Sistem Informasi Manajemen

1. Universitas Mercubuana
Fakultas Ilmu Komputer/Sistem Informasi
Nama: Ahmad Fauji
Nim: 41815010152
Dosen Pengampu: Prof. Dr. Hapzi, MM
Senin,22 Mei 2017
FORUM :
Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Meskipun
masyarakat di sekeliling dunia tidak semua mengikuti seperangkat moral yang sama, namun
terdapat kesamaan di antara semuanya yaitu melakukan apa yang secara moral benar.
Etika berasal dari bahasa Yunani ”Ethos” yang berarti karakter. Secara umum etika adalah
sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk pada ke
dalam seseorang atau masyarakat. Etika bisa bervariasi dari suatu komunitas dengan yang
lain.
Hukum adalah peraturan perilaku format yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
Selama sekitar 10 tahun pertama penggunaan komputer di bidang bisnis dan pemerintahan,
tidak terdapat hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Hal tersebut
dikarenakan pada saat itu komputer merupakan inovasi baru dan sistem hukum
membutuhkan waktu untuk mengejarnya.
Implikasi etika berinternet :
Aplikasi etis komunikasi virtual banyak menggunakan beberapa pedoman etika dalam
penggunannya, namun etika yang paling populer digunakan adalah etika keluaran Florida
University Amerika (FAU) dan seorang netters Verginia Shea. Pada versi FAU beberapa etika
yang dikemukakan adalah sebagai berikut :
1. Internet tidak digunakan sebagai sarana kejahatan bagi orang lain, artinya pemanfaatan
internet semestinya tidak untuk merugikan orang lain baik secara materiil maupun moril.
2. Internet tidak digunakan sebagai sarana mengganggu kinerja orang lain yang bekerja
menggunakan komputer. Contoh riil adalah penyebaran virus melalui internet.
3. Internet tidak digunakan sebagai sarana menyerobot atau mencuri file orang lain.

2. 4. Internet tidak digunakan untuk mencuri, contoh pengacakan kartu kredit dan
pembobolan kartu kredit.
5. Internet tidak digunakan sebagai sarana kesaksian palsu.
6. Internet tidak digunakan untuk mengcopy software tanpa adanya pembayaran.
7. Internet tidak digunakan sebagai sarana mengambil sumber-sumber penting tanpa
adanya ijin atau mengikuti aturan yang berlaku.
8. Internet tidak digunakan untuk mengakui hak intelektual orang lain.
9. Bertanggung jawab terhadap isi pesan yang disampaikan.
Contoh kasus : dengan pemanfaatan teknologi komputer, dengan mudah seseorang dapat
mengakses data dan informasi dengan cara yang tidak sah.
Implikasi moral berinternet :
Browsing situs-situs yang tidak sesuai dengan moral Membuka situs dewasa bagi orang
yang belum layak merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan moral . Teknologi internet
yang dapat memberikan informasi tanpa batas akan mengakibatkan tindakan yang beragam,
mulai dari tindakan-tindakan positif sampai negatif.
Contoh kasus : Browsing video porno Ariel dan Luna Maya di yang secara bebas
didapatkan diwanet.
Implikasi hukum berinternet :
Hacking/cracking: Tindakan pembobolan data rahasia suatu institusi, membeli barang lewat
internet dengan menggunakan nomor kartu kredit orang lain tanpa izin (carding) merupakan
contoh-contoh dari tindakan hacking. Orang yang melakukan hacking disebut hacker. Begitu
pula dengan membuka kode program tertentu atau membuat suatu proses agar beberapa
tahap yang harus dilakukan menjadi terlewatkan (contoh: cracking serial number) apabila
dilakukan tanpa izin juga merupakan tindakan yang menyalahi hukum.
Contoh kasus : pembobolan sistus resmi presiden SBY yang dilakukan oleh seorang pelajar
(hecker).
Referensi :
Laudon, Kenneth C; Jane P. Laudon.2005.Sistem Informasi Manajemen : Mengelola

3. Perusahaan Digital.Penerbit Andi : Yogyakarta
(http://safrizalhappy.wordpress.com/2009/07/12/lima-dimensi-moral-dalam-era-informasi/)
http://fadlisim.blogspot.com/2009/10/isu-etika- moral- hukum-dalam-sistem.html
http://mawaries.wordpress.com/2008/12/02/bab-4-isu-etika-moral-hukum-dalam-
sisteminformasi/
http://nufaisha.wordpress.com/2008/11/30/isu-sosial-dan-etika-dalam-sistem-informasi
Quiz
a. Pengertian Pelanggaran Kode Etik profesi
Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar
dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, srhingga memungkinkan pengontrolan terhadap para
pelaksana di lapangan kerja.
Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :
1) Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan
2) Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan
3) Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam
keanggotaan profesi.
Jadi pelanggaran kode etik profesi berarti pelanggaran atau penyelewengan terhadap system norma,
nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik bagi suatu
profesi dalam masyarakat.
b. Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi
Pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang
tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan
sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.
Tujuan Kode Etik Profesi adalah :
1) Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
2) Untuk menjaga dan memelihara kesejakteraan para anggota
3) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
4) Untuk meningkatkan mutu profesi
5) Meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi
6) Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

4. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar
para profesional , sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Memungkinkan para
profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengakibatkan idealisme kode etik profesi. Kode
etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena
keberlakuannya semata – mata berdasarkan kesadaran profesional. Penyebab pelanggaran kode etik
profesi IT organisasi profesi tidak di lengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk
menyampaikan keluhan terhadap suatu kode etik IT.
Minimnya pengetahuan masyarakat tentang substansi kode etik profesi dan juga karena buruknya
pelayanan sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari
para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur masing – masing profesi.
Alasan mengabaikan kode etik IT profesi antara lain
I. Pengaruh sifat kekeluargaan
Misalnya yang melakukan pelanggaran adalah keluarga atau dekat hubungan kekerabatannya dengan
pihak yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pada suatu profesi, maka
mereka akan cenderung untuk tidak memberikan sanksi kepada kerabatnya yang telah melakukan
pelanggaran kode etik tersebut.
Misalnya yang melakukan pelanggaran kode etik profesi itu adalah pimpinan atau orang yang meiliki
kekuasaan yang tinggi pada profesi tersebut, maka bisa jadi orang lain yang posisi dan kedudukannya
berada dibawah orang tersebut akan untuk enggan melaporkan kepada pihak yang berwenang yang
memberikan sanksi, karena kekawatiran akan berpengaruh terhadap jabatan dan posisinya pada
profesi tersebut.
1) Pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan pelaku
pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir melakukan pelanggaran.
2) Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat
3) Organisasi profesi tidak dilengkapi denga sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk
menyampaikan keluhan
4) Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, karena buruknya
pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri
c. Upaya Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Profesi
Kasus – kasus pelanggaran kode etik akan ditindak lanjuti dan dinilai oleh dewan kehormatan atau
komisi yang terbentuk khusus untuk itu, karena tujuannya adalah mencegak terjadinya

5. perilaku yang tidak etis. Seringkali kode etis juga berisikan tentang ketentuan – ketentuan
profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan
itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik.
Ada beberapa alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat. Beberapa alasan tersebut adalah
(Adams., dkk, dalam Ludigdo, 2007) :
Kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasionalsehingga individu-
individu dapat berperilaku secara etis.
Kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku
organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya.
Perusahan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, dimana
kode etik merupakan salah satu penandanya.
Kode etik dapat juga dipandang sebagai upaya menginstitusionalisasikan moral dan nilai-nilai
pendiri perusahaan, sehingga kode etik tersebut menjadi bagian dari budaya perusahaan dan
membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut.
Seperti kode etik itu berasal dari dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk
menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek sehari – hari kontrol ini
tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota – anggota profesi,
tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan diatas kode etik profesi dan
dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah
menempatkan etika profesi di atas pertimbangan – pertimbangan lain. Masing – masing pelaksanaan
profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.
Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari
norma – norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik
ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma – norma tersebut sudah tersirat dalam etika
profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas
dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang
salah dan perbuatan apa yang dilakukan oleh seorang profesi.
d. Undang – undang Pelanggaran Kode Etik Profesi
Setiap undang – undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada
pelanggarnya.Pelanggaan kode etik profesi dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan undang – undang
dan hukum yang berlaku. Hukum untuk menjerat pelanggaran kode etik ada 2 yaitu hukum primer
dan hukum sekunder.

6. Hukum primer berupa hukum positif yaitu peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan
pelayanan publik. Sedangkan hukum sekunder meliputi buku literatur dalam bidang hukum
administrasi maupun bidang lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah.
Apa yang dilakukan masyarakat akan berpengaruh besar terhadap potret penegakan hukum. Ketika
ada seseorang yang melanggar hukum, sama artinya dengan memaksa aparat untuk
mengimplementasikan law in books menjadi law in action. Dalam implementasi ini akan banyak
ragam prilaku masyarakat di antaranya ada yang mencoba mempengaruhi aparat agar tidak bekerja
sesuai dengan kode etik profesinya, kalau sudah begitu, maka prospek law etercement menjadi berat.
Menurut Soejono Sokanto (1988) menyebutkan 5 unsur penegakan hukum yaitu:
Undang –undang
Mentalitas aparat penegakan hokum
Perilaku masyarakat
Sarana
Kultur
Menurut H. George Frederickson & David K.Hart sebagai aparat negara, para pejabat wajib mentaati
prosedur, tata kerja dan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah.
Dengan kata lain para pejabat harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual
merujuk pada penerapan nilai – nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat,
tanggung jawab serta akhlak dan perilaku yang baik.
Dalam undang – undang No. 8 tahun 1974 pasal 28 kode etik pegawai negri adalah pedoman sikap,
tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan oleh seriap pegawai negri sipil.maka sanksi
terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moril.
Dalam pasal 30 UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok –
pokok kepegawaian tentang pembinaan korp, kode etik profesi dan peraturan disiplin ditetapkan
dengan peraturan pemerintah. Sedangakan kewajiban dan larangan bagi PNS diatur dalam peraturan
pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 dan 3.
Untuk melaksanakn kode etik diperlukan moralitas yang tinggi bagi penyandang profesi tersebut.
Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional, ketaatan tenaga profesional
terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa dan perilaku
tenaga profesional. Dengan demikian menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali
taat, jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup
memberatkan atau merepotkan baginya.
e. Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi
Sanksi pelanggaran kode etik yaitu :

7. 1) Sanksi Moral
2) Sanksi di keluarkan dari organisasi
f. Contoh Pelanggaran Etika Profesi IT dan Cara Mengatasinya
Makin merebaknya penggunaan internet. Jaringan luas komputer tanpa disadari para pemiliknya di
sewakan kepada spammer (penyebar email komersial), froudster (pencipta situs tipuan ), dan
penyabot digital. Terminal – terminal jaringan telah terinfeksi virus komputer, yang mengubah
komputer menjadi zombi. Faktor lain yang menjadi pemicu adalah makin banyaknya para intelektual
yang tidak ber etika.
Hukum untuk mengatur aktifitas di internet terutama yang berhubungan dengan kejahatan maya
antara lain masih menjadi perdebatan. Ada dua pandangan menganai hal tersebut antara lain:
i. Karakteristik aktifitas di internet yang bersifat lintas batas sehingga tidak lagi tunduk pada batasan2
teritorial
ii. System hukum tradisiomal (The Existing Law) yang justru bertumpu pada batasan – batasan
teritorial dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan – persoalan hukum yang muncul
akibat aktifitas internet.
Akibat yang sangat nyata adanya cyber crime terhadap kehidupan social budaya di Indonesia adalah
ditolaknya setiap transasi di internet dengan menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh
perbankan Indonesia. Masyarakat dunia telah percaya lagi dikarenakan banyak kasus credit card
PRAUD yang dilakukan oleh netter asal Indonesia.
Cyber Crime : perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang
berbasis pada kecanggihan terhadap teknologi computer dan telekomunikasi.
Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet adalah :
i. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah
pornografi dan nudisme dalam segala bentuk.
ii. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara
langsung dan negatif masalah suku, agama dan ras (SARA), termasuk di dalamnya usaha
penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan serta segala bentuk pelanggaran hak atas
perseorangan, kelompok / lembaga / institusi lain.
iii. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan
perbuatan melawan hukum (illegal) positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya.
iv. Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur.
v. Tidak mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang
memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking dan cracking.

8. vi. Bila mempergunakan script, program, tulisan, gambar / foto, animasi, suara atau bentuk materi
dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas sumber dan
pemilik hak cipta bila ada dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan
keberatan serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya.
vii. Tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya (resource) dan
peralatan yang dimiliki pihak lain.
viii. Menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya
dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan / isi situsnya.
ix. Untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara
langsung.
Undang- undang yang digunakan untuk menjerat pada pelaku kejahatan komputer belum mengatur
secara spesifik sesuai dengan tidak kejahatan yang mereka lakukan. KUHP masih dijadikan dasar
hukum untuk menjaring kejahatan komputer, ketika produk ini dinilai belum cukup memadai untuk
menjaring beberapa jenis kejahatan computer.
Daftar Pustaka
https://sheetdicx.wordpress.