Makalah ini membahas tentang geopolitik Indonesia yang dikenal dengan Wawasan Nusantara. Konsep geopolitik mencakup pengertian, unsur-unsur, dan implementasinya di Indonesia. Wawasan Nusantara dijelaskan sebagai pandangan wilayah yang mempertimbangkan kondisi geografi dan sejarah Nusantara.[/ringkuman]"

1. MAKALAH
Kewarganegaraan
Geopolitik Indonesia adalah Wawasan Nusantara
Disusun Oleh:
Anna Rahmadianty 3315133609
Dewi Fitriyani 3315133626
Ikrimah Desta 3315136388
Mohamad Faik Setiadi 3315133595
Nurul Febi Safitri 3315130948
Mata Kuliah:
Kewarganegaraan
JURUSAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2. i
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang,
kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan
rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat
menyelesaikan makalah Kewarganegaraan dengan judul Geopolitik Indonesia
adalah Wawasan Nusantara.
Adapun makalah ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan
tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar
pembuatan makalah ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan bayak terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah
ini khususnya untuk Ibu Nurul Febrianti selaku Dosen Kewarganegaraan.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini jauh dari
sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisannya. Oleh
karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, guna
menjadi acuan dalam bekal pengalaman bagi kami untuk lebih baik pada
kessempatan yang akan datang.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Dan besar harapan kami agar
makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri
sebagai salah satu upaya perbaikan dalam proses pembelajaran yang berdampak
pada peningkatan mutu pendidikan dan kehidupan masyarakat.
Jakarta, November 2014
Penyusun

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................1
1.1. Latar Belakang.............................................................................................1
1.2. Rumusan Masalah ........................................................................................1
1.3. Tujuan.........................................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN .............................................................................................3
2.1. Pengertian Geopolitik ...................................................................................3
2.2. Latar Belakang Wawasan Nusantara..............................................................6
2.3. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan ....................................................................8
2.4. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Wilayah........................................... 10
2.5. Praktek Negara-Negara............................................................................... 16
2.6. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan dalam Mencapai Tujuan Pembangunan
Nasional ............................................................................................................... 21
2.7. Unsur Dasar Wawasan Nusantara................................................................ 22
2.8. Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional ......... 23
2.9. Sosialisasi Wawasan Nusantara................................................................... 25
BAB III PENUTUP .................................................................................................. 28
3.1. Kesimpulan ............................................................................................... 28
3.2. Saran ......................................................................................................... 28
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 29

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Geopolitik merupakan permasalahan yang sangat penting pada dua abad
terakhir ini. Permasalahan ini menjadi penting karena manusia yang telah
berbangsa membutuhkan wilayah sebagai tempat tinggalnya yang kemudian di
kenal dengan Negara. Dalam perkembangannya pengertian tidak saja diartikan
sebagai intuisi yang secara minimal meliputi unsur wilayah, rakyat, dan
pemerintah yang berkuasa.
Seperti yang dikatakan Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 dihadapan sidang
BPUPKI bahwa orang dan tempat tak dapat dipisahkan atau rakyat tak dapat
dipisahkan dari bumi yang ada dibawah kakinya. Oleh karena itu, setelah
membangsa orang menyatakan tempat tinggal sebagai negara. Dalam
perkembangan selanjutnya pengertian negara tidak hanya tempat tinggal, tetapi
diartikan lebih luas lagi yang meliputi institusi, yaitu pemerintah, rakyat,
kedaulatan, dan lain-lain.
Karena orang dan tempat tinggalnya tak dapat dipisahkan, ruang yang
menjadi hal yang menimbulkan konflik antar manusia, keluarga, masyarakat, dan
bangsa hingga kini, meskipun bentuknya dapat secara fisik maupun non fisik.
Untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya, suatu bangsa harus mempunyai
kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional. Para ilmuan
politik dan militer menyebutnya sebagai geopolitik yang merupakan kepanjangan
dari geografi politik.
1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah konsep dari geopolitik ?
2. Apa saja unsur dari geopolitik ?
3. Bagaimanakah perkembangan wilayah Indonesia?
4. Bagaimanakah implementasi dari geopolitik

5. 2
1.3. Tujuan
Adapun tujuan dan kegunaan dari pembuatan makalah ini adalah agar pembaca
dapat mengetahui dan memahami konsep dan unsur dasar geopolitik,
perkembangan wilayah nusantara, serta implementasi dari geopolitik Indonesia.

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Geopolitik
Geopolitik menjelaskan tentang dasar dari pertimbangan dalam
menentukan alternative kebijakan nasional dalam merealisasikan tujuan tertentu.
Prinsip prinsip dalam geopolitik kemudian berkembang dalam suatu wawasan
nasional. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo dan politik. Geo yang
berarti bumi, sedangkan politik berasal dari kata polis yang berarti kesatuan
masyarakat yang berdiri sendiri dan teia yang berarti urusan. Kemudian geopolitik
di maknai sebagai ilmu penyelenggaraan Negara yang di tiap kebijakannya di
sangkut pautkan dengan masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu
bangsa.
Istilah geopolitik diartikan oleh Frederich Ratzel sebagai ilmu bumi
politik (political geography), kemudian diperluas oleh Rudolf Kjellen menjadi
geographical politic dan disingkat geopolitik. Perbedaan dari keduanya ada pada
titik perhatian dan juga tekanannya, di bidang politik ataukah di bidang geografi.
Ilmu bumi politik mempelajari geografi dari sisi politik, sedang geopolitik
mempelajari politik dari sisi geografi. Didalam perkembangannya walaupun
geopolitik dipengaruhi oleh dua pendapat yang cukup berbeda namun pada
dasarnya sama yaitu pemikiran continental dan maritime. Pemikiran continental
mendasari Frederich dengan teori ruang hidupnya (lebensraum). Teori ini
kemudian dikembangkan oleh Karl Haushofer untuk membenarkan ekspansi ke
Negara lain. Hingga pada akhirnya timbul upaya untuk membuat boundary atau
perbatasan wilayah Negara. Adapun akibat lain dari teori ini adalah munculnya
daerah Frontiers. Frontiers adalah daerah asimilasi yang terbentuk karena
pengaruh penduduk sberang boundaries. Hal ini terjadi karena tidak cukupnya
perhatian dari pemerintah serta kurangnya sarana transportasi dan komunikasi.
Alfred Thayer Mahan juga memiliki sebuah pemikiran tentang maritime,
bahwa kekuatan Negara tidak hanya tergantung dari luas faktor daratan dengan
isinya namun juga faktor luasnya akses ke laut berikut bentuk pantainya. Mahan
berpendapat ada 4 faktor yang harus diperhatikan yaitu :

7. 1. Situasi geografi, yaitu topomorfologi yang dikaitkan dengan ada tidaknya
4
akses ke laut dan penyebaran penduduk.
2. Kekayaan alam dan zona iklim, yaitu faktor yang mengkaitkan
kemampuan industri dengan kemandirian penyediaan pangan.
3. Konfigurasi wilayah Negara, yang sangat mempengaruhi karakter rakyat
dan orientasi wawasanya
4. Jumlah penduduk
Rudolf Kjellen menamakan pengetahuan geopolitik menjadi Science of
The State. Pengetahuan melahirkan doktrin yang berisikan ajaran untuk
mengantisipasi berlakunya hukum alamiah tentang organism pada Negara.
Kjellen berkata bahwa akan muncul beberapa Negara besar yang kemudian akan
menguasai Negara kecil.
Kemudian dapat disimpulkan bahwa geopolitik adalah pengembangan
geografi politik, yang memandang Negara sebagai organisasi hidup yang
berevolusi untuk memenuhi hidup warganya. Geopolitik menjadi prasyarat
doktrin dasar suatu Negara dan harus mengandung 4 unsur utama yaitu :
1. Konsepsi Ruang
Haushofer berpendapat bahwa ruang merupakan wadah dinamika
politik dan militer. Dengan ini maka geopolitik merupakan cabang ilmu
pengetahuan yang mengaitkan ruang dengan kekuatan fisik Negara,
kemudian teori ini dikenal sebagai teori kombinasi ruang dan kekuatan. Pada
kenyataannya politik selalu meminta ruang untuk kekuasaannya dan
penguasaan ruang pun akan memberi legitimasi kekuasaan politik. Maka dari
itu konsep ruang ini menjadi dasar bahwa sedikit ruang saja pun harus
dipertahankan. Konsep ini pun ternyata lebih dimanfaatkan untuk
menunjukan kewibawaan dan kedaulatan sebagai sebuah Negara yang kuat.
Pada masa modern ruang hidup tak harus memiliki fungsi sebagai
pemenuh kebutuhan Negara saja. Kebutuhan Negara dapat dibeli dan
dibayarkan dengan produksi dan jasa industry. Dengan ini nilai strategis
ruang menjadi bermakna bila di kaitkan dengan produktivitas penduduk.

8. Produktivitas penduduk dipengaruhi oleh karakter bangsa, tingkat
pengetahuan, ekonomi, industry, dan sebagainya.
5
2. Konsepsi Frontier
Bila boundary merupakan batas dari dua Negara, maka frontier
merupakan batas imajiner dari dua Negara. Frontier terjadi dikarenakan
pengaruh Negara di luar boundary. Bersifat dinamis dan berada di antara
masyarakat bangsa. Secara politis bahwa pengaruh dari pemerintah pusat
tidak lagi mencakup seluruh wilayah kedaulatan melainkan dikurangi luas
wilayah sampai batas frontier yang sudah dipengaruhi kekuasaan asing dari
seberang boundary. Pengaruh asing dapat masuk dari bidang apapun bila
penanganan atau tindakan dari pemerintah pusat kurang baik.
Indonesia pernah kehilangan Timor Timur karena kita masih belum
dapat menyerap budaya masyarakat Timor Timur kedalam budaya
masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dari pengalaan tersebut seharusnya kita
mampu membangun frontier di luar boundary kita dengan lebih baik lagi.
Negara besar mencoba mewujudkan konsep ruangnya tak hanya dari
mekanisme politik dan militer, namun dari kekuatan ekonomi. Oleh karena
itu kerja sama bilateral saja tak cukup, namun harus dikembangkan pula kerja
sama regional dan internasional.
Kerjasama regional ini terjadi Karena strategi menghadapi Negara yang
lebih kuat sehingga Negara-negara ini memiliki posisi tawar yang yang lebih
kuat pada era perdagangan global. Pada kasus ini sebenarnya telah terjadi
posisi frontier politik. Namun jika kerjasama regional ini terbentuk karena
kesamaan budaya atau agama maka disebut sebagai frontier budaya.
3. Konsepsi Politik Kekuatan
Politik kekuatan adalah salah satu hal yang penting dalam konsep
geopolitik dan juga berkaitan dengan kepentingan nasional. Dan kepentingan
nasional wajib kita pertahankan demi tercapainya cita cita bangsa dan Negara.
Agar cita cita bangsa dan Negara kita dapat tercapai maka harus dilandasi
kekuatan politik dan atau kekuatan ekonomi dan atau kakuatan militer. Kita
ambil contoh yaitu Jepang, mereka menekankan kekuatannya di bidang
ekonomi. Eropa barat pun pada kekuatan politik dan kekuatan ekonominya.

9. Sedangkan AS pada ketiganya. Dalam perkembangan dinia yang semakin
terbuka, konflik bukan tidak mungkin terjadi karena dunia yang saat ini
semakin menciut serta jalannya sejarah yang terakselerasi. Dan dengan di
akuinya ZEE ( Zone Ekonomi Eksklusif )bagi Negara pantai pada Konvensi
Hukum Laut Internasional tahun 1982, maka hak berdaulat bagi Negara
pantai mejnadi lebih besar. Kemudian sebagai akibatnya, Negara-negara
besar menuntut dapat dibukanya Sea Lines of Comunication pada Negara
kepulauan.
6
4. Konsepsi Keamanan Negara dan Bangsa
Membahas geopolitik tentu tak lepas dari bahasan konespsi geostrategi.
Hal ini berkaitan karena konsepsi geopolitik sebenarnya ditujukan pula untuk
mengamankan pembangunan Negara agar dapat tercapai tujuan nasional
bangsa yaitu agar tetap ada dan sejahtera. Pada saat sekarang ini konsep
keamanan Negara yang dikembangkan pada umumnya adalah konsep
ketahanan nasional. Namun konsep ketahanan nasional saja sebagai wujud
geostrategi tidak cukup. Kini dikembangkan pula konsep daerah penyangga
yang dapat digunakan untuk mengulur waktu dalam menghadapi ancaman
fisik dari luar. Dalam upaya keamanan Negara dan bangsa, semangat
kesatuan kesatuan dan persatuan menjadi salah satu kekuatan untuk
menghambat datangnya ancaman dari luar negeri.
2.2. Latar Belakang Wawasan Nusantara
Menurut Hamidan Mansyur (2006: 64-78). Dalam memetukan, membina dan
mengembangkan Wawasan Nasionalnya Bangsa Indonesia menggali dan
mengembangkan diri dari kondisi nyata yang terdapat di lingkungan Indonesia
sendiri. Wawasan Nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman
kekuasaan Bangsa Imdonesia yang berlandaskan Falsafah Pancasila dan oleh
pandangan Geopolitik Indonesia pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa
Indonesia. Oleh Karena itu, pemahaman latar belakang filosofis sebagai
pemikiran dasar pemngembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari :
1. Falsafah Pancasila

10. Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional antara
lain member kesempatan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing
sebagai wujud nyata penerapan hak asasi manusia.
Mengedepankan kepentingan masyarakat yang lebih luas harus lebih
diutamakan, tanpa mematikan kepentingan kelompok atau golongan.
Pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama
diusahakan melalui musyawarah. Kemakmuran yang hendak dicapai oleh
masing-masing warganya tidak merugikan orang lain. Sikap tersebut
mewarnai wawasan nasional yang dianut dan dikembangkan bangsa
Indonesia.
7
2. Aspek Kewilayahan
Kondisi objektif geografi yang terdiri atas ribuan pulau. Namun memiliki
karakteristik yang berbeda dengan Negara lain. Pengaruh Geografi
merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan karena
mengandung beranekaragam kekayaan alam dan jumlah penduduk yang
besar. Dengan demikian secara kontekstual kondisi geograi Indonesia
mengandung keunggulan sekaligus kelemahan/kerawanan. Kondisi ini
perlu dipearhitungkan dan dicermati dalam perumusan Geopolitikal
Indonesia.
3. Aspek social budaya
Menurut ahli antropologi, tidak mungkin ada masyarakat kalau tidak
kebudayaan dan sebaliknya. Kebudayaan hanya mungkin ada didalam
masyarakat. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing
memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan. Oleh
karena itu tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interksi antar
golongan masyarakat mengandung potensi konflik yang besar, terlebih
lagi kesadaran nasional masyarakat masih relative rendah dan jumlah
masyarakat yang terdidik relative terbatas.
4. Aspek Historis
Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh
dan berkembang daari latar belakang sejarahnya. Dengan semangat
kebangsaan yang menghasilkan Proklamasi Kemerdekaan17 Agustus 1945

11. dimana Indonesi amulai merdeka, maka semangat ini harus tetap
dipertahankan dengan semangat persatuan yang esesninya adalah
mempertahankan persatuan bangsa dan menjaga wilayah Kesatuan
Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
wawasan nasional Indonesia diwarnnai oleh pengalaman sejarah yang
tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan
Negara Indonesia.
8
2.3. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan
1. Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan
umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi
bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia
sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi Bangsa yang satu
dengan wilayah yang satu dan utuh pula.
Selanjutnya Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional menurut
Rahman HI ( 2008 : 145 – 146 ) dapat dilihat dari spesifikasinya sebagai berikut :
1. Pancasila sebagai falsafah, ideologis bangsa, dan dasar negara
berkedudukan sebagai landasan idiil.
2. Undang – Undang Dasar ( UUD 1945 ) sebagai konstitusi negara,
berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
3. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai
landasan konsepsional.
4. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai
landasan konsepsional.
5. Dokumen Rencana Pembangunan sebagai kebijakan nasional,
berkedudukan sebagai landasan operasional.
PARADIGMA KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

12. 9
2. Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta
rambu – rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan
perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi
seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
3. Tujuan Wawasan Nusantara
Dasar pemikiran disusunnya Wawasan Nusantara sebagai ccara pandang
Bangsa Indonesia tentang diri dan llingkungannya berdasarkan Pancasila adalah
dalam rangka mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu tujuan Wawasan
Nusantara pun harus sejalan dengan tujuan nasional yaitu mewujudkan
masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian, maka Wawasan Nusantara
memiliki tujuan kedalam untuk kepentingan nasional, dan tujuan keluar untuk ikut
serta dalam usaha penyelenggaraan dan membina kesejahteraan dan perdamaian
dunia.
Tujuan Wawasan Nusantara adalah
a. Kedalam, adalah untuk mewujudkan satu kesatuan segenap aspek
kehidupan nasional baik alamiah ( geografi, demografi, dan kekayaan
alam ) maupun aspek sosial yaittu ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan dan keamanan.
b. Keluar, adalah ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban dan
perdamaian bagi seluruh umat manusia.

13. 10
2.4. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Wilayah
Bila kita meninjau latar belakang Wawasan Nusantara dengan pendekatan
sejarah dan yuridis, maka berarti bahwa kita akan meninjau perjuangan bangsa
Indonesia untuk mengembangkan dan mempertahankan Waasan Nusantara di
forum internasional.
Gagasan Wawasan Nusantara menurut Lemhannas (1997: 27-35)
berpangkal dari konsepsi negara kepulauan (archipelagic state concept).
Konsepsi negara kepulauan mula-mula dikemukakan pada tanggal 13
Desember 1957 dalam bentuk “Deklarasi Juanda” yang menyatakan:
1) Bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan
mempunyai sifat dan corak tersendiri
2) Bahwa menurut sejarah sejak duu kala kepulauan Indonesia merupakan
suatu kesatuan
3) Bahwa batas laut teritorial yang termaktub dalam Teritoriale Zee en
Maritieme Kringen Ordonnatie 1939 memecah keutuhan teritorial
indonesia karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian
terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.
Dalam pada itu pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa lalu lintas
damai di perairan pedalaman bagi kapal asing dijamin dan bahwa pendirian
Indonesia akan ditemukan dalam konfersi internasional engenai hukum laut
internasional mengenai hukum laut internasional dan tata pergaulan internasional.
Dalam konfersi hukum laut internasional yang diselenggarakan dijenewa
pada tahun 1985, pendirian Indonesia diperdebatkan tetapi hasilnya masih kurang
menguntungkan bagi Indonesia. Keunikan Indonesia sebagai negara kepulauan
belum dapat dipahami oleh negara maritim yang berpengaruh, meskipun kelihatan
dengan nyata bahwa integritas teritorial Indonesia terganggu dengan adanya kapal
perang Belanda yang lalu lalang diperairan Nusantara mengganggu pelayaran
kapal-kapal Indonesia.
Kesukaran untuk meyakinkan kebenaran pendirian Indonesia, disebabkan
karena pada saat itu yang dienal baru rezim archipelago sedangkan rezim
archipelagic state belum dikenal.

14. Yurisprudensi Mahkamah Internasional dalam kasus Inggris lawan
Norwegia mengenai pengukuran wilayah dengan teori dan titik luar ke titik luar
berikutnya terbatas pada coastal archipelago sedangkan untuk mid-ocean
archipelago belum ada Yurisprudensinya.
Untuk memperkuat kedudukan hukumnya, Deklarasi Juanda dipertegas
dengan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 4 Tahun
1960 yang diikuti dengan praturan pelaksanaan mengenai lalu lintas damai
kendaraan laut asing dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1962.
Dengan berlakunya PERPU No. 4 Tahun1960 yang menyatakan bahwa laut
wilayah lebarnya 12 mil diukur dari garis pangkal lurus (straight base line) dan
bahwa semua kepulauan dan laut yang terletak diantaranya harus dianggap
sebagai satu kesatuan yang bulat maka luas wilayah Indonesia menjadi 5. 193.250
km2 dengan perincian luas daratan: 2.027.087 km2 dan luas perairan nasional
menjadi 3.166.163 km2 (terdiri atas laut teritorial dan laut nusantara).
Selama ini luas wilayah Indonesia yang tercatat hanya wilayah daratan saja,
sedangkan wilayah laut teritorial tidak pernah diukur karena berdasarkan
ordonantie tahun 1939, setiap pulau mempunyai laut wilayah sendiri-sendiri
sehingga tidak memungkinkan menghitung luas laut wilayah dari 17.508 pulau
yang ada.
Sementara itu pemerintah Indonesia menganggap perlu untuk mengamankan
sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah laut nasionalnya mengingat
bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dilandas kontinen sudah dapat
dilakukan berhubungan adanya kemajuan teknologi. Untuk itu pada tanggal 17
februari 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi tentang landas
kontinen dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:
1. Segala sumber mineral dan sumber kekayaan alam lainnya, termasuk
organisme-organisme hidup yang merupakan jenis sedentair yang terdapat
pada dasar laut dan tanah dibawahnya dilandasan kontinen, merupakan milik
indonesia dan merupakan berada dibawahnya dilandasan kontinen,
merupakan milik indonesia dan merupakan berada dibawah yuridikasinya
yang eksklusif.
11

15. 2. Dalam hal landas kontine Indonesia, termasuk depressie-depressie (bagian
yang dalam) yang terdapat dalam landas kontinen atau kepulauan Indonesia
yang berbatasan dengan suatu negara lain, maka Pemerintah Republik
Indonesia bersedia untuk melalui perundingan dengan negara yang
bersangkutan menetapkan suatu garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip
hukum dan keadilan.
3. Menjelang tercapainya persetujuan seperti dimaksud diatas, Pemerintah
Republik Indonesia akan mengeluarkan izin untuk mengadakan eksplorasi
serta memberikan izin untuk produksi minyak dan gas bumi dan untuk
eksploitasi sumber-sumber mineral ataupun kekayaan alam lainya, hanya
untuk daerah sebelah Indonesia dari garis tengah (median line) yang ditarik
dari pantai pantai daripada pulau-pulau Indonesia yang terluar.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan mempengaruhi sifat serta
status daripada perairan diatas landas kontinen Indonesia sebagai laut lepas,
demikian pula ruang udara diatasnya.
Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tersebut sesuai dengan
kebiasaan praktek negara dan dibenarkan pula oleh hukum internasional bahwa
suatu negara pantai mempunyai penguasaan dan yuridikasi yang ekskusif atas
kekayaan mineral dan kekayan lainnya dalam dasar laut dan tanah di dalamnya di
landasan kontinen.
Selain itu Pemerintah Republik Indonesia merasa penting untuk
menyelesaikan oal-soal garis landasan kontinen, dengan negara tetangga sebelum
ditemukan deposit (endapan mineral) agar penyelesaiannya lebih mudah.
Perudingan segera diadakan dengan negara tetangga dan berkat semangat
kebijaksanaan bertetangga baik (god neighborhood policy) maka perjanjian segera
dapat ditandatangani pada tahun itu juga.
Perjanjian garis batas landas kontinen yang pertama berhasil diadakan
dengan Malaysia pada bulan Oktober tahun 1969, yang kemudian disusul oleh
penandatanganan perjanjian dengan negara tetangga lain sebagai berikut:
12

16. 1) Perjanjian RI – Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen
Kedua Negara (Selat Malaka dan Laut Cina Selatan) ditandatangani pada
tanggal 27 Oktober 1969 mulai berlaku tanggal 7 November 1969.
2) Penjanjian RI – Thailand tentang Landas Kontinen Selat Malaka bagian Utara
dan Laut Andaman, ditandatangani tanggal 17 Desember 1971 dan berlaku
mulai tanggal 7 April 1972.
3) Persetujuan RI – Malaysia dan Thailand mengenai Landas Kontinen bagian
13
Utara tanggal 21 Desember 1971 dan berlaku tanggal 16 Juli 1973.
4) Persetujuan RI dengan Austrlia tentang penetapan atas batas dasar laut
tertentu (di Laut Arufu, didepan pantai selatan pulau Irian dan di depan pantai
utara Irian) tanggal 18 Mei 1971 dan berlaku mulai tanggal 19 November
1973.
5) Persetujuan RI dengan Australia tentan penetapan batas-batas dasar laut
tertentu di daerah Laut Timor dan Laut Arafuru sebagai tambahan pada
persetujuan tanggal 16 Mei 1971, tanggal 9 Oktober 1972.
6) Persetujuan RI dengan India tentang penetapan garis batas landas kontinen
antara kedua negara (batas antara Sumatra dan Nikobar) ditandatangani dan
mulai berlaku tanggal 8 Agustus 1974.
Persetujuan batas kontinen dengan negara tetangga diatas telah menguatkan
pendirian bahwa RI mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen
seluas ± 800.000 mil2 (± 2.720.000 km2). Indonesia mempunyai peguasaan penuh
dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia, pemiliknya
ada pada negara Indonesia. Selanjutnya Pengumuman Pemerintah Pemerintah
tentang landas kntinen tahun 1969 telah dikukuhkan dengan Undang-Undang
No.1 tahun 1973 tentang andas Kontinen Indonesia.
Disamping persetujuan mengenai garis batas landas kontinen diatas,
Pemerintah Republik Indonesia telah mengadakan pula penjanjian garis batas laut
wilayah dan Perjanjian perbatasan (meliputi perbatasan darat dan laut) dengan
negara tetangga sebagai berikut:

17. 1) Perjanjian antara Republik Indonesia dan Mlaysia tentang penetapan garis
batas laut wilayah kedua negara di selat Malaka ditandatangani pada tanggal
17 Maret 1970.
2) Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Repulik Singapura tentang
penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura
ditandatangani tanggal 25 Mei 1973.
3) Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australiamengenai Garis-Garis
Batas Tertentu antara Papua New Geuinea, ditandatangani tanggal 12
Februari 1973.
Perjuangan untuk menegakkan wawasan Nusantara bidang wilayah di forum
negara tetangga yang telah menghasilkan persetujuan dan perjanjian tersebut
diatas dilanjutkan dengan perjuangan di konferensi Hukum Laut Internasional ke
III yang diselenggarakan oleh PBB atau united nation conference on the law of
the sea (UNCLOS).
Dalam konferensi Internasional itu, Indonesia dengan aktif
memperjuangkan “asas kepulauan” yang selama ini belum dikenal dalam rezim
hukum laut internasional. Dengan singkat dapat dikemukakan bahwa perjuangan
yang dilakukan sejak tahun 1957 baru berhasil setelah diterimanya hukum laut
internasional yang sesuai dengan konsep Nusantara pada tahun 1982 yang telah
ditandatangani hampir semua negara didunia.
Setelah itu, untuk membulatkan konsep kewilayahannya, pada tanggal 21
Maret 1980 Pemerintah Indonesia telah mengumumkan tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pantai pangkal laut
wilayah Indonesia.
14
Pengumuman Pemerintah tersebut didorong oleh faktor sebagai berikut:
1) Semakin terbatasnya persediaan ikan
Dengan memperhitungkan peningkatan jumlah penduduk dunia, maka
berdasarkan studi FAO, tahun 2000 permintaan dunia akan ikan untuk bahan
makanan akan dua kali lipat dari permintaan dunia sekarang, yaitu 52 juta ton
per tahun. Sedangkan hasil perikanan dunia dari conventional species
menjelang tahun 2000 akan berada di di bawah tingkat permintaan dunia akan

18. ikan. Mengingat perhitugan tersebut tadi, sebagaimana negara-negara pantai
yang sedang berkembang lainnya, merasakan sangat mendesaknya kebutuhan
untuk melindungi sumber daya hayati yang berada dilaut di uar wilayah, agar
pemenuhan kebutuhan protein hewani untuk bahan makanan rakyat Indonesia
akan lebih terjamin. Perlindungan semacam itu hanya dapat diberikan secara
efektif dengan mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusi Indonesia, yang
memberikan hak-hak berdaulat atas sumber-sumber daya hayati.
15
2) Pembangunan Nasional Indonesia
Pemerintah Indonesia pada waktu itu telah berada dalam kedua repelita yang
terdapat dilaut diluar batas laut wilayah sampai ke batas 200 mil dari garis
pangkal laut wilayah, dasar lautnya, dan tanah dibawahnya, harus pula dapat
dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan bangsa, sehingga seyogyanya
dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana. Sumber
ini merupakan suatu modal dasar pembangunan guna mencapai kesejahteraan
seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan UUD 1945.
3) Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai rezim hukum Internasional.
Sampai saat ini telah ada sebanyak ± 90 negara yang telah mengeluarkan
pernyataan tentang Zona Ekonomi Eksklusif ataupun Zona Perikanan yang
lebarnya 200 mil. Kenyataan menunjukkan praktek negara yang konsisten
sehingga ada konvensi ataupun tidak ada konvensi hukum laut yang baru, Zona
Ekonomi Eksklusif telah menjadi bagian dari kebiasaan hukum Internasional.
Tanpa Zona Eksklusif, Indonesia dihadapkan pada tindakan unilateral
negara tetangga tersebut yang memperlemah posisi Indonesia. Hal ini antara lain
yang mendorong kapal-kapal ikan asin yang dibatasi ruang geraknya oleh Zona
Ekonomi/Perikanan negara tetangga kita akan berpindah ke laut yang berdekatan
dngan pantai Indonesia dan meningkatkan “pengurasan” sumberdaya ikan di situ.
Didalam pengumuman tersebut Indonesia menyatakan bahwa didalam Zona
Ekonomi Eksklusif, Indonesia mempunya dan melaksanakan:
a) Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolahan dan
pelestarian sumberdaya hayati dan non hayati dan hak berdaulat lainnya
eksplorasi dan eksploitasi sumber tenaga dari air, arus, dan angin.

19. 16
b) Hak yurisdiksi yang berhubungan dengan:
 Pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya
 Penelitian ilmiah mengenai lau
 Pelestarian lingkungan laut
 Hal lain berdasarkan Hukum Internasional.
Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan
penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa di bawah
permukaan laut dijamin sesuai dengan hukum internasional, Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1983,
setahun setelah ditandatanganinya hukum laut internasional yang baru di Teluk
Montego, Jamaica, oleh hampir seluruh peserta Konferensi Hukum Laut
Internasional (kecuali Amerika dan 3 negara lainnya).
Akhirnya konsep wilayah yang menyeluruh, yang sesuai dengan Wawasan
Nusantara dilengkapi dengan wilayah kita diruang udara dimana Orbit Geo
Stasioner sejauh 36.000 km dinyatakan sebagai wilayah kita berdasarkan
penjelasan Pasal 30 Undang Undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
Yang menjadi persoalan utama dalam hukum laut Internasional adalah:
Apakah laut dapat dimiliki suatu negara atau tidak? Selama ini, sejarah hukum
laut internasional mengenal pertarungan antara 2 konsepsi pokok yakni:
1) Res nullius, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang mempunyainya
dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.
2) Res communis, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat
dunia, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing
negara.
2.5. Praktek Negara-Negara
Sejak dahulu kala telah terdapat dua konsepsi mengenai laut, yaitu: res
nullius dan res commanis.
1. Res nullius, berpendapat bahwa laut sebagai ranah tak bertuan, atau kawasa
yang tidak ada pemiliknya. Karena tidak ada pemiliknya, maka laut dapat
diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara.

20. 2. Res communis, berpendapat bahwa laut adalah milik masyarakat dunia,
karena itu tidak dapat diambil dan dimiliki secara individual oleh negara-negara.
Sebagai milik bersama, maka laut harus dipergunakan untuk
kepentingan semua negara, dan pemanfaatannya terbuka bagi semua
negara. Ini sesuai dengan pendapat Ulpian yang menyatakan bahwa “the
sea is open to everybody by nature”, dan Celcius yang menyatakan “ the sea
like the air, is common to all mankind”.
Dalam pelaksanaannya, kedua teori tersebut tak dapat diterapkan secara
kaku. Keduanya saling melengkapi, yakni dalam batas-batas tertentu dapat
dimiliki, tetapi dibatasi sampai jarak tertentu ini dapat dilihat dalam praktik
yang dianut negara-negara sejak dahulu sampai sekarang.
17
1. Zaman sebelum Romawi
Punisia kuno, sebuah kerajaan sebelum zaman Romawi menganggap
laut yang mereka kuasai sebagai milik negara mereka. Paham ini juga dianut
oleh bangsa Persia, Yunani dan Rhodia. Di zaman Rhodia, hukum laut telah
mulai berkembang, yang kemudian menjadi dasar bagi hukum Romawi
tentang laut.
2. Zaman Romawi
Setelah perang Punis III Romawi telah menjadi penguasa tunggal di
Laut Tengah. Laut Tengah kemudian dianggap oleh orang-orang Romawi
sebagai “danau” mereka. Dalam melaksanakan kekuasaannya di laut
tersebut banyak tanda yang menunjukkan bahwa dalam pandangan orang
Romawi laut bias dimiliki. Orang Romawi memandang laut sebagai “”
yakni sebagai milik Kerajaan Romawi. public property
3. Setelah Zaman Romawi
Setelah zaman Romawi terdapat banyak negara di sekitar Laut
Tengah yang merupakan pecahan dari Kerajaan Romawi. Negara-negara ini
menuntut laut yang berdekatan dengan pantai mereka sebagai wilayah

21. mereka. Karena itu masa ini dipandang sebagai awal dari berkembangnya
konsep laut wilayah.
Tuntutan atas kepemilikan laut ini misalnya dilakukan oleh: (a)
Venesia yang menuntut sebagian besar Laut Adriatik. Tuntutan ini diakui
oleh Alexander III pada Tahun 1117. Di kawasan ini Venesia memungut
kepada setiap kapal yang melewati kawasan laut Adriatik, (b) Genoa
menuntut Laut Liguarian dan sekitarnya, dan (c) Pysa menuntut dan
melaksanakan kedaulatannya atas laut Tyraania.
Tuntutan-tuntutan itu cenderung menimbulkan penyalahgunaan hak
oleh Negara-negara tersebut (misalnya memungut biaya pelayaran). Untuk
mengatasi hal ini, para penulis pada waktu itu membatasi tuntutan tersebut
sampai batas tertentu saja. Misalnya, Bartolus, Solorzan dan Cosaregis
membatasi laut Negara pantai itu sampai 100 mil Italia (pada waktu itu =
1480 m). Baldus, Bodin dan Targa membatasinya sampai 60 mil, Loccanius
membatasinya sampai batas yang diinginkan oleh Negara pantai tanpa
merugikan negara tetangganya.
18
4. Zaman Portugal dan Spanyol
Jatuhnya Constantinopel ke tangan Turki pada tahun 1443,
menyebabkan bangsa Portugis mencari jalan laut lain ke timur menuju
Indonesia melalui Samudera Hindia. Selain itu, Portugal juga menuntut Laut
Atlantik sebelah selatan Maroko sebagai wilayah mereka. Bersamaan
dengan ini, Spanyol sudah sampai di Maluku melalui Samudera Pasifik, dan
menuntut Samudera ini bersama dengan bagian Barat Samudera Atlantik
dan Teluk Mexico sebagai kepunyaan mereka.
Tuntutan kedua Negara ini diakui oleh Paus Alexander VI, yang
membagi dua lautan di dunia menjadi dua bagian dengan batas garis
meridian 100 leagues (lk. 400 mil laut) sebelah Barat Azores. Sebelah barat
dari meridian tersebut (Samudera Atlantik Barat, Teluk Mexico dan
Samudera Pasifik) menjadi miliki Spanyol, dan sebelah Timur (Atlantik
sebelah Selatan Maroko, dan Samudera Hindia) menjadi milik Portugal.
Pembagian ini kemudian diperkuat dengan perjanjian Tordissilias antara

22. Spanyol dan Portugis (1494) dengan memindahkan garis perbatasannya
menjadi 370 leagues sebelah Barat Pulau Cape Verde di pantai Barat Afrika.
Sementara itu, Swedia dan Denmark menuntut kedaulatan atas Laut
Baltik, dan Inggris atas Narrow Seas, dan Samudera Atlantik dari Cape
Utara sampai ke Cape Finnistere, atau laut di sekitar kepulauan Inggris
(Mare Anglicanum). dan untuk melaksanakan kedaulatannya atas laut-laut
tersebut, pada abad ke-17 Inggris memaksa orang-orang asing untuk
mendapat lisensi Inggris untuk melakukan penangkapan ikan di Laut Utara,
dan ketika dalam 1636 Belanda mencoba menangkap ikan, mereka diserang
dan dipaksa mebayar 30.000 found sebagai harga kegemaran (the price of
indulgence).
19
5. Belanda
Tuntutan kedaulatan atas Samudera Pasifik, Atlantik, dan Hindia
oleh Portugal dan Spanyol serta kedaulatan atas Mare Anglicanum oleh
Inggris dirasa sangat merugikan Belanda di bidang pelayaran dan perikanan.
Di bidang pelayaran, Belanda sudah sampai di Indonesia melalui Samudera
Hindia pada tahun 1596, dan mendirikan Verenigde Oost Indische
Compgnie (VOC) pada tahun 1602. Penerobosan melalui Samudera Hindia
ini langsung berbenturan dengan kepentingan dan tuntutan Portugal. Di
bidang perikanan orang-orang Belanda selama berabad-abad telah
menangkap ikan di sekitar perairan Mare Anglicanum, dan kegiatan ini telah
dijamin oleh berbagai perjanjian antara kedua Negara.
Untuk memperkuat dalil penentangannya atas kepemilikan laut,
Belanda berusaha mencari dasar-dasar hokum yang menyatakan laut adalah
bebas untuk semua bangsa. Untuk kepentingan ini Belanda menyewa Hugo
de Groot, seorang ahli hokum untuk menulis sebuah buku yang
membenarkan pendirian Belanda, shingga orang-orang Belanda dapat bebas
berlayar ke Indonesia. Hasilnya, Grotius menyusun sebuah buku dengan
judul “Mare Liberum”. Buku ini menguraikan teori kebebasan lautan dalam
arti bahwa laut bebas bagi setiap orang, dan tak dapat dimiliki oleh siapa
pun.

23. Teori Gratius mendapat tentangan dari banyak penulis
seangkatannya. Gentilis misalny, membela tuntutan Spanyol dan Inggris
dalam bukunya “Advocatio Hispanica” yang diterbitkan setelah ia
meninggal, tahun 1613. Pada tahun yang sama William Wellwood
membela tuntutan Inggris dalam bukunya “de Dominio Maris”.njohn Seldon
menulis Mare Clausum sive de Domino Marsnya pada tahun 1618 dan terbit
pada tahun 1635. Paolo Sarpi menerbitkan “Del Dominio del mare
Adriatico” 1676 untuk membela tuntutan Venesia atas laut lautan Adriatik.
Yang terpenting dari buku-buku yang membela kepentingan kepemilikan
atas laut adalaah Mare Clausum Shelden. Karya ini diperintahkan untuk
diterbitkan pada tahun 1635 pada masa raja Charles I, yang meminta agar
penulis Mare Liberium dihukum.
20
6. Inggris
Pada mulanya, sebelum tahun 604 Inggris menganut paham
kebebasan lautan. Paham ini dianut terutama untuk menghadapi tuntutan
Denmark atas kebebasan di laut Utara. Namun dalam tahun 1604 Charles I
memproklamirkan “King Chamber Area” yang meliputi 26 wilyayah di
sepanjang dan sekitar lautan Inggris (Mare Anglicanum) sebagai wilayah
kedaulatan Inggris. Di daerah-daerah ini, diantaranya ada yang melebihi 100
mil, Charles I melarang kapal-kapal nelayan asing menangkap ikan di
kawasan tersebut. Tuntutan ini ditentang oleh Belanda.
Dalam perkembangan selanjutnya, umum diterima bahwa negara-negara
dapat memiliki jalur-jalur laut yang terletak di sekitar atau di
sepanjang pantainya, dan di luar jalur-jalur tersebut dianggap bebas bagi
semua umat manusia. Beberapa jalur laut yang dapat dimiliki tidak sama
untuk semua negara, dan ini tergantung pada jenis dan fungsi jalur-jalur
tersebut. Lebar laut untuk kepentingan perikanan misalnya, tidak sama
dengan untuk kepentingan netralitas, pengawasan pabean dan kepentingan
yurisdiksi perdata, pidana dan lain-lain.

24. 2.6. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan dalam Mencapai Tujuan Pembangunan
21
Nasional
1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik
Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban
dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif.
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan
iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak
dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun
sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan
menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan
peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di
samping itu, implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung
jawab pengelolaa sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan
masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya
alam itu sendiri.
a. Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah
modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh
wilayah Indonesia secara merata.
b.Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh
daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.
Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan
sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi
kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan
menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk
perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi
ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan
bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau
kepercayaan,serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia

25. pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang
menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak
nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya
bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.
4. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan
keamanan
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan
akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut
akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia.
Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi
modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap warga negara
indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman antara lain :
a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya
22
adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara
b. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk
ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka
pembelaan negara dan bangsa.
2.7. Unsur Dasar Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri
dan lingkungannya merupakan fenomena (gejala social) yang dinamis, memiliki
tiga unsure dasar yaitu wadah, isi, dan tingkah laku. Unsur awdah dan isi
membentuk wawasanNusantara sengakan tata laku merupakan konsepsi
pelaksanaan mewujudkan Wawasan Nusantara. Ketiga unsure dasar tersebutakan
diuraikan sebagai berikut.
H.I Unsur Wadah.
Wadah sebagai unsurterbentuknya konsepsi Wawasan Nusantara adalah
tempat atau organisasi dimana bangsa Indonesia memandang diri dan
lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berwujud sebagai satu
kesatuan wilayah yah utuh yang berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wilayah dari Negara KEsatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan dari
wilayah perairan Republik Indonesia. Indonesia merupakan satu kesatuan dari

26. kesatuan wilayah perairan dan daratan sesuai Deklarasi Djuanda dan sejalan
dengan asaa archipelago. Kata archipelago beerasal dari bahasa Yunani archi
berarti penting, dan pelagos berarti lautan. Dengan demikian asas aechipelago
menganut bahwa, wilayah lautan jauh lebih penting atau lebih dominan dari
unsure daratan. Asas archipelago mengandung pengertian wilayah lautan dengan
kumpulan pulau-pulau didalamnya, dengan kata lain lautan yang diseraki pulau-pulau.
Bagi bangsa Indonesiaarchipelago berarti satu-kesatuan wilayah dengan batas-batasnya
ditentukan oleh laut dan didalamnya terdapat pulau-pulau atau gugusan
23
pulau.
H.2 Unsur Inti
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah dan Wawasan
Nusantara baik sebagai wujud wilayah maupun morganisasi Negara perlu diisi
dengan kehendak atau aspirasi dari bangsa Indonesia dalam mewujudkan satu cara
pandang bangsa Indonesia yang meilhat Indonesia sebagai satu kesatuan yang
utuh dalam rangka mencapai tujuan Nasional.
Asppirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.
H.3 Tata Laku
Tata laku sebagai unsur dari Wawasan Nusantaraadalah kegiatan atau
perilaku Bangsa Indonesia dalam melaksanakan aspirasi guna mewujudkan
Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh menyeluruh dalam mencapai tujuan
Nasional
Tata laku terdiri atas tata laku batiniyah dan tatacara lahiriah. Tata laku
batiniyah berwujud pengamalan Pancasila yang melahirkan sikap mental yang
bagus. Sedangkan tata laku lahiriah adalah berwujud pelaksanaana dari UUD
1945 oleh seluruh masyarakat maupun aparatur Negara
2.8. Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional
Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, Wawasan Nusantara
harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntunan bagi setiap indovidu

27. bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara.
Karena itu, implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin
pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan
kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok
sendiri. Dengan kata lain, Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara
berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka, menghadapi, menyikapi, atau
menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara. Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi
pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh
sebagai berikut :
1. Impelementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politk akan
menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal
tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan
terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan
menciptakan tatanan ekonomi yang benar – benar menjamin pemenuhan
dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata
dan adil. Disamping itu, implementasi Wawasan Nusantara mencermikan
tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan
kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian
sumber daya alam itu sendiri.
3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan
menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan
menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai
kenyataan hidup sekaligus karunia sang pencipta. Implementasi ini juga
akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan
bersatu tanpa membedabedakan suku, asal usul daerah. Agama atau
kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya.
4. Implemenatasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan hankam akan
menumbuh – kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang
lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara
Indonesia. Kedsadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela
24

28. negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan
partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menggapai setiap bentuk
ancaman, seberapa pun kecilnya dan dari mana pun datangnya, atau
setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan
negara.
Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana
dijelaskan di atas., implementasi Wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang
menjiwai segenap peraturan perundang – undangan yang berlaku pada setiap
strata di seluruh wilayah negara. Disamping itu, Wawasan Nusantara dapat
diimplementasikan kedalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat
dalam nuansa kebhinekaan sehingga mendinamiskan kehidupan sosial yang akrab,
peduli, toleran, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham,
dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati
diri bangsa Indonesia.
25
2.9. Sosialisasi Wawasan Nusantara
Untuk mempercepat tercapainya tujuan Wawasan Nusantara, disamping
implementasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu juga dilakukan
pemasyarakatan atau sosialisasi materi Wawasan Nusantara kepada seluruh
masyarakat Indonesia.
Menurut Martini, dkk dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan
Kewarganegaraan” (2013: p.162) mengatakan bahwa sosialisasi wawasan
nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut:
1. Menurut sifat/ atau cara penyampaian, yang dapat dilaksanakan sebagai
berikut
a. Langsung, yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, tatap muka.
b. Tidak langsung, yang terdiri dari media elektronik dan media cetak.
2. Menurut metode penyampaian yang berupa :
a. Keteladanan.

29. Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku
kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya, terutama dengan
memberikan contoh-contoh berpikir, bersikap dan bertindak
mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau
golongan, sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah
air.
26
b. Edukasi
Melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan
formal ini dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan
tinggi, pendidikan karier di semua strata dan bidang profesi, penataran
atau kursus-kursus, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan non-formal
dapat dilaksanakan di lingkungan rumah/keluarga, pemukiman,
pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan.
c. Komunikasi
Tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan nusantara
melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif
secara baik yang akan mampu menciptakan iklim saling menghargai,
menghormati, mawas diri, dan tenggang rasa sehingga terciptanya
kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan nusantara.
d. Integrasi
Tujuan yang ingin dicapai dari pemasyarakatan/sosialisasi
wawasan nusantara melalui metode ini adalah terjalinnya persatusan dan
kesatuan. Pengertian serta pemahaman tentang wawasan nusantara akan
membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik pada
saat ini maupun di masa mendatang dan akan memantapkan kesadaran
untuk mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional.
Dalam melaksanakan pemasyarakatan, lingkup materi wawasan
nusantara yang disampaikan hendaknya disesuaikan dengan tingkat, jenis, serta

30. lingkungan pendidikan agar materi yang disampaikan tersebut dapat mengerti
dan dipahami.
27

31. 28
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Keadaan geografis Indonesia yang unik menuntut sebuah konsep
geopolitik khusus yang dapat diterapkan dengan baik oleh bangsa Indonesia.
Konsep geopolitik tersebut adalah Wawasan Nusantara. Berbeda dengan
pemahaman geopolitik negara lain yang cenderung mengarah kepada tujuan
ekspansi wilayah, konsep geopolitik Indonesia, atau Wawasan Nusantara, justru
bertujuan untuk mempertahankan wilayah. Wawasan Nusantara merupakan
sebuah konsep geopolitik yang paling tepat untuk negara Indonesia yang memiliki
belasan ribu pulau yang tersebar sepanjang jutaan mil.
3.2. Saran
Konsep geopolitik ini hendaknya terus diterapkan dan dikembangkan agar
dapat mencapai tujuan-tujuan Wawasan Nusantara yang telah ditetapkan, yaitu
mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman dan keamanan bagi Bangsa Indonesia,
dengan demikian ikut serta juga dalam membina kebahagiaan dan perdamaian
bagi seluruh umat manusia di dunia.

32. 29
DAFTAR PUSTAKA
Kardiman, Yuyus, dkk. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Hartomo
Media Pustaka
Makarim,N.A. 2004. Geopolitik. Dikutip dari: http://www.kompas.com/kompas.
pada 26 November 2014 pukul 18.45
Mansyur, Hamdan. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Gramedia. Jakarta:
Pustaka Utama
Martini, dkk. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan. Hartomo Media Pustaka:
Jakarta.
Subhan, Iwan. 2011. Wawasan Nusantara. Dikutip dari iwansubhan.blogspot.com
pada 5 Oktober 2014 pukul 19.51
Sumarsono, S. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.
Supardan. 2011. Hukum Laut Internasional dan Perkembangannya. [online]
tersedia di: file:///E:/hukum%20laut%20internasional.htm. Diakses pada:
11 Oktober 2014 pukul 09:00 WIB.