Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monitoring kebijakan ict melawan dominasi wacana rejim blokir di internet edisi khusus

245 views

Published on

Dokumen monitoring kebijakan ICT (Information and Communication Technology) ini disusun oleh Yayasan SatuDunia untuk memudahkan publik terlibat dalam memonitoring arah kebijakan ICT di Indonesia. Keterlibatan publik secara aktif dalam memonitoring kebijakan ICT menjadi penting agar hak-hak publik tidak disingkirkan dalam produk kebijakan ICT.

Dokumen monitoring kebijakan ICT periode Maret-April 2015 SatuDunia adalah edisi khusus, karena biasanya dokumen monitoring kebijakan dikeluarkan dalam periode 3 bulan sekali. Edisi khusus ini sengaja dibuat untuk memonitor kebijakan ICT terkait dengan pemblokiran situs di internet.

Bangkitnya rejim blokir di dunia maya (internet) harus dicegah sedini mungkin, karena berpotensi menghilangkan hak warga negara atas informasi, pengetahuan dan berekspresi. Atas dasar itulah edisi spesial ini dibuat.

Dokumen ini mencoba memonitor wacana yang berkembang di media massa terkait isu pemblokiran situs internet. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi semacam amunisi dalam memperkuat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam melakukan advokasi dan kampanye terkait kebijakan internet di Indonesia.

Dokumen ini tentu masih jauh dari sempurna. Diharapkan masukan dari semua pihak untuk memberikan masukan dan kritik guna penyempurnaan dokumen ini.

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Monitoring kebijakan ict melawan dominasi wacana rejim blokir di internet edisi khusus

  1. 1. P a g e | 1 Monitoring Kebijakan ICT Periode Maret-Mei 2015 (Edisi Khusus) Melawan Dominasi Wacana Rejim Blokir di Internet Oleh: Firdaus Cahyadi Yayasan SatuDunia
  2. 2. P a g e | 2 I. Tentang Dokumen ini Dokumen monitoring kebijakan ICT (Information and Communication Technology) ini disusun oleh Yayasan SatuDunia untuk memudahkan publik terlibat dalam memonitoring arah kebijakan ICT di Indonesia. Keterlibatan publik secara aktif dalam memonitoring kebijakan ICT menjadi penting agar hak-hak publik tidak disingkirkan dalam produk kebijakan ICT. Dokumen monitoring kebijakan ICT periode Maret-April 2015 SatuDunia adalah edisi khusus, karena biasanya dokumen monitoring kebijakan dikeluarkan dalam periode 3 bulan sekali. Edisi khusus ini sengaja dibuat untuk memonitor kebijakan ICT terkait dengan pemblokiran situs di internet. Bangkitnya rejim blokir di dunia maya (internet) harus dicegah sedini mungkin, karena berpotensi menghilangkan hak warga negara atas informasi, pengetahuan dan berekspresi. Atas dasar itulah edisi spesial ini dibuat. Dokumen ini mencoba memonitor wacana yang berkembang di media massa terkait isu pemblokiran situs internet. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi semacam amunisi dalam memperkuat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam melakukan advokasi dan kampanye terkait kebijakan internet di Indonesia. Dokumen ini tentu masih jauh dari sempurna. Diharapkan masukan dari semua pihak untuk memberikan masukan dan kritik guna penyempurnaan dokumen ini. Hormat kami Firdaus Cahyadi Direktur Eksekutif Yayasan SatuDunia
  3. 3. P a g e | 3 II. Pengaturan Pemblokiran Situs di Internet Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa arah baru dalam relasi produsen dan konsumen informasi. Berkembang TIK menghapus sekat kaku antara produsen dan konsumen informasi. Dengan perkembangan TIK, seseorang bisa sekaligus menjadi produsen dan konsumen informasi dalam waktu yang bersamaan. Banjir informasi pun terjadi, dari informasi sampah hingga yang bermanfaat. Bukan hanya itu penyebaran berbagai ideologi pun terjadi dengan begitu masif. Dari ideologi paling kiri hingga ideologi paling kanan. Dari situlah kemudian masalah muncul. Kebebasan di internet telah kebablasan, kata sebagian orang. Indikasinya menurut mereka, adalah menyebarnya konten yang berisi ideologi terlarang (dari kiri hingga kanan), pornografi, pelanggaran hak cipta dsb. Dari sinilah muncul ide untuk melakukan ‘penertiban’ terhadap konten internet. Penertiban itu bisa berisi filtering hingga pemblokiran konten. Di UU ITE memang diatur mengenai konten-konten yang dianggap terlarang. Pasal 28 Ayat 2 UU ITE misalnya menyebutkan bahwa, perbuatan yang dilarang dalam dunia siber salah satunya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan. Namun di UU ITE tersebut tidak secara jelas mengatur prosedur pemblokiran. Apakah misalnya, harus melalui proses pengadilan terlebih dulu atau sekadar rekomendasi atau laporan dari masyarakat. Menurut aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dari Elsam Wahyudi Djafar, terdapat dua undang-undang yang secara eksplisit memberikan wewenang pemblokiran terhadap konten internet. Pertama, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang
  4. 4. P a g e | 4 Pornografi, khusus untuk konten-konten yang mengandung muatan pornografi. Kedua, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khusus untuk konten yang dinilai melanggar hak cipta (HKI). Bedanya, UU Pornografi sama sekali tidak mengatur mengenai prosedur, sementara UU Hak Cipta menyaratkan prosesnya harus seizin pengadilan. Sementara di luar itu, muncul Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs-Situs Internet Bermuatan Negatif, yang saat ini tengah dalam proses pengujian di Mahkamah Agung. Ketiadaan aturan yang detail dan jelas mengenai prosedur pemblokiran di tingkat Undang-Undang (kecuali tentang hak cipta) memunculkan kekuatiran lahirnya rejim blokir (sensor) di dunia maya (internet). Ketiadaan aturan yang jelas membuat pemerintah cenderung sewenang-wenang dalam melakukan pemblokiran situs internet. III. Pertarungan Wacana Pemblokiran Situs Internet Pada Maret-April 2015, publik dikejutkan dengan adanya pemblokiran situs-situs yang dinilai menyebarkan paham radikal di internet. Dalam monitoring kebijakan ICT edisi khusus ini, SatuDunia mencoba melihat pertarungan wacana tersebut. Sumber media yang dianalisis: KOMPAS Catak, Beritasatu.com, CNN Indonesia, Hukum Online, Metronews.com, Republika.co.id, Tempo.co, tribunnews, vivanews, gressnews, antaranews, detik.com. Analisis media dilakukan pada media tersebut di atas yang dipublikasikan pada periode 30 Maret s/d 19 April 2015
  5. 5. P a g e | 5 Berikut gambaran skematik dari analisis media tersebut. Keterangan Gambar: ⃝ Menggambarkan pihak yang memproduksi wacana Menggambarkan wacana yang diproduksi Garis Merah menunjukkan ketidaksetujuan salah satu pihak dengan wacana dari pihak lain Garis Hijau menunjukkan kesetujuan salah satu pihak dengan wacana dari pihak lain. Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa aktor yang memproduksi wacana terkait pemblokiran situs di internet sangat beragam. Dari pakar IT (Onno Purbo), aktivis NGOs, organisasi wartawan, ormas keagamaan (Forum Ulama Bangkalan, NU, Muhammadiyah), pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kominfo, Kementrian Politik dan Keamanan, Wakil Presiden), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Anggota DPR. Pertanyaannya adalah apakah ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kebijakan internet di Indonesia telah begitu kuat di kalangan masyarakat, NGOs, Ormas, DPR dan pemerintah?
  6. 6. P a g e | 6 Jawabannya ternyata tidak. Kepedulian para pihak untuk memproduksi wacana terkait pemblokiran situs di internet lebih dikarenakan, ‘korban’ dari pemblokiran itu adalah situs-situs yang diklaim memiliki konten dakwah Islam. Sementara pada waktu yang hampir bersamaan Kementrian Kominfo juga akan memblokir situs-situs terkait Mavrodi Mondial Moneybox atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah Manusia Membantu Manusia (MMM), tidak muncul wacana yang begitu ramai seperti saat beberapa situs yang diklaim memiliki konten dakwah Islam diblokir. Hal yang sama juga terjadi ketika Kementerian Kominfo memblokir situs-situs lain sebelumnya. Beberapa situs yang pernah mengalami pemblokiran sebelumnya itu misalnya, situs International Gay Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC.org), Our Voice (ourvoice.or.id), Vimeo, Youtube, MySpace, Multiply, Rapidshare, dan Metacafe. Pada saat itu, tidak ada reaksi yang keras seperti saat situs-situs yang diklaim memiliki konten dakwah Islam diblokir. Padahal dasar hukum pemblokiran situs internet yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo sama, yaitu Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 19 Tahun 2014. Dasar hukum dari pemblokiran situs internet itulah yang dipertanyakan oleh kalangan aktivis NGOs dan organisasi wartawan (AJI). Para aktivis tersebut memproduksi wacana bahwa dasar hukum dari pemblokiran lemah, karena Permen Kominfo 19/2014 sedang diuji materi. Selain itu, prosedur pemblokiran juga tidak diatur secara spesifik di Undang Undang (UU), kecuali di UU Hak Cipta yang baru. Aktivis NGOs, Organisasi wartawan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) memproduksi wacana bahwa pemblokiran harus terlebih dahulu melalui proses pengadilan. Lebih jauh lagi, aktivis NGOs dan organisasi wartawan mendesak dimasukkannya persoalan pemblokiran situs internet ini dalam pembahasan revisi UU ITE. Mereka mendesak agar muncul lembaga independen yang diatur UU untuk mengawasi konten-konten di situs internet yang dianggap terlarang.
  7. 7. P a g e | 7 Namun, nampaknya wacana pemblokiran harus melalui proses pengadilan dan juga pengaturannya secara detail di tingkat UU, seperti di UU ITE, tidak mendapatkan sambutan dari para elite politik kita, baik itu pemerintah maupun DPR. Para elite politik di pemerintahan dan DPR lebih memproduksi wacana pro- kontra pemblokiran tersebut. Pihak yang kontra pemblokiran situs-situs yang diklaim memiliki konten dakwah Islam datang dari anggota DPR dari partai politik oposisi (PAN dan PKS). Sementara pihak yang pro datang dari anggota DPR yang partai politiknya mendukung pemerintah (PKB dan Hanura). Anggota DPR yang kontra terhadap pemblokiran memperhalus penolakannya dengan wacana bahwa pemerintah harus melakukan kajian terlelih dahulu sebelum melakukan pemblokiran. Wacana itu juga diamini oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berbeda dengan para aktivis NGOs dan Organisasi Wartawan yang menolak pemblokiran, para elite politik yang menolak pemblokiran sama sekali tidak mempermasalahkan persoalan dasar hukum dari pemblokiran itu sendiri. Para anggota DPR yang pro pemblokiran, memproduksi wacana bahwa pemblokiran situs internet yang mengkalaim memiliki konten dakwah Islam itu dilakukan terkait pencegahan terhadap meluasnya ajaran radikal. Dan jika dibiarkan itu akan membahayakan bangsa dan negara. Sama seperti elite politik yang kontra pemblokiran, mereka tidak mempersoalkan bagaimana dasar hukum dari pemblokiran situs internet itu sendiri. Ormas-ormas keagaman, selain PBNU, pun memproduksi wacana yang sama. Mereka hanya fokus pada pro-kontra pemblokiran situs-situs internet yang mengklaim memiliki konten dakwah Islam. Sama seperti wacana yang diproduksi elite politik, mereka tidak mempersoalkan dasar hukum dari pemblokiran itu sendiri. Dalam konteks ini, PBNU lebih progresif karena mereka melalui wakil ketua umumnya memproduksi wacana bahwa pengaturan pemblokiran harus melalui UU.
  8. 8. P a g e | 8 Sementara, dalam kasus pemblokiran kali ini, Kementerian Kominfo nampak menghadapi tekanan, baik dari masyarakat, wakil presiden dan sebagian anggota DPR. Untuk menghindari tekanan itu Kementerian Kominfo pun membentuk forum yang berisi para pakar lintas sektor yang akan dimintai rekomendasi terkait situs yang akan diblokir. Wacana ini juga diamini oleh pihak Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Namun, Kementerian Kominfo juga tidak mempersoalkan dasar hukum dari pemblokiran itu sendiri. Bahkan mereka juga tidak memproduksi wacana bahwa pengaturan pemblokiran akan diatur secara detail dalam revisi UU ITE. IV. Pekerjaan Rumah: Melawan Dominasi Wacana Rejim Blokir di Internet Dari wacana yang muncul di media massa terkait dengan pemblokiran situs di internet itu, nampaknya rejim blokir di dunia maya benar-benar sudah lahir di Indonesia. Dan rejim itu akan semakin menguat kedepannya. Penguatan Rajim Blokir itu nampak dari wacana para elite politik yang tidak menyambut wacana dari aktivis NGOs, Organsiasi Wartawan dan PBNU yang mendorong pengaturan pemblokiran diatur dalam UU atau dimasukkan dalam revisi UU ITE. Bahkan para elite politik tidak menyambut wacana bahwa pemblokiran situs internet harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Melawan dominasi wacana Rejim Blokir ini adalah salah satu pekerjaan berat bagi para pihak yang ingin merawat kebebasan di internet. Perlu cara-cara baru untuk mengarusutamakan wacana pengaturan pemblokiran situs internet yang sejalan dengan hak asasi manusia. Sebuah pekerjaan rumah yang berat, namun bukan tidak mungkin untuk dilakukan.

×