Dokumen tersebut membahas mengenai peran akuntansi manajemen dalam perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: 1. Akuntansi manajemen berperan memberikan informasi untuk perencanaan strategis, penganggaran, penilaian investasi, penentuan biaya pelayanan, dan penilaian kinerja di organisasi sektor publik. 2. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada pelaksana

1. Tm. 5.
AKUNTANSI SEBAGAI ALAT PERENCANAAN ORGANISASI
Akuntasi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk
memfasilitasi perencanaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Perencanan itu suatu cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
Dalam perencanaan butuh peran manajer.
Proses perencaaan memuat perilaku dalam pengembanngan perencanaannya.
Perencanaan organisasi memandang situasi mendatang dari organisasi.
Peristiwa suatu negara mempengaruhi negara lain
Akuntansi sebagai alat perencanaan.

2. Perencanaan organisasi untuk mengantisipasi mada depan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tingkat ketidakpastian sektor publik pada masa yang akan datang
Pengaruh pesatnya teknologi merambah keseluruh kehidupan
Upaya perbaikan proses dan prosedure administrasi
Globalisasi turut ikut serta menyumbang semakin tingginya ketidakpastian
Globalasasi di suatu negara akan berpengaruh pada negara lain.
Akuntansi sebagai alat dalam perencanaan dan punya peran sentral dalam
bentuk menentukan arahnya.

3. INFORMASI AKUNTANSI SEBAGAI ALAT PERENCANAAN
Tiga jenis informasi akuntansi .
1. Informasi rutin
diperlukan dalam
perencanaan yang
reguler seperti laporan
bulanan sipatnya.
2. Informasi kuantitatif dan
kualitatif.
3. Informasi disampaikan
melalui saluran formal
atau informal.

4. AKUNTASI SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ORGANISASI
Strategi mencapai tujuan organisasi
dilakukan secara ekonomis, efisien,
efektif sehingga perlu sistem
pengendaian yang lebih efektif.
Pola pengendalian setiap organisasi
berbeda sesuai jenis dan
katakteristiknya.
Organisasi bisnis berorientasi pada laba
dan financial yng ledih baik lagi.
Mekanisme negoisasi bervariasi.
Pengendalian
manejen
level menengah yang
bersifat
tegas
dan
memaksa untuk melihat
hal-hal yang normatif.

5. ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
PENGERTIAN
PENGERTIAN
Organisasi sektor publik mulai dikaji
dari sisi manajemen. Organisasi
sektor publik adalah organisasi yang
menggunakan dana masyarakat
seperti; organisasi pemerintah pusat,
organisasi pemerintah daerah,
organisasi parpol dan LSM, organisasi
yayasan, organisasi pendidikan dan
kesehatan seperti puskesmas dan
rumah sakit, organisasi tempat
peribadatan seerti mesjid dll yang
sejenisnya.
Dalam arti luas, sektor publik
disebut bidang yang
membicarakan metode
manajemen negara, dalam arti
sempit diartikan sebagai pungutan
oleh negara.
Perbedaan sudut pandang politik,
administrasi publik, sosiologi,
hukum, ekonomi dan akuntansi
telah mengakibatkan
pengembangan ilmu manajemen
sektor publik.

6. AKUNTANSI SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ORGANISASI
1) Organisasi sektor publik karena sipatnya yang tidak mengejar Jabatan
2) Dalam organisasi publiik, alat pengendaliannya banyak peraturan dan birokratis.
3) Akunai manajemen punya peran utama dalam memperhatikan kinerjanya
4) Pengendalian efektivitas lebih banyak diarahkan pada peningkatan cara kerja,
kemampjan kerja, produktif dan sistem kerja yang dikuasainya.

7. FUNGSI UTAMA INFORMASI AKUNTASI ADALAH SEBAGAI ALAT
PENGENDALIAN.
1) Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan
akuntansi setelah alat yang digunakann dalam pengendadlian keuangannya.
2) Pengendalian organisasi terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam
sistem organisasi seluruhnya.

8. Perencanaan dan pengendalilan
•
Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua mata uang yang
sama.
•
Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti jika tidak akan ada tindak
lanjutnya.
•
Tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada
target yang digunakan sebagai pembanding.

9. PROSES PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAJERIAL
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MERUPAKAN SUATU PROSES YANG
MEMBENTUK SUATU SIKLUS SEHINGGA SATU TAHAP AKAN TERKAIT DENGAN
TAHAP YANG LAIN DAN TERINTEGRASI DALAM ORGANISASI. ADA LIMA TAHAP
BERIKUT INI :
1. PERENCANAAN TUJUAN DAN SASARAN DASAR
2. PERENCANAAN OPERASIONAL
3. PENGANGGARAN
4. PENGENDALIAN DAN PENGUKURAN
5. PELAPORAN, ANALISIS DAN UMPAN BALIK

10. PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK.
MEMBERIKAN INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN HANDAL KEPADA
MANAJER UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
ORGANISASI. ADAPUN PERANAN TERSEBUT BERIKUT INI :
1. PERENCANAAN STRATEJIK
2. PEMBERIAN INFORMASI BIAYA
3. PENILAIAN INVESTASI
4. PENGANGGARAN
5. PENENTUAN BIAYA PELAYANAN
6. PENILAIAN KINERJA

11. PERENCANAAN STRATEJIK.
1. AKUNTANSI MANAJEMEN MEMBERIKAN INFORMASI UNTUK MENENTUKAN BIAYA
PROGRAM DAN BIAYA AKTIVITAS.
2. AKUNTANSI MANAJEMEN DIHADAPKAN PADA PERMASALAHAN EFISIENSI BIAYA,
KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN.
3. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG TINGGI DAN MURAH DAPAT DIPEROLEH JIKA
PEMERINTAH MENGADOPSI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN YANG
MODERN.
4. PERAN MANAJERE ORGANISASI SEKTOR PUBLIK SANGAT PENTING DALAM
MENGENDALIKAN BIAYA.

12. PEMBERIAN INFORMASI BIAYA.
1. KATEGORI BIAYA DALAM ORGANISASI SEKTOR PUBLIK MELIPUTI BIAYA INPUT,
BIAYA OUTPUT DAN BIAYA PROSES. BIAYA INPUT ADALAH SUMBER DAYA YANG
DIKORBANKAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN. BIAYA OUTPUT DILIHAT DARI
CARA PELAYANAN YANG DIHASILKAN. BIAYA PROSES DIPISAHKAN BERDASARKAN
FUNGSI.
2. AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK MEMILIKI PERAN YANG STRATEGIS
DALAM PERENCANAAN FINANCIAL.
3. PROSES PENENTUAN BIAYA MELIPUTI LIMA AKTIVITAS TERDIRI DARI ;
PEMERINTAH MENGAKUMULASI DATA MENGENAI BIAYA, MELAKUKAN
PENCATATAN DATA KE DALAM SISTEM AKUNTANSI ORGANISASI, MELAKUKAN
ANALISIS BIAYA, MENENTUKAN STRATEGI PENGHEMATANBIAYA, DAN
MEMBERIKAN INFORMASI BIAYA SECARA LENGKAP KEPADA PIMP[INAN DALAM
BENTUK LAPORAN INTENRAL YANG AKAN DISAMPAIKAN KEPADA PIHAK
EKSTERNAL.

13. PENILAIAN INVESTASI.
1. AKUNTANSI MANAJEMEN DIBUTUHKAN UNTUK MENILAI KEGIATAN INVESTASI
SECARA EKONOMI DAN FINANCIAL.
2. PENILAIAN INVESTASI DI SEKTOR PUBLIK LEBIH RUMIT DIBANDINGKAN DENGAN
SEKTOR SWASTA.
3. PENILAIAN INVESTASI DI SEKTOR PUBLIK DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN
ANALISIS BIAYA MANFAAT. BIAYA DAN MANFAAT DIANALISIS DARI SISI
FINANCIALNYA MAUPUN BIAYA SOSIAL SERTA MANFAAT SOSIAL YANG AKAN
DIPEROLEH DARI INVESTASI YANG DIAJUKAN.
4. PENILAIAN INVESTASI MENGGUNAKAN ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA YANG
MENEKANKAN SEBERAPA BESAR DAMPAI YANG DICAPAI DARI SUATU PROYEK DAN
BIAYA TERTENTU.

14. PENGANGGARAN.
1. AKUNTANSI MANAJEMEN BERPERAN UNTUK MEMFASILITASI TERCIPTANYA
ANGGARAN PUBLIK YANG EFEKTIF.
2. AKUNTANSI MANAJEMEN MEMAINKAN PERAN YANG VITAL DALAM PROSES
PEMILIHAN PROGRAM, PENENTUAN BIAYA PROGRAM, DAN PENGANGGARAN.
3. ADA TIGA FUNGSI ANGGARAN TERDIRI DARI ; SEBAGAI ALAT ALOKASI SUMBER
DAYA PUBLIK, ALAT DISTRIBUSI, DAN STABILISASI.
4. AKUNTANSI MANAJEMEN MERUPAKAN ALAT YANG VITAL UNTUK PROSES
MENGALOKASIKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN SUMBER DANA PUBLIK SECARA
EKONOMIS, EFISIEN, EFEKTIF, ADIL DAN MERATA.

15. PENENTUAN BIAYA PELAYANAN.
1. AKUNTANSI MANAJEMEN DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN BIAYA, TARIF DAN
SUBSIDI BAGI PELAYANAN PUBLIK.
2. PENENTUAN BIAYA PELAYANAN DAN TARIF MERUPAKAN SATU RANGKAIAN YANG
SAMA-SAMA MEMBUTUHKAN INFORMASI.
3. DENGAN INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN, SUMBER-SUMBER INEFISIENSI DI
ORGANISASI DAPAT DIDETEKSI DAN DIHILANGKAN.
PENILAIAN KINERJA.
AKUNTANSI MANAJEMEN BERPERAN DALAM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA
KUNCI ; TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ORGANISASI SERTA MENGUKUR
AKTIVITAS.

16. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
PENGENDALIAN MANAJEMEN
PERLU UNTUK MENJAMIN
TERLAKSANANYA STRATEGI
ORGANISASI SECARA EFEKTIF
DAN EFISIEN. SISTEM
PENGENDALIAN MANAJEMEN
SEKTOR PUBLIK BERPOKUS PADA
BAGAIMANA MELAKSANAKAN
STRATEGI ORGANISASI SEFARA
EFEKTIF DAN EFISIEN SEHINGGA
TUJUAN ORGANISASI DAPAT
DICAPAI. SISTEM PENGENDALIAN
MANAJEMEN DIDUKUNG
STRUKTUR ORGANISASI SESUAI
TIPE PENGENDALIAN YANG
DIGUNAKAN.
PENGENDALIAN MANAJEMEN
MELIPUTI :
1. PERENCANAAN
2. KOORDINASI
3. KOMUNIKASI INFORMASI
4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN
5. MOTIVASI
6. PENGENDALIAN
7. PENILAIAN KINERJA
8. POKUSNYA PADA UNIT KERJA
SEBAGAI PUSAT
PERTANGGUNGJAWABAN

17. TIPE PENGENDALIAN MANAJEMEN
PENGENDALIAN
PREVENTIF
PENGENDALIAN
OPERASIONAL
PENGENDALIAN
KINERJA
TERKAIT DENGAN
PERUMUSAN STRATEJIK
DAN PERENCANAAN
STRATEJIK YANG
DIRUMUSKAN DALAM
PROGRAM-PROGRAM.
TERKAIT DENGAN
PENGAWASAN
PELAKSANAAN PROGRAM
YANG DITETAPKAN
MELALUI ALAT BERUPA
ANGGARAN UNTUK
MENGHUBUNGKAN
PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN
BERUPA ANALISIS
EVALUASI KINERJA
BERDASARKAN TOLAK
UKUR KINERJA YANG
TELAH DITETAPKAN.

18. STRUKTUR PENGENDALIAN MANAJEMEN.
1. STRUKTUR PENGENDALIAN MANAJEMEN TERMANIPESTASI DALAM BENTUK
STRUKTUR PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN.
2. TUJUAN DIBUATNYA PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN YAITU SEBAGAI BASIS
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA MANAJER DAN UNIT
ORGANISASI YANG DIPIMPINNYA, MEUDAHKAN MENCAPAI TUJUAN,
MEMFASILITASI TERBENTUKNYA TUJUAN, MENDELEGASIKAN TUGAS DAN
WEWENANG PADA UNIT KERJA, MENDORONG KREATIVITAS DAN DAYA INOVASI
BAWAHAN, ALAT UNTUK MELAKSANAKAN STRATEGI ORGANISASI, SEBAGAI ALAT
PENGENDALIAN ANGGARAN.
3. PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN MEMPUNYAI JENISNYA TERIDIRI DARI ; PUSAT
BIAYA, PUSAT PENDAPATAN, PUSAT LABA, PUSAT INVESTASI.
4. PUSAT BIAYA ARTINYA PRESTASI MANAJER DINILAI BERDASARKAN BIAYA YANG
TELAH DIKELUARKAN.
5. PUSAT PENDAPATAN ARTINYA PRESTASI MANAJER DINILAI BERASARKAN
PENDAPATAN YANG DIHASILKAN.

19. STRUKTUR PENGENDALIAN MANAJEMEN.
6. PUSAT LABA ARTINYA PRESTASI MANAJER DINILAI BERDASARKAN LABA YANG
DIHASILKAN.
7. PUSAT INVESTASI ARTINYA PRESTASI MANAJERE DINILAI BERDASARKAN LABA
YANG DIHASILKAN DIKAITKAN DENGAN INVESTASI YANG DITANAM.
8. HUBUNGAN PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN PENGENDALIAN ANGGARAN
ARTINYA MEMILIKI TANGGUNGJAWAB DALAM PENGNGUNAAN ANGGARAN.
9. STRUKTUR PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN HENDAKNYA SEJALAN DENGAN
PROGRAM ATAU STRUKTUR AKTIVITAS ORGANISASI.
10. SETIAP JENIS PUSAT PERTANGGUNGAWAJABAN MEMBUTUHKAN DATA
PENGELUARAN DAN OUTPUT YANG DIHASILKAN SELAMA MASA ANGGARAN.
11. PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN DAPAT BERFUNGSI SEBAGAI JEMBATAN UNTUK
BOTTOM UP BUDGETING ATAU PARTICIPATIVE BUDGETING.
12. FUNGSI DEPARTEMEN ANGGARAN ; MENETPAKAN PROSEDURE DAN FORMULIR
PERSIAPAN ANGGARAN, MENGKOORDINASIKAN ASUMSI ANGGARAN,
MENGKOMUNIKASIKAN ANGGARAN, MENGANALISIS KINERJA ANGGARAN, DAN
MENYIAPKAN REVISI PEMBUATAN ANGGARAN.

20. PROSES PENGENDALILAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK.
1. PENGENDALIAN MANAJEMEN DAPAT DILAKUKAN SECARA FORMAL MAUPUN
INFORMAL. SALURAN FORMAL MELIPUTI ; PERUMUSAN STRATEJIK, PERENCANAAN
STRATEJIK, PENGANGGARAN, OPERASIONAL DAN EVALUASI KINERJA.
2. SISTEM PENGENDALILAN MANAJEMEN HENDAKNYA DAPAT MENJADI JEMBATAN
DALAM MEWUJUDKAN ADANYA KESELARASAN ANTARA TUJUAN ORGANISASI
DENGAN TUJUAN PERSONAL.
3. FAKTOR KESELARASAN ANTARA TUJUAN ORGANISASI DENGAN TUJUAN PERSONAL
DIKATEGORIKAN DALAM DUA KELOMPOK YAITU FAKTOR PENGENDALIAN
FORMAL DAN INFORMAL.

21. TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
1.
MEMBERIKAN INFORMASI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGELOLA SECARA TEPAT, EFISIEN DAN
EKONOMIS ATAS SUATU OPERASI DAN ALOKASI SUMBER DAYA YANG DIPERCAYAKAN KEPADA
ORGANISASI
2.
MEMBERIKAN INFORMASI YANG MEMUNGKINKAN BAGI MANAJER UNTUK MELAPORKAN
PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB MENGELOLA SECARA TEPAT DAN EFEKTIF PROGRAM DAN
PENGGUNAAN SUMBER DAYA YANG MENJADI WEWENANGNYA.
TUJUAN AKUNTANSI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK YAKNI MEMBERIKAN INFORMASI YANG
BERGUNA UNTUK PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN PERTANGGUNGJAWABAN. OLEH KARENA ITU
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERKAIT DENGAN TIGA HAL POKOK TERDIRI DARI ; PENYEDIAAN
INFORMASI, PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN AKUNTABILITAS. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
MERUPAKAN ALAT INFORMASI BAIK BAGI PEMERINTAH SEBAGAI MANAJEMEN MAUPUN ALAT
INFORMASI BAGI PUBLIK. BAGI PEMERINTAH, INFORMASI AKUNTANSI DIGUNAKAN DALAM PROSES
PENGENDALIAN MANAJEMEN MULAI DARI PERENCANAAN STRATEJIK, PEMBUATAN PROGRAM,
PENGANGGARAN, EVALUASI KERJA DAN PELAPORAN KINERJA.

22. MANFAAT INFORMASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK :
1.
INFORMASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BERMANFAAT UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERUTAMA DALAM MELAKUKAN ALOKASI SUMBER DAYA.
2.
INFORMASI AKUNTANSI DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN PROGRAM DAN PENILAIAN INVESTASI.
3.
INFORMASI AKUNTANSI BERGUNA DALAM PENEMUAN INDIKATOR KINERJA SEKTOR PUBLIK.
4.
LAPORNA KEUANGAN SEKTOR
AKUNTABILITAS PUBLIK.
PUBLIK
MERUPAKAN
BAGIAN
PENTING
DARI
PROSES

23. TM 2
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE.
ORIENTASI PEMBANGUNAN SEKTOR PUBLIK ADALAH UNTUK MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE.
GOOD GOVERNANCE SERING DIARTIKAN SEBAGAI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK. GOOD
GOVERNANCE DIARTIKAN PULA SEBAGAI SUATU PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN
YANG SOLID DAN BERTANGGUNGJAWAB YANG SEJALAN DENGAN PRINSIP DEMOKRASI DAN PASAR
YANG EFISIEN, PENGHINDARAN SALAH ALOKASI DAN INVESTASI DAN PENCEGAHAN KORUPSI BAIK
SECARA POLITIK MAUPUN ADMINISTRATIF, MENJALANKAN DISIPLIN ANGGARAN SERTA PENCIPTAAN
LEGAL DAN POLITICAL FRAME WORK BAGI TUMBUHNYA AKTIVITAS USAHA.
OLEH KARENA ITU ADA KARAKERISTIK KEPEMERINTAHAN YANG BAIK ; PARTISIPASI, ADIL DAN
TANPA PANDANG BULU, TRANSPARANSI, CEPAT DAN TANGGAP MELAYANI, ORIENTASI PADA
KEPENTINGAN RAKYAT, MEMILIKI KESEMPAAN YANG SAMA, PENGELOLAAN SUMBER DAYA, EFISIEN
DAN EFEKIF, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN VISI JAUH KE DEPAN.
KEDELAPAN KARAKTERISTIK ITU DIPERANKAN OLEH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK YAITU :
1.
PENCIPTAAN TRANSPARANSI
2.
AKUNTABILITAS PUBLIK
3.
ALUE FOR MONEY

24. SOAL UTS
MK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PROGRM STUDI ILMU ADMINISTASI NEGARA
1.
Jelaskan pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik
2.
Jelaskan sipat dan karakteristik akuntansi sektor publik
3.
Sebutkan dan jelaskan beberapa alasan mengapa value for money perlu diperhatikan serta buat skematis daripada
value for money tersebut.
4.
Jelaskan tujuan akuntansi sektor publik, serta sebutkan manfaat dari informasi akuntansi sektor publik
5.
Jelaskan peran akuntansi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik
6.
Jelaskan konsep value for money dan manfaatnya terhadap pembangunan sektor publik