Struktur organisasi IAI periode 2022-2026 terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan 9 Wakil Ketua Umum yang membawahi berbagai bidang. Struktur ini bertujuan untuk mengkoordinasikan program-program IAI di tingkat pusat maupun daerah.

1. DRAFT STRUKTUR ORGANISASI
IKATAN APOTEKER INDONESIA
Periode 2022 - 2026

2. Struktur Organisasi PP IAI Periode 2022-2026
KETUA UMUM
Sekretaris
Jenderal
Bendahara
Umum
Wakil Ketua Umum
Organisasi,
Kaderisasi dan
Aset
Wakil Ketua Umum
Regulasi, Advokasi
& Perlindungan
Anggota
Wakil Ketua Umum
Kewirausahaan dan
Kesejahteraan
Anggota
Wakil Ketua Umum
Standar, Sertifikasi,
Pendidikan dan
Pelatihan
Wakil Ketua Umum
Pendidikan &
Pengembangan
Karir Apoteker
Wakil Ketua Umum
Teknologi Informasi ,
Riset dan Publikasi
Ilmiah
Wakil Ketua Umum
Halal & Jaminan
Kesehatan Nasional
Wakil Ketua Umum
Kerjasama
Wakil –
Wakil
Sekjend
Wakil-Wakil
Bendum
Bidang Tata
Kelola
Organisasi
Bidang
Kaderisasi
Bidang Tata
Kelola Aset
Bidang Kajian
Hukum
Bidang
Advokasi &
Perlindungan
Anggota
Bidang
Kewirausahan
Bidang
Kesejahteraan
Anggota
Bidang Standar
Bidang
Resertifikasi
Bidang
Pendidikan
Apoteker
Bidang
Apoteker
Spesialis
Bidang
Teknologi
Informasi
Bidang Riset &
Publikasi Ilmiah
Bidang
Jaminan Halal
Bidang
Jaminan
Kesehatan
Nasional
Bidang
Kerjasama
Antar
Lembaga
Bidang
Kerjasama
Internasional
DEWAN PAKAR
DEWAS PUSAT MKEAI PUSAT
Koordinator
Wilayah
Wakil Ketua Umum
Humas &
Pengabdian
Masyarakat
Bidang Humas
Bidang
Pengabdian
Masyarakat
Bidang
Pendidikan &
Pelatihan
Bidang
Apoteker
Advance
Bidang
Jabatan
Fungsional
DEWAN
KEHORMATAN
Pengendalian
Program
Penjaminan
Mutu HIMPUNAN
SEMINAT
PERHIMPUNAN

3. Penasehat
• Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI
• Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
• Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
• Ketua Komite Farmasi Nasional

4. Dewan Kehormatan
1. Dewan Kehormatan adalah organ ikatan yang bersifat otonom yang memiliki
tugas menyelesaikan sengketa dan atau pelanggaran naskah asasi ikatan
yang tidak dapat diselesaikan pada organ ikatan di semua tingkatan.
2. Kepengurusan Dewan Kehormatan terdiri unsur yang diusulkan bersama
oleh Ketua Pengurus, Ketua MKEAI, dan Ketua Dewas.
3. Dewan Kehormatan hanya berada di tingkat pusat
4. Keputusan Dewan Kehormatan bersifat final dan mengikat.
5. Anggota Dewan Kehormatan adalah Anggota Ikatan yang memahami dan
taat terhadap naskah asasi ikatan serta memiliki wibawa dan dipandang
mampu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ikatan.
6. Tata kerja Dewan Kehormatan ditetapkan tersendiri oleh Dewan
Kehormatan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat
Ikatan.

5. Dewan Pakar
1. Dewan Pakar adalah badan yang bertugas untuk memberi masukan,
pandangan atas dasar keilmuan dan keahliannya kepada Ikatan.
2. Dewan Pakar merupakan badan yang bersifat kolektif berada di tingkat
Pusat dan Daerah
3. Ketua Dewan Pakar dipilih oleh seluruh anggota Dewan Pakar
4. Personalia Dewan Pakar adalah tokoh-tokoh pendidikan, praktisi, ilmuwan
yang mempunyai keahlian dibidang tertentu dan memiliki kesamaan visi
dan misi serta wawasan dengan Ikatan

6. DEWAN PENGAWAS PUSAT
Dewas Pusat memiliki tugas dan fungsi:
a. Melaksanakan program kerja tahunan dewas pusat yang telah ditetapkan dalam
Rakernas;
b. Menyusun anggaran tahunan dewas pusat untuk diusulkan kepada Pengurus Pusat;
c. Melakukan pengawasan ketaatan pengurus terhadap naskah asasi dan peraturan
Ikatan lainnya;
d. Melakukan internalisasi program pengawasan Ikatan kepada:
i. Pengurus Pusat; dan
ii. Dewas Daerah melalui Pengurus Daerah.
e. Menilai dan membuat rekomendasi terkait pelanggaran naskah asasi dan etik organisasi
oleh Pengurus dan anggota untuk ditindaklanjuti oleh Ikatan;
f. Merumuskan kebijakan pengawasan sebagai pedoman kerja Dewas Daerah;

7. Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia
MKEAI Daerah mempunyai tugas dan fungsi:
a. Melaksanakan program kerja tahunan MKEAI Daerah yang telah ditetapkan dalam Rakerda;
b. Menyusun anggaran tahunan MKEAI Daerah untuk diusulkan kepada Pengurus Daerah;
c. Melakukan internalisasi dan pendidikan kode etik kepada apoteker di tingkat cabang dan daerah;
d. Membina dan mengawasi pelaksanaan kode etik oleh anggota;
e. Menilai dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota;
f. Membuat putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota untuk ditindaklanjuti oleh ketua
Ikatan;
g. Menegakkan kode etik apoteker Indonesia;
h. bekerja sama dengan perguruan tinggi Farmasi dalam Pendidikan Kode Etik kepada calon Apoteker
i. Meminta pertimbangan dari tenaga ahli dalam kasus-kasus khusus;
j. Melakukan dokumentasi dan pelaporan
k. Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f dilaksanakan oleh majelis sidang kode etik
yang dibentuk itu.

8. Sekretaris Jenderal
Tupoksi :
• Memimpin dan bertanggung jawab atas pengelolaan Sekretariat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia;
• Mewakili tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan
dari Ketua Umum;
• Mendampingi Ketua Umum dalam hubungan organisasi dengan pihak- pihak internal organisasi maupun pihak-
pihak eksternal organisasi.
• Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat keluar;
• Bersama Ketua Umum dan Bendahara Umum menandatangani dokumen-dokumen keuangan, khususnya buku
setoran dan Cheque pada Bank dimana dana organisasi tersimpan.
• Melakukan koordinasi penyusunan database organisasi dengan Bidang Organisasi dan Koordinator Wilayah;
• Melakukan koordinasi terkait tampilan dan isi laman organisasi dengan Bidang terkait;
• Mendampingi Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat organisasi;
• Dalam pelaksanaan tugas rutin, Sekretaris dapat melakukan pembagian tugas dengan Wakil-Wakil Sekretaris
Jenderal;
• Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

9. Wakil Sekretaris Jenderal
Tugas dan Wewenang Wakil Sekretaris adalah :
• Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya.
• Mewakili/melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal apabila berhalangan
tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Sekretaris Jenderal.
• Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal dalam rangka kelancaran Sekretariat Pengurus Pusat.
• Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Sekretaris Jenderal bertanggung
jawab kepada Sekretaris Jenderal

10. Bendahara Umum
Tupoksi :
 Mengelola keuangan organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pengurus Pusat.
 Bersama-sama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mendatangani dokumen-dokumen keuangan,
khususnya Buku Setoran dan Cheque pada Bank dimana dana organisasi tersimpan.
 Mengkoordinir dan bertanggungjawab dalam pengadaan dana organisasi dari sumber yang sah
sesuai dengan ketentuan Organisasi.
 Melaporkan secara periodik penggunaan dana organisasi serta kekayaan organisasi kepada Rapat
Pleno Pengurus Pusat minimal 6 (enam) bulan sekali.
 Menunjuk secara tertulis salah seorang Wakil Bendahara yang bertindak untuk dan atas nama
Bendahara Umum apabila berhalangan tugas.
 Dalam melaksanakan tugas rutin, Bendahara Umum dapat menentukan pembagian tugas para
Wakil Bendahara.
 Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bendahara Umum bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.

11. Wakil Bendahara Umum
Tugas dan Wewenang Wakil Bendahara adalah :
• Membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya.
• Membantu Bendahara Umum apabila Bendahara Umum berhalangan
tugas.
• Membantu Bendahara Umum dalam tugas pengadaan dana maupun
pengelolaan dana organisasi sesuai dengan pembagian tugas yang
ditetapkan oleh Bendahara Umum,
• Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Bendahara bertanggung-
jawab kepada Bendahara Umum.

12. (1) Wakil Ketua Umum Organisasi,
Kaderisasi dan Aset
Tupoksi :
Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau dan
mengawasi pelaksanaan program Bidang Organisasi, Kaderisasi & Aset
Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan
menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua Umum.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua Umum Organisasi, Kaderisasi
dan Aset dibantu oleh Ketua dan Anggota Bidang.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua Umum Organisasi, Kaderisasi
dan Aset bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.

13. Bidang Tata Kelola Organisasi
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rakernas dan Rakornas
Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Organisasi yang
menjadi turunan AD ART
Merencanakan dan mengkoordinasikan sosialisasi Peraturan Organisasi
Merencanakan dan mengkoordinasikan sinkronisasi Peraturan Organisasi
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Organisasi dan keputusan-
keputusan Pengurus Daerah
Mengkoordinasikan pelaksanaan Konferda dan Rakerda
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua Umum
berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Wakil
Ketua Umum

14. Bidang Pembinaan Anggota & Kaderisasi
Tupoksi :
Mengkoordinasikan penyusunan Modul Pembinaan Anggota & Modul
Pelatihan Kaderisasi
Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Pembinaan Anggota &
Program Kaderisasi, baik di Pusat maupun Daerah.
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembinaan Anggota &
Program Kaderisasi
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara
tertulis dari Wakil Ketua Umum

15. Bidang Tata Kelola Aset
Tupoksi :
Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan Pembelian Aset di
Pusat, Daerah dan Cabang
Mengkoordinasikan pendataan aset di Pusat, Daerah dan Cabang.
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembelian Aset di
Pusat, Daerah dan Cabang
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan
secara tertulis dari Wakil Ketua Umum

16. (2) Wakil Ketua Umum Regulasi, Advokasi &
Perlindungan Anggota
Tupoksi :
Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau
dan mengawasi pelaksanaan program Bidang Regulasi, Advokasi dan
Perlindungan Anggota.
Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum
berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis
dari Ketua Umum.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua Bidang Regulasi,
Advokasi dan Perlindungan Anggota bertanggung-jawab kepada Ketua
Umum.

17. Bidang Kajian Hukum
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Kajian Hukum
terhadap regulasi pemerintah berlandaskan kajian ilmiah
Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan usulan regulasi
pemerintah berlandaskan kajian ilmiah
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan
secara tertulis dari Wakil Ketua Umum

18. Bidang Advokasi & Perlindungan Anggota
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan advokasi
regulasi, baik ke anggota, pengurus dan stakeholder.
Mengkoordinasikan kegiatan perlindungan anggota yang berpotensi mendapat
permasalahan etik dan hukum dengan Daerah dan Cabang
Mengkoordinasikan kegiatan perlindungan anggota yang berpotensi mendapat
permasalahan hukum bersama Tim Advokat.
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan advokasi & perlindungan anggota
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua Umum
berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Wakil
Ketua Umum

19. (3) Wakil Ketua Umum Kewirausahaan dan
Kesejahteraan Anggota
Tupoksi :
Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau
dan mengawasi pelaksanaan program Bidang Kewirausahaan &
Kesejahteraan Anggota.
Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum
berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis
dari Ketua Umum.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua Umum Kewirausanaan
dan Kesejahteraan Anggota bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.

20. Bidang Kewirausahaan
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan program kewirausahaan bagi
anggota.
Merencanakan dan mengkoordinasikan dukungan pemerintah dan stake
holder untuk kegiatan kewirausahaan anggota.
Melakukan monitoring dan evaluasi program kewirausahaan bagi anggota
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara
tertulis dari Wakil Ketua Umum

21. Bidang Kesejahteraan Anggota
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan program pendidikan dan pelatihan
untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan anggota.
Merencanakan dan mengkoordinasikan dukungan pemerintah dan stake
holder dalam program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
kompetensi dan kesejahteraan anggota.
Melakukan monitoring dan evaluasi program pendidikan dan pelatihan untuk
meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan anggota
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara
tertulis dari Wakil Ketua Umum

22. (4) Wakil Ketua Umum Standar, Sertifikasi,
Pendidikan dan Pelatihan
Tupoksi :
Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau
dan mengawasi pelaksanaan program Penyusunan Standar, Sertifikasi,
Pendidikan dan Pelatihan
Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum
berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis
dari Ketua Umum.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua Umum Standar,
Sertifikasi, Pendidikan dan Pelatihan bertanggung-jawab kepada Ketua
Umum.

23. Bidang Standar
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan standar profesi, standar
kompetensi kerja dan standar Pendidikan.
Merencanakan dan mengkoordinasikan dukungan pemerintah dan stake
holder dalam penyusunan standar profesi, standar kompetensi kerja dan
standar pendidikan.
Melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan standar profesi, standar
kompetensi kerja dan standar pendidikan.
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara
tertulis dari Wakil Ketua Umum

24. Bidang Resertifikasi
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman resertifikasi.
Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program resertifikasi
Penetapan nilai SKP sesuai kewenangan Pusat
Melakukan monitoring dan evaluasi pedoman resertifikasi dan pelaksanaan
program resertifikasi.
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara
tertulis dari Wakil Ketua Umum

25. Bidang Pendidikan & Pelatihan
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan modul pendidikan dan
pelatihan bagi anggota dengan bidang terkait.
Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan bagi anggota bidang terkait.
Melakukan monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan bagi anggota
bidang terkait.
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara
tertulis dari Wakil Ketua Umum

26. (5) Wakil Ketua Umum Pendidikan &
Pengembangan Karir Apoteker
Tupoksi :
Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau
dan mengawasi pelaksanaan program Pendidikan & Pengembangan Karir
Apoteker.
Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum
berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis
dari Ketua Umum.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua Umum Pendidikan &
Pengembangan Karir Apoteker bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.

27. Bidang Pendidikan Apoteker
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan standar dan pedoman
Pendidikan Apoteker dengan bidang terkait dan stakeholder.
Merencanakan dan mengkoordinasikan sosialisasi standar dan pedoman
Pendidikan Apoteker dengan bidang terkait dan stakeholder..
Melakukan monitoring dan evaluasi standar dan pedoman Pendidikan
Apoteker dengan bidang terkait dan stakeholder..
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara
tertulis dari Wakil Ketua Umum

28. Bidang Apoteker Spesialis
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan standar dan pedoman
Program Apoteker Spesialis dengan bidang terkait dan stakeholder.
Merencanakan dan mengkoordinasikan sosialisasi standar dan pedoman
Program Apoteker Spesialis dengan bidang terkait dan stakeholder..
Melakukan monitoring dan evaluasi standar dan pedoman Program Apoteker
Spesialis dengan bidang terkait dan stakeholder..
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara
tertulis dari Wakil Ketua Umum

29. Bidang Apoteker Advance
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan standar dan pedoman
Program Apoteker Advance dengan bidang terkait dan stakeholder.
Merencanakan dan mengkoordinasikan sosialisasi standar dan pedoman
Program Apoteker Advance dengan bidang terkait dan stakeholder..
Melakukan monitoring dan evaluasi standar dan pedoman Program Apoteker
Advance dengan bidang terkait dan stakeholder..
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara
tertulis dari Wakil Ketua Umum

30. Bidang Jabatan Fungsional Apoteker
Tupoksi :
Mengkoordinasikan dukungan organisasi bagi pelaksanaan program jabatan
fungsional apoteker.
Mengkoordinasikan sinkronisasi pedoman organisasi dalam rangka
mendukung program jabatan fungsional Apoteker.
Melakukan monitoring dan evaluasi dukungan organisasi bagi pelaksanaan
program jabatan fungsional apoteker.
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara
tertulis dari Wakil Ketua Umum

31. (6) Wakil Ketua Umum Teknologi Informasi ,
Riset dan Publikasi Ilmiah
Tupoksi :
Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau
dan mengawasi pelaksanaan program Bidang Teknologi, Informasi,
Komunikasi dan Riset.
Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum
berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis
dari Ketua Umum.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua Umum Teknologi
Informasi, Riset & Publikasi Ilmiah bertanggung-jawab kepada Ketua
Umum.

32. Bidang Teknologi Informasi
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan penggunaan aplikasi berbasis
teknologi informasi dalam pengelolaan organisasi dan pelayanan
keanggotaan bersama bidang terkait.
Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi berbasis
teknologi informasi dalam pengelolaan organisasi dan pelayanan
keanggotaan bersama bidang terkait.
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan
secara tertulis dari Wakil Ketua Umum

33. Bidang Riset dan Publikasi Ilmiah
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan riset dan
publikasi ilmiah untuk mendukung kajian hukum terhadap regulasi
pemerintah. (Regulatory Impact Assesment)
Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan riset dan
publikasi ilmiah untuk mendukung kajian hukum terhadap usulan
regulasi kepada pemerintah.
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan
secara tertulis dari Wakil Ketua Umum

34. (7) Wakil Ketua Umum Halal & Jaminan
Kesehatan Nasional
Tupoksi :
Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau
dan mengawasi pelaksanaan program Jaminan Halal & Jaminan
Kesehatan Nasional.
Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum
berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis
dari Ketua Umum.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua Umum Halal &
Jaminan Kesehatan Nasional bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.

35. Bidang Jaminan Halal
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan peran Apoteker dalam
program jaminan halal.
Merencanakan dan mengkoordinasikan sosialisasi terkait program
jaminan halal.
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan
secara tertulis dari Wakil Ketua Umum

36. Bidang Jaminan Kesehatan Nasional
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan peran Apoteker dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional.
Merencanakan dan mengkoordinasikan sosialisasi terkait program Jaminan
Kesehatan Nasional
Melakukan monitoring dan evaluasi peran Apoteker dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara
tertulis dari Wakil Ketua Umum

37. (8) Wakil Ketua Umum Kerjasama
Tupoksi :
Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengkoordinasikan,
memantau dan mengawasi pelaksanaan program Kerjasama.
Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan
penunjukan secara tertulis dari Ketua Umum.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua Umum
Kerjasama bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.

38. Bidang Kerjasama Internasional
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan kerjasama organisasi dengan
organisasi / badan internasional dengan bidang terkait.
Melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama organisasi dengan
organisasi / badan internasional dengan bidang terkait.
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan
secara tertulis dari Wakil Ketua Umum

39. Bidang Kerjasama Antar Lembaga
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan kerjasama organisasi dengan
pemerintah / organisasi / lembaga dalam negeri dengan bidang terkait.
Melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama organisasi dengan
pemerintah / organisasi / lembaga dalam negeri dengan bidang terkait.
Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua
Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan
secara tertulis dari Wakil Ketua Umum

40. (9) Wakil Ketua Umum Humas & Pengabdian
Masyarakat
Tupoksi :
Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengkoordinasikan,
memantau dan mengawasi pelaksanaan program Bidang Humas &
Pengabdian Masyarakat.
Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum
berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara
tertulis dari Ketua Umum.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua Umum Humas &
Pengabdian Masyarakat bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.

41. Bidang Hubungan Masyarakat
Tupoksi :
 Merencanakan dan mengkoordinasikan sosialisasi program / kegiatan organisasi melalui
portal berita, medsos dan sarana informasi lainnya dengan bidang terkait, daerah dan
cabang.
 Melakukan monitoring dan evaluasi sosialisasi program / kegiatan organisasi melalui
portal berita, medsos dan sarana informasi lainnya dengan bidang terkait, daerah dan
cabang
 Merencanakan dan mengkoordinasikan program branding organisasi dengan bidang
terkait
 Monitoring dan evaluasi program branding organisasi dengan bidang terkait
 Mewakili/melaksanakan tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua Umum
berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Wakil
Ketua Umum

42. Bidang Pengabdian Masyarakat
Tupoksi :
Merencanakan dan mengkoordinasikan program pengabdian masyarakat dengan
pemerintah, stake holder, bidang terkait, daerah dan cabang.
Melakukan monitoring dan evaluasi program pengabdian masyarakat dengan
pemerintah, stake holder, bidang terkait, daerah dan cabang
Monitoring dan evaluasi program penanggulangan Bencana alam dengan Apoteker
Tanggap Bencana, Daerah dan Cabang.
Melakukan monitoring dan evaluasi program pengabdian masyarakat dengan
pemerintah, stake holder, bidang terkait, daerah dan cabang Mewakili/melaksanakan
tugas Wakil Ketua Umum, apabila Wakil Ketua Umum berhalangan menjalankan
tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Wakil Ketua Umum

43. (10) Tim Pengendalian Program
Tupoksi
• Tim bekerja untuk memonitoring pelaksanaan program kerja
pusat
• Tim bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum

44. (10) Tim Penjaminan Mutu
Tupoksi
• Merencanakan dan mengkoordinasikan program Penjaminan
Mutu terkait pengelolaan organisasi dan pelayanan anggota

45. (11) Koordinator Wilayah
Tugas dan Wewenang Koordinator Wilayah adalah :
• Melakukan pembinaan, pemantauan terhadap potensi daerah berdasarkan kultur
wilayah dan sumber daya manusia yang tersedia diwilayah kerjanya.
• Mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program diwilayah
kerjanya.
• Menyerap aspirasi dan menyelesaikan masalah organisasi yang ada diwilayah
kerjanya.
• Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan
menjalankan tugas di wilayahnya sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari
Ketua Umum
• Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.

46. Terima kasih
PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA
Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17, Tomang – Jakarta Barat
Telp (021) 56962581 Fax (021) 5671800
Email : sekretariat@iai.id
Website : www.iai.id
46