Dokumen tersebut membahas peranan hukum dalam pembangunan ekonomi di berbagai orde di Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai (1) peran hukum yang terdistorsi pada Orde Lama, (2) peran hukum yang tidak berbeda jauh antara Orde Lama dan Orde Baru, dan (3) upaya reformasi hukum untuk mendukung pembangunan dan keadilan sosial pada Orde Reformasi.

1. PERANAN HUKUM
DALAM SETIAP ORDE
PEMBANGUNAN
Oleh:
ZAINUANSYAH PRASTA REGI
NIM. 202231950003

2. Latar Belakang
Tema pembahasan dalam tulisan ini mengangkat peranan Hukum dalam setiap
Orde dengan pendekatan sudut pandang aspek pembangunan ekonomi
khususnya pada sektor bisnis. Tiap-tiap orde pembangunan yang telah dijalani
di Indonesia sejak kemerdekaan NKRI tahun 1945 hingga sekarang, memiliki
rentang perbedaan model pembangunan ekonomi pada titik berat penggunaan
model penerapan teknologi yang sangat berkembang pesat dari masa kemasa.
Dengan kemajuan teknologi maka telah berkembang bentuk-bentuk transaksi
Eletronik yang merupakan
bentuk perikatan atau
hubungan hukum yang ramai
dibicarakan sebagai online
contract, yaitu perikatan atau
hubungan hukum yang
dilakukan secara elektronik
dengan memadukan jaringan
(networking) dari sistem
informasi berbasis komputer
dengan sistem komunikasi
yang berbasis jaringan dan
jasa telekomunikasi.

3. Kajian Peran Hukum Di Tiap Orde
01
02
03
Peran Hukum Pada
Pembangunan Di Orde Lama
Peran Hukum Pada
Pembangunan Ekonomi Di
Orde Baru
Peran Hukum Pada
Pembangunan Ekonomi Di
Orde Reformasi
Tiga Garis Besar Hukum Pada Tiap Periode

4. Pada masa rezim Orde Lama berkuasa, salah satu pilar keberadaan Negara
hukum yaitu adanya badan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah
terdistorsi, sehingga secara yuridis formal keberadaan kekuasaan kehakiman
yang bebas sudah tidak ada lagi. Konfigurasi politik dan birokrasi yang
dianut penguasa Orde lama banyak yang menyimpang dari Undang-Undang
Dasar 1945, diantaranya diangkatnya pimpinan MPRS, DPR GR, DPAS, dan
Mahkamah Agung sebagai Menteri, sehingga karena kedudukannya itu
mereka harus bertanggung jawab kepada Presiden.
01
Peran Hukum Pada Pembangunan Di Orde Lama

5. Sistem hukum yang terbangun pada zaman Orde Baru tidak juga banyak
berbeda dengan yang dihasilkan oleh rezim orde lama. Menurut Sarbini
Soemawinata, pada awalnya Orde Baru memang didukung oleh hamper
seluruh kekuatan demokrasi, kekuatan yang pada dasarnya didorong oleh
cita-cita kerakyatan yang mendambakan pemerintahan yang bersih, adil,
bermoral tinggi, dan demokratis.
02
Peran Hukum Pada Pembangunan Ekonomi Di Orde Baru

6. Reformasi hukum nasional harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan,
meliputi pembangunan hukum yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut
(Arief Ghosita, 2000: 51)
a. Usaha-usaha yang terdiri atas kegiatan-kegiatan memperbaiki, mengurangi,
menambah hukum yang berlaku
b. memenuhi persyaratan tertentu yang menunjang pengembangan kebenaran,
keadilan dan kesejahteraan rakyat berdasarkan UUD 1945 sebagai pengamalan
Pancasila
03
Peran Hukum Pada Pembangunan Ekonomi Di Orde Reformasi

7. c. pengembangan landasan filosofis, etis, dan yuridis tertentu
d. pengembangan bahasa yang tepat dalam peraturan perundang-undangan,
e. pengadaan dan partisipasi alat penegak hukum yang memahami dan
menghayati makna hukum sebagai sarana dan dasar pembangunan kebenaran,
keadilan, dan kesejahteraan
f. pemahaman dan penghayatan reformasi hukum sebagai suatu bentuk
perwujudan pelayanan kesejahteraan manusia.
03
Peran Hukum Pada Pembangunan Ekonomi Di Orde Reformasi

8. Cita Hukum Negara Republik Indonesia
Hukum sebagai alat untuk mencapai
tujuan negara, selain berpijak pada
lima dasar (Pancasila), juga harus
berfungsi dan selalu berpijak pada
empat prinsip cita hukum
(rechtsidee), yakni:
a) melindungi semua unsur bangsa
10 (nation) demi keutuhan
(integrasi);
b) mewujudkan keadilan sosial
dalam bidang ekonomi dan
kemasyarakatan;
c) mewujudkan kedaulatan rakyat
(demokrasi) dan negara hukum
(nomokrasi);
d) menciptakan toleransi atas dasar
kemanusiaan dan berkeadaban
dalam hidup beragama

9. Gagasan Hukum Sebagai Sarana
Perubahan Sosial Ekonomi
Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka
acuan pada pandangan hidup (way of live)
masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan
asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka
terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang
terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan
tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang
meliputi structure (struktur), culture (kultur) dan
substance (substansi) sebagaimana dikatakan oleh
Lawrence W. Friedman. Ketiga, pada dasarnya
Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar
fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan
masyarakat.

10. Sejumlah praktisi, akademisi, dan pengamat hukum menilai hukum yang
berlaku di Indonesia hari ini dirasa sangat dipengaruhi oleh transaksi
politik. Kepentingan kelompok politik yang dominan lebih berpengaruh
ketimbang kepentingan publik. Banyaknya kegagalan penegakan hukum
di Indonesia dibuktikan dengan fenomena sulitnya membawa para
koruptor ke pengadilan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan oleh
sikap submissive terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti
prosedur, doktrin, dan asas
Menuju Penegakan Hukum
Progresif Dan Responsif

11. Pola pembangunan ekonomi yang serba cepat sekarang ini, menyebabkan terbentuknya
pencapaian pemerataan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan yang utama. Untuk
mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan adanya peranan hukum yang membawa pengaruh
untuk menyusun tata kehidupan baru tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya,
perhatian tidak lagi diarahkan pada seputar penggarapan hukum, melainkan lebih dikaitkan
dengan perubahan-perubahan sosial. Hukum lebih tampak bukan lagi sebagai perekam
kebiasaan-kebiasaan yang telah membentuk di dalam bidang-bidang kehidupan
masyarakat, melainkan diharapkan pula hukum dapat menjadi pengungkap yang tepat dari
kekuatan baru yang menghendaki terbentuknya kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan Perangkat Hukum
Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap
Pertumbuhan Investasi

12. Menurut Dhaniswara K. Harjono, Dalam Rangka Memperbaiki Serta
Menciptakan Iklim Investasi yang Favorable dan Sejalan dengan Arah
dan Kebijakan Pembangunan Nasional
Menyederhanakan
proses dan tata
cara perizinan dan
persetujuan dalam
rangka penanaman
modal;
Mengembangkan
kawasan-kawasan
untuk penanaman
modal dengan
berbagai
kemudahan yang
ditawarkan
Menyempurnakan
tugas, fungsi, dan
wewenang instansi
terkait untuk dapat
memberikan
pelayanan yang
lebih baik
Membuka secara
luas bidang-bidang
yang semula
tertutup atau
dibatasi terhadap
penanaman modal
asing;
Memberikan
berbagai insentif,
baik pajak maupun
non pajak
Menyempurnakan
proses penegakan
hukum dan
penyelesaian
sengketa yang
efektif dan adil
%

13. Designed by PoweredTemplate.com
Lorem ipsum dolor sit
amet
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
PENUTUP
Penataan hukum investasi dalam upaya menciptakan
iklim investasi tersebut, telah dimulai dengan
kehadiran UUPM yang secara normatif telah
mengakomodir berbagai kepentingan para penanam
modal asing. Misalnya adanya ketentuan-ketentuan
dan perlakuan yang tidak diskriminatif, yang diberikan
pada para pengusaha lokal atau domestik dalam
arena memperebutkan pangsa pasar.
Sehingga yang diperlukan kedepan untuk mendorong
lebih lanjut peningkatan investasi penanaman modal
di Indonesia, adalah bagaimana implementasi UUPM
selanjutnya dalam menciptakan iklim investasi dan
usaha yang lebih menarik

14. THANK YOU!