2. DASAR HUKUM
Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai
Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan
Fungsional
3. Prinsip Umum
Pengelolaan Kinerja Pegawai
(Permenpan No. 6 Tahun 2022)
Pengelolaan kinerja pegawai sebagai instrumen
untuk mengembangkan kinerja pegawai;
Pengelolaan kinerja pegawai fokus pada
bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan;
Pentingnya intensitas dialog kerja antara
pimpinan dan pegawai dalam pengelolaan kinerja;
Kinerja individu harus mendukung keberhasilan
kinerja organisasi;
Kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja
(outcome)
4. DIALOG KINERJA
Dialog kinerja adalah komunikasi dua arah
yang bertujuan untuk penyelarasan antara
kinerja organisasi dengan kinerja individu serta
penentuan strategi dalam pencapaian kinerja
Dialog hasil kerja yang diharapkan (ekspektasi)
dihasilkan pegawai dalam rangka pencapaian
kinerja organisasi beserta indikator
keberhasilannya
Pimpinan dapat memberikan ekspektasi
khusus terhadap perilaku kerja pegawai
berdasarkan Panduan Perilaku Core Value
5. Manfaat Pengelolaan Kinerja
Pengembangan karier → Mutasi, promosi, dan
pengembangan kompetensi berdasarkan kinerja
Manajemen talenta → Kinerja pegawai harus
menjadi salah satu dasar penempatan talent pool
Tunjangan kinerja → Tunjangan kinerja
berdasarkan pencapaian kinerja
Penghargaan → Pemberian penghargaan
berdasarkan pada penilaian kinerja yang obyektif
dan transparan
Sanksi → Penilaian kinerja yang tidak mencapai
target kinerja dapat dikenakan sanksi administratif
sampai dengan pemberhentian
6. Perubahan Pokok Tata Kelola
Jabatan Fungsional
(Permenpan Nomor 1 Tahun 2023)
Berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap
jenjang jabatan dan disesuaikan dengan
ekspektasi kinerja
Tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan
hasil penilaian dari pemenuhan ekspektasi
kinerja, dalam hal ini yaitu Penilaian Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP)
7. Penyusunan SKP di Lingkungan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2023
Fokus kepada pencapaian keberhasilan kinerja
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun
2023
Dampak perubahan tata kelola terkait penilaian
kinerja (SKP) Jabatan Fungsional di
lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur, khususnya untuk Guru, Kepala Sekolah,
dan Pengawas Sekolah
Perlu adanya sosialisasi/penyampaian
informasi terkait tata cara penyusunan SKP di
lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
8. Tata Cara Penyusunan SKP 2023
Jabatan Fungsional
Diharapkan semua ASN, baik Jabatan Pelaksana,
Jabatan Struktural/Eselon, dan Jabatan
Fungsional yang ada di lingkungan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur, bisa 100%
menyusun SKP Tahun 2023 mulai dari awal
tahun. Karena menyusun SKP adalah
KEWAJIBAN bagi seorang ASN
SKP Jabatan Fungsional yang terdiri dari SKP
Guru/Kepala Sekolah dan SKP Pengawas
Sekolah akan diseragamkan untuk RHK, IKI,
Rencana Aksi (Key Activities), Breakdown, dan
eviden/bukti pelaporannya
9. SKP Guru
• Memiliki 1 RHK :
1. Pembelajaran berdiferensiasi yang efektif dan efisien;
• Memiliki 2 IKI:
1. Jumlah dokumen perangkat
pembelajaran/pembimbingan (12 dokumen)
2. Jumlah laporan pengawasan ujian (2 laporan)
10. Contoh Rencana Aksi SKP Guru
• Jumlah Key Activities harus sama dengan jumlah RHK dan IKI yang
diambil
• Memenuhi syarat minimal WPT = 75000 menit, dan syarat minimal AK per
jenjang
• Untuk pilihan Support Activities, dibebaskan memilih sesuai apa yang
sudah tersedia di database Si-Master
11. Contoh Breakdown SKP Guru
• Key Activities “Pembelajaran …..” memiliki 12 laporan setahun yang akan
dibreakdown menjadi 12 bulan, mulai bulan Januari s.d. Desember masing-
masing 1 laporan
• Key Activities “Menjadi pengawas penilaian …..” memiliki 2 laporan setahun
yang akan dibreakdown menjadi 2 bulan, yaitu bulan Juni dan Desember masing-
masing 1 laporan
• Support Activities “Wali kelas ….” memiliki 12 laporan setahun yang akan
dibreakdown menjadi 12 bulan, muali bulan Januari s.d. Desember masing-
masing 1 laporan
12. SKP Kepala Sekolah
Termasuk model SKP Unit Kerja Mandiri, jadi
harus memiliki 4 perspektif, yaitu:
Penerima Layanan → Pengelolaan manajemen
sekolah yang baik
Proses Bisnis → Pengembangan kewirausahaan
sekolah yang optimal
Penguatan Internal → Supervisi Guru dan Tenaga
Kependidikan Sekolah yang tepat dan akurat
Anggaran → Pengelolaan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS) yang baik
15. Breakdown SKP Kepala Sekolah
• Key Activities “Manajemen sekolah …..” memiliki 12
laporan setahun yang akan dibreakdown menjadi 12
bulan, mulai bulan Januari s.d. Desember masing-
masing 1 laporan
• Key Activities “Kewirausahaan sekolah …..” memiliki 1
laporan setahun yang akan dibreakdown menjadi 1
bulan, yaitu bulan Desember dengan 1 laporan
• Key Activities “Supervisi Guru ….” memiliki 2 laporan
setahun yang akan dibreakdown menjadi 2 bulan, yaitu
Februari dan Oktober masing-masing 1 laporan
• Key Acitivities “Pengelolaan RKAS …” memiliki 2
laporan dalam setahun yang akan dibreakdown menjadi
2 bulan, yaitu Juni dan Desember masing-masing 1
