Makalah ini membahas tentang pranata politik dengan menjelaskan pengertian pranata, politik, dan pranata politik. Makalah ini juga menjelaskan fungsi dan lembaga-lembaga politik seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, serta partai politik dan pranata politik di Indonesia.

1. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya
sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Pranata
Politik”. makalah ini disususn dengan tujuan untuk memenuhi salah tugas mata kuliah
Ilmu Sosial Budaya Dasar.
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Pak Dedy Ardiansyah, S.Sos.,M.AB selaku dosen mata kuliah Ilmu Sosial
Budaya Dasar
2. kepada semua anggota kelompok yang turut membantu dan
3. Mbah Google yang sangat membantu menyelesaikan pembuatan makalah ini.
Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan, masih sangat banyak
terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan makalah ini. Mulai dari pemilihan kata,
susunan kalimat hingga pada pembahasan yang mungkin masih sangat rancu maka dari itu
kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari Bapak Dosen demi kemudahan
di kemudian hari.
Terima kasih, dan semoga makalah ini bisa memberikan sumbangsih positif bagi
kita semua. Aamiin..
Yogyakarta, 06 Desember 2018
Tim Penulis

2. ii
DAFTAR ISI
SAMPUL HALAMAN .................................................................................................
KATA PENGANTAR................................................................................................... i
DAFTAR ISI................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah.............................................................................................. 1
C. Tujuan Penulisan................................................................................................ 2
D. Manfaat.............................................................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN
1. Pengertian Pranata............................................................................................. 3
2. Pengertian Politik............................................................................................... 4
3. Pengertian Pranata Politik.................................................................................. 7
4. Fungsi Pranata Politik........................................................................................ 8
5. Lembaga-Lembaga Politik................................................................................. 10
A. Eksekutif...................................................................................................... 11
B. Legislatif...................................................................................................... 13
C. Yudikatif...................................................................................................... 14
6. Partai Politik....................................................................................................... 16
7. Pranata Politik Di Indonesia.............................................................................. 21
BAB III PENUTUP
Kesimpulan dan Saran................................................................................................... 31
Daftar Pustaka............................................................................................................... 32
......................................................................................................................................

3. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pranata sosial merupakan sistem nilai dan norma-norma sosial serta bentuk
atau organ sosial. Menurut Soerjono Soekanto lembaga sosial adalah himpunan norma
dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan
masyarakat. Pranata sosial berkaitan dengan seperangkat norma yang saling berkaitan,
seperangkat norma yang dapat dibentuk, seperangkat norma yang mengatur hubungan
antar warga. Salah satu jenis Pranata sosial adalah Pranata politik.
Jika kita membahas dunia perpolitikan, memang tak ada habisnya, karena politik
sendiri adalah salah satu cabang ilmu sosial yang sangat luas pembahasannya. Politik
digunakan oleh seseorang untuk menguasai dan menjalankan roda pemerintahan suatu
wilayah yang dikuasainya, umumnya negara. Dengan politik sang penguasa bisa
mempengaruhi masyarakat, menguasai suatu wilayah serta menjalankan roda
pemerintahannya.
Dalam menjalankan roda politik diperlukan suatu badan yang disebut dengan
lembaga politik. Fungsi lembaga politik sendiri adalah menjalankan roda perpolitikan
dengan menjalankan tugasnya semaksimal mungkin agar roda perpolitikkan dapat
berjalan dengan lancar.
Dalam makalah yang telah kami susun ini, akan dibahas tentang pranata politik
beserta seluk beluknya dan apa yang bersangkutan dengan pranata politik. Serta akan
dibahas pula tentang kekuasaan dan otoritas
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang dimaksud lembaga politik?
2. Apa fungsi lembaga politik?
3. Bagaimana lembaga politik bekerja?
4. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan dan otoritas?

4. 2
C. TUJUAN PENULISAN
1. Untuk mengetahui pengertian lembaga politik.
2. Untuk mengetahui fungsi lembaga politik.
3. Untuk mengetahui proses pembentukan lembaga politik.
4. Untuk mengetahui pengertian kekuasaan dan otoritas.
D. MANFAAT
1. Agar pembaca dapat lebih mengetahui tentang lembaga politik dan hal-hal yang
berkaitan dengan lembaga politik.
2. Supaya pembaca dapat mengerti tentang apa itu kekuasaan dan otoritas.

5. 3
BAB II
PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN PRANATA
Menurut KBBI Pranata adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi
serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh
perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam
masyarakat; institusi.
Pranata atau institusi adalah norma atau aturan mengenai suatu aktivitas
masyarakat yang khusus. Norma/aturan dalam pranata berbentuk tertulis (undang-
undang dasar, undang-undang yang berlaku, sanksi sesuai hukum resmi yang berlaku)
dan tidak tertulis (hukum adat, kebiasaan yang berlaku, sanksinya ialah sanksi
sosial/moral (misalkan dikucilkan)). Pranata bersifat mengikat dan relatif lama serta
memiliki ciri-ciri tertentu yaitu simbol, nilai, aturan main, tujuan, kelengkapan, dan
umur.
Institusi dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu :
a. Institusi formal adalah suatu institusi yang dibentuk oleh pemerintah atau
oleh swasta yang mendapat pengukuhan secara resmi serta mempunyai aturan-
aturan tertulis/ resmi. Institusi formal dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :
b. Institusi pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan
suatu kebutuhan yang karena tugasnya berdasarkan pada suatu peraturan
perundang-undangan melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan
masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan kebahagiaan kesejahteraan
masyarakat. Institusi Pemerintah atau Lembaga Pemerintah dibedakan menjadi dua
macam, yaitu:
1. Lembaga pemerintah yang dipimpin oleh seorang menteri.
2. Lembaga pemerintah yang tidak dipimpin oleh seorang menteri, dan
bertanggung jawab langsung kepada presiden (disebut Lembaga Pemerintah

6. 4
Non-Departemen). Contoh : Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia.
c. Institusi swasta adalah institusi yang dibentuk oleh swasta (organisasi swasta)
karena adanya motivasi atau dorongan tertentu yang didasarkan atas suatu
peraturan perundang-undangan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Institusi
atau lembaga ini secara sadar dan ikhlas melakukan kegiatan untuk ikut serta
memberikan pelayanan masyarakat dalam bidang tertentu sebagai upaya
meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Contoh : Yayasan
Penderita Anak Cacat, Lembaga Konsumen, Lembaga Bantuan Hukum, Partai
Politik.
d. Institusi non-formal adalah suatu institusi yang tumbuh dimasyarakat karena
masyarakat membutuhkannya sebagai wadah untuk menampung aspirasi mereka.
Ciri-ciri institusi non-formal antara lain:
1. Tumbuh di dalam masyarakat karena masyarakat membentuknya, sebagai
wadah untuk menampung aspirasi mereka.
2. Lingkup kerjanya, baik wilayah maupun kegiatannya sangat terbatas.
3. Lebih bersifat sosial karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan para
anggota.
2. PENGERTIAN POLITIK
Secara etimologis politik dari bahas Yunani “Polis” yang artinya sama dengan
kota (City) atau negara kota (City State) dari polis timbul istilah lain polite artinya
warga negara, politicos artinyakewarganegaraan, politike techen artinya kemahiran
berpolitik, dan selanjutnya orang-orang romawimengambil istilah tersebut serta
menamakan pengetahuan tentang negara itu sebagai kemahirantentang masalah-
masalah kenegaraan.Dengan demikian jelaslah bahwa piolitik yang bersangkut paut
dengan soal-soal negara dan pemerintah
Pendapat para ahli :
1) Menurut Ramlan Surbakti (1999 : 1) bahwa definisi politik adalah interaksi antara
pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan

7. 5
keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam
suatu wilayah tertentu.
2) Menurut F. Isjwara, (1995 : 42) politik ialah salah satu perjuangan untuk
memperoleh kekuasaan atausebagai tekhnik menjalankan kekuasaan-kekuasaan”
3) Menurut Kartini Kartono (1996 : 64) bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas
perilaku atau prosesyang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-
peraturan dan keputusan-keputusan yangsah berlaku di tengah masyarakat.
Sedangkan Pengertian Politik atau definisi dan makna politik secara umum
yaitu sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi
kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan
yang terkait dengan kondisi masyarakat.
Sehingga hakikat politik itu sendiri merupakan sebuah usaha untuk mengelola
dan menata sistem pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan atau cita-cita dari
suatu Negara.
Pandangan dari para ahli terkait dengan politik.
1) Aristoteles
Usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
2) Joice Mitchel
Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan
kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.
3) Roger F. Soltau
Bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan
pelaksanaan tujuan itu. Menurutnya politik membuat konsep-konsep pokok tentang
negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking),
kebijaksanaan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi
(allocation).
4) Johan Kaspar Bluntchli
Ilmu politik memerhatikan masalah kenagaraan yang mencakup paham,
situasi, dan kondisi negara yang bersifat penting.
5) Hans Kelsen
Dia mengatakan bahwa politik mempunyai dua alat yaitu sebagai berikut :

8. 6
a) Politik sebagai etik, yakni berkenaan dengan tujuan manusia atau individu agar
tetap hidup secara sempurna.
b) Politik sebagai teknik, yakni berkenaan dengan cara (teknik) manusia atau
individu untuk mencapai tujuan.
Pengertian Ilmu Politik Menurut Para Ahli di Indonesia
1. Miriam Budiardjo: Menurut Miriam Budiardjo, bahwa pengertian ilmu politik
adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-
usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Orang Yunani seperti plato dan
aristoteles menyebutnya sebagai en dam onia atau the good life (kehidupan yang
baik).
2. Deliar Noer: Pengertian ilmu politik menurut Deliar Noer yang dalam buku
pengantar pemikiran politik, ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah
kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.
3. Sri Sumantri: Pengertian ilmu politik menurut Sri Sumantri bahwa ilmu politik
adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam
bermacam-macam badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur
politik.
4. Ramlan Surbakti: Pengertian ilmu politik menurut Ramlan Surbakti adalah
interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan
pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang
tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
5. Kosasih Djahiri: Pengertian ilmu politik menurut Kosasih Djahiri bahwa ilmu
politik melihat kekuasaan sebagai inti dari politik melahirkan sejumlah teori
mengenai cara memperoleh dan melaksanakan kekuasaan. Sebenarnya setiap
individu tidak dapat lepas dari kekuasaan, sebab memengaruhi seseorang atau
sekelompok orang yang dapat menampilkan laku seperti yang diinginkan oleh
seseorang atau pihak yang memengaruhi.
6. Idrus Affandi: Menurut Idrus Affandi, pengertian ilmu politik adalah ilmu yang
mempelajari kumpulan manusia yang hidup teratur dan memiliki tujuan yang sama
dalam ikatan negara

9. 7
3. PENGERTIAN PRANATA POLITIK
Pranata politik secara umum adalah upaya atau kegiatan partai politik sebagai
organisasi kemasyarakatan yang memiliki ciri khas tersendiri dan bertujuan untuk
mendapatkan kekuasan dengan bekal ilmu kenegaraan atau tata negara. Adapun
menurut para ahli.
A. Menurut Neuman (1986) pranata politik adalah upaya suatu organisasi politik untuk
menguasi pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan suatu
golongan terhadap golongan lain yang memiliki pandangan berbeda.
B. Menurut Friedrich (1978) pranata politik adalah upaya sekelompok manusia yang
terorganisir secara labil untuk merebut atau mempertahankan pengguasan terhadap
pemerintah bagi pemimpin partainya dengan memberikan kemanfaatan ideal dan
material.
C. Menurut Arisototeles bahwa pranata politik sebagai asosisasi yang paling berdaulat
yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Terdapat dua poin penting dari
pengertian pranata politik oleh Arisototeles bahwa pranata politik memiliki
kewenangan atas menggunakan kekuatan fisik dan pranata politik mampu (capable
of) memenuhi kebutuhan sendiri (self-sufficient).
D. Menurut Soltau (1985) pranata politik adalah usaha sekelompok warga negara yang
terorganisisr dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan
kekuasaan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan.
Oleh karena itu seringkali politik diidentikkan dengan kekuasaan, padahal
kenyataannya tidaklah demikian. Politik adalah seni dalam kepemimpinan, atau
dapat juga adalah cara untuk menentukan sebuah kebijakan tertentu. Dalam proses
pencapaian tujuan kenegaraan, pemerintah mempunyai hak untuk
memakai kekuasaannya sebagai pelaksana pemerintahan. Dalam mengemban tugas
kenegaraan dan pelaksanaan kepemimpinannya, pemerintah melakukan berbagai
suatu kegiatan yang mempunyai hubungan dengan berbagai aspek kehidupan
masyarakat. Oleh sebab itu dibentuk berbagai lembaga politik yang berhubungan
dengan kepemerintahan yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Bagaimanapun pengertian pranata politik yang digunakan, akan selalu
mengarah kepada pengertian pranata politik sebagai pranata yang memegang

10. 8
monopoli untuk memakai paksaan fisik dalam wilayah tertentu yang di dalamnya
terdapat istilah pemerintahan, “negara”, “kekuasaan”, “kebijakan” dan sebagainya.
Ciri Ciri Pranata Politik
Secara detail, dapat diambil kesimpulan bahwa ciri ciri atau karakteristik pranata politik
adalah:
1. Terdapat komunitas manusia yang secara sosial bersatu (hidup bersama) atas dasar
nilai nilai yang disepakati bersama
2. Adanya asosiasi politik atau biasa disebut pemerintahan yang aktif
3. Asosiasi tersebut melaksanakan fungsi fungsi untuk kepentingan umum
4. Asosiasi tersebut diberi kewenangan luas jangkauan kewenangan hanya dalam
teritorial tertentu
4. FUNGSI PRANATA POLITIK
1. Melembagakan Norma Melalui Undang-Undang
Presiden yang menjadi representasi dalam suatu negara mempunyai tugas
untuk mengajukan rancangan suatu perundang-undangan (RUU) yang selanjutnya
akan diajukan ke dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk selanjutnya dilakukan
legislasi. Prosesi pembuatan undang-undang negara memperlihatkan peranan
lembaga politik yang mengesahkan peraturan/ norma melalui undang-undang.
Norma hukum yang sudah disahkan oleh undang-undang diharapkan dapat
memberikan manfaat untuk masyarakat luas.
Contoh : Rapat paripurna yang membahas tentang suatu rancangan perundang-
undang (RUU) mengenai organisasi massa. Rapat tersebut tentunya membahas
tentang suatu aturan dan tata tertib tentang pengawasan pendirian organisasi massa
(ormas). RUU ini tidak hanya dapat diajukan oleh presiden saja, tapi juga
dapat diajukan oleh organisasi legislatif lainnya dan sesudah itu, disahkan oleh
lembaga legislatif yakni dewan perwakilan rakyat (DPR)
2. Melaksanakan Undang-Undang yang telah disetujui

11. 9
Pemerintah diharapkan bisa melaksanakan amanat undang-undang yang
sudah disepakati oleh lembaga eksekutif dan legislatif dalam berbagai aspek
undang-undang. Jadi, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan
undang-undang tersebut dengan cara mensosialisasikan undang-undang.
Sehingga pemerintah bisa mengajak masyarakat untuk mematuhi suatu
undang-undang dan tentunya juga memberikan sanksi pada masyarakat yang
sudah melanggar undang-undang dan tentunya hukuman tersebut juga sudah diatur
oleh undang-undang.
Contoh : rancangan Undang-undang tentangorganisasi massa yang telag disahkan
oleh DPR, tentang sebuah aturan organisasi massa yang sudah mengikat organisasi
massa itu sendiri maupun pergerakan mahasiswa Indonesia sehingga mengatur dan
mengawasi organisasi massa di Indonesia.
3. Menyelesaikan Konflik
Dalam kehidupan sosial tentunya manusia akan berhadapan dengan yang
namanya sebuah konflik. Oleh karena itulah norma hukum ini diadakan supaya bisa
mengatur masyarakat agar lebih rukun lagi dalam bermasyarakat.
4. Menyelenggarakan Pelayanan Umum
Demi untuk mencapai visi dan misi bangsa, negara indonesia serta untuk
mencapai masyarakat yang adil dan makmur maka banya sekali hal yang harus
dijalani. Salah sastunya melakukan sebuah pembangunan di seluruh lapisan
masyarakat, misalnya dengan meningkatkan layanan umum seperti perumahan,
pendidikan, kesehatan, angkutan umum, jalan raya, tempat rekreasi dan lain-lain.
Contoh : Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah juga harus
membuka jalan industri, pertanian, pendayagunaan sumber daya alam, memperluas
hubungan dagang baik dalam negeri maupun luar negeri dan lain sebagainya.
5. Melindungi Warga Negara
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari
dalam maupun dari negara asing, oleh sebab itu dalam perwujudannya maka

12. 10
didirikanlah sebuah sistem ketahanan dan keamanan rakyat semesta atau sering
disebut HANKAMRATA. Dengan adanya sistem ini, diharapkan bangsa indonesia
bisa terhindar dari serangan luar.
Contoh : dengan adanya TNI dan POLRI yang bertugas untuk melindungi
masyarakat Indonesia, maka diharapkan masyarakat Indonesia terbebas dari
ancaman baik dari dalam maupun dari luar.
5. LEMBAGA-LEMBAGA POLITIK
Lembaga politik menurut para ahli :
1. Menurut Kamanto Soenarto pengertian lembaga politik sebagai suatu badan di
lingkungan negara yang mengkhususkan diri terhadap pelaksanaan kekuasaan
dan wewenang. Sehingga lembaga politik di Indonesia mencakup lembaga
eksekutif, yudikatif, legislatif, keamanan, pertahanan nasional dan partai
politik.
2. Menurut Surbakti pengertian lembaga politik adalah pranata yang memegang
monopoloi penggunaan paksaan fisik dalam suatu wilayah tertentu.
3. Menurut J.W.Schorel pengertian lembaga politik adalah badan yang mengatur
dan memelihara tata tertib dan untuk memilih pemimpin yang berwibawaan dan
karismatik.
Ciri-Ciri Lembaga Politik
Pada umumnya kita dapat dengan mudah mengenali sebuah lembaga politik
dari karakteristiknya. Berikut ini adalah karakteristik lembaga politik:
1. Berada dalam suatu wilayah yang ditempati dan dimiliki oleh suatu kelompok
masyarakat dalam waktu tertentu. Kelompok masyarakat tersebut memiliki
nilai-nilai sosial dan norma-norma yang telah dipenuhi bersama
2. Terdapat perkumpulan politik yang terbentuk dengan sistem tertentu, atau yang
disebut dengan pemerintahan.

13. 11
3. Setiap individu yang merupakan penduduk di wilayah tersebut diberikan
wewenang menjalankan tugas-tugas pemerintahan, baik dengan anjuran ataupun
paksaan.
4. Suatu lembaga politik memiliki hak dan kewajiban yang berlaku hanya dalam
batas wilayah mereka saja, dan tidak berlaku di negara/ wilayah lain.
Fungsi Lembaga Politik di Indonesia
Setelah memahami apa itu lembaga politik, tentunya kita juga harus tahu apa
fungsi lembaga ini. Mengacu pada pengertian lembaga politik diatas, maka berikut
ini beberapa fungsi lembaga politik di Indonesia:
1. Bekerja sama untuk merumuskan norma-norma kenegaraan yang diwujudkan
dalam undang-undang dan disahkan oleh pemerintah.
2. Lembaga politik berperan meningkatkan pelayanan kepada khalayak masyarakat
seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan.
3. Mempertahankan kedaulatan negara dari serangan fisik maupun ideologi serta
mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terjadi serangan dari luar yang
membuat gejolak negara.
4. Lembaga politik berperan untuk menjaga stabilitas di suatu negara baik dalam
bidang ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan yang sewaktu-waktu dapat
memicu konflik.
5. Memelihara kehidupan politk negara agar dapat mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
A. EKSEKUTIF
Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan
kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Presiden,
wakil presiden, dan menteri-menterinya adalah lembaga eksekutif yang menjalankan
suatu pemerintahan. Lembaga eksekutif ini punya kekuasaan eksekutif, yaitu
kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, Presiden
berkedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.

14. 12
Beberapa contoh lembaga eksekutif diantaranya:
1) Presiden
Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang
menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Presiden memiliki masa jabatan
selama 5 tahun untuk satu periode. Namun, ia masih diperbolehkan untuk
mengajukan diri sebagai presiden kembali untuk periode berikutnya.
2) Wakil presiden
Wakil presiden adalah jabatan yang satu tingkat berada di bawah
presiden. Wakil presiden dapat mengambil alih tugas dan jabatan presiden bila
Presiden berhalangan.
3) Menteri
Menteri adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik
siginifikan dalam pemerintah. Menteri biasanya memimpin suatu kementerian
dan dapat merupakan anggota dari suatu kabinet, yang umumnya dipimpin oleh
seorang presiden, atau perdana menteri.
Tugas dan Wewenang Lembaga Eksekutif
Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pengertian lembaga eksekutif di
atas tugas lembaga ini adalah melaksanakan peraturan, kebijakan, dan undang-
undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Selain itu, beberapa tugas dan
wewenang lembaga eksekutif lainnya adalah sebagai berikut:
1. Melakukan kerjasama dan membuat perjanjian dengan negara lain atas
persetujuan perwakilan rakyat.
2. Mengangkat perwakilan negara Indonesia (duta dan konsul) untuk negara-
negara sahabat. Duta besar Indonesia ditempatkan di ibu kota negara sahabat,
dan konsul merupakan lembaga di bawah kedutaan besar Indonesia di negara
lain.

15. 13
3. Menerima dan menjamu duta besar dari negara tetangga yang datang ke
Indonesia.
4. Memberikan tanda jasa, gelar, dan tanda kehormatan lainnya pada warga negara
Indonesia/ asing yang memiliki jasa bagi Indonesia.
B. LEGISLATIF
Lembaga Legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang
untuk merumuskan dan membuat peraturan, kebijakan, dan Undang-Undang suatu
negara. Sebagai badan deliberatif pemerintah, lembaga ini memiliki kuasa dalam
membuat hukum di suatu negara.
Beberapa contoh lembaga eksekutif di Indonesia adalah:
1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Lembaga legislatif yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
Anggota DPR adala mereka yang menjadi anggota partai politik yang
mencalonkan diri sebagai peserta PEMILU dan terpilih.
Tugas DPR diantaranya:
a) Memilih anggota BPK secara langsung.
b) Mengajukan tiga orang hakim konstitusi.
c) Memberi persetujuan kepada Presiden untuk pernyataan perang, damai, dan
perjanjian dengan negara lain.
d) Mengusulkan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.
2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
DPD adalah lembaga legislatif perwakilan daerah yang memiliki
kedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD merupakan perwakilan dari
masing-masing provinsi yang terpilih saat PEMILU.
Tugas DPD diantaranya:

16. 14
a) Mengajukan rancangan UUD yang berhubungan dengan otonomi daerah dan
mengawasi pelaksanaannya.
b) Memeriksa hasil keuangan negara melalui BPK.
c) Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai RUU APBN
3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR adalah lembaga legislatif yang di dalamnya terdiri dari anggota
DPR dan DPD yang terpilih dalam PEMILU. MPR bertugas membuat UUD,
peraturan, dan kebijakan.
Tugas MPR diantaranya:
a) Membuat, menetapkan, dan mengubah UUD.
b) Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
c) Memberhentikan Presiden dan Wakil presiden sesuai dengan UUD.
C. YUDIKATIF
Lembaga Yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas melakukan
pengawasan, pengawalan, dan memantau proses pelaksanaan UUD, dan
pengawasan pelaksaaan hukum di suatu negara. Lembaga Yudikatif di Indonesia
diantaranya adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kedua lembaga negara ini berperan memberikan pengawasan dan pemantauan
terhadap pelaksanaan UUD dan hukum di Indonesia.
Beberapa contoh lembaga eksekutif di Indonesia adalah :
1) Mahkamah Agung (MA)
MA merupakan lembaga Yudikatif yang punya wewenang kehakiman.
Kekuasaan tersebut dalam hal ini untuk penyelenggaraan peradilan dalam
penegakan hukum yang adil.
Tugas MA diantaranya:

17. 15
(1) Mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan.
(2) Memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang pemberian grasi dan
juga rehabilitas.
(3) Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi.
2) Mahkamah Konsitusi (MK)
MK adalah lembaga Yudikatif yang berwenang sebagai pengadilan di
tingkat pertama dan terakhir. Keputusah MK adalah bersifat final untuk menguji
Undang-Undang.
Tugas MK diantaranya:
a) Mengadili pada tingkat pertama sampai akhir putusan yang bersifat final
untuk menguji UU.
b) Memutuskan persengketaan yang terjadi.
c) Memutuskan pembubaran sebuah partai politik.
d) Memutuskan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan
hasil pemilu.
e) Memberikan keputusan mengenai pendapat DPR tentang dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan wakilnya sesuai dengan UU.
f) Menerima usulan dari DPR perihal pemberhentian presiden dan wakilnya
dan segera menindaklanjutinya.
3) Komisi Yudisial (KY)
KY merupakan lembaga Yudikatif yang punya wewenang dan tugas
dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Selain itu, YK juga bertugas
menjaga penegakan kehormatan perilaku dan martabat seorang hakim.
Tugas KY diantaranya:
a) Mengusulkan pengangkatan seorang Hakim Agung
b) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan juga
perlaku Hakim

18. 16
6. PARTAI POLITIK
Partai berasal dari bahasa latin “partire”, yang bermakna membagi (Maksudi,
2015: 15). Partai politik secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kelompok
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita.
Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut
kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan
programnya (Budiardjo, 2013: 403-404).
Partai politik merupakan kelompok individu yang memiliki simbol-simbol
pribadi yang sama. Simbol-simbol tersebut diaktualisasikan melalui simbol-simbol
yang dikonstruksikan ke dalam simbol-simbol kekuasaan. Kehadiran partai politik
sebagai cerminan bahwa hak hak asasi manusia mendapat tempat terhormat, terutama
hak berkomunikasi yaitu hak menyatakan pendapat, ide atau gagasan bersarkan nilai-
nilai yang dimiliki oleh kelompok.
Pengertian Partai Politik Menurut Para Ahli
(1) menurut Sigaun Neuman, Partai Politik adalah organisasi artikulasi yang
terdiri dari pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang
memusatkan pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk
mendapatkan dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai
pandangan yang berbeda-beda.
(2) Menurut Trubus Rahardiansyah P. partai politik merupakan kelompok
anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan
dimotivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan
mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilu yang
demokratis (Hidayat, 2013: 17). Sedangkan.
(3) Menurut Giovanni Sartori partai politik yaitu kelompok politik apa saja
yang ikut serta dalam pemilihan umum dan mampu menempatkan orang-
orangnya dalam jabatan-jabatan politik. Sejalan dengan itu Ichlasul Amal
mengemukakan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang
mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat

19. 17
sehingga dapat mengontrol atau memengaruhi tindakan pemerintah (Arifin,
2014: 189-190).
(4) Menurut Miriam Budiarjo, Partai Politik adalah suatu kelompok yang
terorganisasi dimana anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai
dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini yaitu untuk memperoleh
kekuasaan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk
melaksanakan kebijaksanan mereka.
(5) Sri Sumantri mengemukakan pengertian partai politik, partai politik ialah
organisasi penggolonagn di dalam masyarakat berdasarkan kesamaan
kehendak untuk memperjuangkan cita-cita politik sesuai dengan aliran
kemasyarakatan dalam rangka penyempurnaan tata hidup dalam
masyarakat.
Konsep Partai Politik
Partai politik dalam konsep sistem kepartaian menurut Amalia (2013: 147-
151) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
(1) Sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai politik
Pendekatan sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai yang memperoleh
kursi di parlemen, menurut Maurice Duverger terdiri atas tiga kelompok,
yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai (dwi partai), dan sistem
multipartai. Pertama, sistem partai tunggal adalah sistem yang didominasi
oleh satu partai di parlemen. Bentuk sistem partai tunggal antara lain partai
tunggal totaliter, otoriter, dan dominan. Dalam sistem partai tunggal totaliter
terdapat satu partai yang menguasai pemerintahan dan militer, bahkan
seluruh aspek kehidupan masyarakat. Partai tunggal totaliter biasanya
merupakan partai doktriner dan diterapkan di negara-negara komunis dan
fasis.Kedua, sistem dua partai, sesuai dengan namanya, merupakan sistem
kepartaian yang di dalamnya terdapat dua partai utama yang bersaing dalam
pemilihan umum. Partai-partai kecil hanya berpengaruh apabila dalam
pemilu selisih perolehan suara kedua partai besar sangat kecil. Dalam sistem

20. 18
ini terdapat pembagian tugas yang jelas yakni partai yang memenangkan
pemilu menjadi partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah dalam
pemilu menjadi oposisi yang loyal terhadap kebijakan pemerintah. Pada
dasarnya, tidak banyak perbedaan mengenai asas dan tujuan politik di antara
kedua partai. Perbedaannya hanya pada titik berat dan cara menyelesaikan
persoalan. Sistem ini biasanya menggunakan sistem pemilu distrik, yaitu
satu kursi per daerah pemilihan dan yang dipilih calon bukan tanda gambar
partai. Ketiga, sistem multipartai, sebagaimana namanya, merupakan sistem
yang terdiri atas lebih dari dua partai politik dominan. Menurut Maurice
Duverger, sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang
majemuk. Dalam sistem ini hampir tidak ada partai yang memenangi pemilu
mutlak. Oleh karena itu, koalisi mutlak diperlukan untuk memperkuat
pemerintahan. Namun demikian, dukungan koalisi bisa ditarik kembali
sewaktu-waktu. Selain itu, dalam sistem ini tidak ada kejelasan posisi partai
oposisi sebab sewaktu-waktu partai oposisi bisa menjadi bagian
pemerintahan. Sistem ini menggunakan sistem pemilu
proporsional/perwakilan berimbang (proportional representation) yang
memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-
golongan baru.
(2) Sistem kepartaian berdasarkan jarak ideologi
Giovani Sartori, secara umum membagi sistem kepartaian ke dalam
tiga kelompok berdasarkan jarak ideologi. Pertama, sistem kepartaian
pluralisme sederhana. Pada sistem ini tidak terdapat perbedaan ideologi di
antara partai-partai politik yang ada meskipun jumlah partai lebih dari dua.
Kedua, sistem pluralisme moderat. Dalam sistem ini terdapat perbedaan
ideologi di antara partai-partai politik yang ada, tetapi perbedaannya tidak
terlalu jauh sehingga masih memungkinkan untuk mencapai kesepakatan.
Persamaan kedua sistem kepartaian di atas adalah perilaku partai-partai
politiknya masih mengarah ke integrasi nasional, bukan perpecahan. Ketiga,
sistem pluralisme ekstrim. Dalam sistem ini terdapat perbedaan ideologi
yang tajam di antara partai-partai politik yang ada.
(3) Sistem kepartaian berdasarkan formasi pemerintahan

21. 19
Sistem kepartaian berdasarkan formasi pemerintahan, menurut Dahl
dan Rokkan, dapat dibedakan berdasarkan pola oposisi partai. Menurut
Dahl, sistem kepartaian berdasarkan pola oposisi partai dapat
diklasifikasikan ke dalam empat kelompok. Pertama, persaingan ketat
(strictly competitive). Kedua, bekerjasama dan bersaing (cooperative and
competitive). Ketiga, bergabung dan bersaing (coalescent and competitive).
Keempat, penggabungan ketat (strictly coalescent).
Dari penjelasan di atas maka dapat penulis simpulkan, bahwa partai
politik adalah intitusi yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang
mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta mencoba
mendapatkan pengaruh dalam sebuah negara, kerap dengan mencoba
menguasai posisi dalam pemerintahan, dan biasanya mengandung lebih dari
satu kepentingan tunggal dari masyarakat pada tingkat tertentu berusaha
mengumpulkan kepentingan.
Fungsi Partai Politik
Selain dari pada itu, Anwar (2015: 433) mengatakan bahwa fungsi partai
politik sebagai sarana adalah:
1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses
penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya
dari masyarakat kepada pemerintah. Parpol disini berfungsi sebagai penyerap,
menghimpun, mengolah dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan.
2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses
pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang
sedang dialami suatu negara.
3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses
seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah
peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan. Atau dapat dikatakan proses
seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu jabatan
ataupun beberapa jabatan politik

22. 20
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Pengatur konflik adalah
mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapatatau
pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Pengendalian konflik ini dilakukan dengan cara dialog, menampung dan
selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepadabadan perwakilan rakyat untuk
mendapat keputusan politik mengenai permasalahan tersebut.
Ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di
negara yang demokratis dan di negara yang otoriter. Perbedaan pandangan tersebut
berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara.
Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya
pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk
berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan
kepentingan di hadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat
menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa
(Budiardjo, 2013: 405).
Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana sosialisasi politik dan
rekruitmen politik, sebagai salah satu unsur infrastruktur politik dalam sistem
politik. Sedangkan dalam aplikasi dan proses sosialisasi politik dan rekriutmen
politik itu, terkait erat dengan komunikasi politik. Salah satu esensi sosialisasi
politik yang harus dijalankan oleh partai politik untuk memperoleh citra yang bagus
dari publik, ialah mewariskan ideologi, nilai-nilai, dan gagasan-gagasan vital, serta
memupuk identitas nasional dan memperkuat integrasi nasional terutama di negara
yang baru merdeka atau negara yang sedang membangun (Arifin, 2014: 195).
Ciri-Ciri Partai Politik
Duverger menyatakan bahwa pembentukan partai politik pada umumnya
dikaitkan dengan upaya memperluas kepentingan dan pemerintahan representatif.
Jenis partai politik tertua adalah yang dikenal sebagai kader, atau elite. Partai elite
adalah partai kecil yang terutama mencerminkan kepentingan kelas elit (Breuning
dan Ishiyama, 2013: 249-252). Sebuah organisasi politik menurut Hidayat (2013:
17) baru dapat dikatakan partai politik apabila memiliki lima ciri umum atau
fundamental, yaitu:

23. 21
1. Berwujud kelompok masyarakat yang beridentitas.
2. Terdiri dari beberapa orang yang terorganisasi, yang dengan sengaja bertindak
bersama-sama untuk mencapai tujuan partai.
3. Masyarakat mengakui bahwa partai politik memiliki legitimasi berupa hak-hak
untuk mengorganisasikan dan mengembangkan diri mereka.
4. Beberapa tujuannya diantaranya mengembangkan aktivitas-aktivitas, partai bekerja
melalui mekanisme “pemerintah yang mencerminkan pilihan rakyat”.
5. Aktifitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan publik.
Tujuan Partai Politik
Menurut Surbakti, fungsi utama partai politik adalah mencari dan
mempertahanan kekuasaan guna mewujudkan program yang disusun berdasarkan
ideologi tertentu. Namun, partai politik juga melaksanakan sejumlah fungsi lain.
Fungsi lain tersebut adalah sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik,
pemadu kepentingan, komunikator politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik.
Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Pasal 10 dalam Saputra (2015: 175),
tujuan partai politik secara khusus adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan negara.
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan negara.
7. PRANATA POLITIK DI INDONESIA
Di Indonesia, pranata politik tersusun secara hierarki, berikut ini.
a) Pancasila
b) Undang-Undang Dasar 1945
c) Ketetapan MPR
d) Undang-Undang
e) Peraturan Pemerintah

24. 22
f) Keputusan Presiden
g) Keputusan Menteri
h) Peraturan Daerah
Pranata-pranata tersebut diciptakan masyarakat Indonesia sesuai dengan jenjang
kewenangannya masing-masing, dan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan
pemerintahan negara.
1. Pancasila
Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk dapat mengatur seluruh
tatanan kehidupan bangsa serta negara Indonesia, dalam artian , segala sesuatu yang
berhubungan dengan pelaksanaan suatu sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) haruslah berdasarkan Pancasila. Hal tersebut berarti juga
bahwa semua peraturan yang ada dan berlaku di negara Republik Indonesia harus
bersumberkan pada Pancasila.
Dalam kedudukannya sebagai dasar negara itu maka Pancasila berfungsi
sebagai :
sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Negara Indonesia. Dengan
demikian Pancasila ialah :
1. asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
2. suasana kebatinan (geistlichenhinterground) dari UUD;
3. cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
4. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.
5. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia
6. Pancasila ialah sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang berarti Pancasila lahir
bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia serta ialah ciri khas bangsa Indonesia
dalam sikap mental ataupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan
bangsa lain.
7. Perjanjian Luhur berarti Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar
negara tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang pada PPKI (Panitia Persiapan
kemerdekaan Indonesia)

25. 23
8. Sumber dari segala sumber tertib hukum berarti , bahwa segala peraturan
perundang- undangan yang telah berlaku di Indonesia harus bersumberkan pada
Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila.
9. Cita- cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, ialah masyarakat adil
serta makmur yang merata materil serta spiritual yang berdasarkan Pancasila.
10. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.
11. Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.
Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara
Seperti yang sudah dibahas tadi kalau saja Pancasila memegang peran yang sangat penting.
Berikut adalah beberapa fungsi dari Pancasila.
1. Pancasila Sebagai Pedoman Hidup
Disini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia
Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan
2. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa
Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan
jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan
yang ada di Indonesia
3. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa
Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa
Indonesia. Oleh karena itu Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa
Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa.
4. Pancasila Sebagai Sumber Hukum
Panacasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia.
Atau dengan kata lain Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu pun
peraturan yang bertentangan dengan Pancasila
5. Pancasila Sebagai Cita Cita Bangsa

26. 24
Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan
negara dan cita cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan
sebuah negara yang punya Tuhan yang Esa punya rasa kemanusiaan yang tinggi,
bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial.
Pengertian Pancasila sebagai Pandangan Hidup
Pengertian pandangan hidup adalah suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman
hidup, dimana dengan aturan aturan yang di buat untuk mencapai yang di cita
citakan. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sarana ampuh untuk
mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai
kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka
ragam sifatnya.
2. UUD 1945
UUD 1945 adalah konstitusi NKRI yang berdasarkan Pancasila, dengan tujuan
negara seperti yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu : “melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan soial”, bentuk susunan pemerintahan
adalah kesatuan dengan kabinet presidensiil.
Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 ayat 1, undang-
undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu. Yang
dimaksud hanya sebagian adalah karena selain UUD (hukum tertulis) juga berlaku
hukum tidak tertulis. Sebagai konstitusi negara Indonesia UUD 1945 berada di posisi
tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan. Semua hukum yang berlaku di
Indonesia haruslah sesuai dan berintisari dari UUD 1945. Akan tetapi biar
bagaimanapun UUD 1945 adalah hukum yang di ciptakan manusia dan tidak dapat
dikatakan sempurna. Setidaknya telah ada 4 sejarah amandemen UUD 1945 dan ada
tiga macam UUD yang telah digunakan di Indonesia. Yang dimaksud ketiganya adalah
UUD 1945, UUD RIS 1949, dan UUDS 1950.
3. Ketetapan MPR / TAP MPR

27. 25
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR,
merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan
legitimasinya berlaku di Negara Indonesia. Bahkan didalam hierarki peraturan
perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan
dengan UU, Perpu, PP, Perpres dan Perda. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yang menegaskan bahwa, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Di dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Pertauran Perundang-undangan, TAP MPR tidak
dimasukan ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Namun dengan adanya
perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan, kembali memasukan TAP MPR kedalam hirarki peraturan
perundang-undangan.
Dengan dimasukannya TAP MPR kembali ke dalam hirarki peraturan
perundang-undangan berarti segala bentuk ketetapan MPR harus bersifat
Pengaturan (Regeling). Sedangkan TAP MPR dalam prakteknya bersifat Penetepan
(Beshickking). Misalnya saja Penetapan terhadap Pemberhentian Presiden. Karena
di dalam UUD sendiri telah menyebutkan kewenangan MPR untuk
memberhentikan Presiden melalui ketetapannya. Otomatis ketetapan tersebut hanya
bersifat Penetapan (Beshickking) bukan Pengaturan (Regeling). Walaupun TAP
MPR tidak dimasukan ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan bukan
berarti meniadakan eksistensi normanya dalam pembentukan peraturan perundang-

28. 26
undangan. Hanya saja menegaskan sifat TAP MPR yang lebih mengarah terhadap
penetapan (Beshickking). Jelas membawa konsekuensi-konsekuensi logis dalam
penataaan sistem hukum Indonesia, baik norma, kedudukan, maupun ruang
pengujian akibat pertentangan antara sesama produk perundang-undangan lainnya.
Keberadaan Undang-udang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, mengakibatkan TAP MPR secara otomatis (ex-officio)
menjadi rujukan dalam pembentukan dan penerapan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berada di bawahnya. Dalam hal ini UU/Perpu, PP.
Perpres, dan Perda. Sedangkan TAP MPR sendiri pengaturannya hanya bersifat
kedalam bukan keluar. Karena dalam Sidang Umum MPR tahun 2003, telah
diputuskan bahwa TAP MPR tidak lagi mengatur keluar (mengikat publik), namun
hanya berlaku bagi intern MPR. Dalam siding umum MPR di tahun 2003 tersebut
ditegaskan bahwa, ketentuan yang mengikat publik, harus diimplementasikan
melalui produk Undang-Undang.
Dalam amandemen terakhir UUD menegaskan bahwa MPR kini tidak
memiliki lagi kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang bersifat mengatur
(regeling). Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan yang melatar
belakanginya, Pertama, perubahan UUD 1945 membawa konsekunsi kewenangan
MPR yang tidak lagi dapat membuat ketentuan yang mengatur, kecuali yang
bersifat kedalam organ MPR sendiri. Kedua, MPR merupakan lembaga yang dapat
dikatakan exist ketika menjalankan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh
UUD. Dan kewenangan untuk membentuk UU, tidak lagi tertuang dalam
amandemen terakhir UUD.
TAP MPR yang dimaksud lagi dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b
Undang-udang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, bisa djabarkan melalui penjelasan pasal tersebut yang mengatakan
bahwa, “Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat”
adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status

29. 27
Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal
7 Agustus 2003”. Dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003, telah diputuskan yang
mana saja TAP MPR(S) dari total 139 ketetapan sejak tahun 1966 hingga 2002,
yang masih berlaku dan tidak berlaku lagi.
4. Peraturan Pemerintah ( PP )
Pengertian peraturan pemerintah adalah suatu peraturan yang dibuat oleh
pemerintah yang tujuan dibuatnya adalah untuk melaksanakan peraturan yang
berada diatasnya (yaitu undang-undang). Peraturan pemerintah ini memiliki ciri-ciri
atau kriteria dalam proses pembuatannya yaitu sebagai berikut :
a) PP tidak bisa dibentuk apabila tidak ada undang-undang yang merupakan
induknya
b) PP tidak bisa mencantumkan sanksi pidana jika UU yang merupakan induknya
tidak mencantumkan sanksi pidana.
c) PP tidak bisa memperluas atau mengurangi dari ketentuan undang-undang
induknya
d) PP dapat dibentuk meskipun undang-undang yang bersangkutan tidak
menyebutkan secara tegas, tetapi dengan syarat PP tersebut isinya adalah untuk
melaksanakan UU
e) PP tidak ditujukan untuk melaksanakan UUD 1945 ataupun ketetapan MPR
melainkan UU.
5. Keputusan presiden
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, keputusan presiden (Keppres)
yang sifatnya mengatur harus dimaknai sebagai peraturan. Ini berarti bahwa keputusan
presiden yang sifatnya mengatur dipersamakan dengan peraturan presiden (Perpres),
yang mana peraturan presiden itu sendiri masuk ke dalam hierarki peraturan
perundang-undangan.

30. 28
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kita dapat melihat bahwa keputusan
presiden ada yang bersifat mengatur dan ada yang bersifat selain mengatur (bersifat
menetapkan sesuatu).
Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya yang berjudul Perihal Undang-
Undang (hal. 9-10) mengatakan bahwa jika subjek hukum yang terkena akibat
keputusan itu bersifat konkret dan individual, maka dikatakan bahwa norma atau
kaedah hukum yang terkandung di dalam keputusan itu merupakan norma hukum yang
bersifat individual-konkret. Tetapi, apabila subjek hukum yang terkait itu bersifat
umum dan abstrak atau belum tertentu secara konkret, maka norma hukum yang
terkandung di dalam keputusan itu disebut sebagai norma hukum yang bersifat abstrak
dan umum. Keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak itu biasanya bersifat
mengatur (regeling), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan
keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (beschikking) ataupun
keputusan yang berupa vonis hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan.
Oleh karena itu, ketiga bentuk kegiatan pengambilan keputusan tersebut dapat
dibedakan dengan istilah:
a) Pengaturan menghasilkan peraturan (regels). Hasil kegiatan pengaturan itu disebut
“peraturan”;
b) Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (beschikkings). Hasil kegiatan
penetapan atau pengambilan keputusan administratif ini disebut dengan
“Keputusan” atau “Ketetapan”; dan
c) Penghakiman atau pengadilan menghasilkan putusan (vonnis).
6. Keputusan Menteri
Jimly Asshiddiqie dalam buku Perihal Undang-Undang (hlm. 11) yang kami
unduh dari jimly.com, antara lain mengatakan bahwa memang saat ini di Indonesia ada
juga peraturan menteri yang berlaku sebagai peraturan perundang-undangan (regels)
yang mengikat umum, yang masih disebut sebagai Surat Keputusan (Keputusan
Menteri).
Terhadap keputusan menteri yang bersifat mengatur (regels), kita harus
merujuk pada ketentuan Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi:

31. 29
“ Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan
Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku,
harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini “
Jadi, menurut UU 12/2011 keputusan-keputusan yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut, harus dimaknai sebagai
peraturan. Ketentuan seperti ini juga diatur dalam Pasal 56 UU No. 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 10/2004”) yang telah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU 12/2011.
7. Peraturan Daerah / PERDA
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah
(gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi
muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan
menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.
Peraturan Daerah terdiri atas:
a) Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan
Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan
bersama Gubernur.
b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota
dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.
Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah dikenal dengan
istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah
Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.
Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

32. 30
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala
daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah
disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.
Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau
bupati/walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan,
dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi,
dan dalam rapat paripurna.
Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau
Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau
Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu palinglambat 7
hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda
tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30
hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

33. 31
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Politik adalah suatu alat yang digunakan dalam suatu pemerintahan. Tanpa
adanya politik, suatu roda pemerintahan tidak akan pernah bisa dijalankan. Tetapi
politik butuh suatu bentuk badan untuk mewadahinya, maka di bentuklah pranata politik
dengan fungsinya masing-masing.
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk
mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain agar tingkah laku itu menjadi
sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.
Sedangkan otoritas sendiri adalah istilah yang sering digunakan dalam bidang
pemerintahan yang artinya klaim legitimasi atau pembenaran hak untuk melakukan
untuk menjalankan kekuasaan.
2. Saran
Kita sebagai rakyat Indonesia seharusnya kita dapat menjadi pelopor penggerak untuk
kemajuan lembaga politik dan bukan hanya menganggap bahwa lembaga politik adalah
suatu wadah untuk sekelompok orang yang “gila” akan kekuasaan. Jadi dimulai dari
sekarang jauh kan fikiran tentang hal buruk mengenai lembaga politik

34. 32
DAFTAR PUSTAKA
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-dan-fungsi-pranata-politik-beserta-
contohnya-lengkap/
https://id.wikipedia.org/wiki/Pranata
https://www.academia.edu/4732686/Pengertian_Politik_Menurut_Para_Ahli_Definisi
http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-ilmu-politik-menurut-para.html
https://www.berpendidikan.com/2015/09/peran-dan-fungsi-pranata-politik.html
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pancasila-sebagai-dasar-negara-terlengkap/
https://www.hukum.me/2017/03/undang-undang-dasar-1945-sebagai.html
https://www.kompasiana.com/raissaanita/565f97fc92fdfd95048b456e/kedudukan-tap-mpr-
dalam-uu-no-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan
https://www.kitapunya.net/2016/02/pengertian-peraturan-pemerintah-dan.html
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50cf39774d2ec/peraturan-presiden
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1a24ebf2c43/perbedaan-antara-peraturan-
menteri-dengan-keputusan-menteri
http://diki-arif.blogspot.com/2009/10/apakah-yang-dimaksud-perda-peraturan.html
https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-lembaga-eksekutif-legislatif-
yudikatif.html
http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-fungsi-partai-politik.html#
https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-lembaga-politik.html
http://www.artikelsiana.com/2017/06/pengertian-partai-politik-ciri-fungsi.html
https://learniseasy.com/pengertian-pranata-politik-ciri-fungsi.html