Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kompetensi aparatur sipil negara di Provinsi Jawa Tengah yang mencakup latar belakang sistem merit, aspek penilaian sistem merit, kategori hasil penilaian, rekap hasil penilaian di Jawa Tengah, kunci sukses sistem merit, dan contoh best practice sistem merit Pemprov Jateng.
3. UNITPENILAIANKOMPETENSIASN
BKDPROVINSIJAWATENGAH
SISTEM MERIT
Pengertian dan Kebijakan Sistem Merit
Maanfaat Penerapan Sistem Merit
Aspek Penilaian Sistem Merit
Kategori Hasil Penilaian
Rekap Hasil Penilaian di Jawa Tengah
Kunci Sukses Sistem Merit
Best Practice Sistem Merit Pemprov Jateng
BADANKEPEGAWAIANPENDIDIKANDANPELATIHAN
KABUPATENGROBOGAN
4. KEBIJAKAN SISTEM MERIT
Sistem Merit adalah kebijakan dalam Manajemen ASN
yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
mempertimbangkan latar belakang politik, ras, warna
kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
PRINSIP DASAR SISTEM MERIT
PP 11 TAHUN 2017 (PASAL
134)
“Ketentuan mengenai pengisian JPT secara terbuka
dan kompetitif dapat dikecualikan pada Instansi
Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit
dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan
Komisi Aparatur Sipil Negara.”
Manajemen ASN yang mendasarkan
pada
kualifikasi, kompetensi dan kinerja
PP 17 TAHUN 2020 (PASAL
3) Pendelegasian kewenangan dapat ditarik kembali oleh
Presiden dalam hal: (1) Pelanggaran prinsip sistem
merit yang dilakukan oleh PPK; (2) Untuk
meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan
Bersifat objekif, terukur, akuntabel,
partisipatif dan transparan
Kebijakan Sistem Merit dalam Manajemen ASN
PERMENPAN 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
SISTEM MERIT
PERATURAN KASN 9 TAHUN 2019
UU 5 TAHUN 2014
BADANKEPEGAWAIANPENDIDIKANDANPELATIHAN
KABUPATENGROBOGAN
UNITPENILAIANKOMPETENSIASN
BKDPROVINSIJAWATENGAH
5. Manfaat Penerapan Sistem Merit
Bagi ASN
ASN dapat
mengembangkan
diri sesuai
dengan
kebutuhannya
Melindungi Karir
ASN dari
politisasi
kebijakan yang
bertentangan
dengan system
merit
Meningkatkan
motivasi ASN
ASN memiliki
jalur karir yang
jelas
Bagi Organisasi
Dapat merekrut
ASN yang
professional dan
berintegritas, serta
menempatkan
sesuai dengan
kompetensinya
sehingga target
organisasi tercapai
Mempermudah PPK
dalam pengisian
jabatan
Dapat
mempertahankan
ASN yang
berkompeten dan
berkinerja dengan
Bagi Birokrasi
Slogan birokrasi
kuat Negara
maju akan
tercapai
Birokrasi Mandiri
Birokrasi menjadi
pusat inovasi
dan kreatifitas
Bagi Masyarakat
Tujuan birokrasi
untuk
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat akan
terjamin
BADANKEPEGAWAIANPENDIDIKANDANPELATIHAN
KABUPATENGROBOGAN
UNITPENILAIANKOMPETENSIASN
BKDPROVINSIJAWATENGAH
6. 8 Aspek Penilaian Sistem Merit
1) Perencanaan
Kebutuhan
Kebutuhan Pegawai dihitung
secara tepat dengan Anjab &
ABK
2) Pengadaan
Pengadaan Pegawai
dilakukan secara terbuka
dan kompetitif
3) Pengembangan
Karier
Pengembangan Karirer
bertumpu pada
pengembangan kompetensi
dan kinerja melalui
Manajemen Talenta
4) Promosi dan Mutasi
Promosi dan Mutasi
berdasarkan kualifikasi,
kompetensi dan kinerja
5) Manajemen Kinerja
Kinerja dinilai secara
objektif dan terukur, serta
digunakan sebagai
pertimbangan karier
6) Penggajian,
Penghargaan dan
Disiplin
Tunjangan berdasarkan
kinerja, penghargaan rutin
untuk pegawai berprestasi,
penegakan kode etik dan
kode perilaku
7) Perlindungan dan
Pelayanan
Instansi melaksanakan
program perlindungan dan
pelayanan pegawai
8) Sistem Informasi
Sistem Informasi
dimanfaatkan untuk
penyelenggaraan
Manajemen ASN
BADANKEPEGAWAIANPENDIDIKANDANPELATIHAN
KABUPATENGROBOGAN
UNITPENILAIANKOMPETENSIASN
BKDPROVINSIJAWATENGAH
7. I II
III IV
Kategori Hasil Penilaian Sistem Merit
Kategori I BURUK
(100 – 174) – indeks (0,2 –
0,4)
Dibimbing untuk mencapai
kategori baik
Kategori II KURANG
(175 – 249) – indeks (0,41 –
0,6)
Dibimbing intensif untuk
mencapai kategori baik
Kategori III BAIK
(250 – 324) – indeks (0,61 –
0,8)
Dapat diberi kesempatan
untuk mengisi JPT dari
talent pool dan rencana
suksesi (apabila sudah
membangun manajemen
talenta) namun tetap
berkoordinasi dengan
KASN
Dievaluasi setiap tahun
Kategori IV SANGAT BAIK
(325 – 400) – indeks (0,81 –
1)
Dapat diberi kesempatan
untuk mengisi JPT dari
talent pool dan rencana
suksesi (apabila sudah
membangun manajemen
talenta) namun tetap
berkoordinasi dengan
KASN
Dievaluasi setiap 2 tahun
BADANKEPEGAWAIANPENDIDIKANDANPELATIHAN
KABUPATENGROBOGAN
UNITPENILAIANKOMPETENSIASN
BKDPROVINSIJAWATENGAH
8. 0
5
10
15
20
25
SANGAT BAIK BAIK KURANG BURUK
1
5 6
24
REKAP DATA PENILAIAN SISTEM MERIT
DI PROVINSI JAWA TENGAH
Rekap Data Hasil Penilaian Sistem Merit
di Provinsi Jawa Tengah
Sangat Baik
1.Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah
Baik
1.Kabupaten Purworejo
2.Kabupaten Wonogiri
3.Kabupaten Magelang
4.Kabupaten Sragen
5.Kota Surakarta
Kurang
1.Kota Semarang
2.Kabupaten Demak
3.Kabupaten Klaten
4.Kabupaten
Pekalongan
5.Kota Pekalongan
6.Kabupaten Rembang
Buruk
1.Kabupaten Blora
2.Kabupaten Grobogan
3.Kabupaten Jepara
4.Kabupaten Kebumen
5.Kota Magelang
6.Kabupaten Pemalang
7.Kabupaten Tegal
8.Kabupaten
Temanggung
9.Kabupaten Wonosobo
10.Kota Tegal
11.Kabupaten
Banjarnegara
12.Kabupaten
Banyumas
13.Kabupaten Batang
14.Kabupaten Boyolali
15.Kabupaten Brebes
16.Kabupaten Cilacap
17.Kabupaten
Karanganyar
18.Kabupaten Kendal
19.Kabupaten Kudus
20.Kabupaten Pati
21.Kabupaten
Purbalingga
Keterangan :
1.Kabupaten Banyumas
(Sedang Input);
2.Kabupaten Karanganyar
(sedang input);
Sumber : KASN, 2022, diolah
BADANKEPEGAWAIANPENDIDIKANDANPELATIHAN
KABUPATENGROBOGAN
UNITPENILAIANKOMPETENSIASN
BKDPROVINSIJAWATENGAH
9. 0
1
OPTION
KOMITMEN
Komitmen PPK
& Pyb
0
2
OPTION
PEMAHAMA
N
Pemahaman
Pentingnya
Sistem Merit pada
semua level
Jabatan
0
3
OPTION
KOLABORAS
I
Kolaborasi Lintas
Organisasi
0
4
OPTION
REGULASI
Dukungan
Regulasi
Manajemen
ASN di
Tingkat
Daerah
0
5
OPTION
TALENT
MANAGEMENT
Penerapan
Talent
Managemen
PNS
0
6
OPTION
SISTEM
INFORMASI
Dukungan
Sistem
Informasi
yang
terintegrasi
MERIT
SISTEM
KUNCI
SUKSES
Faktor Pendukung Penerapan Sistem Merit di Lingkungan
Instansi Pemerintah
BADANKEPEGAWAIANPENDIDIKANDANPELATIHAN
KABUPATENGROBOGAN
UNITPENILAIANKOMPETENSIASN
BKDPROVINSIJAWATENGAH
10. Talent Management PNS Provinsi Jawa Tengah
(Amanat Pergub Nomor 28 tahun 2021)
VISI, MISI, TUJUAN,
SASARAN & STRATEGI,
NILAI, NORMA
ORGANISASI
AKUISISI
(Talent Scouting)
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
Hasil Penilaian
Kinerja, Sikap dan
Perilaku secara 360.
Hasil Penilaian
Potensi dan
Kompetensi.
Kualifikasi, Rekam
Jejak dan
persyaratan objektif
lainnya.
Pemetaan Kompetensi
Talent
KOTAK TALENT MANAJEMEN
POTENSIAL
KINERJA
Persiapan
Penetapan jabatan yang
kosong
Penetapan nominatif calon
peserta Talent Scouting
Penyusunan rencana Talent
Scouting
Pembentukan Tim Pelaksana
Talent Scouting
L
1
7
2 5
3 6
8
9
4
M H
DiE
SE
DbE
JA JF
Pelaksanaan
Pengumuman
Penyampaian nominatif
calon peserta Talent
Scouting
Pendaftaran Talent Scouting
Seleksi Administrasi Talent
Scouting
Talent
Pool
PENGEMBANGAN
ASN CORPORATE UNIVERSITY,
PEMBELAJARAN DALAM/LUAR KANTOR,
PENGEMBANGAN LAINNYA
SEKOLAH KADER
TUGAS BELAJAR
KOMPETENSI
KARIER
KUALIFIKASI
RETENSI &
PENEMPATAN
Rencana Suksesi
Rotasi Jabatan
Pengayaan
Jabatan
Perluasan
Jabatan
penghargaan
MONEV
Moralitas dan
integritas
a. Kualifikasi;
b. Kompetensi;
c. Kinerja;
d. Rekam jejak
jabatan;
e. Moralitas dan
integritas
serta
persyaratan
objektif
lainnya.
Pembahasan Tim
Penilai Kinerja
Gub
selaku
PPK
Kep.
Pengang
katan
Lantik
setuju
Kuadran 9,
8, 7
1
2 3
4
UNITPENILAIANKOMPETENSIASN
BKDPROVINSIJAWATENGAH
BADANKEPEGAWAIANPENDIDIKANDANPELATIHAN
KABUPATENGROBOGAN
11. ASPEK PADA SUMBU KUADRAN 9
1
7
2 5
3 6
8
9
4
84
67
67 84
50
100
100
Kompetensi
Sumbu Kinerja (100%)
a) SKP; (10%)
b) PKSP; (15%)
c) Rekam Jejak; (15%)
i. Riwayat Pendidikan
(10)
ii. Riwayat Penugasan
(20)
iii. Diklat (30)
iv. Penghargaan (40)
d) Integritas (intelijen, riwayat
hukdis) (25%)
e) Wawancara. (35%)
Sumbu Kompetensi (100%)
a) Hasil CAT Psikometri; (10%) atau (20%)
b) Hasil Assessment; (30% - 50%)
c) UGT. (20%) atau (30%)
d) Pertimbangan Lain / Wawancara PPK.
(40%) atau (0%)
UNITPENILAIANKOMPETENSIASN
BKDPROVINSIJAWATENGAH
BADANKEPEGAWAIANPENDIDIKANDANPELATIHAN
KABUPATENGROBOGAN
13. UNITPENILAIANKOMPETENSIASN
BKDPROVINSIJAWATENGAH
Metode penilaian potensi dan kompetensi dengan media komputer untuk
memperoleh gambaran umum dan menyeluruh mengenai potensi dan
kompetensi yang dimiliki oleh seluruh individu dalam suatu organisasi sesuai
dengan Permenpan RB No 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi
Jabatan ASN.
Salah satu tujuan kegiatan tes ini adalah untuk memperoleh gambaran
kriteria Sumber Daya Manusia yang jelas berdasarkan dorongan (drive),
kepribadian dan mengidentifikasi kader-kader potensial dalam berbagai
jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI
BADANKEPEGAWAIANPENDIDIKANDANPELATIHAN
KABUPATENGROBOGAN
15. UNITPENILAIANKOMPETENSIASN
BKDPROVINSIJAWATENGAH
SOP TES
Peserta hadir 30 menit sebelum sesi dimulai;
Peserta duduk sesuai dengan nomor urut pada lembar presensi;
Jika peserta dalam 1 kelas sudah siap, pengawas akan memberikan
pengarahan tentang tata tertib dan tutorial pengerjaan tes;
Pengawas tes juga bertugas:
Melakukan observasi perilaku peserta saat mengerjakan tes dan
mencatatnya dalam lembar observasi
Mendampingi peserta dan memberikan bantuan yang diperlukan,
terutama terkait teknis penggunaan komputer
BADANKEPEGAWAIANPENDIDIKANDANPELATIHAN
KABUPATENGROBOGAN
16. UNITPENILAIANKOMPETENSIASN
BKDPROVINSIJAWATENGAH
PERSIAPAN PESERTA
Tes terdiri dari soal-soal psikometri;
Tidak terdapat soal-soal matematika, wawasan kebangsaan dan
pengetahuan umum lainnya;
Peserta tidak dapat mempelajari dan mempersiapkan diri, karena objek
yang dinilai merupakan potensi dan kompetensi yang tidak dapat berubah
dalam waktu singkat;
Tes menggunakan media komputer, sehingga peserta tidak perlu
membawa alat tulis;
Peserta menjawab soal sesuai dengan persepsi pribadi, tidak ada jawaban
yang benar dan salah;
Segala bentuk pelanggaran tata tertib akan tercatat dan mempengaruhi
hasil penilaian
BADANKEPEGAWAIANPENDIDIKANDANPELATIHAN
KABUPATENGROBOGAN
17. UNITPENILAIANKOMPETENSIASN
BKDPROVINSIJAWATENGAH
HASIL
1. Laporan Kualitatif
• Merupakan uraian
Potensi/ kompetensi
perseorangan
• Bersifat kualitatif / kalimat
/bukan angka
• Laporan berisi 7 halaman
untuk setiap peserta
2. Laporan Kuantitatif
• Hasil pemberian skor pada
uraian kualitatif, sehingga
hasil berupa angka
• Nilai dapat dijadikan data
untuk 9 box, klasifikasi,
pemeringkatan ataupun
passing grade
BADANKEPEGAWAIANPENDIDIKANDANPELATIHAN
KABUPATENGROBOGAN
18. UNITPENILAIANKOMPETENSIASN
BKDPROVINSIJAWATENGAH
PENYAMPAIAN HASIL
UPENKOM BKD menyerahkan hasil yang memuat laporan kualitatif dan
kuantitatif kepada BKPPD Kabupaten Grobogan;
Laporan bersifat rahasia;
Penyampaian hasil kepada peserta, merupakan kewenangan dari BKPPD
dengan mempertimbangkan berbagai aspek;
Di Pemprov Jateng, PNS hanya diberikan akses untuk melihat nilai total
kuantitatif (bukan rinciannya) disertai dengan uraian kekurangan dan
kelemahan, tanpa bisa melihat laporan kualitatif dan laporan kuantitatif
secara rinci;
Akses untuk melihat laporan secara detail, dapat diperoleh melalui
konseling / konsultasi;
BADANKEPEGAWAIANPENDIDIKANDANPELATIHAN
KABUPATENGROBOGAN