Dokumen tersebut membahas lembaga-lembaga yang berhak mengeluarkan kebijakan publik di Indonesia seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Kebijakan publik dikeluarkan pada tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa. Contoh kebijakan publik yang dikeluarkan masing-masing lembaga antara lain