1. Dokumen tersebut membahas tentang penyelesaian sengketa administrasi dalam proses pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Badan Pengawas Pemilu dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.
2. Dibahas pula cara pengajuan permohonan sengketa proses pemilu oleh partai politik, termohon, dan pihak terkait dalam sengketa. Objek seng
4. B.BagaimanaCaraPenyelesaianSengketaAdministrasi DalamProsesPemilihanUmummenurut
UndangUndangNomor7 Tahun2017
Ketentuan Pasal 1 angka22Perbawaslu tentang TataCaraPenyelesaian Sengketa ProsesPemilu
mendefinisikanPemohon sebagaipihakyang mengajukan Permohonan sengketa prosesPemilu. Lebih
lanjut konstruksi kedudukan hukum (legalstanding) Pemohon sengketa prosesPemilu terangkai
dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 7A, danPasal 7B Perbawaslu tentang TataCaraPenyelesaian
Sengketa Proses Pemilu.
Lebihlanjut Pasal 7A Perbawaslu tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa ProsesPemilu
menentukan bahwa:“Permohonan penyelesaian sengketa prosesPemilu yang diajukan oleh partai
politik calon Peserta Pemilu dan/atauPartai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan
sebagaiberikut: (a)tingkat pusatdiajukanoleh ketua umum dansekretarisjenderal partaiatau
sebutan lain;(b) tingkat provinsi diajukan oleh ketua dansekretaristingkat provinsiatau sebutan lain;
dan(c) tingkat kabupaten/kota diajukanoleh ketua dansekretaristingkat kabupaten/kota atau
sebutan lain.
Mengenai Termohon dalam sengketa prosesPemilu merujuk padapada rumusanPasal 466UU Pemilu
juncto Pasal 1 angka23 dan Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Proses
Pemilu.
5. Sedangkan ketentuan Pasal 1angka 23Perbawaslu tentang TataCaraPenyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: “Termohon adalah pihakyang
diajukan didalam Permohonan sengketa prosesPemilu”.
SedangkanPihakTerkaitdalam penyelesaian sengketa proses Pemilu diaturdalam Pasal 9ayat(1)danayat (2)Perbawaslu tentang TataCara
Penyelesaian Sengketa ProsesPemilu, bahwa:
(1)Partai Politik Peserta Pemilu,calon anggota DPR danDPRD yang tercantum didalam DCT,calon anggota DPD, atau Pasangan Calon yang berpotensi
dirugikan ataspenyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan dirisebagaipihak terkait.
(2)Pengajuan dirisebagai pihakterkait bagi calon anggota DPR danDPRD sebagaimana dimaksud padaayat (1)melalui Partai Politik.
Berkaitan denganobjek sengketa (objectum litis) Penyelesaian Sengketa ProsesPemilu diatur lebihlanjut dalamPerbawaslu tentang TataCara
Penyelesaian Sengketa ProsesPemilu yang bertolak darikonstruksi Pasal 466 UU Pemilu, mengkualifisir bahwasengketa proses Pemilu terjadikarena:
(a) hakpeserta Pemilu yang dirugikansecaralangsung oleh tindakan pesertaPemilu lain sebagaiakibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau
(b) hakpeserta Pemilu yang dirugikansecaralangsung oleh tindakan KPU,KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi,atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Ketentuan Pasal 4 ayat(2)Perbawaslu tentang TataCaraPenyelesaian Sengketa ProsesPemilu merumuskan tentang bentuk danjenisobjek sengketa
proses Pemilu bahwa:“Keputusan KPU,keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud padaayat (1)berupa surat
keputusan dan/atau beritaacara”
6. Kesimpulan
1. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah pelanggaran administrasi tidak bisadilakukan oleh badan atau orang yang tidak menyelenggarakan urusan
administrasi (negara).Selanjutnya, adanya duplikasi penanganan pelanggaran administrasi oleh KPU dan Bawaslujuga perludisempurnakan. Peraturan KPU
yang menyebutkan bahwa KPU merupakan pelapor dan terlapor terhadap dugaan pelanggaran administrasi terdengarjanggal, meskipun dapat dimaknai bahwa
haltersebut merupakan konsekuensi pengawasan internal secaraberjenjang antara atasan danbawahannya. Namun mengingat telah dibentuk lembaga
pengawas eksternal,yaitu Bawaslu,maka seharusnyapengaduan ataulaporan terhadap dugaanpelanggaran administrasi ditujukan kepada Bawasluuntuk
ditindaklanjuti.
2. Penyelesaian sengketa pemilihan umumdiIndonesia dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Peradilan TataUsahaNegara danMahkamah Konstitusi,
bilaterjadi sengketa prosespemilihan umum dapatdiselesaikan Badan Pengawas Pemilu danPeradilan Tata UsahaNegara,lain halnya dengansengketa hasil
pemilihan umum dapat diselesaikan Mahkamah Konstitusi.
Perlu dilakukan revisiterhadap UndangUndang Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilu,khusus yang berkaitan dengan desainpenegakan hukum penyelesaian sengketa
proses Pemilu yang terjadiantarPeserta Pemilu. Sebab, konstruksi norma dalam Pasal 466sampai denganPasal 469mengandung sejumlah kelemahan, antara lain:
(1) Konstruksi ruang lingkup penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu padaPasal 466yang mengaitkan objek sengketaproses Pemilu sebagai akibat
diterbitkannya Keputusan Penyelenggara Pemilu. Dengan konstruksi demikian,esensisengketa antarPeserta menjadi tidak relevan karena yang mengeluarkan
objek sengketa adalah Penyelenggara Pemilu tetapi yang disengketakan adalah PesertaPemilu;
(2) Mekanisme penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu memiliki karakteristik yang berbedadengan sengketa antaraPeserta Pemilu dengan Penyelenggara
Pemilu sehingga perlupangaturan mekanisme penyelesaian yang berbeda.2.Diperlukan penyamaan persepsiantaraBawaslu dengan Mahkamah Agung terkait
upayahukum penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara agar dapat memberikan pemenuhan aksespenyelesaian
sengketa proses Pemilu bagipencarikeadilan Pemilu.
