.
2.2.7. Kerahasian Informasi
Setiap pegawai, sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya
memiliki akses terhadap informasi Perusahaan, baik yang bersifat
umum maupun yang bersifat rahasia.
Standar etika:
1. Memastikan seluruh aset informasi Perusahaan dikelola dengan
baik.
2. Menjaga informasi Perusahaan yang bersifat rahasia.
3. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada
Stakeholders dengan tetap mempertimbangkan kepentingan
Perusahaan.

12. 4. Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain
yang tidak berkepentingan.
5. Menyembunyikan data dan dokumen Perusahaan selama menjabat
dan/atau setelah yang bersangkutan menyelesaikan masa tugas
dan jabatannya.
6. Memanfaatkan dan/atau menggunakan informasi rahasia
termasuk dan tidak terbatas pada teknologi informasi Perusahaan
di luar kepentingan Perusahaan.
7. Melanggar ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan dan
penggunaan hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten
dan pengetahuan.
Hal-hal yang harus diperhatikan:
1. Pengendalian yang tidak mencukupi seperti hal-hal yang
memungkinkan akses oleh orang yang tidak berwenang terhadap
informasi Perusahaan.
2. Penyampaian atau permintaan penyampaian informasi rahasia
Perusahaan atau informasi mengenai pelangggan dan pemasok
Perusahaan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang.
2.2.8. Pengawasan dan Penggunaan Aset
Aset Perusahaan dapat meliputi barang bergerak maupun barang
tidak bergerak. Aset Perusahaan harus dijaga status kepemilikan dan
keberadaannya. Standar etika pengawasan dan penggunaan aset
ditujukan untuk memastikan seluruh aset fisik, keuangan, hak milik
intelektual dan aset yang lain digunakan dan dilindungi secara
optimal.
Standar Etika:
1. Memanfaatkan aset dan sumber daya Perusahaan lainnya secara
efisien dan efektif, serta mendapat perlindungan secara optimal
sesuai dengan aturan penggunaan yang berlaku, dalam rangka
mencapai tujuan Perusahaan.
2. Tidak menggunakan aset Perusahaan untuk tujuan-tujuan pribadi
dan/atau di luar kepentingan Perusahaan.
3. Melaporkan setiap kehilangan atau dugaan penyalahgunaan aset
Perusahaan kepada atasan langsung.
Hal-hal yang harus diperhatikan :
1. Aset fisik atau sumber daya lainnya yang digunakan secara
berlebihan dipindahtangankan atau dihapusbukukan secara tidak
sah.
2. Kontrol yang lemah terhadap unit bisnis yang terletak jauh dari
Kantor Pusat.
3. Tidak adanya kontrol yang efektif untuk melindungi aset
Perusahaan dari kerugian dan kecurangan.
4. Catatan keuangan yang tidak akurat.
2.2.9. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang
dilakukan oleh Manajemen bersama karyawan baik tersedianya

13. peralatan yang memadai maupun suasana tempat kerja yang dapat
memberikan rasa aman, tenteram, terlindungi, tercegah dari musibah,
sehingga karyawan bersama unsur manajemen selalu dalam kondisi
selamat dan sehat.
Standar Etika :
1. Menyediakan alat dan sarana yang dapat dipergunakan untuk
mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain pintu
tangga darurat, alat pemadam kebakaran, (tabung pemadam, kran
air pemadam beserta alarm bahaya), alat pelindung dan
pengamanan sesuai dengan peraturan Pemerintah.
2. Setiap karyawan yang melaksanakan tugas dari Perusahaan,
apabila terjadi risiko hukum maupun fisik dari pihak ketiga,
Perusahaan memberikan fasilitas bantuan hukum dan biayanya
sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-
19/MBU/2008 tanggal 9 Desember 2008.
3. Manajemen wajib menyediakan ruang Laktasi dan tempat
penyimpanannya serta ruang khusus untuk merokok.
4. Mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan tentang keselamatan
dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
5. Menggunakan sarana pelindung keselamatan dan kesehatan kerja
yang disediakan Perusahaan secara benar dan optimal.
Hal-hal yang harus diperhatikan :
1. Penyuluhan dan pelatihan tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3).
2. Berperan aktif dalam menerapkan budaya Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan untuk mencegah sumber
bahaya kebakaran termasuk penyakit akibat kerja.
3. Keluhan-keluhan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang
muncul dari Pegawai.
4. Bahaya atau kecelakaan kerja serta kerusakan lingkungan yang
timbul.
5. Kelalaian untuk mematuhi peraturan dan prosedur mengenai
keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
2.2.10. Hak atas Kekayaan Intelektual
Hak atas kekayaan intelektual (meliputi paten, rahasia dagang, merek
dagang, hak cipta, dan kepemilikan informasi lainnya yang dimiliki
Perusahaan) merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi
setiap Perusahaan.
Standar Etika :
1. Pehawai harus menghormati kekayaan intelektual pihak lain
karena setiap penggunaan yang tidak sah atas hak milik intelektual
orang lain dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung gugatan
hukum secara perdata dan ganti rugi.
2. Seluruh Pegawai harus berpartisipasi secara aktif untuk
melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan.

14. 3. Pegawai yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu
proses atau produk yang akan digunakan oleh Perusahaan, atau
Pegawai yang memiliki atas hasil karya tersebut, harus
memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk
tersebut sebagai milik Perusahaan baik selama masa kerja maupun
setelah Pegawai tidak bekerja lagi untuk Perusahaan.
4. Seluruh Pegawai harus menginformasikan hasil karya yang
dihasilkan baik selama maupun di luar jam kerja, jika hasil karya
tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan.
Perusahaan berhak atas seluruh manfaat dari paten dan lain-lain
yang terkait dengan hasil karya dimaksud di atas.
5. Seluruh Pegawai harus menandatangani pernyataan untuk
menjaga kerahasian maupun kesedian untuk membantu
Perusahaan dalam proses memperoleh hak kekayaan intelektual
atas nama Perusahaan.
Hal-hal yang harus diperhatikan :
1. Menerima informasi mengenai yang terkait hak atas kekayaan
intelektual dari pihak luar tanpa mengkonsultasikan terledih
dahulu dengan Divisi Hukum, dimana terdapat kondisi
kerahasiaan yang harus dijaga.
2. Mempekerjakan seseorang yang sebelumnya bekerja di
kompetitor tanpa memberikan perlindungan dan pencegahan agar
orang tersebut tidak akan membocorkan atau menggunakan hak
milik informasi kompetitor.
3. Memperkenalkan produk atau jasa baru, atau nama produk
sebelum pengecekan mengenai pelanggaran paten atau merek
dagang.
4. Membicarakan hak kekayaan intelektual maupun informasi yang
terkait dengan hak kekayaan intelektual Perusahaan dengan
pelanggan atau pemasok tanpa melalui prosedur resmi yang telah
ditetapkan Perusahaan.
5. Menyampaikan atau membocorkan informasi mengenai suatu
produk baru atau jasa sebelum permohonan paten dilakukan atau
keputusan untuk tidak membuat permohonan dilakukan secara
resmi oleh Perusahaan.
2.2.11. Perilaku Etis terhadap Sesama Karyawan
Perusahaan berkomitmen penuh untuk menciptakan suasana kerja
yang harmonis dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan melalui
upaya pembentukan karakter pegawai yang disiplin dan beretika
dalam berinteraksi sehari-hari baik antar sesama karyawan maupun
hubungan atasan dan bawahan melalui berbagai bentuk komunikasi.
Standar Etika Hubungan Sesama Karyawan:
1. Tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap sesama
rekan kerja, atasan atau bawahan untuk kepentingan tertentu.
2. Pegawai tidak diijinkan untuk melakukan tindakan ataupun
ucapan yang didalamnya mengandung unsur pelecehan terhadap

15. suku, agama, ras, adat dan kata-kata kasar terhadap sesama
karyawan.
3. Pegawai dilarang melakukan tindakan ancaman fisik maupun
non-fisik terhadap sesama karyawan.
4. Tidak melakukan permusuhan ataupun provokasi terhadap rekan
kerja, atasan dan bawahan untuk kepentingan pribadi ataupun
golongan yang dapat merugikan Perusahaan.
5. Menghindari segala bentuk persaingan tidak sehat dan
pemanfaatan jabatan untuk kepentingan tertentu.
Standar Etika Atasan dengan Bawahan :
1. Atasan dan bawahan selalu berusaha bersikap terbuka dan
menjalin hubungan yang harmonis.
2. Atasan memberikan contoh bersikap dan berperilaku baik
sehingga menjadi suri tauladan bagi bawahannya.
3. Atasan dan bawahan akan saling menghormati terhadap ide-ide
maupun perbedaan pendapat yang disampaikan.
4. Memiliki Integritas, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk
kepentingan dan kemajuan perusahaan
5. Menggunakan bahasa yang sopan dan mengandung unsur
diskriminasi.
Hal-hal yang harus diperhatikan :
1. Interaksi sesama karyawan ataupun atasan bawahan yang
mengutamakan kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu
diatas kepentingan perusahaaan.
2. Keikutsertaan karyawan dalam organisasi ataupun perkumpulan
yang tidak diakui Pemerintah dan menganut nilai-nilai yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai yang dianut Perusahaan.
3. Aktivitas-aktivitas yang berpengaruh terhadap pengurangan jam
kerja dan atau konsentrasi kerja karyawan serta tidak
memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan.
III. HAK
Secara umum, hak adalah klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu.
Seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan
tindakan dalam suatu cara tertentu atau jika orang lain berkewajiban melakukan
tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya.
Sejumlah hak yang disebut hak negative dapat digambarkan dari fakta
bahwa hak-hak yang termasuk di dalamnya dapat didefinisikan sepenuhnya
dalam kaitannya dengan kewajiban orang lain untuk tidak ikut campur dalam
aktivitas- aktivitas tertentu dari orang yang memiliki hak tersebut. Contohnya,
jika saya memiliki hak privasi, ini berarti semua orang, termasuk atasan saya,
berkewajiban tidak ikut campur dalam urusan atau aktivitas-aktivitas pribadi
saya.
Sebaliknya, hak positif tidak hanya memberikan kewajiban negative, namun
juga mengimplikasikan bahwa pihak lain (tidak selalu jelas siapa mereka)
memiliki kewajiban positif pada si pemilik hak untuk memberikan apa yang dia
perlukan untuk dengan bebas mencari atau mengejar kepentingan-
kepentingannya. Contohnya, jika saya punya hak untuk memperoleh kehidupan

16. yang layak, maka ini tidak hanya berarti orang lain tidak boleh ikut campur
namun juga berarti jika saya tidak bisa memperoleh penghasilan yang layak,
maka harus ada pihak lain (mungkin pemerintah) yang wajib memberikan
pekerjaan dengan penghasilan yang layak.
Suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan
tersebut sesuai dengan HAM. Teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi
(teori kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Bila
suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang
sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Teori hak sebenarnya didsarkan atas
asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai
martabat yang sama.
Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas, yaitu:
1. Hak hukum (legal right), adalah hak yang didasarkan atas sistem/yurisdiksi
hukum suatu negara, di mana sumber hukum tertinggi suatu negara adalah
Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan.
2. Hak moral atau kemanusiaan (moral, human right), dihubungkan dengan
pribadi manusia secara individu, atau dalam beberapa kasus dihubungkan
dengan kelompok bukan dengan masyarakat dalam arti luas. Hak moral
berkaitan dengan kepentingan individu sepanjang kepentingan individu itu
tidak melanggar hak-hak orang lain
3. Hak kontraktual (contractual right), mengikat individu-individu yang
membuat kesepakatan/kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban
masing-masing kontrak.
Teori hak atau yang lebih dikenal dengan prinsip-prinsip HAM mulai
banyak mendapat dukungan masyarakat dunia termasuk dari PBB. Piagam PBB
sendiri merupakan salah satu sumber hukum penting untuk penegakan HAM.
Dalam Piagam PBB disebutkan ketentuan umum tentang hak dan kemerdekaan
setiap orang. PBB telah mendeklarasikan prinsip-prinsip HAM universal pada
tahun 1948, yang lebih dikenal dengan nama Universal Declaration of Human
Rights. (UdoHR). Diaharapkan semua negara di dunia dapat menggunakan
UdoHR sebagai dasar bagi penegakan HAM dan pembuatan berbagai undang-
undang/peraturan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Pada intinya dalam
UdoHR diatur hak-hak kemanusiaan, antara lain mengenai kehidupan, kebebasan
dan keamanan, kebebasan dari penahanan, peangkapan dan pengasingan
sewenang-wenang, hak memperoleh memperoleh peradilan umum yang bebas,
independen dan tidak memihak, kebebasan dalam mengeluarkan pendapat,
menganut agama, menentukan sesuatu yang baik atau buruk menurut nuraninya,
serta kebebasan untuk berkelompok secara damai.
IV. HAK ISTIMEWA
Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-
undang. Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai
hak privilege dapat Anda lihat dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (“KUHPer”), yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada
seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang
lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

17. Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan Hak
Jaminan Kebendaan, mengatakan bahwa dari perumusan dalam Pasal 1134
KUHPer, tampak bahwa hak istimewa diberikan oleh undang-undang, artinya:
piutang-piutang tertentu, yang disebutkan oleh undang-undang, secara otomatis
mempunyai kedudukan yang didahulukan. Hak privilege ini bersifat accesoir dan
tidak dapat berdiri sendiri.
Lebih lanjut J. Satrio (ibid, hal. 28-29) mengatakan bahwa para pihak tidak
dapat memperjanjikan suatu privilege, artinya memperjanjikan bahwa tagihan
yang timbul dari perjanjian yang mereka tutup mengandung privilege; semua
privilege adanya ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dan bahkan
orang tidak diperkenankan untuk memperluasnya dengan jalan penafsiran
terhadap perikatan- perikatan (tagihan-tagihan), yang tidak secara tegas di
dalam undang-undang, dinyatakan sebagai hak tagihan yang diistimewakan.
Menurut J. Satrio (ibid, hal. 29-30) privilege harus dituntut, harus
dimajukan, artinya kalau pemilik tagihan yang diistimewakan tinggal diam saja,
maka tagihannya dianggap sebagai tagihan biasa (konkuren). Pemilik tagihan
tersebut harus menuntut agar ia dimasukkan dalam daftar tingkatan menurut
tingkat yang diberikan kepadanya menurut undang-undang dan dengan
demikian mendapat pelunasan menurut urutan tingkatnya dalam daftar.
Privilege lain daripada gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia, ia bukan
merupakan hak kebendaan. Pemilik hak tagih yang diistimewakan pada asasnya
tidak mempunyai hak-hak yang lebih dari orang lain. Ia tidak mempunyai hak
untuk menjual sendiri benda-benda atas mana ia mempunyai hak yang
didahulukan untuk mengambil pelunasan, ia tidak mempunyai hak yang
mengikuti bendanya kalau benda itu ada di tangan pihak ketiga (droit de suite).
Kelebihannya hanya bahwa atas hasil penjualan benda tertentu/semua benda
milik debitur, ia didahulukan di dalam mengambil pelunasannya. Mengenai apa
saja yang termasuk ke dalam hak privilege ini dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan
Pasal 1149 KUHPer.
V. MASALAH DAN PERLINDUNGAN
Konsumen ialah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk
memenuhi keperluan dan kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dapat
dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga yaitu golongan Rumah
Tangga Konsumsi (RTK), dan golongan Rumah Tangga Produksi (RTP).
Perlindungan konsumen adalah perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan
terpenuhinya hak sebagai contoh para penjual diwajibkan menunjukka tanda
harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Dengan kata lain, segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen.
Oleh karena itu, Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki
sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat
penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri.
Tujuannya, jika adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara
spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh
untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal
diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

18. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat
mengajukan perlindungan adalah :
1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat
(1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
2. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821.
3. Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
4. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif
Penyelesian Sengketa.
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan
dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
6. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001
Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh
dinas Indag Prop/Kab/Kota.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795
/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.
Keinginan pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebanyak-
banyaknya dapat mendorong pelaku usaha untuk berbuat curang, baik melalui
berbagai kiat promosi yang memikat konsumen, cara penjualan dan penerapan
perjanjian standar yang cenderung lebih melindungi pelaku usaha dan dapat
merugikan konsumen. Kecenderungan pelaku usaha untuk berbuat curang
menjadikan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang
dan menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya kedudukan
konsumen adalah karena rendahnya tingkat kesadaran konsumen mengenai
hak-hanya. Faktor lain yang menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah
adalah karena kurangnya pengetahuan konsumen mengenai proses produksi
dan posisi tawar menawar konsumen yang lebih lemah secara ekonomi.
Kerugian yang dialami konsumen tidak selalu terjadi karena perbuatan
curang yang dilakukan oleh pelaku usaha, namun juga dapat terjadi karena
kesalahan konsumen sendiri yang disebabkan karena ketidak tahuan konsumen
mengenai suatu produk. Hukum yang berlaku selain mampu melindungi
konsumen dari perbuatan curang pelaku usaha, juga harus mampu memberikan
pendidikan kepada konsumen mengenai pentingnya keamanan dan
keselamatan dalam menggunakan suatu produk
Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok adalah hukum
yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam
rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan
konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan
kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan
kewajiban tersebut.
Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu:
1. Perlindungan Priventif; Perlindungan yang diberikan kepada konsumen
pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau
memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan

19. proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut
dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau
memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek
tertentu tersebut.
2. Perlindungan Kuratif; Perlindungan yang diberikan kepada konsumen
sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu
oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum
tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli
barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka
yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan
konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau
penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya
melalui pembelian atau pemberian.
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen. Perlindungan konsumen berbicara mengenai jaminan atau
kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen
mencakup dua aspek utama, yaitu:
1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang
dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau
melanggar ketentuan undang-undang. Hal ini mencakup bidang yang cukup
luas, mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi,
desain produk, hingga mengenai ganti rugi yang diterima oleh konsumen
bila terjadi kerugian karena mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat
yang tidak adil. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku produsen dalam
memproduksi dan mengedarkan produknya, mulai dari kegiatan promosi
dan periklanan, standar kontrak, harga, hingga layanan purnajual.
Asas-asas yang dianut dalam perlindungan konsumen menurut Pasal 2 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen adalah:
1. Asas manfaat; asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha.
Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding
pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.
2. Asas keadilan; Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 – 7 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan
kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini
konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan
kewajibannya secara seimbang.
3. Asas keseimbangan; Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan
konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara
seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

20. 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen; Diharapkan penerapan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan
atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi
atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum; Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku
usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin
kepastian hukum
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perlindungan konsumen
bertujuan untuk melindungi konsumen dalam rangka pemenuhan
kebutuhannya sebagai konsumen dan tidak bertujuan untuk mematikan
pelaku usaha, melainkan menjadi pecut bagi pelaku usaha untuk
meningkatkan kualitas produk dan pelayannya. Tujuan perlindungan
konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
adalah:
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen
DAFTAR PUSTAKA
1. Asari, Romadhon, 2018. https://www.belumlama.com/sejarah-etika-bisnis/, (11
November 2018, 04:55 WIB)
2. Departemen Administrasi Perusahaan dan GCG Perumnas, 2015.
http://www.perumnas.co.id/download/Buku%20Pedoman%20Standar%20Etik
a%20Perusahaan.pdf, (11 November 2018, 05:30 WIB)

21. 3. Ali, Hapzi, 2018. Modul Corporate Ethics: Rights, Privileges, problems and
Protection, Universitas Mercu Buana, Jakarta
4. Anonym.
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/TEORI+ETIKA.pdf,
(11 November 2018, 20:33 WIB)
5. Wibowo Tunardy, 2016. https://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-
konsumen-di-indonesia/, (11 November 2018, 21:53)
6. Setiadi, (2012). http://setiadi24.blogspot.com/2012/04/review-jurnal-
perlindungan-konsumen.html, (11 November 2018, 23:31)

22. Contoh Perusahaan yang diamati : PT Garuda Indonesia (Persero)
Pendahuluan
Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia merupakan himpunan
komitmen yang terdiri dari etika bisnis Garuda Indonesia dan etika kerja Insan
Garuda Indonesia yang merupakan aturan dasar dalam melakukan hubungan bisnis
dengan pemangku kepentingan dan hubungan kerja yang professional.
Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia berlaku untuk seluruh unsur
yang bertindak atas nama Garuda Indonesia, anak perusahaan dan afiliasi dibawah
pengendalian, pemegang saham (investor) serta seluruh pemangku kepentingan atau
mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Garuda Indonesia.
Garuda Indonesia senantiasa mendukung kepatuhan terhadap Etika Bisnis dan
Etika Kerja Garuda Indonesia dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya,
serta mewajibkan seluruh Pegawai Pimpinan dari setiap tingkatan dalam perusahaan
untuk bertanggung jawab dalam memastikan bahwa Etika Bisnis dan Etika Kerja
Garuda Indonesia dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh seluruh Unsur Garuda
Indonesia. Selanjutnya setiap Insan Garuda Indonesia diwajibkan untuk
menandatangani komitmen pribadi Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia
secara tahunan.
Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia senantiasa akan disesuaikan
dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan perkembangan bisnis
Garuda Indonesia, dan perlu dilaksanakan program internalisasi dan sosialisasi di
lingkungan Garuda Indonesia agar semua unsur dapat memahami serta secara aktif
mendukung implementasi Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan dapat berjalan
dengan baik.
Prinsip-Prinsip Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja
Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia ini menjelaskan tentang Etika Kerja
dan Etika Bisnis yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia dan yang tidak
boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia sebagai penjabaran dari pelaksanaan
prinsip-prinsip GCG yaitu:
1. Transparansi
Garuda Indonesia menjamin pengungkapan informasi material dan relevan
mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai
dan tepat waktu serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan
haknya. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi
informasi rahasia mengenai Garuda Indonesia dan Pelanggan sesuai dengan
peraturan perundangan- undangan yang berlaku;
2. Akuntabilitas
Garuda Indonesia menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban masing-masing organ perusahaan (Rapat Umum Pemegang
Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) agar pengelolaan Perusahaan terlaksana
secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ
perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya
dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Garuda Indonesia
kepadanya.
3. Pertanggungjawaban

23. Garuda Indonesia menjamin kesesuaian antara pengelolaan perusahaan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai peraturan yang
berlaku, bekerjasama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk
dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.
4. Kemandirian
Garuda Indonesia menjamin pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.
5. Kewajaran
Garuda Indonesia menjamin keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-
hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Tanggung Jawab Terhadap Kepatuhan
Etika Bisnis dan Etika Kerja ini menjelaskan tentang standar etika Kerja dan
Etika Bisnis yang berlaku secara umum di lingkungan Garuda Indonesia, sebagai tata
nilai moral yang digunakan untuk menentukan hal-hal yang baik dan yang buruk, hal-
hal yang terpuji dan yang tercela, serta hal-hal yang dihargai dan yang tidak dihargai.
Garuda Indonesia menegakkan dirinya pada kejujuran, integritas dan keadilan
dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu Garuda Indonesia melarang setiap
Insan Garuda Indonesia dan termasuk keluarganya dalam derajat satu lurus ke atas,
ke bawah dan ke samping, serta pihak lain yang terkait dengan Garuda Indonesia
untuk memasuki setiap perbuatan yang dapat dikategorikan melawan hukum, tidak
etis, tidak bermoral atau bertentangan dengan integritas perusahaan yang bergerak
di bidang usaha angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal.
Hubungan dengan Insan Garuda Indonesia
Garuda Indonesia memiliki kewajiban untuk memunculkan kinerja terbaik setiap
Insan Garuda Indonesia dalam rangka pencapaian sasaran Perusahaan.
Kinerja terbaik dapat dicapai diantaranya melalui penciptaan lingkungan kerja yang
kondusif, melindungi dan menghormati hak-haknya serta membantu mewujudkan
kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.
1. Keamanan dan Kenyamanan di Tempat Kerja
Garuda Indonesia memastikan terpenuhinya keamanan dan kenyamanan kerja
para pegawai dengan membangun fasilitas dan penerapan sistem keamanan yang
mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Garuda
Indonesia melakukan penilaian dan evaluasi efektivitas sistem keamanan kerja
secara berkesinambungan.
Rasa aman dan nyaman di tempat kerja menjadi tanggung jawab bersama
diantara pegawai.
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Garuda Indonesia memastikan terpenuhinya keselamatan dan kesehatan kerja
para pegawai dengan membangun fasilitas, penerapan sistem keselamatan dan
kesehatan kerja yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku. Garuda Indonesia melakukan penilaian dan evaluasi efektivitas sistem
keselamatan dan kesehatan kerja secara berkesinambungan.

24. Para pegawai berkewajiban memahami dan melaksanakan berbagai persyaratan
keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan tuntutan pekerjaannya.
3. Pemberian Kesempatan yang Sama Kepada Pegawai untuk Mendapatkan
Pekerjaan, Promosi, dan Pemberhentian Kerja
Garuda Indonesia menjunjung tinggi prinsip Equal Employment Opportunity,
dimana Garuda Indonesia memberikan kesempatan yang sama secara terbuka
dan objektif kepada seluruh pegawai Garuda Indonesia untuk dapat
mengembangkan karir dalam upaya meningkatkan kompetensinya, sesuai
dengan Peraturan Kerja Bersama Garuda Indonesia dan peraturan yang berlaku
dalam Human Capital Quality Manual atau aturan perusahaan lainnya, dengan
tetap memperhatikan pendidikan, pengalaman dan kompetensi yang dimiliki
oleh pegawai yang bersangkutan.
Garuda Indonesia selalu menjunjung kesetaraan kerja, termasuk di dalamnya
larangan terhadap segala bentuk diskriminasi. Garuda Indonesia memberikan
kesempatan yang sama dan setara serta perlakuan yang adil kepada seluruh
pegawai.
4. Lingkungan Kerja Yang Kondusif
Hubungan harmonis antar pegawai dibangun atas dasar saling menghargai,
saling percaya, saling memberikan semangat dan membina kerjasama dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing- masing, serta menciptakan
suasana kerja yang kondusif di lingkungan kerjanya.
Hubungan harmonis antara Pegawai Pimpinan dan Pegawai harus senantiasa
dibangun baik secara formal maupun informal dalam upaya pencapaian
keberhasilan unit kerja dan tujuan perusahaan secara menyeluruh.
5. Hak Berserikat dan Berpolitik
Garuda Indonesia menjamin hak setiap pegawai untuk berserikat dan
menyalurkan aspirasi politiknya selama tidak bertentangan dengan peraturan
yang berlaku di Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
Hubungan dengan Pelanggan
Pelanggan merupakan pertimbangan dasar dari keberadaan Garuda Indonesia.
Segala sumberdaya Garuda Indonesia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan,
keinginan dan harapan pelanggan.
Pada prinsipnya hak pelanggan sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku harus dipenuhi. Oleh karena itu hak pelanggan berupa
keselamatan, keamanan dan kenyamanan dijadikan fokus dan prioritas utama
sebagai program pelayanan di seluruh unit bisnis dan fungsional Garuda Indonesia.
Hubungan dengan Mitra Kerja
Insan Garuda Indonesia harus menyadari bahwa untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran perusahaan, Garuda Indonesia tidak dapat menyediakan seluruh sumberdaya
yang dibutuhkannya sendiri, namun membutuhkan mitra kerja untuk memenuhi
kebutuhan tersebut. Saling ketergantungan (interdependency) antara Garuda
Indonesia dengan mitra kerja lainnya merupakan suatu hal yang tidak dapat
dihindarkan. Untuk itu Garuda Indonesia memandang bahwa hubungan kemitraan
harus didasarkan atas rasa saling percaya dan saling menguntungkan.
1. Hubungan dengan Pihak Kebandarudaraan

25. Bandar Udara merupakan sarana dan prasarana penting bagi keberadaan Garuda
Indonesia. Pada prinsipnya Garuda Indonesia berkewajiban untuk memenuhi dan
mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di bandar udara yang
diterbitkan oleh Pihak Kebandarudaraan guna memenuhi hak pelanggan berupa
keselamatan, keamanan dan kenyamanan yang merupakan fokus dan prioritas
utama Garuda Indonesia sebagai program pelayanan di seluruh unit bisnis dan
fungsional Garuda Indonesia.
2. Hubungan dengan Pemasok
Garuda Indonesia mengembangkan kemitraan dengan pemasok untuk
memperoleh barang dan jasa yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Insan
Garuda Indonesia di dalam membuat kriteria pekerjaan untuk pemasok harus
didasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mewujudkan hubungan rasa saling percaya, Insan Garuda Indonesia harus
bertindak adil di dalam memberikan kesempatan dan informasi yang sama
kepada seluruh pemasok yang akan bekerjasama dengan Garuda Indonesia.
Informasi yang disampaikan kepada calon pemasok antara lain mencakup syarat
dan kriteria yang ditetapkan untuk setiap pengadaan dalam Request for Proposal
(RFP). Evaluasi penentuan pemasok dilakukan berdasarkan pertimbangan
kualitas, biaya, pengiriman, dan pelayanan yang paling optimal sesuai dengan
kebutuhan Garuda Indonesia.
Untuk menjaga kualitas Approved Vendor List (AVL), Garuda Indonesia secara
berkala melakukan evaluasi AVL berdasarkan kategori yang telah ditentukan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit Business Support melakukan
evaluasi kebutuhan rutin Garuda Indonesia dan meninjau kembali daftar vendor
dan melakukan revisi jika diperlukan. Evaluasi tersebut dilakukan setiap tahun
dengan mempertimbangkan optimasi kualitas dan kisaran harga pemasok
dengan kebutuhan Garuda Indonesia dan didasarkan kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Hubungan dengan Agen
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan, Garuda Indonesia membutuhkan
jaringan (distribusi) yang mudah diakses dan tersebar di wilayah strategis
termasuk layanan administrasi penyelesaian tagihan. Untuk memenuhi
kebutuhan tersebut maka Garuda Indonesia menjalin kemitraan dengan agen
berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan.
Untuk mewujudkan hubungan rasa saling percaya, Insan Garuda Indonesia harus
bertindak wajar dengan memberikan kesempatan dan informasi yang sama
kepada seluruh agen sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
4. Hubungan dengan Pemegang Saham
Dalam menjalankan bisnis jasa penerbangan, Garuda Indonesia memerlukan
modal yang salah satunya diperoleh dari para Pemegang Saham. Oleh karena itu
Garuda Indonesia sangat menghargai dan menjunjung tinggi keberadaan para
Pemegang Saham, baik Pemegang Saham minoritas maupun Pemegang Saham
mayoritas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Garuda Indonesia menjalin hubungan baik jangka panjang dengan para
Pemegang Saham yang dilandasi dengan itikad baik, saling percaya dan saling
memberi manfaat.

26. Insan Garuda Indonesia berkomitmen untuk senantiasa berusaha keras agar
perusahaan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan berdasarkan
standar bisnis yang saling menguntungkan hingga dapat memberikan kontribusi
yang optimal bagi Pemegang Saham.
5. Hubungan dengan Pesaing
Garuda Indonesia yakin dan percaya bahwa kompetisi yang sehat merupakan hal
yang positif untuk memacu Garuda Indonesia menghasilkan yang terbaik dan
melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Garuda Indonesia harus aktif dan berinisiatif untuk membangun iklim kompetisi
yang sehat, oleh karena itu Garuda Indonesia berupaya agar setiap kebijakan
yang diambil dalam pengelolaan Garuda Indonesia tetap berlandaskan kepada
prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
6. Hubungan dengan Kreditur
Garuda Indonesia berkomitmen untuk menjalankan kewajibannya dalam
melakukan pembayaran bunga atau bagi hasil dan pokok hutang jangka panjang.
Setiap perjanjian pinjaman antara Garuda Indonesia dengan kreditur harus
memuat syarat dan ketentuan serta klausul-klausul yang mengikat Garuda
Indonesia dengan kreditur yang mencakup jadwal pembayaran kembali dan
penjabaran pemenuhan kewajiban kepada kreditur serta covenant yang berlaku
selama jangka waktu perjanjian.
Kepatuhan dalam Bekerja
1. Transparansi Komunikasi dan Informasi Keuangan
Setiap Insan Garuda Indonesia harus memiliki pemahaman yang baik mengenai
ruang lingkup, proses kerja, dan kinerja operasional maupun keuangan dalam
rangka meningkatkan keterlibatan dan kontribusi kerja serta penyampaian
pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemahaman yang baik harus diselaraskan dengan strategi dan kebijakan Garuda
Indonesia dalam pengungkapan informasi material maupun non material sesuai
dengan kewenangan jabatan.
2. Penanganan Konflik Kepentingan
Garuda Indonesia menyadari bahwa setiap Insan Garuda Indonesia mempunyai
hak untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan keuangan, usaha, sosial budaya,
politik dan kegiatan lain yang sah di luar pekerjaan Insan Garuda Indonesia
dengan tetap memperhatikan kewajiban Insan Garuda Indonesia kepada
perusahaan. Kegiatan tersebut harus sah dan bebas dari konflik kepentingan
dengan tanggung jawabnya sebagai Insan Garuda Indonesia. Insan Garuda
Indonesia tidak boleh menyalahgunakan sumber daya atau pengaruh Garuda
Indonesia agar tidak dapat menghilangkan nama baik dan reputasi Garuda
Indonesia.
Potensi konflik kepentingan yang muncul perlu dikelola dengan tujuan untuk
mencegah suasana kerja yang tidak kondusif dan mendorong semangat kerja
yang independen serta mengutamakan kepentingan perusahaan di atas
kepentingan individu atau kelompok atau golongan tertentu.
3. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi
Kebijakan Garuda Indonesia mengenai gratifikasi dibuat untuk menjaga reputasi
perusahaan sebagai sebuah perusahaan penerbangan yang handal, yang

27. bertindak dengan integritas dan mendasarkan setiap keputusannya kepada
pertimbangan bisnis yang taat hukum.
Pada prinsipnya Garuda Indonesia melarang setiap penerimaan gratifikasi oleh
Insan Garuda Indonesia dari pihak manapun dan mewajibkan kepada setiap
Insan Garuda Indonesia untuk melakukan penolakan gratifikasi dan/atau
melaporkan setiap penerimaan dan penolakan gratifikasi. Kebijakan mengenai
gratifikasi tunduk pada ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
4. Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan
Perlindungan terhadap aset perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak
berwujud, ditujukan untuk memastikan seluruh aset fisik, keuangan, hak milik
intelektual dan aset yang lain digunakan dan dilindungi secara optimal.
Pengamanan data dan Informasi
1. Perlindungan Terhadap Rahasia Perusahaan
Kebijakan perlindungan terhadap rahasia perusahaan disusun untuk menjamin
keamanan informasi dan memastikan bahwa informasi yang perlu diungkapkan
oleh Garuda Indonesia, telah secara adil dan merata disampaikan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan tanpa adanya perlakuan istimewa untuk pihak
tertentu.
Informasi yang dianggap sebagai rahasia meliputi rencana bisnis dan strategi
perusahaan, hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam
proses produksi, standar dan prosedur operasi perusahaan, dokumen- dokumen
internal yang ditandatangani oleh Pegawai Pimpinan perusahaan, hak kekayaan
intelektual ataupun informasi-informasi penting lainnya yang dapat
mempengaruhi kinerja Garuda Indonesia apabila tersebar ke luar Garuda
Indonesia, kecuali apabila informasi tersebut telah dipublikasikan.
2. Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual
Kekayaan intelektual merupakan kekayaan tidak berwujud sebagai hasil
kreativitas, termasuk hak paten, hak cipta dan merk dagang. Sebagai aset yang
berharga, hak kekayaan intelektual Garuda Indonesia harus dilindungi dan begitu
pula Insan Garuda Indonesia harus menghargai hak kekayaan intelektual pihak
lain.
Insan Garuda Indonesia harus selalu memperhatikan dalam menciptakan,
melindungi dan mengeksploitasi kekayaan intelektual perusahaan serta
menghindari pelanggaran terhadap kekayaan intelektual orang lain.
Insan Garuda Indonesia harus mentaati peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai hak kepemilikan kekayaan intelektual.
Tanggung Jawab Insan Garuda Indonesia
1. Tanggung Jawab kepada Masyarakat
Garuda Indonesia memiliki misi sebagai agen pembangunan ekonomi nasional
yang mana dalam menjalankan misinya, perusahaan memiliki tanggung jawab
kepada masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Wujud dari pada tanggung
jawab perusahaan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab sosial
perusahaan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Insan Garuda Indonesia diwajibkan mensukseskan program tanggung jawab
sosial perusahaan kepada masyarakat dan dengan menjalankan program

28. tanggung jawab sosial perusahaan secara berkelanjutan diharapkan Insan
Garuda menjadi warga masyarakat yang bermartabat dan bertanggung jawab.
2. Tanggung Jawab kepada Pemerintah
Garuda Indonesia dalam menjalankan bisnisnya wajib memenuhi peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai
regulator. Pemerintah selain sebagai regulator juga sebagai Pemegang Saham
sehingga Garuda Indonesia berkewajiban untuk memaksimalkan nilai Pemegang
Saham. Oleh karena itu perusahaan berupaya untuk membangun dan membina
hubungan kemitraan yang harmonis dengan Pemerintah.
Insan Garuda Indonesia harus mampu memaksimalkan kemampuannya untuk
membantu perusahaan didalam mewujudkan tanggung jawab perusahaan
kepada Pemerintah.
Dengan demikian insan Garuda Indonesia harus mampu untuk menjaga
hubungan yang harmonis, dan saling menghormati secara baik dan wajar antara
Garuda Indonesia dan Pemerintah didalam menjalankan kegiatan bisnisnya, agar
bisnis perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara lancar dan
berkelanjutan.
3. Tanggung Jawab kepada Lingkungan
Garuda Indonesia dalam menjalankan bisnisnya tidak semata-mata
memfokuskan diri pada aspek ekonomi, juga memberikan perhatian penuh pada
aspek lingkungan. Aspek-aspek lingkungan yang memiliki dampak penting
dijadikan titik tolak pengelolaan lingkungan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia
merumuskan strategi dan kebijakan pengendalian dampak lingkungan.
Insan Garuda Indonesia memiliki tanggung jawab dalam berkontribusi terhadap
seluruh program dan kegiatan yang selaras dengan strategi dan kebijakan Garuda
Indonesia dalam pengendalian dampak lingkungan. Dengan proaktif dan
responsif terhadap pengendalian dampak lingkungan secara berkelanjutan,
menjadikan Insan Garuda Indonesia sebagai warga masyarakat yang bermartabat
dan bertanggung jawab.
Daftar Pustaka
https://www.garuda-indonesia.com/files/pdf/investor-relations/corporate-
governance/Pedoman_Etika_Kerja_dan_Etika_Bisnis_disahkan_BoD_dan_BoC.pdf