Dokumen tersebut membahas konsep perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan tujuan, penentuan kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi. Metode yang dapat digunakan antara lain ZOPP, PRA, dan RRA."
2. Latar Belakang
1. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga
menjadi subjek (turut serta) dalam proses pembangunan itu sendiri,
mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan
pembangunan
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, pasal 2 ayat 4
3. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)
mensyaratkan perlunya keterlibatan masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung.
4. Dalam pengawasan pembangunan, peran masyarakat belum banyak
dilibatkan.
3. 3
KONSEP PERENCANAAN PARTISIPATIF
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia.
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif atau biasa disebut sebagai
participatory planning ini, sebenarnya merupakan suatu proses politik untuk
memperoleh kesepakatan bersama (collective agreement) melalui aktivitas
negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan (stakeholders)
Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai instrumen
pembelajaran masyarakat (social learning) secara kolektif melalui interaksi
antar seluruh pelaku pembangunan atau stakeholders tersebut.
Perencanaan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik juga merupakan
sebuah proses teknis.
Tuntutan demokrasi dan reformasi di berbagai bidang.
4. 4
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif sebagai strategi
pembangunan dan proses penentuan keputusan publik sangat
bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri
dalam proses pembangunan.
Dalam suatu sistem publik kepentingan yang bekembang akan sangat
beragam. Keberagaman kepentingan ini pada akhirnya akan melahirkan
sistem nilai yang beragam pula.
Pengikutsertaan publik dalam proses penentuan kebijakan publik
dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menampung dan
mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam tadi.
Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan
langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang
sifatnya tidak langsung
5. PROSEDUR DAN MEKANISME
• Perencanaan partisipatif secara makro, dapat dilakukan dengan melibatkan
masyarakat secara sistematis dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan
daerah.
• Partisipasi masyarakat dapat diperluas dalam proses penyusunan rencana
strategis daerah (RPJP dan RPJM) mulai dari perumusan visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
• Dalam proses perumusan visi pembangunan daerah sebagai dasar untuk
perencanaan jangka menengah (RPJM), penting untuk menampung aspirasi
masyarakat melalui berbagai forum stakeholders di level daerah.
• Dalam konteks manajemen perencanaan, keterlibatan masyarakat dapat
dilakukan muai dari tahap perencanaan, tahap pengimplementasian hingga
monitoring dan evaluasi pembangunan.
5
7. 7
LINGKUP DAN PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN KEGIATAN
Jaring Asmara
(Analisis Kebutuhan dan
Permasalahan Masyarakat
Identifikasi Stakeholders kunci yang
akan dilibatkan secara langsung
Stakeholders kunci yang dilibatkan dalam
Tahap Planning/Replanning:
- Menentukan tujuan, outcome dan
output kegiatan;
- Menentukan kegiatan yang akan
dilaksanakan;
- Menentukan anggaran;
- Menyusun rencana monev
Tahap Implementasi:
- Melaksanakan Kegiatan;
- Mengimplementasikan
rancanga monitoring
Review/mid-term evaluasi
Stakeholders kunci:
-Menyelesaikan evaluasi kegiatan;
-Melakukan Evaluasi post-project;
-Menilai dampak kegiatan
Feedback
8. 8
Adanya upaya pelibatan seluruh stakeholders;
Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan
legitimate;
Adanya proses politik melalui upaya negosiasi yang pada akhirnya
mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (collective
agreement); dan
Adanya usaha pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat
mengetahui kebutuhannya; kapasitas yang dimilikinya; mampu
mengidentifikasi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhannya
tersebut; serta memilih alternatif terbaik yang paling sesuai dengan
kapasitasnya.
Prasyarat Implementasi Konsep
Perencanaan Partisipatif
10. 10
DECISION-ORIENTED APPROACH
Paradigma utama dalam pendekatan ini adalah bahwa
perencanaan merupakan suatu proses untuk memilih dalam
suatu situasi yang tidak pasti. Ketidakpastian selalu ada
dalam konteks perencanaan, di antaranya ketidakpastian
tentang situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan fisik
lingkungan di masa depan.
11. 11
ACTION-ORIENTED APPROACH
Dengan pendekatan ini, hasil perencanaan ditentukan oleh
tindakan (action) dan pengetahuan (knowledge) antar
pelaku pembangunan sebagai bagian dari sistem
kewilayahan dan sosial (sosio-spatial system). Keputusan
didasarkan atas interaksi antar pelaku pembangunan.
12. 12
SEARCH-ORIENTED APPROACH
Pendekatan perencanaan yang berorientasi pada upaya
pencarian (search) tidak secara langsung diterapkan untuk
suatu keputusan yang bersifat operasional yang dalam
prosesnya ditentukan oleh suatu identifikasi permasalahan
secara benar, tetapi dimaksudkan untuk memberikan
alternatif dan solusi lain diluar lingkup permasalahan yang
diobservasi.
13. 13
METODOLOGI PERENCANAAN
PARTISIPATIF
1. Metode ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Planning) atau
OOPP (Objective Oriented Project Planning)
2. Metode Participatory Rural Appraisal (PRA)
3. Metode Rapid Rural Appraisal (RRA)
14. 14
Metode ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Planung) atau
OOPP (Objective Oriented Project Planning)
Ada 4 ciri penting metode ZOPP sebagai alat perencanaan, antara lain :
– Prosedur penyusunan rencana dilakukan secara bertahap, artinya tahap demi
tahap harus diselesaikan terlebih dahulu, karena tahap sebelumnya merupakan
prasyarat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
– Menggunakan teknik visualiasi yang menjamin semua peserta dapat
mengetahui dan mengikuti perkembangan perencanaan. Selain itu dengan
teknik visualisasi juga mampu membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas
proses perencanaan dan pengelolaan proyek.
– Menggunakan pendekatan kelompok (team approach) dan mengupayakan
bahwa pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam tim digunakan
semaksimal mungkin.
– Adanya moderasi oleh pihak luar yang tidak terkait langsung dengan proyek
untuk membantu memfasilitasi kepentingan yang berbeda-beda dari semua
pihak yang terkait sehingga tercapai kesepakatan bersama (mufakat)
15. 15
Langkah-langkah Metode ZOPP dalam
Proses Perencanaan
1.Tahap Penganalisaan
– Tahap analisis masalah
– Tahap analisis tujuan
– Tahap analisis alternatif dan
– Tahap analisis peran (pihak terkait)
2.Tahap Penyusunan Design (rancangan)
Proyek
16. Kekuatan Kelemahan
Meningkatkan partisipasi aktif peserta perencanaan, dengan
menggunakan system metaplan.
Dapat mengatasi rasa malu peserta. Dalam hal ini peserta yg tdk
berani bicara dpt diakomodir lewat kartu-kartu metaplan
Dapat membantu menganilisis masalah secara mendalam dan
mencari hubungan sebab dan akibatnya
Dapat membantu merumuskan rancangan program secara jelas
dan sistematis, antara lain : tujuan, output dan aktivitas maupun
input yang dibutuhkan
Bersifat terbuka terhadap kritik sehingga bisa mengakomodir
kepentingan berbagai pihak
Membantu merumuskan indicator/tolok ukur keberhasilan
program shg mempermudah dlm memantau dan evaluasi.
Membantu meningkatkan efisiensi & efektifitas proses
perencanaan dan pengelolaan proyek
Dapat menghemat waktu, karena semua masalah ditulis dlm
kartu sehingga tdk perlu menunggu setiap orang berbicara satu
persatu.
Semua tahapan & hasil-hasil perencanaan tercatat secara jelas.
Dengan system visualisasi (menggunakan meta
plan), seringkali kesulitan untuk mendapat peserta
(anggota tim) yang bisa baca tulis secara
keseluruhan
Mutu perencanan ditentukan oleh peserta yang
terlibat dalam perencanaan. Semakin baik anggota
tim worknya, akan semakin baik mutu
perencanaanya. Sebaliknya semakin kurang baik
anggota timnya, maka mutu perencanaan juga
kurang baik
Cross cek/triangulasinya kurang dengan kondisi yang
sebenarnya, karena analisis masalah dirumuskan
oleh tim work saja.
Memerlukan banyak biaya karena banyak
menggunakan alat-alat visualisasi, antara lain kertas
metaplan, isolasi, jarum pentul, dll.
Memerlukan fasilitator yang handal dan netral dan
bisa mengakomodir adanya perbedaan kepentingan
diantara anggota tim perencana.
16
Kekuatan dan Kelemahan Metode ZOPP
17. 17
Metode Participatory Rural Appraisal (PRA).
Metode ini merupakan metode pendekatan belajar tentang kondisi dan
kehidupan dari, dengan dan oleh masyarakat sendiri. Tujuan utama
metode ini adalah untuk menghasilkan rancangan program yang lebih
sesuai dengan hasrat dan keadaan masyarakat serta mengembangkan
kemampuan masyarakat dalam mengkaji keadaan mereka sendiri
kemudian melakukan perencanaan dan tindakan.
18. 18
Metode Rapid Rural Appraisal (RRA).
Metode ini digunakan sebagai langkah awal untuk memahami situasi
setempat dengan menggali informasi terhadap hal yang telah terjadi,
kemudian mengamati dan melakukan wawancara langsung. Semua
informasi tersebut diolah oleh tim untuk kemudian diumpanbalikkan
kepada masyarakat sebagai dasar perencanaan. Metode ini lebih
berfungsi sebagai perencanaan dan penelitian lebih lanjut, atau
sebagai pelengkap penelitian yang lain, atau untuk menyelaraskan
antara keinginan masyarakat dan penentu kebijakan.
19. 19
Best Practice Pembangunan Berbasis
Masyarakat
Pembangunan Berbasis Masyarakat Kasus Pengelolaan Wilayah Pesisir di
Sulawesi Utara
Tujuan Proyek Pesisir di lapangan (field sites) adalah untuk mengembangkan contoh-contoh
dari cara/metode yang baik dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir lewat penerapan
metode-metode, strategi, kegiatan, aturan lokal dan rencana yang dapat mendorong untuk
memperbaiki atau mempertahankan kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir, dan
mempertahankan atau memperbaiki kondisi sumberdaya wilayah pesisir dimana banyak orang
menggantungkan kehidupan mereka.
Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam tahun pertama kegiatan proyek, program
lapangan Sulawesi Utara memfokuskan programnya pada tiga pendekatan spesifik pengelolaan
berbasis-masyarakat yakni:
· Daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat tingkat-desa
· Rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis- masyarakat tingkat-
desa
· Aturan-aturan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat tingkatdesa
20. 20
Adapun kerangka kerja konsep (conceptual framework) proses
perencanaan dan pelaksanaan berbasis-masyarakat di Sulawesi
Utara secara ringkas mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
1. Identifikasi Isu
2. Persiapan Perencanaan
3. Persetujuan Rencana dan Pendanaan
4. Pelaksanaan dan Penyesuaian
21. 21
Peran Pendamping Masyarakat, Tim Teknis dan
Pemerintah Daerah
• Pendamping masyarakat bertindak sebagai katalisator dan koordinator kegiatan-kegiatan
dan perencanaan berbasis-masyarakat yang di dukung oleh kantor Proyek Pesisir
Manado, konsultan lokal, LSM dan lembaga-lembaga pemerintah setempat.
• Untuk memberikan bantuan teknis kepada pendamping masyarakat, staff Proyek Pesisir
dan masyarakat maka dibutuhkan tenaga-tenaga teknis (tim teknis) yang mempunyai
keahlian dan pengetahuan spesifik yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya
pesisir terpadu.
• Pemerintah setempat (khususnya di tingkat desa) harus dipandang sebagai stakeholder
dalam proses perencanaan, dan karena itu perlu dilibatkan sejak awal proses.
• Dalam mengoptimalkan dan memadukan peran pemerintah daerah maka dibentuk
Provincial Working Group (Tim Kerja Propinsi) yang terdiri dari instansi terkait di tingkat
propinsi yang kemudian menjadi Provincial Advisory Committee (Tim Penasihat Propinsi).
Tim yang sama juga di bentuk di tingkat kabupaten yang diberi nama Kabupaten Task
Force yang juga beranggotakan dinas dan instansi terkait di kabupaten serta unsur dari
universitas dan LSM.
22. 22
PENUTUP
• Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan (participatory planning)
merupakan unsur yang sangat penting untuk menghasilkan suatu rencana
pembangunan yang berorientasi pada masyarakat (community oriented), berbasis
masyarakat (community based) dan dikelola oleh masyarakat (community
managed).
• Rasa memiliki masyarakat terhadap rencana pembangunan merupakan hal yang
penting dan membutuhkan partisipasi nyata dari masyarakat dalam tahap-tahap
perencanaan dan pelaksanaan.
• Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat dan kelompok harus
mendapatkan perhatian serius dengan penekanan utama pada proses persiapan,
perencanaan, bahkan harus dilanjutkan sampai pada tahap pelaksanaan. Tanpa
kapasitas yang cukup bagi pengelolaan maka kemungkinan keberhasilan secara
berkelanjutan akan sulit dijamin.
• Perencanaan partisipatif harus dipandang sebagai pendekatan pengelolaan secara
bersama-sama atau kolaboratif atar semua stakeholders.
