Recommended
More Related Content
Similar to E-Gov Pajak
Similar to E-Gov Pajak (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
E-Gov Pajak
- 1. E-Goverment Studi Kasus Pembayaran Pajak Online Disusun Oleh: AZAMI RAHMAN : 140401012 PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU PEKANBARU 2017
- 2. LATAR BELAKANG Pajak merupakan sumber pemasukan kas negara yang utama. Sumber pemasukan ini yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara, dengan tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat. Tanpa pajak akan sangat mustahil sekali negara dapat melaksanakan pembangunan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) kontribusi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak sangat sigifikan secara nominal maupun persentase.
- 3. MANFAAT DARI PEMBAYARAN PAJAK ONLINE Adanya fasilitas pembayaran pajak online,memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran dari pajak online tersebut, dan dapat menghemat waktu. Dengan begitu pencetakan E-billing tidak lagi harus ke kantor pajak,dengan login melalui situ djp dengan menggunakan NPWP sebagai username, seseorang dapat dengan mudahnya mencetak E- Billing tersebut
- 4. KELEMAHAN Kerumitan juga akan muncul, jika Wajib Pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya (e-billing) dengan alasan belum terbiasa sehingga Wajib Pajak menginterpretasikan bahwa teknologi yang baru ini dapat menyita waktu dalam mempelajarinya atau bahkan sulit untuk dipahami sehingga Wajib Pajak enggan untuk menggunakan e-billing.
- 5. SOSLUSI Mungkin tidak seluruh masyarakat mengetahui cara mencetak E- Billing melalui situs DJP, oleh karna itu perlunya sosialisasi dari pihak perpajakan ke masyarakat, agar masyarakat lebih memahami tata cara mencetak E-Billing tersebut.
- 6. KESIMPULAN Dengan kemajuan teknologi dapat memudahkan dalam melakukan segala aktivitas, dan kemajuan teknologi sangat bermanfaat bagi orang banyak. Bukan hanya itu, dengan kemajuan teknologi saat ini pun sangat membatu di dalam pemerintahan, dan juga membantu masyarakat jika hendak berurusan dengan pemerintah.