Tugas MANDI ACHMADAVANDI,SE,MM

TUGAS MANDIRI
MAKALAH
PERANAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN
DALAM PELAKSANAAN PEMBAGUNAN
DIDINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG CIPTAKARYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Disajikan Pada Materi Ajar
Perencanaan Pembagunan
Dosen Pengajar
Prof.Dr.Ali Kabul Mahi
Oleh :
NAMA
NIM
KELAS
 ACHMAD AVANDI
 136 11011 291
 15 .ED, PPSDM4
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI
(USBRJ) BANDAR LAMPUNG 2014

JL. IMAM BONJOL NO.468 BANDAR LAMPUNG TELP.(0721) 262654 , 261397 ,FAX. (0721) 261397
KATA PENGATAR
Puji dan Syukur Penulis Panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan
Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis Dapat menyusun dan Menyelesaikan makalah ini
tepat pada waktunya.
Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan
akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Olehnya itu,
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan makalah ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang
setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari
bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis
harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian.
Lampung Utara, November 2014
Penulis
ACHMAD AVANDI

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL............................................................................ ..................
KATA PENGATAR...............................................................................................
DAFTAR ISI...........................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..................................................................... .............................
1.2 Rumusan Masalah.............................................................................................
1.3 Tujuan Penulisan..............................................................................................
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Perencanaan Pembagunan................................................................
2.2 Pengertian Pembagunan Dan proses Pembagunan...........................................
2.3 Pembagunan Daerah didinas PU kab.lampung utara..........................................
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN .....................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam melakukan pembangunan, setiap govermen membutuhkan perencanaan yang
maksimal dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka permintaan data
dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/
Kota.
Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan.
Untuk mewujudkan bangsa yang mandiri, adil dan makmur seperti yang dicita-citakan
dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,salah
satu caranya adalah dengan mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
melalui perwujudan permukiman tanpa kumuh. Untuk menunjang lingkungan permukiman di
tanah air, perlu di bangun prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas
yang di kelola secara propesional, kredibel, mandiri, dan efisien. Di samping itu, RPJPM juga
mengamanatkan bahwa pembangunan bidang air minum dan sanitasi di arahkan pada upaya
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hal
ini ditekankan kembali pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014 yang menyatakan bahwa salah satu arahan kebijakan dalam bidang
pengembangan perumahan permukiman adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat
terhadap layanan air minum dan sanitasi yang memadai.
Struktur perencanaan pembangunan diIndonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya
berdasarkan Undang-Undang Nomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dibagi menjadiperencanaan jangka panjang, jangka menengah dan
jangka pendek (tahunan)
sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting
dariperencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah,yaitu
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan
JangkaMenengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sertaRencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan RencanaKerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
sebagai kelengkapannya.Penyajian Makalah Kali Ini Akan Membahas Mengenai
Perencanaan daerah Yang Akan Disajikan Ke Dalam Bab-Bab Selanjutnya.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penyajian makalah ini dirumuskan ke dalam
beberapa bagian penting menyangkut Perencanaan Pembagunan Daerah, yaitu:
1. Apakah pengertian Perencanaan Pembagunan?
2. Bagaimanakah Pengertian Pembagunan Dan proses Pembagunan?
3. Bagaimanakan Pembagunan Daerah didinas pekerjaan umum Ck kab.lampung utara?
1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusunan makalah ini
bertujuan untuk:
1 Mengetahui Pengertian Perencanaan Pembagunan
2 Mengetahui Pengertian Pembagunan Dan Proses Pembagunan
3 Mengetahui Bagaimana Pembagunan Daerah didinas PU CK kab.lampung utara

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan
Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004 : 7), perencanaan pembangunan dapat diartikan
sebagai : Suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang
didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk
melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik
(material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih
baik”.
Proses perencanaan merupakan suatu prosedur dan tahapan dari perencanaan itu
dilaksanakan.Secara hierarki, prosedur perencanaan itu dilakukan atas dasar prinsip Top-
Down Planning, yaitu proses perencanaan yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi suatu
organisasi kemudian atas dasar keputusan tersebut dibuat suatu perencanaan di tingkat yang
lebih rendah.Prinsip lainnya adalah lawan dari prinsip di atas yaitu Bottom-Up Planning yang
merupakan perencanaan yang awalnya dilakukan di tingkat yang paling rendah dan
selanjutnya disusun rencana organisasi di atasnya sampai dengan tingkat pusat atas dasar
rencana dari bawah.
Istilah “perencanaan pembangunan”, khususnya pembangunan ekonomi, sudah biasa
terdengardalam pembicaraan sehari-hari. Akan tetapi, “perencanaan” diartikan berbeda-beda
dalam buku yang berbeda.
Menurut Conyers & Hills (1994) mendefinisikan “perencanaan” sebagai ”suatu proses yang
bersinambungan”, yang mencakup “keputusan-keputusan ataupilihan-pilihan berbagai
aiternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang
akan datang.“
PERENCANAAN PEMBANGUNAN - Definisi Pada haketnya Perencanaan merupakan
suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan
terjadi seperti peristiwa, keadaan, suasana dan sebagainya. Perencanaan bukanlah masalah
kira-kira, manipulasi atau teoritis tanpa fakta atau data yang kongkrit melainkan persiapan
perencanaan harus dinilai. Bangsa lain yang terkenal perencanaannya adalah bangsa Amerika
Serikat. Perencanaan sangat menentukan keberhasilan dari suatu program sehingga bangsa
Amerika dan bangsa Jepang akan berlama-lama dalam membahas perencanaan daripada

aplikasinya. Pembangunan Jangka Panjang boleh dikatakan telah berhasil meletakkan
landasan yang kuat bagi pembangunan Jangka Panjang berikutnya. Adapun tujuan
Pembangunan Jangka Panjang adalah mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, sejahtera
lahir batin dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur dalam negara kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rumusan yang luas tersebut dapat
kita sebut tujuan normatif atau visi normatif dari pembangunan nasional. Dalam rangka
pencapaian tujuan normatif Pembangunan Jangka Panjang tersebut di rumuskan pula sebagai
sasaran umum ialah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang
maju dan mandiri. Masyarakat semakin berkembang, semakin cerdas dan semakin luas pula
horison pilihannya sebagai hasil sumber daya manusia Indonesia. Menghadapi Pembangunan
Jangka Panjang banyak hal yang perlu di perhitungkan untuk lebih mengarahkan tujuan atau
sasaran umum yang akan dicapainya harus lebih rinci agar perkembangannya tidak melebar
atau melenceng tanpa arah yang jelas. Dalam kerangka ini perlu dirumuskan suatu tujuan dan
sasaran yang strategis. Sebagai unsur di dalam pertama di dalam program pengembangan
umum Indonesia guna mencapai tujuan Pembangunan Jangka Panjang terutama di bidang
kesehatan haruslah berpijak pada dua prinsip pokok yaitu sifatnya yang komprehensif dan
dinamis. Sifat yang komprehensif disebabkan karena seluruh program pembangunan nasional
yang pada hakekatnya dilaksanakan oleh manusia Indonesia yang mampu untuk
melaksanakannya. Manusia Indonesia tersebut adalah manusia hasil binaan pendidikan dan
pelatihan yang relevan dengan tuntutan pasar atau tuntutan pembangunan nasional. Untuk
menjadi bangsa yang mandiri, pada dasarnya tidak ada satupun sektor kehidupan bangsa atau
sektor pembangunan nasional yang tidak dijamah oleh Sumber Daya Manusia Indonesia.
Apabila Sumber Daya Manusia Indonesia yang tidak dipersiapkan maka sektor-sektor
tersebut akan diisi oleh tenaga-tenaga asing sesuai dengan dinamisme kehidupan dunia
dewasa ini yaitu dunia terbuka. Dunia yang terbuka memungkinkan persaingan antar manusia
dan antar bangsa. Hanya bangsa dan manusia yang terampil, bermutu yang akan mampu
berkompetisi dengan bangsa-bangsa yang lain dalam era globalisasi ini. Perencanaan
pendidikan dan pelatihan yang komprehensif berarti bahwa bahwa perencanaan tersebut
haruslah sejalan dan seiring dengan strategi pembangunan serta prioritas nasional. Sesuai
dengan arah dan sasaran Pembangunan Jangka Panjang maka perencanaan umu nasional
haruslah dinamis sesuai dengan dinamika yang hidup di dalam masyarakat Indonesia yang
sedemakin tinggi mutu kehidupannya dan tingkat pemikiran rakyatnya. Dinamika masyarakat
yang semakin meningkat menuntut partisipasi masyarakat luas untuk memberdayakan
masyarakat dan mengikutsertakan dinamika masyarakat. Hal ini berarti pula bahwa proses

perencanaan harus rentan pada perubahan yang hidup di dalam kehidupan yang nyata dan
bukan merupakan rekayasa dari atas atau pemerintah pusat. Meskipun tidak seluruhnya
rekayasa pemerintah bersifat negatif tetapi dinamika menuntut suatu adonan yang serasi
antara tuntutan pemerintah pusat dengan keikutsertaan masyarakat banyak. Kebutuhan pasar
dan kebutuhan rakyat banyak mencerminkan meningkatkan kehidupan demokrasi dan juga
merupakan hasil suatu proses perencanaan umum yang semakin dekat dengan kebutuhan
masyarakat. Perencanaan umum yang dibutuhkan masyarakat masa depan adalah
perencanaan yang didorong oleh mekanisme pasar dan kebutuhan. Yang berarti tujuan
pembangunan nasional akan lebih dekat dan mendapat support dari masyarakat secara utuh.
Dan selanjutnya dunia masa depan, dunia abad 21 sebagai abad informasi dan kemajuan ilmu
pengetahuan serta teknologi telah mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia yang sedang
menapak kearah masyarakat industri. Transformasi masyarakat masa depan menuntut suatu
visi perencanaan umum yang jelas serta mengakomodasikan dinamika transformasi sosial
ekonomi masyarakat. Era teknologi komunikasi akan lebih mendekatkan manusia satu
dengan yang lain sehingga dinamika tersebut harus ditampung untuk lebih mensukseskan
tercapainya tujuan pembangunan nasional. Visi strategis tersebut harus dapat mengarahkan
proses perencanaan umum nasional sehingga dengan demikian program-program
pembangunan nasional yang diprioritaskan pada segala bidang akan di support oleh adanya
Sumber Daya Manusia Indonesia yang cerdas dan terampil sesuai dengan kebutuhan
masyarakat global.
1. Definisi Perencanaan Conyers & Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu
proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan
berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada
masa yang akan datang. Sedangkan menurut Yulius Nyerere perencanaan merupakan proses
memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan itu
dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Perencanaan adalah sebuah
konsep yang terencana dan disusun secara sistematis oleh suatu badan tertentu demi
tercapainya suatu tujuan. Perencanaan adalah pemilihan dan penetapan kegiatan, selanjutnya
apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan adalah suatu proses
yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan dan haruslah diimplementasikan.
2. Definisi Pembangunan Pembangunan menurut Siagian adalah suatu rangkaian usaha
pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,

negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut
Rostow pembangunan adalah transformasi dari negara terbelakang menjadi negara maju dan
dapat dijelaskan melalui urutan tingkatan atau tahap. Menurut La Peire pembangunan adalah
usaha yang secara sistematis direncanakan dan dilakukan untuk mengubah situasi dan kondisi
masyrakat ke taraf yang lebih sempurna.
Sedangkan menurut Gouled salah satu bentuk perubahan sosial dan modernisasi adalah
bentuk khusus dari pembangunan sedangkan industrialisasi adalah salah satu segi dari
pembangunan. Pembangunan adalah perubahan kearah kondisi yang lebih melalui upaya
yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adalah pembaharuan yang juga merupakan
suatu bentuk perubahan ke arah yang dikehendaki tetapi lebih terkait dengan nilai-nilai atau
sistem nilai.
Dengan melihat kedua pengertian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa Perencanaan
Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai
unsur didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan,
wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
2.2 Pengertian Pembagunan Dan proses pembagunan
Pengertian Pembangunan
Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk
diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan
kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah ber-kembang,
mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx),
pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi
memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelan-jutan.
Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini,
pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan
alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan
mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).
Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam
seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh

satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu
dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan
merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi
Bratakusumah, 2005).
Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu
usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan
secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka
pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994)
memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke
arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.
Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh
system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan
teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefenisiskan
pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah
proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan
masyarakat.
Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi,
sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro
(commuinity/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya
kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana
dikemukakan oleh para para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan
yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan
perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari
adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).
Dengan demikian berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut diatas dapat kita
simpulkan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan,
dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan
pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan
dapat berupa pengembangan/perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari
aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Parsudi Suparlan dalam tulisannnya tentang
Antropologi Pembangunan, yang mana tulisan tersebut sebagai penghormatan kepada
Koentjaraningrat (1997), mendefinisikan Pembangunan sebagai serangkaian upaya yang

direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan-badan atau lembaga-lembaga
internasional, nasional atau lokal yang terwujud dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan,
program, atau proyek, yang secara terencana mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari
sesuatu masyarakat sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup lebih baik atau lebih
sejahtera daripada sebelum adanya pembangunan tersebut.
Pembangunan adalah proses mengubah masyarakat di Negara – Negara berkembang
secara terencana, transformative (menjadi lebih baik), sesuai dengan program – program yang
sudah ditentukan secara politik oleh para pengambil kebijakan
(hhtp://www.pustakabersama.net/buku.php).
Sedangkan menurut Inayatullah, 1967, Pembangunan ialah Perubahan menuju pola-pola
masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan,
yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap
lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya
memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.
Rogers dan Shoemaker 1971 mengatakan bahwa pembangunan ialah suatu jenis
perubahan social dimana ide – ide baru diperkenalkan kepada suatu system social untuk
menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode
produksi yang lebih modern dan organisasi social yang lebih baik.
Kleinjans 1975 mengatakan bahwa pembangunan merupakan pencapaian
pengetahuan dan keterampilan baru yang pada akhirnya bukan soal teknologi atau GNP,
tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan wawasan manusia, meningkatnya semangat
kemanusiaan dan suntikan kepercayaan diri.
Rogers 1983 mendefinisikan pembangunan adalah suatu proses perubahan social
dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan
social dan material ( termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya
yang dihargai ) oleh mayoritas rakyat melalui control yang lebih besar yang mereka peroleh
terhadap lingkungan mereka.
Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa berbicara mengenai pembangunan
artinya kita berbicara mengenai perubahan, kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi,
perluasan wawasan dan pola pikir masyarakat, perilaku dan gaya hidup masyarakat. Dan
semua itu tidak lepas dari yang namanya proses perluasan, proses peningkatan, baik itu untuk
kepentingan masyarakat maupun diri sendiri (hal ini seperti yang dikatakan oleh Rogers).

Pembangunan Sebagai Sebuah Proses
Pembangunan adalah sebuah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas stuktur
sosial.Sikap masyarakat,dan istitusi nasional,disamping tetap mengejar akselerasi
pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan,serta pengetasan
kemiskinan.Pembangunan juga duartikan sebagai suataua proses perubahan sosial dengan
partisipatori yang luas dan dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai
kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan kebebasan dan
kualitaslainnya yang dihargai) .Untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang
mereka peroleh terhadap lingkungan mereka(Rogers 1983).
Pada hakekatnya pembangunan terus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat
atau penyesuaian sisitem sosial secara keseluruhan,tampa mengabaikan keragaman
kebutuhan dasar keinginan individual maupun kelomok sosial yang ada di dalamnya.Untuk
bergerak maju menuju suatu suatu kondisi kehidupan yang lebih baik,secara material maupun
spritual.
Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut,maka banyak aspek atau hal-hal yang
harus diperhatikan, yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat didalam
pembangunan.Asumsi pada pakar yang berpendapat bahwa semakin tinggi kepedulian atau
partisipasi masyarakat pada proses-roses perencanaan akan memberitakan out put yang lebih
optimal. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan,maka makin
tingi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai,dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dan menentukan keberhasilan
pembangunan. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dan pembangunan berencana
.Merupakan dua terminologi pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat
diterima,karena secara ideal. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahtraan
masyarakat. Oleh karena itu sangatlah pantas masyarakat terlibat didalamnya.
Terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam
pembangunan yaitu :
1. Partisipasi merupakan alat guna memperoleh informasimengenai kondisi kebutuhan
dan sikap masyarakat setempat,yang tampa kehadirannya program pembangunan serta
proyek-proyek akan gagal.

2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika
merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya,karena mereka akan
lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut.
3. Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan
dalam pembangunan masyarakat sendiri.
Gagasan tentang perlibatan peran warga dalam kegiatan masalah pembanguan
terutamamelalui model warga pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi
sesungguhnya.bukan topik baru semenjak timbulnya kesadaran bahwa perpestip pertumbuhan
ekonomi(Economic Growth) meninggalkan permasalahan kesenjangan ketidak adilan dalam
pembagian manfaat pembangunan,maka berkembanglah pandangan yang ingin memberikan
alternatif kepada pandangan yang hanya mengandalkan pertumbuhan,diantara teori-teori
Redistibution With Growth yang dikembangkan Chenery(1974)Human dijelopman oleh
Justin pikunas(1976) dan people centre deidop ment oleh David C. Korten(1986) perbedaan
pandangan tentang pendekatan pembangunan tersebut berlangsung cukup lama, yang mana
tujuannya adalah mengakhiri era dilevered depelopment dimana pembangunan direncanakan
sepenuhnya dari atas dan menempatkan warga sebagai objek pembangunan dan kemudian
ingin diganti dengan partisipatory developman dimana pembangunan direncanakan dari
bawah dengan melibatkan warga,dan menempatkan mereka sebagai subjek dalam proses
pembangunan.Namun tidak dapat juga disangkal bahwa perencanaan dengan melibatkan
masyarakat di anggap tidak efektif dan cenderung menghambat pencapaian tujuan
penbangunan.Ada beberapa pertimbangan melibatkan partisipsi masyarakat dalam proses
penbangunan yaitu.waktu yang lebih lama,serta kemungkinan besar akan banyak sekali
pihak-pihak menentang pembangunan itu.
Menurut Soutrisno(1995) hambatan yang dihadapi dalam melakukan proses
pembangunan yang partisipatif adalah belum dipahaminya makna sebenarnya dalam konsep
partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksanaan pembangunan .Defenisi partisipasi yang
berlaku dikalangan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan
masyarakat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang
ditentukan tujuan oleh pemerintah.

2.3 Pembangunan Daerah didinas pekerjaan umum Bidang Ciptakarya kabupaten
lampung utara
Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan
suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkrit mengenai pencapaian dari tujuan
bernegara tersebut. Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan
RPJP Nasional. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan
Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dankeadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.
RPJP Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut, RPJP
Nasional sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 tahun 2007 menjadi pedoman dalam
penyusunan RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden.
Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025,
maka visi Percepatan danPerluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan
Masyarakat Indonesia yang Mandiri,Maju, Adil, dan Makmur”. Melalui langkah MP3EI,
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai
negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250
USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0–4,5 triliun.
Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4–7,5 persen pada
periode 2011–2014, dan sekitar 8,0–9,0 persen pada periode 2015–2025. Pertumbuhan
ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode

2011–2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu
mencerminkan karakteristik negara maju.
Visi 2025 tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu:
1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari
pengelolaan aset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui
penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi
pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian
nasional.
3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun
pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju innovation-driven
economy.
Dalam upaya menekan angka kemiskinan, pemerintah sejak 2009 mendesain
program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia
(MP3KI). Program ini langsung menyasar masyarakat bawah yang mengalami kemiskinan
ekstrim di Indonesia. Sebagai program andalan, MP3KI ini juga bertujuan untuk
mengimbangi rencana besar pembangunan ekonomi yang terintegrasi dalam Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Sebagaimana diketahui, MP3EI digulirkan guna menjaga stabilitas makro-ekonomi,
mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil, memperbaiki iklim investasi, mempercepat
dan memperluas pembangunan infrastruktur, menguatkan skema kerja sama pembiayaan
investasi dengan swasta, ketahanan energi, ketahanan pangan, reformasi birokrasi dan tata
kelola, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi teknologi.
AMANAT INTERNASIONAL
Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi
Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah paradigma pembangunan global,
dideklarasikan Konperensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dasar hukum

dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa
Nomor 55/2 Tangga 18 September 2000.
MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani
penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi
dan kebebasanmanusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Deklarasi ini merupakan
kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang
dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu:
1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,
3. Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,
4. Menurunkan Angka Kematian Anak,
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu,
6. Memerangi HIV/AIDs, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan
8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.
Deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara
berkembang dan maju. Negera-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya,
termasuk salah satunya Indonesia
PRIORITAS PROGRAM PU BIDANG CIPTA KARYA
Desain program pada tahun 2014 direncanakan berdasarkan kawasan dengan prioritas pada
dua kelompok wilayah, yakni kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah strategis nasional
dan wilayah lainnya yang terindikasi meningkatkan percepatan pemenuhan standar pelayanan
minimal (SPM) di bidang cipta karya. Di samping dua poin kawasan prioritas tersebut, masih
ada program inovasi baru dari usulan daerah yang memiliki prestasi.
Strategis Nasional
Prioritas Kabupaten/Kota Strategis Nasional :
 Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat-Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di
dalam KSN dan kabupaten/kota di dalam kawasan metropolitan, serta kawasan strategis
lainnya (KEK, MP3EI);

 Telah memiliki Perda RTRW dan tergabung dalam Program Kota Hijau, Kota Pusaka,
dan Perdesaan Lestari;
 Telah memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas di Bidang Cipta Karya
(RPIJM, SPPIP, RPKPP, RTBL, SSK, RISPAM).
Pemenuhan SPM
Prioritas Kabupaten/Kota pemenuhan SPM :
 Telah memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas untuk pemenuhan SPM
Bidang Cipta Karya di Daerah;
 Karakteristik daerah: rawan bencana alam, cakupan air minum/sanitasi rendah,
permukiman kumuh, daerah kritis (miskin);
 Memiliki komitmen tinggi dan responsif program.
Inovasi/Kratifitas Program
Prioritas Kabupaten/Kota berdasarkan inovasi/kreatifitas program :
 Di luar dua kategori tersebut di atas, terdapat usulan daerah dan program bersifat inovasi
baru untuk dijadikan creative program DJCK;
 Diusulkan oleh daerah secara kompetitif dan selektif;
 Ditujukan termasuk untuk memfasilitasi daerah berprestasi.
ARAHAN STRATEGI BIDANG CIPTAKARYA KAB.LU
RTRW NASIONAL
RTRWN, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang menjadi pelayanan bagi Kabupaten
Lampung Utara adalah Kota Kotabumi dengan fungsi utama yaitu :
a. Pusat Pemerintahan Kabupaten
b. Perdagangan dan jasa
c. Pusat Koleksi dan distribusi.
d. Kegiatan usaha dan produksi.

RTRW PROVINSI
Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu Kabupaten Induk yang telah mengalami
pemekaran dua kali dan melahirkan beberapa Kabupaten baru, antara lain Kabupaten
Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang
Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Pesisir Barat. Adapun Ibukota dari Kabupaten Lampung
Utara adalah Kotabumi, di proyeksikan atau di promosikan dalam RTRW Provinsi Lampung
sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) dengan fungsi utama yaitu :
a. Pusat Pemerintahan Kabupaten
b. Perdagangan dan jasa
RTRW KABUPATEN
Untuk menunjang arahan pengembangan struktur ruang dalam RTRWN dan RTRW Provinsi
Lampung serta memperkuat pengembangan sentra aktivitas ekonomi potensial, hirarkhi
struktur ruang di Kabupaten Lampung Utara untuk 20 tahun mendatang diwujudkan dalam 4
hirarkhi pusat pelayanan yaitu;
1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu kawasan perkotaan yang memiliki pelayanan skala
provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat pelayanan ini dikembangkan dengan
intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah
sekitarnya. Berdasarkan PP. No 26 Tahun 2008, maka Pusat Kegiatan Wilayah yang telah
ditetapkan terletak di perkotaan Kotabumi yang berfungsi sebagai pusat perekonomian
wilayah di Kabupaten Lampung Utara.
Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah :
a. Perhubungan : Terminal tipe B.
b. Ekonomi : Pasar induk regional.
c. Kesehatan : Rumah sakit umum tipe B.
d. Pendidikan : Perguruan tinggi.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kota-kota pusat pelayanan tersier yang dikembangkan
untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini terutama
dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien sebagai sentra
pelayanan kegiatan lokal (kawasan dan beberapa kecamatan). Pusat Kegiatan Lokal

(PKL) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan ruang kawasan perkotaan di Provinsi
Lampung, sehingga ditetapkan di perkotaan Bukit Kemuning dengan fungsi sebagai :
a. Pusat pemerintahan kecamatan;
b. Pusat pendidikan;
c. Pusat perdagangan dan jasa skala kawasan dan beberapa kecamatan;
d. Pusat pengolahan pertanian dan perkebunan;
e. Pusat kesehatan; dan
f. Pusat pelayanan pariwisata.
3. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yang dipacu perkembangannya ditetapkan di
perkotaan Sungkai Utara, Abung Surakarta dan Abung Selatan, dengan fungsi sebagai
berikut :
a. Perkotaan Sungkai Utara yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan,
pusat perdagangan dan jasa skala kawasan dan beberapa kecamatan, dan pusat
pengolahan perkebunan;
b. Perkotaan Abung Surakarta yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan,
pusat perdagangan dan jasa skala kawasan dan beberapa kecamatan, dan pusat
pengolahan dan distribusi pertanian; dan
c. Perkotaan Abung Selatan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan,
pusat perdagangan dan jasa skala kawasan dan beberapa kecamatan, pusat distribusi
hasil pertanian dan perkebunan, pusat pelayanan pendidikan dan pusat pelayanan
kesehatan.
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu ibu kota kecamatan yang melayani wilayah
hinterlandnya. Kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu kota-kota kecamatan
di luar kota PKW dan PKL berfungsi minimal sebagai PPK, meliputi :
a. Perkotaan Blambangan Pagar yang berada di Kecamatan Blambangan Pagar yang
berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan regional, pusat
distribusi hasil pertanian dan perkebunan, simpul transportasi regional, pusat koleksi
komoditas pertanian;
b. Perkotaan Negara Tulang Bawang yang berada di Kecamatan Bunga Mayang yang
berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala
kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan, pusat industri dan
distribusi pengolahan perkebunan;

c. Perkotaan Tanjung Raja yang berada di Kecamatan Tanjung Raja yang berfungsi
sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan,
dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan;
d. Perkotaan Ogan Lima yang berada di Kecamatan Abung Barat yang berfungsi sebagai
pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat
kesehatan kawasan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan;
e. Perkotaan Madukoro yang berada di Kecamatan Kotabumi Utara yang berfungsi
sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan,
pusat distribusi, pusat pelayanan pendidikan tinggi dan pusat pelayanan sosial
ekonomi skala kecamatan;
f. Perkotaan Gunung Besar yang berada di Kecamatan Abung Tengah yang berfungsi
sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat distribusi dan pusat pelayanan sosial
ekonomi skala kecamatan;
g. Perkotaan Mulang Maya yang berada di Kecamatan Kotabumi Selatan yang berfungsi
sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan
pendidikan, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala
lingkungan;
h. Perkotaan Cempaka yang berada di Kecamatan Sungkai Jaya berfungsi sebagai pusat
pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pusat
pendidikan, pusat distribusi perkebunan, perdagangan skala lingkungan/kawasan dan
pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan;
i. Perkotaan Semuli Jaya yang berada di Kecamatan Abung Semuli berfungsi sebagai
pusat pemerintahan kecamatan, pusat kegiatan industri pertanian, perdagangan skala
lingkungan/kawasan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan; dan
j. Perkotaan Ketapang yang berada di Kecamatan Sungkai Selatan berfungsi sebagai
pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan skala lingkungan/kawasan dan pusat
pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.
5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) diemban oleh Desa/kelurahan, meliputi :
a. Perdesaan Bumi Agung Marga yang berada di Kecamatan Abung Timur berfungsi
sebagai perdagangan skala lingkungan/kawasan dan pusat pelayanan sosial ekonomi
skala lingkungan, industri pengolahan hasil perkebunan, sentra perdagangan
perternakan;

b. Perdesaan Sinar Harapan yang berada di Kecamatan Sungai Barat berfungsi sebagai
perdagangan skala lingkungan/kawasan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala
lingkungan. pengolah hortikultura dan perkebunan, pariwisata , pusat penyediaan
energi;
c. Perdesaan Pekurun yang berada di Kecamatan Abung Pekurun berfungsi sebagai
lingkungan, pariwisata;
d. Pedesaan Karangsari yang berada di Kecamatan Muara Sungkai berfungsi sebagai
lingkungan;
e. Perdesaan Gedung Makripat yang berada di Kecamatan Hulu Sungkai berfungsi
sebagai perdagangan skala lingkungan/kawasan dan pusat pelayanan sosial ekonomi
skala lingkungan, pengolah perkebunan dan hortikultura;
f. Perdesaan Batu Nangkop yang berada di Kecamatan Sungkai Tengah berfungsi
sebagai perdagangan dan jasa skala lingkungan/kawasan, pusat pendidikan dan pusat
pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan, industri pengolahan sawit dan karet;
g. Perdesaan Ulak Rangkas yang berada di Kecamatan Abung Tinggi berfungsi sebagai
lingkungan, industri pengolahan perkebunan, pengolahan pertambangan mineral non-logam
batuan, pariwisata; dan
h. Perdesaan Aji Kagungan yang berada di Kecamatan Abung Kunang berfungsi sebagai
perdagangan skala lingkungan/kawasan, pusat pendidikan dan pusat pelayanan sosial
ekonomi skala lingkungan.
RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat
Prinsip-prinsip dalam penyusunan rencana sistem transportasi di Kabupaten Lampung Utara
ini, adalah sebagai berikut : a) keseimbangan pembangunan wilayah, b) keterpaduan Sistem
Transportasi Nasional, Provinsi dan Lokal, c) minimasi biaya atau memanfaatkan kondisi
eksisting secara optimal, d) minimasi konflik guna lahan baik dengan penduduk maupun
antar instansi..

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi darat Kabupaten Lampung
Utara sebagai berikut :
A. Jaringan Jalan
Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan
mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh
pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
Secara umum panjang jalan di Kabupaten Lampung Utara hingga tahun 2032 sudah dapat
memenuhi kebutuhan jalan untuk kendaraan yang melintas di Kabupaten Lampung Utara
terdiri dari 76,23 km jalan Negara, 176,60 jalan propinsi dan 2100,42 km jalan kabupaten.
Untuk meningkatkan pelayanan serta upaya mendukung aksesibilitas dan perekonomian
di wilayah Kabupaten Lampung Utara, maka rencana pengembangan jaringan jalan yang
juga merupakan Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Utara No. 09 tahun 2006 tentang
Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung
Utara adalah sebagai berikut:
1. Jalan Arteri Primer yang merupakan jaringan Lintas Tengah, meliputi:
a. ruas Simpang Empat – Bukit Kemuning.
b. ruas Bukit Kemuning – Batas Kota Kotabumi.
c. ruas jalan Raden Intan Kecamatan Kotabumi.
d. ruas Simpang Kotabumi – Kelapa tujuh (jln. Soekarno-Hatta – Kotabumi).
e. ruas Batas Kota Kotabumi – Terbanggi Besar.
f. ruas Jalan Sudirman Kecamatan Kotabumi.
2. Jalan Kolektor Primer 1 (K-1) yang merupakan penghubung Lintas Tengah meliputi
ruas Bukit Kemuning – Padang Tambak.
3. Jalan Kolektor Primer 2 (K-2), meliputi :
a. ruas Sp. Kota bumi – Panaragan jaya.
b. ruas Kotabumi – Ketapang.
c. ruas Jalan Abung Raya Barat (Kotabumi).
d. ruas Jalan Bumi Agung (Kotabumi).
e. ruas Padang Ratu – Kaji Agungan.
f. ruas Negara Ratu – Pakuan Ratu.
g. ruas Serupa Indah – Tajab.

h. ruas Negara Ratu – Sp. Tujok.
4. Jalan Strategis Provinsi, meliputi :
a. ruas jalan Sp.Kota Bumi - Bd. Abung - Panaragan Jaya.
b. ruas Kotabumi-Ketapang-Negara Ratu.
5. Jalan Lokal Primer, meliputi :
a. ruas Cahaya Negeri – Tanjung Raya;
b. ruas Keramat Teluk – Sri Widodo;
c. ruas Negara Ujung Karang – Batas Way Kanan;
d. ruas Pepang Tangguk – W. Tuba (Bts. Way Kanan);
e. ruas Wonogiri – Bernah;
f. ruas Bernah – Kali Cinta;
g. ruas Wonogiri – Banyu Urip;
h. ruas Kalibalangan – Tata Karya;
i. ruas Ogan Lima – Gunung Betuah;
j. ruas Ketapang – Gunung Betuah;
k. ruas Bindu Pasar – Jerangkang;
l. ruas Kali Balangan – Cabang Empat;
m. ruas Gunung Besar – Subik;
n. ruas Suka Marga – Muara Aman;
o. ruas Bumi Agung – Papan Rejo;
p. ruas Bangun Jaya – Pepang Tangguk;
q. ruas Sp. Ketapang – Gn. Batin;
r. ruas Ketapang – Sp. Negeri TL Bawang;
s. ruas Sinar Ogan – Jerangkang;
t. ruas Tanjung Raja – Merambung;
u. ruas Candi Mas – Kota Agung;
v. ruas KBA – Kota Agung;
w. ruas Bumi Agung – KBA;
x. ruas Kotabumi – Talang Bojong;

y. ruas Talang Bojong – Talang Baru;
z. ruas Kali Cinta – Dorowati;
aa. ruas Dorowati – Wono kitri;
bb. ruas Sp. Sawo Jajar – Wonokitri;
cc. ruas Mulyo Rejo – Iso Rejo;
dd. ruas Iso Rejo – Bandar Agung;
ee. ruas Madu Koro – Sri Agung;
ff. ruas Gunung Labuhan – Sri Agung; dan
gg. ruas Sawo Jajar – Balay Benih.
Rencana jaringan jalan baru di Kabupaten Lampung Utara diarahkan dengan adanya
pembanguinan jalan lingkar Kalibalangan (Kecamatan Abung Selatan) – Mulang Maya
(Kecamatan Kotabumi Selatan), dimana dalam pembangunan jaringan jalan lingkar
terlebih dahulu dilakukan persiapan pengusahaan jalan dengan penyiapan Feasibility
study (FS) Pembangunan Jalan dengan kegiatan kegiatan pra studi kelayakan, studi
kelayakan serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan ANDALIN.
B. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang di Kabupaten Lampung Utara
meliputi terminal dan pengembangan unit pengujian kendaraan bermotor. Rencana
pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Lampung Utara
meliputi:
1. Pengembangan Terminal
a. Pengembangan terminal penumpang, meliputi :
 Pengembangan terminal tipe B Simpang Propau di Kecamatan Blambangan
Pagar dan Kecamatan Bukit Kemuning.
 Pengembangan terminal tipe C di Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan,
Ogan Lima Kecamatan Abung Barat, Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara
dan Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta.
b. Pembangunan terminal barang, meliputi :
 Rencana pembangunan terminal barang Negara Ratu di Kecamatan Sungkai
Utara; dan

 Rencana pembangunan terminal barang Kalibalangan di Kecamatan Abung
Selatan
2. Pengembangan unit pengujian kendaraan bermotor meliputi pengujian Kendaraan
Bermotor di Kecamatan Kotabumi dan uji emisi gas buang di Kecamatan Kotabumi.
C. Jaringan Pelayanan Lalu Lintas
Jaringan pelayanan lalu lintas dalam hal ini adalah pengembangan angkutan penumpang
dan barang dengan pengembangan di Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut :
(1) Pengembangan angkutan penumpang :
a. Angkutan Antarkota Antar Provinsi (AKAP) meliputi:
1. jalur Simpang Propau – Baturaja (Provinsi Sumatera Selatan);
2. jalur Simpang Propau – Palembang (Provinsi Sumatera Selatan);
3. jalur Simpang Propau – Martapura (Provinsi Sumatera Selatan);
4. jalur Simpang Propau – Bandung (Provinsi Jawa Barat);
5. jalur Simpang Propau – Yogyakarta (D.I Yogyakarta);
6. jalur Simpang Propau – Solo (Provinsi Jawa Tengah); dan
7. jalur Simpang Propau – Denpasar (Provinsi Bali).
b. Pengembangan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) meliputi :
1. jalur Simpang Propau – Bandar Lampung;
2. jalur Bukit Kemuning – Way Kanan; dan
3. jalur Simpang Propau – Daya Murni.
4. jalur Simpang Propau – Menggala (Kab. Tulang Bawang);
5. jalur Simpang Propau – Bukit Kemuning – Liwa (Kab. Lampung Barat);
6. jalur Simpang Propau – Rajabasa (Kab. Lampung Selatan); dan
7. jalur Simpag Propau – Bukit Kemuning – Pakuon Ratu – Blambangan
Umpu (Kab. Way Kanan).
c. Pengembangan angkutan perkotaan meliputi:
1. jalur Kalibalangan – Kotabumi – Ogan Lima – Bukit Kemuning;
2. jalur Kalibalangan – Kotabumi – Madukoro – Ketapang – Negara Ratu;
3. jalur Ogan Lima – Sinar Harapan – Gunung Labuhan – Labuhan Ratu –
Negara Bumi – Negara Ratu;
4. jalur Gunung Besar – Kinciran – Pekurun Tengah – Pekurun Udik – Gilih

Suka Negeri – Sinar Ogan – Trimodadi – Kalibalangan;
5. jalur Bukit Kemuning – Dwikora;
6. jalur Simpang Propau – Tata Karya – Daya Murni;
7. jalur Simpang Propau – Semuli Raya – Papan Asri – Sidorahayu –
Blambangan;
8. jalur Simpang Propau – Kalicinta – Lewat Bernah – Madukoro; dan
9. jalur Kotabumi – Perumnas TI. Mili.
d. Pengembangan angkutan perdesaan meliputi:
1. jalur Kalibalangan – Trimodadi – Cabang Empat;
2. jalur Kotabumi – Tanjung Raja – Cahaya Negeri;
3. jalur Kotabumi – Kalicinta – Papan Rejo – Mulyorejo – Dorowati;
4. jalur Sinar Harapan – Ketapang – Kalicinta;
5. jalur Bukit Kemuning – Sukamenanti – Sekipi – Sidokayo;
6. jalur Bukit Kemuning – Cahaya Negeri – Tanjung Raja;
7. jalur Bukit Kemuning – Tulung Buyut – Negara Ratu;
8. jalur Simpang Propau – Gunung Labuhan – Way Tebabeng;
9. jalur Negara Ratu – Negara Batin – Kota Negara – Bunga Mayang;
10. jalur Negara Ratu – Tulung Buyut – Bukit Kemuning;
11. jalur Negara Ratu – Sinar Ogan;
12. jalur Bunga Mayang – Negara Ujung Karang; dan
13. jalur Bunga Mayang – Negeri Besar.
e. Penyediaan angkutan bus sekolah meliputi:
1. jalur Kotabumi – Ketapang;
2. jalur Kotabumi – Blambangan Pagar; dan
3. jalur Kotabumi – Bukit Kemuning.
(2) Pengembangan angkutan barang meliputi:
a. Pengembangan angkutan barang Kalibalangan – Kotabumi – Ogan Lima – Bukit
Kemuning;
b. Pengembangan angkutan barang Ogan Lima – Sinar Harapan – Gunung Labuhan
– Labuhan Ratu – Negara Bumi – Negera Ratu;

c. Pengembangan angkutan barang Gunung Besar – Kinciran – Pekurun Tengah –
Pekurun Udik – Gilih Suka Negeri – Sinar Ogan – Trimodadi – Kalibalangan;
dan
d. Pengembangan angkutan barang Kalibalangan – Kotabumi – Madukoro –
Ketapang – Negara Ratu.
Rencana Sistem Jaringan Perkeretaapian
Pengembangan prasarana transportasi berbasis kereta api di Kabupaten Lampung Utara
meliputi jaringan jalur kereta api dan prasarana perkeretaapian.
A. Rencana Jalur Kereta Api
1. Jaringan Jalur Kereta Api Umum
Rencana perkeretaapian di Kabupaten Lampung Utara terkait dengan Sumatra Rail
Way sepanjang 200 Km, Rancangan Peraturan Presiden RTR Pulau Sumatera Tahun
2011 dan jaringan jalur kereta api Regional Provinsi Lampung.
Rencana Jaringan jalur kereta api umum di Kabupaten Lampung Utara adalah
Pengembangan Jaringan jalur kereta api umum , meliputi :
a. Pembangunan rel kereta api dengan jalur Kotabumi-Terbanggi Besar-Menggala.
b. Pengoperasian Jalur Kereta Api dengan jalur Kertapati – Tanjung Karang
(Kertapati – Prabumilih - Baturaja – Martapura – Blambangan Umpu - Kotabumi
– Tanjung Karang).
2. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus
Pengembangan jaringan rel kereta api khusus pengangkutan Batu Bara dengan jalur
Blambangan Pagar - Abung Semuli - Abung Selatan - Kotabumi Selatan – Kotabumi -
Kotabumi Utara - Sungkai Selatan - Sungai Tengah - Sungkai Utara - Hulu Sungkai.
B. Rencana Prasarana Perkeretaapian
Rencana prasarana perkeretaapian merupakan pengembangan stasiun kereta api meliputi:
1. Stasiun Blambangan Pagar di Kecamatan Blambangan Pagar;
2. Stasiun Kalibalangan di Kecamatan Abung Selatan;
3. Stasiun Kotabumi di Kecamatan Kotabumi;
4. Stasiun Ketapang di Kecamatan Sungkai Selatan; dan
5. Stasiun Negara Ratu dan Tulungbuyut di Kecamatan Sungkai Utara.

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Sistem pengembangan jaringan sumber daya air di Kabupaten Lampung Utara adalah sistem
pengelolaan wilayah sungai (WS), cekungan air tanah (CAT), jaringan irigasi jaringan air
baku untuk air bersih dan sistem pengendalian daya rusak air bertujuan untuk
mempertahankan dan melindungi sumber daya air sebagai air baku kebutuhan penduduk di
Kabupaten Lampung Utara.
A. Sistem Pengelolaan Wilayah Sungai
Kabupaten Lampung Utara dilalui oleh Wilayah Sungai lintas Porvinsi dan Strategis
Nasonal, meliputi
a. Wilayah Sungai (WS) Mesuji-Tulang Bawang yang merupakan WS Lintas Provinsi-kewenangan
Pemerintah Pusat; dan
b. Wilayah Sungai (WS) Seputih-Sekampung yang merupakan WS Strategis Nasional-
Kewenangan Pemerintah Pusat.
Untuk mempertahankan pelestarian sumber daya air wilayah sungai, maka rencana
pengelolaan Wilayah Sungai di Kabupaten Lampung Utara meliputi :
a. Rehabilitasi dan revitalisasi wilayah hulu sungai Way Abung yang bekerjasama
dengan Pemerintah Kabupaten yang berbatasan.
b. Penetapan wilayah sempadan sungai sebagai kawasan lindung.
c. Revitalisasi sungai, khususnya dalam upaya pelestarian WSMesuji-Tulang Bawang
dan Seputih-Sekampung.
B. Cekungan Air Tanah (CAT)
Dalam upaya menjaga keberadaan/ketersediaan sumber daya air tanah dan mencegah
adanya krisis akibat kerusakan lingkungan maka Kabupaten Lampung Utara perlu
memelihara dan pengendalian terhadap penggunaan air tanah. Cekungan air tanah yang
ada di Kabupaten Lampung Utara adalah termasuk kedalam CAT Metro – Kota Bumi
yang merupakan CAT lintas kabupaten terdapat di Kecamatan Bukit Kemuning;
Kecamatan Abung Tinggi; sebagian Kecamatan Tanjung Raja; Kecamatan Abung Barat;
Kecamatan Abung Tengah; sebagian Kecamatan Abung Pekurun; Kecamatan Abung
Kunang; Kecamatan Abung Semuli; Kecamatan Abung Selatan; Kecamatan Abung
Timur; Kecamatan Abung Surakarta; Kecamatan Kotabumi; Kecamatan Kotabumi Utara;
Kecamatan Kotabumi Selatan; Kecamatan Sungkai Selatan; Kecamatan Sungkai Jaya;
sebagian Kecamatan Sungkai Utara; Kecamatan Muara Sungkai; Kecamatan Sungkai

Barat; sebagian Kecamatan Hulu Sungkai; sebagian Kecamatan Sungkai Tengah;
Kecamatan Blambangan Pagar; dan Kecamatan Bunga Mayang.
Rencana perwujudan yang dilakukan, meliputi :
a. Penentuan batas cekungan air tanah;
b. Memelihara dan pengendalian terhadap penggunaan air tanah;
c. Meningkatkan jumlah imbuhan air tanah, khususnya di wilayah cekungan air tanah;
d. Peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah;
e. Pelaksanaan pengendalian daya rusak serta konservasi air tanah;
f. Pengelolaan cekungan air tanah Metro – Kota Bumi; dan
g. Inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perijinan, pengendalian serta pengawasan
pemanfaatan air tanah.
C. Sistem Jaringan Irigasi
Pengembangan jaringan irigasi merupakan salah satu sumber daya air di Kabupaten
Lampung Utara dilakukan dengan strategi optimasi prasarana yang ada melalui
pemeliharaan prasarana yang sudah ada serta peningkatan kapasitas dan jumlah saluran
irigasi. Hal ini untuk kemudian disesuaikan dengan pemanfaatan sumber air irigasi dari
sungai – sungai yang mengaliri wilayah dan pembangunan bendungan serta saluran induk
irigasi.
Pengembangan jaringan irigasi ditujukan untuk mengairi areal pertanian dan perkebunan
sebagai sumber air potensial, antara lain adalah :
a. Daerah Irigasi (DI) yang merupakan kewenangan pusat dan lintas kabupaten/kota
yaitu Dl Way Rarem dengan luasan kurang lebih 9.259 hektar;
b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat, utuh kabupaten/kota meliputi Dl
Way Tulung Mas dengan luasan kurang lebih 3.200 hektar dan Dl Bumi Agung
dengan luasan lebih kurang 3.000 hektar; dan
c. Daerah Irigasi di bawah 1.000 Ha yang merupakan kewenangan kabupaten terdiri dari
77 Daerah Irigasi dengan luasan total kurang lebih 10.474 hektar, meliputi DI Way
Balai Kencana, DI Sebabuy, DI W. Wonokriyo I, II,DI W. Wonokriyo I, II, DI Way
Ambu Tapis, DI Way Behima , DI Way Beringin , DI Way Bluru I , DI Way Bluru II
, DI Way Buah II, DI Way Buah III, DI Way Ci Buah, DI Way Curup Meray,DI Way
Getah Hilir, DI Way Getah Sri Menantai, DI Way Gunung Sadar, DI Way Ilahan, DI
Way Jagang, DI Way Jerinjing, DI Way Kadis, DI Way Kamar Mandi, DI Way

Kemang ,DI Way Kiawas III, DI Way Kulindang, DI Way Kulur, DI Way Kulur, DI
Way Kulur II, DI Way Kurnia , DI Way Lempaung, DI Way Lubuk Gentong, DI Way
Melumi B, DI Way Merah, DI Way Panjangan I,DI Way Pukem, DI Way Punjung I,
DI Way Punjung IV, DI Way Sabuk II, DI Way Sabuk Indah, DI Way Sabuk
Sindang Agung, DI Way Saung Naga, DI Way Skipi Hilir, DI Way Sumber Asri, DI
Way Talang Padang, DI Way Tebabeng, DI Way Tebak Mayan, DI Way Tenonpura
Wiwitan, DI Way Tirta Shinta, DI Way Tulung Buha, DI Way Tulung Mili, DI Way
Uluhan Liwa, DI Waduk Simpang Pematang, DI Way Melumi A, DI Way Curup, DI
Way Gunung Sadar II, DI Way Kandis (Ketapang), DI Way Lintah, DI Way Muara
Balak, DI Way Napal, DI Way Ngaji, DI Way Ngimbar I, DI Way Panglong, DI Way
Panjangan II, DI Way Papan Asri, DI Way Rakan I, DI Way Rakan II, DI Way Sabuk
III, DI Way Sabuk IV, DI Way Simpang Pematang, DI Way Sri Balong I, DI Way
Sri Balong II, DI Way Talang Jali, DI Way Tela, DI Way Timba, DI Way Umbu Tua
dan DI Way Ciamis.
d. Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi meliputi :
 Penambahan prasarana dan peningkatan fungsi jaringan irigasi meliputi saluran
irigasi primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi tersier;
 Pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi Way Rarem, daerah irigasi Tulung
Mas dan Dl Bumi Agung.
 Perbaikan jaringan irigasi;
 Pemanfaatan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian;
 Konservasi sumber daya lahan dan air serta pemeliharaan jaringan irigasi untuk
menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian, khususnya dalam
pengembangan LP2B, perikanan dan perkebunan;
D. Jaringan Air Baku Untuk Air Bersih
Untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan air bersih, maka rencana sistem jaringan air baku
air bersih di Kabupaten Lampung Utara adalah dengan Penyediaan dan pemeliharaan
lahan-lahan sumber air baku, yaitu :
1. Perbaikan dan pemantauan kualitas air sungai Way Abung (Kotabumi), Way Sindang
(Ulu Way Sabuk) di Kecamatan Tanjung Raja, Way Abung Timah Dwikora di
Kecamatan Bukit Kemuning dan Mata air Way Kulur di Kecamatan Abung Tengah.
2. Pengembangan dan pemanfaatan sumur bor arthesis di Desa Kalicinta dan Madukoro
di Kecamatan Kotabumi Utara dan Desa Ketapang di Kecamatan Sungkai Selatan.

E. Sistem Pengendalian Daya Rusak Air
Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan
memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
Sistem pengendalian daya rusak air berupa banjir terdapat di Kecamatan Muara Sungkai
sebagai bagian hulu sungai Way Abung.
Pengendalian daya rusak air dilakukan dengan upaya Pencegahan, Penanggulangan, dan
Pemulihan.
 Mengutamakan upaya Pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air
yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam Pola pengelolaan sumber daya
air.
 Upaya Pencegahan lebih diutamakan pada Kegiatan Non-fisik.
Kegiatan Non-fisik adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak
yang meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
 Penanggulangan dilakukan secara terpadu oleh instansi-instansi terkait dan
masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat
nasional, provinsi, dan kabupaten.
 Pemulihan daya rusak air dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan
hidup dan sistem prasarana sumber daya air.
 Menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola sumber daya
air wilayah sungai dan masyarakat.
Berdasarkan upaya pengendalian di atas, maka dengan rencana pengendalian daya rusak
air di Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan jumlah imbuhan air tanah, khususnya di wilayah cekungan air tanah
untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
2. Normalisasi sistem prasarana saluran air di Kecamatan Muara Sungkai.
3. Meningkatkan kapasitas bendungan Tirtasinta.
4. Pembangunan tanggul dan saluran pengendali banjir di sekitar aliran sungai Way
Rarem dan Way Abung sebagai bagian dari sub DAS Tulang Bawang.
5. Penanggulangan daya rusak air dilakukan dengan mitigasi bencana melakukan
kegiatan fisik dengan pembangunan saluran pengendali banjir dan penanaman
vegetasi di sekitar aliran sunga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya
Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya di Kabupaten Lampung Utara meliputi:
(a) sistem persampahan, (b) sistem penyediaan air minum; (c) sistem pengelolaan air limbah;
(d) sistem jaringan drainase dan (e) jalur dan ruang evakuasi bencana.
Rencana Sistem Persampahan
Pada tahun 2008 telah disahkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan
salah satu di dalamnya diatur tentang Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah bukan lagi
sebagai Tempat Pemrosesan Akhir, dan setiap daerah/kota diwajibkan untuk meninggalkan
cara operasional lama (open dumping) selambat-lambatnya dalam waktu 5 tahun sejak
Undang-Undang ditetapkan.
Beberapa kendala yang dijumpai di berbagai daerah perkotaan, termasuk Kabupaten
Lampung Utara dan daerah sekitarnya, menyebabkan penanganan masalah persampahan,
khususnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah masih belum mendapat prioritas yang
proporsional. Kebutuhan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah akan terus meningkat
sejalan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Berdasarkan klasifikasinya, Kabupaten Lampung Utara hingga akhir Tahun perencanaan
termasuk ke dalam termasuk ke dalam Kota Besar. Sesuai dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010Tanggal : 25 Oktober 2010 mengenai Petunjuk
Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, maka
sistem pengolahan untuk kota besar dilakukan dengan sistem sanitary landfill.
Secara garis besar pengelolaan sampah dapat di rinci seperti ini :
a. Pewadahan, yaitu melalui penyediaan tong-tong sampah di setiap rumah maupun bangunan
sarana kota, dengan ukuran 40 - 100 liter. Tong sampah di setiap rumah disediakan sendiri
oleh masing-masing keluarga, sedangkan tong-tong sampah pada sarana kota di sediakan oleh
pemerintah.
b. Pengumpulan : proses pengumpulan sampahnya dapat dilakukan baik secara individual
maupun secara komunal melalui bak-bak penampungan yang disediakan di setiap unit
lingkungan perumahan maupun pada unit kegiatan komersial dan pemerintahan/perkantoran.
Sampah domestik tersebut kemudian diangkut memakai gerobak sampah ukuran 1 m3 ke
lokasi Transfer Depo atau Tempat Penampungan Sementara (TPS) oleh pengelola swadaya

masyarakat di masing-masing unit lingkungan. Sedangkan sampah dari kegiatan komersial
dan pemerintahan atau perkantoran serta yang berada di sepanjang jalan utama dikelola oleh
instansi terkait .
c. Pengangkutan : dari TPS dapat berupa kontainer sampah maupun sampah dari tiap lokasi
TPS atau Transfer Depo diangkat dengan truk sampah maupun armroll truck /dump truck ke
lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
d. Pembuangan akhir : sampah dari TPS dikumpulkan dan di bawa ke Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) Sampah, di mana nantinya sampah-sampah organik akan di olah menjadi
kompos, briket dan gas metan (bahan bakar) serta bahan bangunan. Mengingat Kabupaten
Lampung Utara belum memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, maka
diperlukan studi penentuan lokasi TPA.
e. Sistem Pembuangan/Pengolahan, yaitu sistem pengolahan sampah yang dilakukan di Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dengan cara sistem lahan urug (sanitary landfill) yang
dilengkapi sarana sistem drainase permukaan maupun bawah permukaan, sistem
pembuangan gas yang dihasilkan oleh proses dekomposisi sampah dan sumur (pipa)
pemantau leachate (cairan yang ditimbulkan oleh sampah), serta daur ulang. Selain itu
sampah-sampah yang mempunyai potensi untuk dapat dimanfaatkan kembali, seperti plastik,
kertas dan kaleng dapat dijadikan sebagai bahan baku industri pengolahan sampah, yang
selanjutnya dilakukan proses pengolahan dari sampah yang telah dipisahkan menjadi bahan
baku atau barang jadi.
f. Pengembangan reduksi sampah dalam skala mikro, yaitu melalui reduksi sampah dari rumah
tangga (pemilahan sampah mulai dari sumbernya maupun dengan Pengembangan konsep
4R (reuse, reduce, recycle dan replace) atau dapat dikatakan sebagai konsep zero waste
untuk mengurangi volume sampah pada masing-masing TPS.
Sistem Penyediaan Air Minum
Sistem jaringan air minum di Kabupaten Lampung Utara direncanakan secara terintegrasi dan
sistematis ditujukan untuk melayani pusat – pusat kegiatan dan pusat – pusat pelayanan
melalui pemanfaatan PDAM Way Bumi yang melayani Kecamatan Kotabumi, Kotabumi
Utara, Bukit Kemuning, Blambangan Pagar, Abung Surakarta, dan Bunga Mayang. Perkiraan
Kebutuhan air bersih di Kabupaten Lampung Utara pada akhir tahun perencanaan 2032
adalah sebesar 90.880.595 liter/hari (90.880,59 m3/hari).

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, maka rencana pengembangan sistem jaringan air
bersih dilakukan dengan :
1. Penyusunan Masterplan Air Bersih di Kabupaten Lampung Utara sebagai pedoman detail
perencanaan air bersih.
2. Sistem penyediaan air minum
a. Pengembangan jaringan perpipaan berupa jaringan PDAM meliputi:
1. Kecamatan Kotabumi;
2. Kecamatan Bukit Kemuning;
3. Kecamatan Sungkai Utara;
4. Kecamatan Abung Surakarta;
5. Kecamatan Abung Selatan;
6. Kecamatan Kotabumi Utara;
7. Kecamatan Sungkai Selatan;
8. Kecamatan Tanjung Raja; dan
9. Kecamatan Abung Tengah.
b. Pengembangan jaringan non perpipaan berupa penggunaan sumur bor dan
penjernihan sungai tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
3. Pemanfaatan air permukaan dan tanah di kabupaten Lampung Utara dapat digunakan
sebagai bahan baku untuk kegiatan industri dengan pemakaian dan pengambilan air baku
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah
Untuk sistem air limbah agar tidak mencemari lingkungan diusahakan pengembangan sistem
pembuangan air limbah terpadu antar lingkungan dengan cara menggunakan sistem
pengolahan sebelum masuk sungai-sungai yang ada, sehingga tidak terjadi pencemaran.
Produksi air limbah akan terus meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk dan
peningkatan aktivitas kegiatan. Volume air buangan setiap hari sebesar 70-80 % dari volume
pemakaian air bersih. Sampai tahun 2032 diperkirakan kegiatan rumah tangga, perdagangan,
perdagangan dan jasa, pariwisata dan industri akan meningkat bukan hanya dalam jumlah
tetapi juga jenis.

Produksi limbah (lumpur) pada akhir Tahun perencanaan (2032) diperkirakan sebanyak 90.213
liter/hari, sehingga dibutuhkan prasarana penunjang antara lain mobil tinja 23 mobil dengan
kapasitas 4 m3/hari.
Berdasarkan produksi air limbah dan penanganan air limbah di Kabupaten Lampung Utara, maka
rencana sistem pengelolaan air limbah diarahkan sebagai berikut :
a. Pengembangan septic tank terpadu pada seluruh kawasan permukiman perkotaan dan
perdesaan.
b. Pengembangan sistem jaringan air limbah dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
terpadu di Kecamatan Kotabumi Utara, Kecamatan Sungkai Selatan dan Kecamatan
Abung Selatan.
c. Pengembangan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) di Kecamatan Kotabumi.
d. Pengembangan sistem jaringan tertutup untuk kawasan peruntukan industri yang
memungkinkan menghasilkan limbah.
e. Limbah dari industri sebelum masuk ke IPAL terpadu harus dilakukan kontrol kualitas
terlebih dahulu.
Arahan dalam Pengembangan Instalasi Pengololahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan ketentuan
sebagai berikut :
 Daerah dengan kepadatan tinggi (> 300 orang/Ha) dan daerah pengembangan baru harus
dilayani dengan sisem terpusat.
 Daerah kepadatan sedang (100 – 300 orang/Ha) harus dilayani dengan interceptor dan
fasilitas pengolahan lumpur tinja ukuran kecil/komunal.
 Daerah kepadatan rendah (50 – 100 orang/Ha) dengan lingkungan berkualitas tinggi harus
dilayani dengan interceptor terkait dengan aliran kali/sungai terdekat.
 Daerah kepadatan sedang dengan kecepatan perkolasi tinggi (> 3 cm/menit) atau muka air
tanah tinggi (< 1,5m) harus dilayani dengan shallow sewer dan septic tank komunal.
 Daerah kepadatan rendah dengan kecepatan perkolasi rendah (< 3 cm/menit) atau muka air
tanah rendah (> 1,5m) harus dilayani dengan septic tank yang desainnya sesuai dengan
lokasi.

Sistem Jaringan Drainase
Drainase adalah jaringan-jaringan saluran air yang digunakan untuk pematusan air hujan,
yang berfungsi menghindarkan genangan (indundation) yang berada dalam suatu kawasan
atau dalam batas administrasi wilayah/kota. Umumnya Sistem drainase yang direncanakan
terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan jenisnya, maka rencana pengembangan
sistem drainase Kabupaten Lampung Utara meliputi :
1. Peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat-pusat kegiatan, meliputi kawasan
perkotaan Kotabumi, pusat bisnis Bukit Kemuning, kawasan perkotaan Abung Surakarta,
Abung Selatan, Sungkai Utara, Blambangan Pagar, Bunga Mayang, Kotabumi Utara serta
wilayah genangan di Muara Sungkai.
2. Penataan sistem saluran drainase yang berhirarki, yaitu saluran primer, sekunder dan
tersier.
a. Saluran Primer meliputi Sungai Way Abung dan Sungai Way Rarem; dan
b. Saluran Sekunder dan tersier mengikuti jaringan jalan utama di kawasan perkotaan
dan perdesaan di Kabupaten Lampung Utara.
3. Penataan dan pengembangan sistem saluran tertutup pada kawasan-kawasan dengan
tingkat kepadatan bangunan tinggi (kawasan perdagangan di pusat-pusat perkotaan) dan
sistem saluran terbuka dipakai pada kawasan dengan kepadatan bangunan rendah dan
kawasan perumahan.
Arahan pengembangan jaringan drainase yang akan digunakan dalam perencanaan jaringan
drainase di Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan Saluran primer diusahakan mengikuti pengeringan (pematusan) alami,
sedangkan saluran sekunder dan tersier mengikuti pola jaringan jalan.
b. Mengalirkan air hujan kesaluran drainase secepatnya menuju badan air terdekat untuk
menghemat panjang saluran.
c. Jaringan drainase yang telah ada dimanfaatkan secara optimal seperti sungai, anak sungai
atau pun saluran drainase primer sebagai saluran pembuang.
d. Indikasi penanganan :
 Genangan < 10 Ha dilakukan penanganan drainase mikro;
 Genangan > 10 Ha dilakukan penanganan drainase makro;
 Bangunan-bangunan drainase terdiri dari bangunan terjunan, polder, gorong-gorong,
sodetan, jalan inspeksi, rumah pompa, sumur resapan, dll.

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
 Perencanaan Pembangunan - Definisi Pada haketnya Perencanaan merupakan suatu
rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi
 disimpulkan bahwa Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
yang melibatkan berbagai unsur didalamnya guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan,
 Pembangunan Merupakan Proses Untuk Melakukan Perubahan
 Pembangunan adalah sebuah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas stuktur
sosial.Sikap masyarakat,dan istitusi nasional,disamping tetap mengejar akselerasi
pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan,serta pengetasan
kemiskinan.Pembangunan juga duartikan sebagai suataua proses perubahan sosial dengan
partisipatori yang luas dan dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai
kemajuan sosial dan material
 disimpulkan bahwa berbicara mengenai pembangunan artinya kita berbicara mengenai
perubahan, kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi, perluasan wawasan dan pola pikir
masyarakat, perilaku dan gaya hidup masyarakat. Dan semua itu tidak lepas dari yang
namanya proses perluasan, proses peningkatan, baik itu untuk kepentingan masyarakat
maupun diri sendiri
 prioritas pembagunan dilampung utara didinas pu bidang ciptakarya tertuang dalam
RPIJM PU CK 2015-2019
 program-program tersebut sesuai dengan visi misi dan arah pengembangan wilayah yang
telah ditetapkan.
B. Saran
Kritik dan saran yang membangun, kami harapkan Untuk dapat menjadi Tambahan
Refrensi kami dalam menulis makalah ini Dikemudian Hari..

DAFTAR PUSTAKA
Http://Google/Pengertian Pembangunan « Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si.Html
Andrew, Webster (1984). “Introduction To The Sociology Of Development”. Cambridge:
Macmillan.
Frank, Andre Gunder. (1984). “Sosiologi Pembangunan Dan Keterbelakangan Sosiologi”.
Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
Galtung, Johan. (1980). “Why The Concern With Ways Of Life”, GDIP Project, Oslo: United
Nation University.
Kumpulan Buku – Buku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara…
Rpijm Lampung Utara Dinas Pekerjaan Umum Bidang Ciptakarya Kab. Lampung Utara
www.google.com//Achmadavandise@gmail.com..Refrensi wikipidia perencanaan daerah

Tugas MANDI ACHMADAVANDI,SE,MM

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Tugas MANDI ACHMADAVANDI,SE,MM

Similar to Tugas MANDI ACHMADAVANDI,SE,MM (20)

More from ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta

More from ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta (20)

Tugas MANDI ACHMADAVANDI,SE,MM